Download - JDIH Kemendagri

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3699);9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839);10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2916);12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3174);13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3258);14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3445);15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - undangNomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3510);16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai DampakLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4139);18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan PeraturanPemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 70);19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 / P / M / Pertamben / 1981 tentangPedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian YangBukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang KetentuanPengamanan Sungai dalam hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1256.K/03/M.PE/ 1991 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan Coleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman UsahaPertambangan Bahan Galian Golongan C;23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/ 1994 tentangPedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan joKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002;24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PE/ 1995 tentangPedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantauanLingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;