Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara - Badan ...

More documents

Recommendations

Info

Page 4: 17. Bendahara Penerimaan adalah ora
Page 8 and 9: i. melakukan pembayaran berdasarkan
Page 10 and 11: (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubern
Page 12 and 13: Pasal 15(1) Setelah APBD ditetapkan
Page 14 and 15: (2) Dalam rangka pelaksanaan pembay
Page 16 and 17: (8) Rekening Pengeluaran pada bank
Page 18 and 19: (2) Pedoman lebih lanjut mengenai p
Page 20 and 21: (2) Pemerintah Pusat dapat memberik
Page 22 and 23: Bagian KeduaPengelolaan UtangPasal
Page 24 and 25: Pasal 43(1) Gubernur/bupati/walikot
Page 26 and 27: Pasal 48(1) Penjualan barang milik
Page 28 and 29: Bagian KetigaPertanggungjawaban Keu
Page 30 and 31: c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Ke
Page 32 and 33: Pasal 61(1) Setiap kerugian daerah
Page 34 and 35: Pasal 67(1) Ketentuan penyelesaian
Page 36 and 37: Pasal 71(1) Pemberian bunga dan/ata
Page 38 and 39: I. UMUM0. Dasar PemikiranPENJELASAN
Page 40 and 41: Ketentuan yang diatur dalam Undang-
Page 42 and 43: dengan pengelolaan keuangan sektor
Page 44 and 45: Agar informasi yang disampaikan dal
Page 46 and 47: Ayat (4)Program Pemerintah Pusat di
Page 48 and 49: Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Ayat (1)C
Page 50 and 51: Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Cukup j
Page 52 and 53:
Ayat (3)Badan lain dimaksud berkewa
Page 54 and 55:
Pasal 36Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2
Page 56 and 57:
Pasal 50Huruf aCukup jelas.Huruf bC
Page 58 and 59:
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pen
Page 60 and 61:
Pasal 62Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2
show all

Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara - Badan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?