1 peraturan bupati aceh utara nomor 10 tahun 2007 tentang ...

1PERATURAN BUPATI ACEH UTARANOMOR 10 TAHUN 2007TENTANGPEMUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGASEBAGAI KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN/PENYALAHGUNAANTATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARABUPATI ACEH UTARA,Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendirian bangunansering kali terjadi pelanggaran/penyalahgunaan terhadapketentuan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara yangmengakibatkan terjadinya penurunan kualitas, kuantitas sertastruktur tata ruang dan lingkungan secara umum;b. bahwa untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukanoleh masyarakat terhadap ketentuan Tata Ruang WilayahKabupaten Aceh Utara perlu dibuatkan aturan secarakonsisten sehingga akan terciptanya ketertiban dan kepastianhukum;c. bahwa untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan sebagaiakibat pelanggaran atas tata ruang dimaksud dapat dipungutsumbangan pihak ketiga sebagai kompensasi ataspenyalahgunaan tata ruang yang dilakukan masyarakatpelanggar tata ruang;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkandalam suatu Peraturan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahanlembaran Negara Nomor 1092);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanPokok Agraria (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2043);3. Undang-Undang……………………..

23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun1980, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3186);4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3419);5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Pemukiman(Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 1992, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3487);6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3501);7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3699);8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 1999, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4006);9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4247);10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Nomor 4355);12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan; (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4438);15. Undang-Undang ………………..

315. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 140);17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9Tahun 1995 tentang Rencana Tata Runag Propinsi DaerahIstimewa Aceh (Lembaran Daerah tahun 1995 Nomor 150Seri D Nomor 149);20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh UtaraNomor 21 Tahun 1999 tentang Sumbangan Pihak Ketiga;21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2002 tentangRencana Umum Tata Ruang Kota dengan KedalamanRencana Detail Tata Ruang Kota Lhoksukon (LembaranDaerah tahun 2002 Nomor 31 Seri E Nomor 6);22. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentangTeknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANGPEMUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGASEBAGAI KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN/PENYALAHGUNAAN TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN ACEH UTARA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangPerpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;e. Perangkat Daerah ...........

4e. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerahyang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantuKepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiriatas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah,Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;f. Instansi Teknis adalah dinas/badan/kantor/perangkat daerah yangmembidangi sektor yang mengalami kerugian akibatpenyalahgunaan tata ruang;g. Tim/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) adalahTim/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)Kabupaten Aceh Utara;h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Aceh Utara;i. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang KewenanganPenggunaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah;j. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahitugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangkapelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggarank. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yangditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampungseluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluarandaerah;l. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepadaPemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang bergerakmaupun tidak bergerak atau disamakan dengan uang secara ikhlasdan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.m. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapundomisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asalusulnya yang memberikan sumbangan;BAB IITATA CARA PEMUNGUTAN DAN DASAR PENGENAANSUMBANGAN PIHAK KETIGAPasal 2(1) Pemerintah Daerah dapat memungut sumbangan dari pihak ketiga/masyarakat sebagai kompensasi atas penyalahgunaan ketentuan tataruang wilayah Kabupaten Aceh Utara;(2) Dasar pengenaan kompensasi adalah setiap bangunan/konstruksiyang pendirian/pembangunannya tidak sesuai (menyalahi) denganperuntukkan penggunaan lahan/ruang dalam tata ruang wilayahKabupaten Aceh Utara;Pasal 3…………………….

5Pasal 3Kompensasi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilaikerugian;Pasal 4Nilai kerugian dihitung oleh Instansi Teknis yang kemudian diusulkankepada Tim/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untukdiverifikasi dan ditetapkan sebagai nilai kompensasi;Pasal 5Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lainnya yang harusdipenuhi kepada Pemerintah Daerah.BAB IIITATA CARA PENYETORANPasal 6(1) Pelanggar Tata Ruang menyetor Sumbangan Pihak Ketiga sebagaiKompensasi atas Penyalahgunaan Tata Ruang tersebut seluruhnya keKas Daerah melalui Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Aceh Utara setiap hari kerja.(2) Sebagai tanda bukti setoran, Kasir Penerimaan Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Surat Tanda Setoran yangtelah divalidasi.BAB IVP E N U T U PPasal 7Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturanini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.Ditetapkan di Lhokseumawepada tanggal, 12 M a r e t 2007 M22 S h a f a r 1428 HBUPATI ACEH UTARAILYAS A. HAMID