1 peraturan daerah kabupaten jepara nomor 10 tahun 2007 tentang ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARANOMOR 10 TAHUN 2007TENTANGPEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI JEPARA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 tentang Desa, perlumenetapkan Peraturan DaerahKabupaten Jepara tentang PedomanPembentukan Peraturan .Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950 Tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun2004 tentang PembentukanPerundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389) ;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);12

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 Tentang Desa(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4587).Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENJEPARAdanBUPATI JEPARAMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPEDOMAN PEMBENTUKANPERATURAN DESA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerar ;3. Bupati adalah Bupati Jepara;4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputiwilayah kerja Desa yang bersangkutan;5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di WilayahKabupaten Jepara ;6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilkibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia;34

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usuldan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desasebagai unsur penyelengara pemerintahan desa;9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD, adalah lembaga yang merupakanperwujudan domokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan desa;10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnyadisingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersamaoleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan denganPeraturan Desa;11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undanganyang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.BAB IIAZAS PERATURAN DESAPasal 2Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan padaazas pembentukan peraturan perundang-undangan yangbaik, yang meliputi :a. kejelasan tujuanb. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;c. kesesuaian jenis dan materi muatan;d. dapat dilaksanakan;e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. kejelasan rumusan; dang. keterbukaan.Pasal 3(1) Materi muatan Peraturan Desa mengandung azas :a. pengayoman ;b. kemanusiaan ;c. kebangsaan ;d. kekeluargaan ;e. kenusantaraan ;f. bhineka tunggal ika.g. keadilan ;h. kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan ;56

i. ketertiban dan kepastian hukum ;j. dan / atauk. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Peraturan Desa tertentu dapat berisi azas lain sesuaidengan bidang hukum peraturan desa yangbersangkutanHal-hal yang harus diatur dengan Peraturan Desa, meliputi :a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraanPemerintahan, Pembangunan dan KemasyarakatanDesa ;b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentinganmasyarakat Desa ;c. Segala sesuatu yang mengatur Keuangan Desa ;d. Segala sesuatu yang mengatur Kekayaan Desa ;e. Segala sesuatu yang mengatur hak, kewajiban,pembatasan, larangan, dan sanksi kepada masyarakatDesa.Pasal 4(1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraanPemerintahan Desa(2) Peraturan desa tidak boleh :a. bertentangan dengan kepentingan umum;b. bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisisosial budaya masyarakat setempat ;c. mengatur urusan yang bukan wewenangPemerintahan Desa.Pasal 5Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asaspembentukna peraturan perundang-undangan, yang meliputi:BAB IVTATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPANPERATURAN DESAPasal 6Rancangan Peraturan Desa disusun oleh petinggi atau atasinisiatif BPD.Pasal 7(1) Rancangan Peraturan Desa oleh petinggi disampaikankepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuaidengan jadwal yang telah ditetapkan, selambatlambatnya5 (lima) hari sebelum rapat hari pertamadilaksanakan.78

(2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakatdesa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desadisusun, Petinggi mengadakan rapat/musyawarahdengan tokoh masyarakat dan pengurus LembagaKemasyarakatan Desa.(3) Masyarakat berhak memberimkan masukan secara lisanatau tertulis dalam rangka penyeiapan atau pembahasanRancangan Peraturan Desa.(4) Hak masyarakat sebagaimana ayat (3) dilaksanakansesuai tata tertib BPD.Pasal 8(1) Usul inisiatif BPD disampaikan kepada Pemerintah Desaguna diproses sebagai Rancangan Peraturan Desa.(2) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atasinisiatif BPD mengikuti ketentuan yang berlakusebagaimana pembahasan Rancangan Peraturan Desayang diusulkan oleh Pemerintah DesaPasal 9Rancangan Peraturan Desa yang menyangkutpembangunan Desa, disusun oleh Petinggi dibantuLembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitraPemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaanpembangunan desa.Pasal 10(1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPDmengadakan rapat yang dihadiri oleh :a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD ;b. Petinggi dan perangkat Desa ;c. Tokoh masyarakat dan Pengurus LembagaKemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlahdan kehadirannya tidak mengikat ;d. Camat atau pejabat yang mewakili.(2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang darijumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,Rapat BPD dinyatakan tidak sah.(3) Dalam hal rapat BPD tidak sah sebagaimana dimaksudayat (2), maka pimpinan BPD menentukan waktu rapatberikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung darihari rapat pertama.910

Pasal 11(1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah untukmufakat .(2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimanadimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, makapenetapan Peraturan Desa dilakukan secarapemungutan suara.(3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui olehsekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambahsatu dari anggota BPD yang hadir.Pasal 12Peraturan Desa ditandatangani oleh Petinggi setelahmendapatkan persetujuan BPD.BAB VBERITA ACARAPasal 13(1) Setiap rapat pembahasan Peraturan desa dibuat BeritaAcara Rapat yang memuat :a. materi Peraturan Desa yang dibahas ;b. jumlah Anggota BPD dan Unsur LembagaDesa/Tokoh-tokoh masyarakat Desa yang hadir;c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.(2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagiantak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.BAB VIPELAKSANAAN PERATURAN DESAPasal 14(1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Petinggi .(2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Petinggimenetapkan Peraturan Petinggi dan /atau KeputusanPetinggi.(3) Peraturan Petinggi dan/atau Keputusan Petinggisebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang bertentangandengan kepetingan umum, dan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi.(4) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenaipembangunan desa, Petinggi dibantu oleh LembagaKemasyarakatan Desa.1112

BAB VIIPENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESAPasal 15(1) Untuk kepentingan pengawasan represif Peraturan Desadan Keputusan Petinggi disampaikan kepada Bupatimelalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelahditetapkan.(2) Bupati berhak membatalkan Peraturan desa danKeputusan Petinggi yang materinya bertentangandengan kepentingan umum, peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya, mengatururusan yang bukan merupakan wewenang PemerintahanDesa.(2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yangbertentangan dan atau tidak sesuai dengan PeraturanDaerah ini segera disesuaikan.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 16Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenJepara.BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 15(1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala desa yang adapada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakantetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan Daerah ini.1314

Ditetapkan di Jeparapada tanggal 12 Juni 2007BUPATI JEPARA,PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARANOMOR 10 TAHUN 2006TENTANGHENDRO MARTOJOPEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESADiundangkan di Jeparapada tanggal 26 Juni 2007SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARAM. EFFENDI, MSILEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006NOMOR 10I. PENJELASAN UMUMDalam rangka pelaksanaan Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Pemerintahan Daerah yang telahditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2005 khususnya mengenai Pemerintahan Desa,Pemerintah telah menetapkan Peraturan PemerintahNomor 72 tahun 2005 tentang Desa.Sehubungan hal tersebut di atas dan semakinbanyak serta kompleksnya kewenangan yang harusdilaksanakan oleh desa, maka perlu meninjau kembaliPeraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun2000 tentang Peraturan Desa, untuk disesuaikan denganmenetapkan Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.1516

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Cukup jelasPasal 4Cukup jelasPasal 5Cukup jelasPasal 6Cukup jelasPasal 7Cukup jelasPasal 8Cukup jelasPasal 9Cukup jelasPasal 10Cukup jelasPasal 11Cukup jelasPasal 12Cukup jelasPasal 13Cukup jelasPasal 14Cukup jelasPasal 15Cukup jelasPasal 16Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARANOMOR 91718

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARANOMOR 7 TAHUN 2007TENTANGKEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DANPERANGKAT DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI JEPARA,Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakanketentuan Pasal 28 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlumenetapkan Peraturan Daerah KabupatenJepara tentang Kedudukan KeuanganPetinggi dan Perangkat Desa.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten Dalam Lingkungan PropinsiJawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4389);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);12

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor158, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4587).Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENJEPARAMenetapkan :danBUPATI JEPARAMEMUTUSKAN :PERATURAN DAERAH TENTANGKEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGIDAN PERANGKAT DESA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 11. Daerah adalah Kabupaten Jepara;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah ;3. Bupati adalah Bupati Jepara;4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputiwilayah kerja Desa yang bersangkutan;5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayahKabupaten Jepara;6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemilki batas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan PerangkatDesa sebagai unsur penyelengara pemerintahandesa;Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :34

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD, adalah lembaga yang merupakanperwujudan domokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaranpemerintahan desa;10. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundanganyang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnyadisingkat APB Desa adalah rencana keuangantahunan pemerintahan desa yang dibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.12. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Desayang digunakan untuk penyelenggaraanPemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;13. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkanbagi penghasilan tetap Petinggi, Perangkat Desa danpemberian penghargaan kepada Petinggi danPerangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat;14. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yangditerima Petinggi dan Perangkat Desa;15. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yangdiperoleh Petinggi atau Perangkat Desa secara sahdiluar penghasilan tetap.BAB IIJENIS PENGHASILANPasal 2(1) Petinggi dan Perangkat Desa diberikan penghasilantetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuaidengan kemampuan keuangan desa.(2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.(3) Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yangditerima Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnyadalam APBDesa.BAB IIISUMBER PENGHASILANPasal 3(1) Sumber penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnyabagi Petinggi dan Perangkat Desa berasal dari :a. Pendapatan Asli Desa ;56

. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah ;c. Alokasi Dana Desa (ADD) ;d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, PemerintahPropinsi dan Pemerintah Kabupaten ;e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidakmengikat .(2) Bagi desa-desa yang memiliki Tanah Kas Desa yangcukup luas, maka tanah kas desa atau disebut Bengkokakan dinilai untuk menentukan besarannya sebagaibagian dari Penghasilan tetap Petinggi dan PerangkatDesa.(3) Bagi desa-desa yang tidak mempunyai Tanah Kas Desa,Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dapatdiambilkan dari sumber penghasilan selain Tanah KasDesa(4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai besaran tanah kasdesa akan diatur dengan Peraturan Bupati.BAB IVBESARNYA PENGHASILANPasal 4(1) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa palingsedikit sama dengan Upah Minimum RegionalKabupaten atau sesuai dengan kemampuan keuangandesa.(2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat(1) ditentukan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuanBPD sesuai dengan situasi dan kondisii Desa yangbersangkutan dengan berpedoman pada PeraturanBupati.BAB VPENGHASILAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESAYANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARIJABATANNYAPasal 5(1) Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikansementara dari jabatannya diberikan penghasilansebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan yangseharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukkan keKas Desa untuk digunakan kegiatan penyelenggaraanPemerintahan Desa, Pembangunan danKemasyarakatan.(2 Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan terhitung sejak ditetapkannya Surat KeputusanPemberhentian Sementara yang bersangkutan sampaidengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yangberwenang.78

BAB VIPELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILANPasal 6Pemberian penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa,pelaksanaannya terhitung sejak pelantikan sampai denganjabatan berakhir sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku.BAB VIIPEMBERIAN PENGHARGAANPasal 7(1) Petinggi yang diberhentikan dengan hormat danmempunyai masa pengabdian paling sedikit 3 (tiga)tahun dapat diberikan penghargaan 20 % daripenghasilan tetap yang diterima sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu)tahun.(2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat danmempunyai masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh)tahun dapat diberikan penghargaan sebesar 20% daripenghasilan tetap yang diterimanya pada waktumenjabat dengan ketentuan waktu :a. Masa pengabdian 10 tahun diberikan penghargaanselama 1 tahun.b. Masa pengabdian sampai dengan 20 tahun diberikanpenghargaan selama 2 tahun.c. Masa pengabdian 20 tahun keatas diberikanpenghargaan selama 3 tahun.(3) Bagi Petinggi dan / atau Perangkat Desa yangdiberhentikan dengan hormat dengan masa kerja kurangdari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dapat diberikan penghargaan sesuai dengankemampuan keuangan desa ;(4) Ketentuan lebih lanjut pemberian penghargaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Desa.Pasal 8(1) Bagi Petinggi atau Perangkat yang meninggal dunia,terhadap istri atau suaminya yang sah, dapat diberikanpenghargaan dengan jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) palingtinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilantetap yang diterima.910

(2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun bagijanda/duda Petinggi dan paling lama 3 (tiga) tahun bagijanda/duda Perangkat Desa, terhitung sejakditetapkannya Keputusan tentang PemberhentianPetinggi dan Perangkat Desa yang bersangkutan.Pasal 9(1) Bagi Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikandengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7yang meninggal dunia sebelum masa pemberianpenghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7habis, maka penghargaan diberikan kepada ahliwarisnya.(2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah sisa waktu pemberianpenghargaan yang belum dijalani Petinggi atauPerangkat Desa.BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 10(1) Penghasilan yang telah diterima oleh Petinggi danPerangkat Desa berupa Bengkok sebelum berlakunyaPeraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampaiditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yangmengatur tentang Kedudukan Keuangan Petinggi danPerangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.(2) Penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desaatau terhadap janda/dudanya yang telah diberikansebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetapberlaku sampai dengan berakhirnya batas waktupemberian Penghargaan yang telah ditentukan.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 11Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, makaPeraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2000( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor25 ) tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan PerangkatDesa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.1112

Pasal 12Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut oleh Bupati.Ditetapkan di Jeparapada tanggal 25 Juni 2006BUPATI JEPARA ,Pasal 13Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenJepara.Diundangkan di Jeparapada tanggal 26Juni 2006SEKRETARIS DAERAHHENDRO MARTOJOM. EFFENDILEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN2007 NOMOR 71314

PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARANOMOR 7 TAHUN 2007TENTANGKEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKATDESAI. PENJELASAN UMUMDesa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemilki batas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;Pemerintah Desa terdiri atas Petinggi danPerangkat Desa yang terdiri dari Carik, Kebayan, Ladu,Modin, Petengan, Kamituwo dan Perangkat Desalainnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Agar tugas dan kewajiban dalampenyelenggaraan kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat dapat berjalanII.sebaik-baiknya, maka bagi Petinggi dan PerangkatDesa sebagai penanggungjawab dan pelaksanapemerintah desa, perlu adanya pengaturan mengenaikedudukan keuangan Petinggi dan Perangkat Desa.Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuanangka nominal besarnya penghasilan Petinggi danPerangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Halini dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat secaraleluasa menentukannya sesuai dengan kondisikemampuan keuangan Desa. Dan untuk mendorongsemangat dan prestasi kerja maka diupayakan kenaikanpenghasilan dan pemberian tunjangan yangpelaksanaannya disesuaikan dengan kondisikemampuan keuangan Desa.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan tunjangan lainnyaadalah termasuk Asuransi Kesehatan bagiPetinggi dan Perangkat Desa.Ayat (3)Cukup jelasPasal 31516

ayat (1)Yang dimaksud dengan perangkat desa yangmenerima penghasilan tetap dalamketentuan ini tidak termasuk Carik.ayat (2)Cukup jelas.ayat (3)Yang dimaksud dengan diambilkan dari SumberPenghasilan selain Tanah Kas Desa adalahsumber penghasilan yang berasal dariswadaya masyarakat, gotong royong,pungutan Desa, pemberian bantuan dariPemerintah, Pemerintah Propinsi danPemerintah Daerah dan Usaha Desa lainnya.ayat (4)Cukup jelasPasal 4ayat (1)Cukup jelas.ayat (2)Peraturan Desa yang mengatur tentangpenghasilan tetap Petinggi dan PerangkatDesa dapat menentukan batas paling sedikitdan paling banyak penghasilan tetap yangdiperoleh Petinggi dan Perangkat Desasesuai dengan situasi dan kondisi Desasetempat.Pasal 5ayat (1)Cukup jelasayat (2)Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenangadalah :- Bupati untuk pemberhentian Petinggi .- Petinggi untuk pemberhentian PerangkatDesaPasal 6Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup JelasPasal 9ayat (1)yang dimaksud dengan ahli waris yang sahadalah janda atau duda atau anak.ayat 2Cukup jelasPasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARANOMOR 61718