Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan ... - JDI Hukum

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 289 -Pasal 707Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja padamasing-masing Kementerian Negara ditetapkan oleh MenteriKoordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan setelahmendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusanpendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.BAB VKETENTUAN PERALIHANPasal 708Peraturan Menteri yang merupakan pelaksanaan dari PeraturanPresiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan TugasEselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50Tahun 2008 yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden inidinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ataubelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkanPeraturan Presiden ini.BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 709Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan PresidenNomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon IKementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 710 ...