pemerintah provinsi nusa tenggara barat peraturan daerah provinsi ...

5LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 9 TAHUN 2006PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 9 TAHUN 2006T E N T A N GPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNISDINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan masyarakat,diperlukan tenaga kesehatan yang profesional dan memiliki kompetensilulusan ahli madya kesehatan;b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.03.2.4.1.3101 tanggal 7 Agustus 2003 sekolah PerawatKesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikonversi menjadiAkademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;c. bahwa dengan berubahnya status Sekolah Perawat KesehatanPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi AkademiKeperawatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlumelakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi NusaTenggara Barat Nomor 13 Tahun 2001;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tengara Barat Nomor13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PadaDinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Mengingat :1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahdaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan LembaranNegara Nomor 1649);2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);