Perda KTR No. 1(SALINAN).pdf

g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dariPenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atauperistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melaluipenyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangkaatau keluarganya;i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi PenyidikPejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.BAB XIKETENTUAN PIDANAPasal 26(1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukumpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah PelanggaranBAB XIIKETENTUAN PERALIHANPasal 27(1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, danPasal 27 Peraturan Daerah ini, Bupati melaksanakan pembinaan secara kontinyuyang dilaksanakan oleh Tim.(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu)tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.