Peraturan Kepala BNPB No.15 Tahun 2010

More documents

Recommendations

Info

A. Organisasi PelaksanaBAB IIIORGANISASI PELAKSANA DAN KOORDINASIOrganisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai ayat(2) pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, adalahinstansi/lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atauBPBD sesuai dengan kewenangannya.Kewenangan instansi/lembaga yang berwenang menjadi pelaksanadiperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yangmengatur tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga seperti untukinstansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah danPeraturan Presiden, untuk instansi Pemerintah Provinsi diatur denganPeraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Gubernur, dan untukinstansi Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah sertaPeraturan Bupati/Walikota.Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan meliputi:1. BNPB sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 8Tahun 2008, khususnya unit kerja Deputi Bidang PenangananDarurat melaksanakan bantuan santunan kecacatan korbanbencana.2. BPBD khususnya bidang kedaruratan dan logistik melaksanakanbantuan santunan kecacatan korban bencana.3. Lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasional maupuninternasional, dapat melaksanakan sebagian atau ketiga kategoribantuan santunan kecacatan sesuai kemampuan denganmemperhatikan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.B. KoordinasiBNPB dan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagai lembagayang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana,memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkupkewenangannya, termasuk didalamnya mengkoordinasikaninstansi/lembaga pemberi bantuan santunan kecacatan sesuaikewenangannya.Koordinasi dilakukan pada beberapa tahap:
1. Tahap penyusunan program; koordinasi pada tahap inidiperlukan agar tidak terjadi duplikasi program dan sasaran antarinstansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan.a. Untuk kondisi tingkatan bencana nasional, BNPBmengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsimemberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalamikecacatan, khususnya Direktorat Jenderal Bantuan danJaminan Sosial Departemen Kementerian Sosial, Rumah SakitUmum Pemerintah, Departemen Kementerian Kesehatan, danlembaga non pemerintah yang memiliki wilayah kerja nasionaldan internasional. Fungsi koordinasi pada tahap ini adalahuntuk memberitahukan program bantunan santunankecacatan yang dilaksanakan oleh BNPB.b. Pada kondisi tingkatan bencana daerah, BPBDmengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsimemberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalamikecacatan, khususnya Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial,Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, sertalembaga nonpemerintah. Fungsi koordinasi pada tahap iniadalah untuk memberitahukan program bantunan santunankecacatan yang dilaksanakan oleh BPBD.2. Tahap pelaksanaan program, yakni pada saat tanggap daruratbencana, koordinasi diperlukan untuk menjamin bahwainstansi/lembaga sebagaimana poin 1a dan 1b diatas dapatmelaksanakan tugasnya dan agar para korban bencana yangmengalami kecacatan mendapatkan hak-haknya.Koordinasi dilaksanakan setelah proses pendataan, identifikasi,dan verifikasi dilakukan, sebelum bantuan santunan kecacatandiserahkan.3. Tahap setelah pelaksanaan program bantuan santunan kecacatanuntuk mengetahui hasil-hasil program yang telah dilaksanakan.Koordinasi pada tahap ini tidak hanya melibatkaninstansi/lembaga pelaksana bantuan santunan kecacatan untukkorban bencana, melainkan juga melibatkan lembaga-lembagapelaksana program pelayanan dan rehabilitasi medis, sosial,vokasional dan pendidikan, terutama bila sasaran bantuansantunan kecacatan dirujuk kepada lembaga-lembaga tersebut.Lembaga-lembaga dimaksud mencakup rumah sakit dan ataulembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis, panti
Page 1: PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENA
Page 4 and 5: nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Page 6 and 7: LAMPIRAN :PERATURAN KEPALA BADAN NA
Page 8 and 9: 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200
Page 10 and 11: encana melalui kerangka kerja yang
Page 12 and 13: dalam melakukan kegiatan sehari-har
Page 14 and 15: 2) Kehilangan/lumpuh lengan kiri da
Page 18 and 19: ehabilitasi sosial penyandang cacat
Page 20 and 21: Penyerahan bantuan santunan oleh pe
Page 22 and 23: BAB VPENUTUPPelaksanaan tugas pembe
Page 24 and 25: Petunjuk Pengisian : Kolom 1 berisi
Page 26 and 27: …………….., ……………
Page 28 and 29: Demikian berita acara ini dibuat se
Page 30 and 31: Umur : ............................
Page 32 and 33: …………….., …… …..…

Peraturan Kepala BNPB No.15 Tahun 2010

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?