INDONESIAENGLISH7. Sistim Ekonomi Berbasis MasyarakatTujuan dari Sistim Ekonomi Berbasis Masyarakat adalah untukmenciptakan lapangan kerja informal yang diharapkan bisa mengurangitingkat ketergantungan masyarakat lokal terhadap Proyek Tangguh.Melalui program ini sejumlah pelatihan akan diadakan khususnyaterhadap para pengusaha lokal untuk meningkatkan kemampuan merekadalam membangun pasar yang berkesinambungan bagi produk danhasil usahanya.including security concerns. No one is excluded. This concept isconsistent with the desires of the Papuans, <strong>BP</strong>'s principles, and Indonesianlaws and regulations. CBS will succeed if all parties understand, acceptand fulfill their responsibilities and are accountable to the rest of thestakeholders for doing so.6. Forum and Heritage FundThe Project will facilitate the establishment of a multiple stakeholderforum to address various issues which develop in the bay area, includingissues concerning development priorities, local culture, and security. <strong>BP</strong>plays a facilitating role and will not be in control of this forum.As part of its commitment to help empower the local communities, theproject is also establishing the so-called Heritage Fund (Dana Abadi),which will enable the community to finance development activities incertain areas affected by the project. The establishment of this Fund isan acknowledgement of the area’s rich natural and cultural heritage,and is aimed at supporting the vitality of the existing local customs.7. Community Based Enterprise10A farmer of Saengga village, Papua is harvesting watermelon. <strong>BP</strong> is sponsoring theso called Diversified Growth Strategy as part of its commitment to help local peoplereduce their dependence on the Project by sponsoring, among other thing, anagriculture diversification program.8. Pemukiman Kembali Kampung Tanah MerahSetelah diadakan konsultasi yang menyeluruh ditinjau dari aspeklingkungan, teknis, sosial dan ekonomi satu-satunya lokasi yangdianggap tepat untuk lokasi kilang LNG adalah wilayah di dekatpemukiman Kampung Tanah Merah. Masyarakat Tanah Merah, yangterdiri dari 127 rumah tangga, telah setuju untuk dipindahkan ke lokasiyang baru. Satu lokasi berjarak kira-kira 3 km dan yang lainnya berjarak12 km dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Pemukiman kembaliKampung Tanah Merah dilakukan sebagai bagian dari programperencanaan bersama masyarakat, yang bertujuan untuk meyakinkanbahwa penduduk yang dipindahkan akan memperoleh tempat yangsama baiknya atau bahkan lebih baik dari yang semula mereka huni.Menejemen Tangguh telah bekerja sama dengan masyarakat setempatuntuk memilih lokasi baru yang tepat, membangun perumahan yanglayak, dan memulihkan kembali sistim kehidupan rumah tangga merekayang mandiri. Program pemukiman kembali ini dilaksanakan sesuaidengan standard yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pemerintah dandunia internasional. Perencanaan pemukiman kembali ini juga melibatkansebuah tim Panel Pemukiman Kembali yang terdiri dari para ahli yangdiakui oleh dunia internasional.The objective of the Community-Based Enterprise is to create jobopportunities in informal-sectors that is aimed at preventing any kind ofdependence on the Tangguh Project. Under this program, training andcapacity building will be held to help empower local entrepreneurs togenerate sustainable markets for their products.8. Resettlement of Tanah Merah VillageAfter extensive evaluations using environmental, technical, social andeconomic criteria, the only site deemed feasible for the LNG plant isnear the community of Tanah Merah. The Community, which consistsof 127 households, has agreed to undertake resettlement, and it haschosen resettlement sites in two locations. One is located approximately3 km distant from the community’s present location, and the other is 12km distant. The resettlement of Tanah Merah is carried out as aparticipatory community development programme, with the overallobjective of ensuring that the residents are as well or better off thanbefore the move. Tangguh management has worked in collaborationwith the community to choose an appropriate new site, develop appropriatehousing, and re-establish independent family livelihoods and communitylife. The Resettlement programme is being developed to adhere to theWorld Bank, national, and international standards. The resettlementplanning includes the close involvement of a Resettlement AdvisoryPanel comprised of recognized international experts.EDISI KEEMPAT, OKTOBER 2003 / FOURTH EDITION, OCTOBER 2003
ATLAS SUMBER DAYA PANTAI TELUKBINTUNI DILUNCURKANOleh: Karla M. BoreriPenasehat Senior Masalah Lingkungan dan Koordinasi DGS/GDAINDONESIALAUNCHED, COASTAL RESOURCESATLAS FOR TELUK BINTUNIBy: Karla M. BoreriSr Environmental Advisor & DGS/GDA CoordinationENGLISHSelama satu tahun belakangan ini, Lembaga Bantuan Amerika Serikat untukPembangunan Internasional (the United States Agency for InternationalDevelopment/USAID) telah mendukung Proyek Menejemen Sumber DayaPantai (Coastal Resources Management Project/CRMP) atau yang lebihdikenal dengan nama Proyek Pesisir. Dengan bekerja sama denganpemerintah kabupaten dan propinsi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),masyarakat pantai dan Universitas Papua (UNIPA) mereka mengembangkansebuah atlas sumber daya pantai Teluk Bintuni di wilayah Kepala Burung,Propinsi Papua. Atlas ini memberikan gambaran umum tentang statussumber daya pesisir di wilayah Teluk Bintuni. Disamping dengan organisasiorganisasitersebut di atas, pelaksanaan Proyek Pesisir juga melibatkankerja sama yang erat dengan staf <strong>BP</strong> Tangguh, sebuah proyek gas alamcair (liquefied natural gas/LNG) yang akan segera dibangun di wilayahTeluk Bintuni. <strong>BP</strong> memberikan sumbangan penting berkaitan dengan datadatadi bidang lingkungan, budaya dan geografis yang disarikan dari dokumenAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental ImpactAnalysis/AMDAL) yang sangat penting dalam penyusunan Atlas ini.Atlas Teluk Bintuni secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 27 Juni2003 di Jayapura oleh Gubernur Papua Jaap Salossa. Dalam pidatonya,gubernur mengatakan bahwa dengan selesainya penyusunan Atlas tersebut,hal itu telah memenuhi kebutuhan Kabupaten Teluk Bintuni. Maurice Knight,Ketua Proyek Pesisir mengatakan bahwa Program ini dilakukan sebagailangkah awal bagi pemerintah daerah, sektor swasta, LSM dan masyarakatuntuk memulai pembicaraan tentang sumber-sumber daya di Teluk Bintunidan bagaimana mengelolanya. Semua pihak yang terkait dengan Proyek(stakeholders) akan mendapatkan manfaat dari Atlas tersebut yang sekaligusbisa digunakan sebagai alat untuk membantu menejemen perencanaandan pembagian sumber daya pesisir di wilayah Teluk Bintuni. Gubernur jugamengatakan bahwa Teluk Bintuni memiliki sumber daya alam besar yangtidak ditemukan di tempat lain. Upaya-upaya USAID untuk mendukungperencanaan wilayah yang baik di wilayah ini sangat penting bagi masadepan ekonomi Papua.Sementara itu, Rektor UNIPA Dr. Frans Wanggai juga mengatakan,dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain, Papua termasuk kaya akansumber daya. Papua memiliki 2,643 pulau dimana 1,286 diantaranya belumdiberi nama. Papua belum lama ini telah dimekarkan dari semula 12 menjadi26 kabupaten termasuk Teluk Bintuni yang memiliki hutan mangrove terbesardi Asia. Teluk Bintuni memiliki garis pantai sepanjang 1,400 km dan memilikilebih dari 27,000 penduduk. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi yangsangat tinggi bagi pembangunan ekonomi dan merupakan wilayah yangsangat penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Tetapi, kekayaanTeluk Bintuni tersebut juga mengandung potensi konflik dan masalahmasalahpembangunan yang rumit di masa depan. Dengan demikian, AtlasTeluk Bintuni, yang disponsori oleh USAID dan mendapatkan sumbanganpenting dari <strong>BP</strong>, merupakan sebuah langkah awal untuk memulai pembicaraantentang bagaimana mengatur sumber-sumber daya tersebut, yang diharapkanakan mengurangi resiko konflik di masa depan.For the past year, the United States Agency for International Developmenthas sponsored the Coastal Resources Management Project (CRMP orProyek Pesisir). <strong>It</strong> has worked with kabupaten and provincialgovernments, non-government organizations, coastal communities andthe University of Papua (UNIPA) to develop a coastal resources atlasfor Teluk Bintuni in the Bird’s Head area of Papua. This atlas providesan overview of the status of coastal resources in the newly createdKabupaten of Teluk Bintuni. In addition to local organizations, ProyekPesisir worked closely with <strong>BP</strong> staff associated with the new TangguhLNG plant under construction in Teluk Bintuni. <strong>BP</strong> contributedenvironmental, cultural and geographical data from its EnvironmentalImpact Analysis (AMDAL) that was important in completing the TelukBintuni Coastal Resources Atlas.The formal launching of the Teluk Bintuni Atlas was on 27 June 2003in the provincial capital of Jayapura and was led by the Governor ofPapua, Jaap Salossa. The Governor made clear in his speech that thecompletion of the Teluk Bintuni atlas was very timely and matchedperfectly with the needs of the newly established Kabupaten TelukBintuni, which was formed this year and covers the entire areasurrounding Teluk Bintuni. Maurice Knight, Chief of Proyek Pesisir,said that the programme was initiated to provide a starting point for thelocal government, the private sector, NGOs, and communities to begindiscussions on what resources were in the Bintuni area and how theseresources should be managed. All stakeholders will benefit from theatlas and be able to use it as a tool to plan for coastal and watershedresource management in the region. The Governor also stated thatTeluk Bintuni possesses great natural resources not found in otherplaces and USAID’s efforts to support planning and management actionin this area are extremely important to the economic future of Papua.As UNIPA was an important counterpart for USAID in the developmentof the atlas, the Rector of UNIPA, Dr. Frans Wanggai, spoke as arepresentative of the Proyek Pesisir and UNIPA team. Among othercomments, the Rector pointed out that compared with other provinces,Papua is rich in terms of resources. Papua has 2,643 islands of which1,286 remain unnamed. Papua has recently expanded from 12kabupaten to a total of 26 kabupaten, including the new KabupatenTeluk Bintuni, which possesses possibly the largest contiguous mangroveforest in Asia. Teluk Bintuni itself has 1,400 km of coastline and morethan 27,000 residents. Kabupaten Teluk Bintuni has a very high potentialfor economic development but is also an important area for theconservation of its abundant biodiversity and other natural resources.This combined potential for development, as well as highly valuablenatural resources, create the potential for future conflict and complexdevelopment issues. As a result, the USAID-sponsored developmentof the Teluk Bintuni Coastal Resources atlas represents a first step instarting an informed dialogue about how to manage these resourcesand at the same time reduce the potential for future conflicts.11EDISI KEEMPAT, OKTOBER 2003 / FOURTH EDITION, OCTOBER 2003