Download - JDIH Kemendagri

a. Pertambangan Rakyat sebesar Rp. 5.000,-/1.000 M2/tahun;b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp. 20.000,- /Ha /tahun;c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp. 40.000,-/Ha /tahun.(3) Pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutanatau pada awal masa wajib bayar.BAB IXPELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGANPasal 37(1) Sebelum kegiatan usaha pertambangan dimulai, pemegang Izin Pertambangan Rakyat atau KuasaPertambangan terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat setempat dimana pertambangan akandilakukan dengan memperlihatkan Surat Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan yang sah.(2) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izinatau Kuasa Pertambangan diterbitkan.(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimulai, pemegangIzin Pertambangan Rakyat atau Kuasa pertambangan harus memberikan laporan secara tertulis kepada KepalaDaerah dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.(4) Apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipertanggungjawabkanmaka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiapkali perpanjangan 3 (tiga) bulan.Pasal 38(1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya merusaklingkungan dan bencana yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, pemegang Izin PertambanganRakyat atau Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulanganserta melaporkan kepada Kepala Daerah.(2) Apabila usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat mengatasi, maka KepalaDaerah dapat mencabut Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan.Pasal 39Dalam pelaksanaan usaha pertambangan, pembuangan sisa bahan galian yang tidak terpakai dan limbah lainnyaharus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 40Penggunaan bahan peledak atau bahan-bahan berbahaya lainnya dalam usaha pertambangan bahan galian dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.BAB XPEMBINAN DAN PENGAWASANPasal 41Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian dilaksanakan oleh Dinas Perekonomian.Pasal 42Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :a. eksplorasi;b. operasi produksi;c. pemasaran;d. keuangan;e. pengolahan data bahan galian;f. konservasi bahan galian;g. keselamatan pertambangan;h. pengelolaan lingkungan hidup atau reklamasi;i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;