versi PDF - Badan POM

More documents

Recommendations

Info

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-8-BAB VITINDAKAN ADMINISTRATIFPasal 15(1) Setiap Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yangmemasukkan Obat Impor tanpa memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 10 dan/atau Pasal 11 ayat(1) dapat dikenai sanksi administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. pembekuan dan/atau pencabutan izin edar Obat Impor yangbersangkutan; ataud. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB VIIKETENTUAN PERALIHANPasal 16Pada saat Peraturan ini berlaku, permohonan SKI yang sedang diajukandan belum mendapat persetujuan, tetap diproses berdasarkan PeraturanKepala <strong>Badan</strong> Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.3459Tahun 2005 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor.BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 17Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala <strong>Badan</strong> PengawasObat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.3459 Tahun 2005 tentangPengawasan Pemasukan Obat Impor dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-9-Pasal 18Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Desember 2011KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DANMAKANAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.KUSTANTINAHDiundangkan di Jakartapada tanggal 4 Januari 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 15
Page 1 and 2: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPU

versi PDF - Badan POM

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?