Download - JDIH Kemendagri

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULPERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDULNOMOR 11 TAHUN 2003TENTANGUSAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI GUNUNGKIDUL,MenimbangMengingat: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,telah diserahkan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertambangan bahan galian;b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahangalian dengan tetap mengingat asas pemanfaatan dan pelestarian perlu pengaturan;c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian;: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupatendalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PenetapanMulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari halPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 59);2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2043);3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan PokokPertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2918);5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3501);7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3699);9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839);10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2916);12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3174);13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3258);14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3445);15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - undangNomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3510);16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai DampakLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4139);18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan PeraturanPemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 70);19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 / P / M / Pertamben / 1981 tentangPedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian YangBukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang KetentuanPengamanan Sungai dalam hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1256.K/03/M.PE/ 1991 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan Coleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman UsahaPertambangan Bahan Galian Golongan C;23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/ 1994 tentangPedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan joKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002;24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PE/ 1995 tentangPedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantauanLingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/ 1995 tentangKeselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah;27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata CaraPemeriksaan Retribusi Daerah;28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/29/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang InventarisasiSumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan ZonaKerentanan Gerakan Tanah;29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/10/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang PertambanganUmum;30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIGunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987Nomor 3 Seri D);31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 5 Tahun 1998 tentangPajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1998 Nomor 5 Seri A);32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang KewenanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah KabupatenGunungkidul Tahun 2001 Nomor 29 Seri D);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDULMEMUTUSKAN :Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAM-BANGAN BAHAN GALIAN.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif DaerahKabupaten Gunungkidul.5. Dinas Perekonomian adalah Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul.6. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batubatumulia yang merupakan endapan-endapan alam, yang terdiri dari golongan A (bahan galian strategis),golongan B (bahan galian vital) dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan A maupun B).7. Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah.8. Pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilandan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.9. Kuasa Pertambangan adalah wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagiantahap usaha pertambangan.

10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dariudara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tandaadanya bahan galian pada umumnya.11. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksamakeberadaan dan sifat letakan bahan galian.12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian danmemanfaatkannya.13. Pengolahan dan atau Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untukmemanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galiandari wilayah eksploitasi, atau tempat pengolahan / pemurnian.15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil eksploitasi atau hasil pengolahan/pemurnianbahan galian.16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggusebagai akibat kegiatan usaha pertambangan bahan galian, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuaiperuntukannya.17. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebagai uang jaminanuntuk melakukan reklamasi lahan bekas pertambangan.18. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.19. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izinkepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.820. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.21. Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin dan Kuasa Pertambangan bahan galian.22. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin atau Kuasa pertambangan.23. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas kesempatanmelaksanakan Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah pertambangan.BAB IIUSAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIANPasal 2(1) Usaha pertambangan bahan galian hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Kuasa Pertambangan.(2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan usaha pertambangan yangtidak menggunakan fasilitas penanaman modal asing.(3) Kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan fasilitas penanaman modal asing harus dilakukan dalambentuk usaha patungan antara pemodal asing dan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.Pasal 3(1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk :a. Penugasan Pertambangan;b. Izin Pertambangan Rakyat;c. Pemberian Kuasa Pertambangan.(2) Penugasan Pertambangan diberikan pada Instansi Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dalam bidangpertambangan yang akan dilaksanakan.(3) Izin Pertambangan Rakyat diberikan pada perorangan / kelompok yang berkewarganegaraan Indonesia danbertempat tinggal di daerah, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di tempat terdapatnyabahan tambang.(4) Kuasa pertambangan hanya dapat diberikan kepada :

a. Badan Usaha Milik Negara;b. Badan Usaha Milik Daerah;c. Koperasi;d. Swasta Berbadan Hukum yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan RepublikIndonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, sertabertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, denganmengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah;f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak denganPemerintah Daerah Propinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain;g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah DaerahPropinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan Koperasi, SwastaBerbadan Hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, d, dan e di pihak lain.Pasal 4(1) Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi tahap kegiatan penyelidikanumum dan eksplorasi.(2) Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi tahap kegiatan eksploitasi,pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.(3) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari :a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;d. Kuasa Pertambangan Pengolahan/pemurnian;e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;f. Kuasa Pertambangan Penjualan.BAB IIIPENUGASAN PERTAMBANGANPasal 5Penugasan Pertambangan merupakan penugasan kepada suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usahapertambangan dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.Pasal 6Dalam Penugasan Pertambangan apabila dianggap perlu dapat diberikan keringanan-keringanan terhadapkewajiban-kewajiban yang ditentukan.Pasal 7Dalam Penugasan Pertambangan apabila tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai keringanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan berlakusepenuhnya.Penugasan Pertambangan dapat dibatalkan apabila :Pasal 8a. usaha tersebut dinyatakan telah berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan dan untuk ini perlu diajukanpermohonan Kuasa Pertambangan;b. usaha tersebut tidak diteruskan.

BAB IVIZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DAN KUASA PERTAMBANGANBagian PertamaWewenang Kepala DaerahPasal 9(1) Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambanganadalah Kepala Daerah.(2) Dalam setiap pemberian Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan harus mempertimbangkan sifatdan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.(3) Kepala Daerah menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengembalian tanah yang harus dipenuhidan ditaati oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekaswilayah pertambangannya.(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan :a. pencadangan bahan galian tertentu untuk kepentingan daerah;b. wilayah konservasi pada sebagian wilayah daerah;c. pengutamaan kebutuhan daerah.Pasal 10(1) Setiap Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenisbahan galian.(2) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satuatau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam kuasa Pertambangan yang bersangkutan.(3) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c tidaksekaligus meliputi Kuasa Pertambangan Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan, maka untukusaha pertambangan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan masing-masing harus dimintakansuatu Kuasa Pertambangan.Bagian KeduaTata Cara memperoleh Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa PertambanganPasal 11(1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada KepalaDaerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai syarat-syarat yang diperlukan.(2) Untuk satu wilayah pertambangan diajukan satu permohonan izin.(3) Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Izin Pertambangan Rakyat atauKuasa Pertambangan.Pasal 12(1) Syarat-syarat permohonan Izin Pertambangan Rakyat adalah :a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;b. peta lokasi pertambangan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) bagikegiatan eksploitasi;c. daftar nama anggota kelompok apabila diusahakan secara berkelompok;d. informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan apabila kegiatannya ekploitasi;e. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;f. bukti surat laik jalan bagi kendaran yang akan digunakan untuk pengangkutan apabila kegiatannyapengangkutan;g. fotokopi Izin Gangguan apabila kegiatannya pengolahan, pemurnian atau penjualan;h. rekomendasi dari Dinas Teknis apabila lokasi pertambangannya di sungai.(2) Syarat-syarat permohonan Kuasa Pertambangan adalah :a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya bagi Badan Hukum;2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

3) referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;4) peta wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 100.000 (satu berbandingseratus ribu);5) surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli;6) proposal rencana kegiatan penyelidikan Umum.b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi :1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya bagi Badan Hukum;2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;3) referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;4) surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli5) peta wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 25.000 (satuberbanding dua puluh lima ribu) dan dilengkapi dengan batas-batas yang jelas;6) fotokopi bukti kepemilikan tanah;7) surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan miliksendiri;8) proposal rencana kegiatan eksplorasi.c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi :1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya bagi Badan Hukum;2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;3) referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;4) surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli;5) peta wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satuberbanding sepuluh ribu) dan dilengkapi dengan batas-batas yang jelas;6) fotokopi bukti kepemilikan tanah;7) surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan miliksendiri;8) persetujuan pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL atau UKL / UPL);9) studi kelayakan kegiatan eksploitasi.d. Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian :1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya bagi Badan Hukum;2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;3) referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;4) surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli;5) proposal rencana kegiatan Pengolahan/Pemurnian6) studi kelayakan kegiatan Pengolahan/Pemurnian;7) persetujuan pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL atau UKL / UPL);8) fotokopi bukti kepemilikan tanah;9) surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan miliksendiri;10) fotokopi Izin Gangguan.e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan :1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya bagi Badan Hukum;2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;3) proposal rencana kegiatan Pengangkutan ;4) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang akan digunakan untuk pengangkutan;5) salinan laik jalan bagi kendaraan yang akan digunakan.f. Kuasa Pertambangan Penjualan :1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya bagi Badan Hukum;2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;3) proposal rencana kegiatan Penjualan bahan galian ;4) salinan Izin Gangguan ;5) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

(3) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus menjelaskan danmenunjukkan :a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ke titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak bolehmelebihi 500 (lima ratus) meter;b. salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnyayang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;c. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan;d. gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat apabila di sekitar lokasi calon wilayah KuasaPertambangan tersebut ada Pertambangan Rakyat.Bagian KetigaMasa berlakunya Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa PertambanganPasal 13(1) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.(2) Kepala Daerah sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelumberakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.Pasal 14(1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktuyang telah ditetapkan.Pasal 15(1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua)kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atas permintaan yang bersangkutan, yang harusdiajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.(3) Dalam hal pemegang Kuasa pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkandengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Kepala Daerah dapat memberikan perpanjangan jangka waktuKuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas Eksploitasipertambangan atas permintaan yang bersangkutan.Pasal 16(1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka paling lama 20 (dua puluh) tahun.(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untukjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelumberakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.Pasal 17(1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)tahun.(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untukjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelumberakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.Pasal 18(1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 10(sepuluh) tahun.(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untukjangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnyajangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19(1) Kuasa Pertambangan Penjualan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)tahun.(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kalinya untukjangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnyajangka waktu yang telah ditetapkan.Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyatatau Kuasa PertambanganPasal 20(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayahKuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atasbahan galian tersebut.(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak :a. melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat, dan nilai bahangalian dengan mempergunakan peralatan teknik pertambangan sebaik-baiknya;b. memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telahmembayar Iuran Tetap dan telah membayar pajak bahan galian;c. melaksanakan pengangkutan dan penjualan hasil - hasil eksplorasi apabila telah memperoleh KuasaPertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari KepalaDaerah;d. mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebutapabila telah membuktikan hasil baik ekplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam KuasaPertambangannya;e. mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian lain yangditemukan dalam wilayah Kuasa pertambangannya;(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak :a. melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangandalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan;b. memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bilatelah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan telah membayar pajak bahan galian;c. mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian lainyang ditemukan dalam wilayah Kuasa pertambangannya;d. mendapatkan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha pertambanganpengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian beserta hasilnya apabila telahmemiliki bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).(4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2) huruf d, e, dan ayat (3) huruf c, maka :a. pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permohonan KuasaPertambangan Eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya;b. pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa PertambanganEksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa pertambangan Eksplorasinya;c. pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus sudahmengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bahan galian lainyang ditemukan dalam Kuasa Pertambangannya sebelum berakhir jangka waktu Kuasa PertambanganEksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasinya.Pasal 21Pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan wajib :a. memberikan batas pada wilayah Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dalamjangka waktu 6 (enam) bulan sesudah memperoleh Kuasa Pertambangan Ekploitasi;b. melaporkan lebih dahulu rencana usaha penggalian dan target produksi kepada Kepala Daerah sebelummemulai kegiatan usahanya bagi Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

c. membayar pajak pertambangan bahan galian bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat, pemegang KuasaPertambangan Ekploitasi, dan atau Pengolahan/pemurnian;d. membayar iuran tetap bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat Eksploitasi, pemegang Kuasa pertambanganEksplorasi, dan atau Eksploitasi;e. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang hasil kegiatannya, termasuk hasilproduksi kepada Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan SumberDaya Mineral;f. memberikan perlindungan dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja serta pengamanan teknis gunakepentingan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;g. memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;h. mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang atau reklamasi bekas tambangsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;i. melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi dan revegetasi lahan bekas pertambangan bagipemegang Izin Pertambangan Rakyat, pemegang Kuasa Pertambangan Ekplorasi, dan atau Eksploitasi;j. memberikan laporan kepada Kepala Daerah atas penemuan jenis bahan tambang lain dan atau barang berhargayang tidak disebutkan dalam Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan;k. mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan;l. guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Ekploitasiwajib menempatkan uang jaminan reklamasi tambang yang besar dan pelaksanaan pencairannya diatur denganKeputusan Kepala Daerah;m. paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 1(satu) tahun sejak Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, atau 1,5 (satusetengah) tahun sejak Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian berakhir,dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau KuasaPertambangan yang bersangkutan mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masihterdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telahdipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yangbersangkutan masih berlaku, segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktutersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.n. sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain,pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usahapengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapatmembahayakan keamanan umum.o. mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atastanah di dalam lingkungan wilayah penambangan maupun diluarnya dengan tidak memandang apakahperbuatan itu dilakukan dengan sengaja, maupun dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.Bagian KelimaMasa Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa PertambanganPasal 22(1) Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan berakhir apabila :a. telah habis masa berlakunya izin;b. dikembalikan oleh pemegang;c. dicabut / dibatalkan oleh Kepala Daerah.(2) Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan dicabut / dibatalkan apabila :a. pemegang izin atau kuasa pertambangan tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam)bulan setelah izin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasansecara tertulis yang dapat dipertanggung-jawabkan;b. pemegang izin atau kuasa pertambangan tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yangditetapkan;c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakatatau lingkungan.

(5) Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian :a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;b. laporan kegiatan;c. fotokopi bukti pelunasan pajak;d. referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;e. surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli;f. fotokopi bukti kepemilikan tanah;g. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;h. fotokopi Izin Gangguan.(6) Kuasa Pertambangan Pengangkutan :a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;b. laporan kegiatan;c. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang akan digunakan untuk pengangkutan;d. salinan laik jalan bagi kendaraan yang akan digunakan.(7) Kuasa Pertambangan Penjualan :a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;b. laporan kegiatan;c. fotokopi bukti pelunasan pajak;d. salinan Izin Gangguan ;e. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).BAB VPEMINDAHAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYATDAN KUASA PERTAMBANGANPasal 29(1) Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izinKepala Daerah.(2) Izin Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika pihak yang akanmenerima Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan.(3) Apabila perorangan yang memegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan meninggal danpara ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka IzinPertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lainyang telah memenuhi persyaratan dengan izin Kepala Daerah.BAB VIPENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGANPasal 30(1) Hak atas Wilayah Usaha Pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak boleh dilaksanakan pada :a. tempat pemakaman umum;b. tempat yang dianggap suci;c. bangunan/tempat umum, sarana, dan prasarana umum;d. tanah milik masyarakat adat;e. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;f. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;g. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dariinstansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan / atau perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut;h. tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha menurut peraturan perundag-undanganyang berlaku.

(3) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yang bermaksud melaksanakan kegiatanpertambangan dapat memindahkan bangunan/tempat umum, sarana, dan prasarana umum sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang.Pasal 31(1) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugiankarena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerahdimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonanKuasa Pertambangan tersebut diajukan.(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis disertai alasan-alasan dari keberatantersebut.(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima oleh Kepala Daerah apabila usahapertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat / penduduk setempat atau kepentingan umum.(4) Jika dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari Kepala Daerah tidak menerima pernyataankeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanyakeberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan.BAB VIIRETRIBUSIBagian PertamaNama RetribusiPasal 32Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan bahan galian dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izinusaha pertambangan bahan galian.Bagian KeduaGolongan RetribusiPasal 33Retribusi Izin dan Kuasa Pertambangan bahan galian termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.Bagian KetigaCara Mengukur Tingkat Penggunaan JasaPasal 34Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha dan luas wilayah pertambangan.Bagian KeempatBesarnya Tarif RetribusiPasal 35(1) Tarif retribusi Izin Pertambangan Rakyat sebesar Rp. 5.000,-/1.000 M2.(2) Tarif retribusi Kuasa Pertambangan adalah sebagai berikut :a. Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp. 50.000,- /Ha;b. Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp. 100.000,-/Ha;c. Kuasa Pertambangan Pemurnian/Pengolahan sebesar Rp. 300.000,-;d. Kuasa Pertambangan Pengangkutan sebesar Rp. 200.000,-;e. Kuasa Penjualan sebesar Rp. 200.000,-.BAB VIIIIURAN TETAPPasal 36(1) Setiap pemegang Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi maupun Eksploitasi wajibmembayar iuran tetap.(2) Besarnya iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Pertambangan Rakyat sebesar Rp. 5.000,-/1.000 M2/tahun;b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp. 20.000,- /Ha /tahun;c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp. 40.000,-/Ha /tahun.(3) Pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutanatau pada awal masa wajib bayar.BAB IXPELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGANPasal 37(1) Sebelum kegiatan usaha pertambangan dimulai, pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau KuasaPertambangan terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat setempat dimana pertambangan akandilakukan dengan memperlihatkan Surat Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yang sah.(2) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izinatau Kuasa Pertambangan diterbitkan.(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimulai, pemegangIzin Pertambangan Rakyat atau Kuasa pertambangan harus memberikan laporan secara tertulis kepada KepalaDaerah dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.(4) Apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipertanggungjawabkanmaka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiapkali perpanjangan 3 (tiga) bulan.Pasal 38(1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya merusaklingkungan dan bencana yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, pemegang Izin PertambanganRakyat atau Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulanganserta melaporkan kepada Kepala Daerah.(2) Apabila usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat mengatasi, maka KepalaDaerah dapat mencabut Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan.Pasal 39Dalam pelaksanaan usaha pertambangan, pembuangan sisa bahan galian yang tidak terpakai dan limbah lainnyaharus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 40Penggunaan bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya dalam usaha pertambangan bahan galian dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.BAB XPEMBINAN DAN PENGAWASANPasal 41Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian dilaksanakan oleh Dinas Perekonomian.Pasal 42Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :a. eksplorasi;b. operasi produksi;c. pemasaran;d. keuangan;e. pengolahan data bahan galian;f. konservasi bahan galian;g. keselamatan pertambangan;h. pengelolaan lingkungan hidup atau reklamasi;i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;m. pengelolaan bahan galian;n. penerapan kaidah keteknikan yang baik;o. jenis dan mutu hasil olahan bahan galian;p. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan sepanjang menyangkut kepentingan umum.BAB XIKETENTUAN PIDANAPasal 43(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 21,Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 40, diancam pidana kurungan palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.BAB XIIKETENTUAN PENYIDIKANPasal 44(1) Selain oleh Pejabat POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),dilakukan oleh Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidikuntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang usaha pertambangan bahan galian.(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanadi bidang usaha pertambangan bahan galian agar laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha pertambangan bahan galian;c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha pertambangan bahan galian;d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha pertambangan bahan galian;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usahapertambangan bahan galian;g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;h. melakukan penyitaan benda atau surat;i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha pertambangan bahan galian;j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;k. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup buktiatau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRImemberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;l. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usahapertambangan bahan galian menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.BAB XIIIPELAKSANAANPasal 45Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perekonomian.

BAB XIVKETENTUAN PERALIHANPasal 46Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.BAB XVKETENTUAN PENUTUPPasal 47Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur olehKepala Daerah.Pasal 48Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.Diundangkan di Wonosaripada tanggal 1 Desember 2003SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDUL,ttd.SUGITODitetapkan di Wonosaripada tanggal 17 Nopember 2003BUPATI GUNUNGKIDUL,ttd.YOETIKNOLEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C.

PENJELASANPERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDULNOMOR 11 TAHUN 2003TENTANGUSAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIANI. PENJELASAN UMUMDalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai olehNegara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung didalambumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV / MPR / 1998tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan denganmemberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yangdiwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonomi, maka sesuai ketentuan Pasal 133 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kebijakanpengelolaan usaha pertambangan umum perlu disesuaikan.Kewenangan pengelolaan usaha pertambangan Bahan Galian sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan olehDaerah sesuai kewenangannya, yang meliputi :a. pencadangan bahan galian tertentu untuk kepentingan daerah dan wilayah konservasi pada sebagianWilayah Hukum Pertambangan Kabupaten Gunungkidul dan pengutamaan kebutuhan daerah;b. pemberian Kuasa Pertambangan;c. pemberian perizinan pertambangan rakyat;d. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;e. pembinaan dan pengawasan.Atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Gunungkidul tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.II.PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1 : Cukup jelas.Pasal 2 : Cukup jelas.Pasal 3 : Cukup jelas.Pasal 4 : Cukup jelas.Pasal 5 : Cukup jelas.Pasal 6 : Cukup jelas.Pasal 7 : Cukup jelas.Pasal 8 : Cukup jelas.Pasal 9 : Cukup jelas.Pasal 10 : Cukup jelas.Pasal 11 : Cukup jelas.Pasal 12 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud KTP pemohon adalah KTP penanggung jawab usahapertambangan.huruf b : Yang dimaksud peta lokasi pertambangan adalah peta yangmenggambarkan luas dan lokasi pertambangan yang dimohon besertakonturnya.

huruf c : Yang dimaksud daftar nama anggota kelompok adalah daftar namaanggota kelompok penambang yang melaksanakan kegiatanpenambangan pada lokasi tersebut.huruf d : Yang dimaksud informasi mengenai lingkungan adalah informasiyang berkaitan dengan kondisi biotik, abiotik dan budaya baik padalokasi maupun sekitar lokasi pertambangan.huruf e : Yang dimaksud surat pernyataan persetujuan pemilik tanah adalahsurat pernyataan dari pemilik hak atas tanah atau ahli warisnya yangmenyatakan bahwa menyetujui apabila tanahnya dipergunakan untukkegiatan pertambangan.huruf f : Yang dimaksud surat laik jalan adalah surat bukti layak jalan bagikendaraan angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.huruf g : Yang dimaksud izin gangguan adalah surat izin gangguan yangdikeluarkan oleh Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul.huruf h : Yang dimaksud Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gunungkidul.ayat (2) huruf a angka 1 : Cukup jelas.angka 2 :angka 3 :angka 4 :angka 5 :angka 6 :Cukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud peta wilayah pertambangan adalah peta yangmenggambarkan luas wilayah pertambangan yang dimohon besertakonturnya.Yang dimaksud surat kesanggupan tenaga ahli adalah surat yangmenyatakan kesanggupan menjadi tenaga ahli pertambangan diperusahaan yang bersangkutan, ditanda tangani oleh tenaga ahlitersebut dan diketahui oleh Pemimpin Perusahaan.Cukup jelas.huruf b angka 1 : Cukup jelas.angka 2 :angka 3 :angka 4 :angka 5 :angka 6 :angka 7 :angka 8 :Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud bukti kepemilikan tanah adalah surat bukti hak atastanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenGunungkidul.Cukup jelas.Cukup jelas.huruf c angka 1 : Cukup jelas.angka 2 :angka 3 :angka 4 :angka 5 :angka 6 :angka 7 :angka 8 :angka 9 :Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.huruf d : Cukup jelas.Yang dimaksud persetujuan pengelolaan lingkungan hidup adalahsurat persetujuan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)dan Upaya Pemantaun Lingkungan (UPL) atau surat persetujuandokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)Yang dimaksud studi kelayakan adalah tinjauan kelayakan usaha darisegi ekonomi.

huruf e : Cukup jelas.huruf f : Cukup jelas.ayat (3) huruf a : Yang dimaksud ukuran arah astronomis adalah posisi koordinat suatutitik.huruf b : Cukup jelas.huruf c : Cukup jelas.huruf d : Cukup jelas.Pasal 13 : Cukup jelas.Pasal 14 : Cukup jelas.Pasal 15 : Cukup jelas.Pasal 16 : Cukup jelas.Pasal 17 : Cukup jelas.Pasal 18 : Cukup jelas.Pasal 19 : Cukup jelas.Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.ayat (2) huruf a : Cukup jelas.huruf b : Cukup jelas.huruf c : Yang dimaksud Izin Khusus adalah izin yang diberikan berdasarkanpertimbangan-pertimbangan khusus/tertentu.huruf d : Cukup jelas.huruf e : Cukup jelas.ayat (3) : Cukup jelas.ayat (4) : Cukup jelas.Pasal 21 : Cukup jelas.Pasal 22 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.huruf b : Yang dimaksud dikembalikan oleh pemegang adalah izinpertambangan rakyat atau kuasa pertambangan yang diserahkankembali oleh pemegang izin kepada Kepala Daerah.huruf c : Pencabutan/pembatalan dilaksanakan setelah diadakan pembinaanoleh Dinas Perekonomian dan atau telah adanya keputusan Pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.ayat (2) : Cukup jelas.Pasal 23 : Cukup jelas.Pasal 24 : Cukup jelas.Pasal 25 : Cukup jelas.Pasal 26 : Cukup jelas.Pasal 27 : Cukup jelas.Pasal 28 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.huruf b : Yang dimaksud laporan kegiatan adalah laporan pelaksanaan kegiatanusaha pertambangan bahan galian.huruf c : Yang dimaksud bukti pelunasan pajak adalah tanda bukti pelunasanpajak pertambangan atau pajak bahan galian golongan C yangdikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul.huruf d : Yang dimaksud peta kemajuan tambang adalah peta yangmenggambarkan kondisi dan luas wilayah pertambangan besertakonturnya setelah dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan.huruf e : Cukup jelas.huruf f : Cukup jelas.huruf g : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.ayat (3) : Cukup jelas.ayat (4) : Cukup jelas.ayat (5) : Cukup jelas.ayat (6) : Cukup jelas.ayat (7) : Cukup jelas.Pasal 29 : Cukup jelas.Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud hak atas wilayah usaha pertambangan adalah hakyang dimiliki oleh perseorangan atau badan untuk melaksanakankegiatan pertambangan.ayat (2) : Cukup jelas.ayat (3) : Yang dimaksud Instansi yang berwenang adalah Instansi yangmemiliki atau bertanggung jawab terhadap sarana maupun prasaranaumum tersebut.Pasal 31 : Cukup jelas.Pasal 32 : Cukup jelas.Pasal 33 : Cukup jelas.Pasal 34 : Yang dimaksud dengan jenis kegiatan usaha meliputi PenyelidikanUmum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian,Pengangkutan dan Penjualan.Pasal 35 ayat (1) : Untuk luas wilayah kurang dari 1.000 M2 diperlakukan sama denganluas 1.000 M2.ayat (2) huruf a & b : Untuk luas wilayah kurang dari 1 Ha diperlakukan sama dengan luas1 Ha.huruf c : Cukup jelas.huruf d : Cukup jelas.huruf e : Cukup jelas.Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas.ayat (2) huruf a : Untuk luas wilayah kurang dari 1.000 M2 diperlakukan sama denganluas 1.000 M2, dan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahundiperlakukan sama dengan 1 tahun.huruf b & c : Untuk luas wilayah kurang dari 1 Ha diperlakukan sama dengan luas1 Ha, dan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun diperlakukan samadengan 1 tahun.ayat (3) : Yang dimaksud Instansi yang berwenang adalah Instansi yangmemiliki atau bertanggung jawab terhadap sarana maupun prasaranaumum tersebut.Pasal 37 ayat (1) : Yang dimaksud masyarakat setempat adalah masyarakat yangbertempat tinggal atau memiliki tanah di sekitar lokasi penambangan.ayat (2) : Cukup jelas.ayat (3) : Cukup jelas.ayat (4) : Cukup jelas.Pasal 38 : Cukup jelas.Pasal 39 : Cukup jelas.Pasal 40 : Yang dimaksud bahan peledak adalah semua jenis bahan yangmemiliki dan atau bisa menimbulkan daya ledak.Pasal 41 : Cukup jelas.Pasal 42 : Cukup jelas.Pasal 43 : Cukup jelas.Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.Pasal 46 : Cukup jelas.Pasal 47 : Cukup jelas.Pasal 48 : Cukup jelas.------------- // ------------