Download - JDIH Kemendagri

(5) Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian :a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;b. laporan kegiatan;c. fotokopi bukti pelunasan pajak;d. referensi Bank Pemerintah dan atau Fiskal;e. surat Pernyataan kesanggupan tenaga ahli;f. fotokopi bukti kepemilikan tanah;g. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah apabila tanah lokasi pertambangan tersebut bukan milik sendiri;h. fotokopi Izin Gangguan.(6) Kuasa Pertambangan Pengangkutan :a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;b. laporan kegiatan;c. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang akan digunakan untuk pengangkutan;d. salinan laik jalan bagi kendaraan yang akan digunakan.(7) Kuasa Pertambangan Penjualan :a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;b. laporan kegiatan;c. fotokopi bukti pelunasan pajak;d. salinan Izin Gangguan ;e. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).BAB VPEMINDAHAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYATDAN KUASA PERTAMBANGANPasal 29(1) Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izinKepala Daerah.(2) Izin Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika pihak yang akanmenerima Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan.(3) Apabila perorangan yang memegang Izin Pertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan meninggal danpara ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka IzinPertambangan Rakyat atau Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lainyang telah memenuhi persyaratan dengan izin Kepala Daerah.BAB VIPENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGANPasal 30(1) Hak atas Wilayah Usaha Pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak boleh dilaksanakan pada :a. tempat pemakaman umum;b. tempat yang dianggap suci;c. bangunan/tempat umum, sarana, dan prasarana umum;d. tanah milik masyarakat adat;e. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;f. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;g. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dariinstansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan / atau perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut;h. tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha menurut peraturan perundag-undanganyang berlaku.