Standar Penyelenggaraan Infrastruktur dalam KEK

STANDAR 

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR 

DALAM 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

KATA PENGANTAR 

Di tengah era ekonomi pasar global saat ini, pemerintah dan dunia usaha perlu meningkatkan kerjasama 

membangun kemitraan sejajar. Negara akan berjalan lebih baik apabila pemerintah sebagai pembuat kebijakan 

dan pihak swasta pelaku usaha dapat saling bahu membahu menyelesaikan bersama masalah bangsa. 

Bangsa ini membutuhkan semangat untuk maju bersama dalam satu perahu yang sama, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah, dunia usaha, dan segenap masyarakat Indonesia diharapkan 

menjalankan peran dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan demokras. 

Perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan minat investor untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Dilihat dari berbagai aspek, Indonesia memang memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain: lokasinya yang berada di tengah kawasan yang paling dinamis perekonomiannya, 

jumlah tenaga kerja produkf yang relaf besar, potensi sumber daya alam yang berlimpah, serta kondisi polik 

dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi regional yang relaf nggi selama 

beberapa tahun terakhir juga telah menghasilkan kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat di kawasan Asia 

Timur dan Asia Selatan. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia menjadi salah satu lokasi strategis yang ideal 

bagi investasi dalam rangka pengembangan rantai produksi global. 

Salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong laju penanaman modal serta peningkatan daya saing dan 

penciptaan lapangan pekerjaan adalah diterbitkanya UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK). Daya tarik Kawasan Ekonomi Khusus dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki 

keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan 

kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi nggi dan daya saing internasional. 

Untuk mengembangkan daya saing dari Kawasan Ekonomi Khusus, upaya penyiapan standar infrastruktur dan 

standar pelayanan yang berkualitas dan memiliki daya saing nggi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. 

Berkaitan dengan hal itu ditetapkanlah suatu Standar Penyelenggaraan Infrastruktur di dalam KEK. Standar 

ini adalah standar minimal yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pengusul dalam pembangunan dan 

penyelenggaraan KEK. Dengan demikian, dalam pengusulan KEK, seap pengusul Badan Usaha, Pemerintah 

Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau kementerian/LPNK harus mempersiapkan rencana penyelenggaraan 

infrastruktur yang minimal sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Infrastruktur dalam KEK ini. 

Dengan adanya standar infrastruktur minimal, diharapkan akan terwujud suatu kawasan yang mampu 

meningkatkan daya saing global bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, namun tetap menjaga 

keterpaduan dengan sistem infrastruktur nasional serta tetap melindungi kepenngan publik, terutama dari 

sisi lingkungan dan keselamatan. Selanjutnya, pengembangan KEK yang merupakan upaya bersama antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat 

yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh konstusi. 

Jakarta, Mei 2011 

Depu Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

Selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK 

Luky Eko Wuryanto 

STANDAR PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR DALAM KAWASAN EKONOMI KHUISUS 

iii

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR SINGKATAN 

BAB I PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

I.2 Hubungan antara Standar Penyelenggaraan Infrastruktur KEK dengan 

Peraturan Sektor 

I.3 Peraturan Terkait Standar Infrastruktur 

BAB II PENATAAN RUANG DALAM KEK 

II.1 Pendekatan Penataan Ruang Dalam KEK 

II.2 Penggunaan Lahan 

BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DALAM KEK 

III.1 Standar Jalan 

III.2 Standar Pagar 

III.3 Standar Listrik 

III.4 Standar Telekomunikasi 

III.5 Standar Air Bersih 

III.6 Saluran Buangan Air Hujan (Drainase) 

III.7 Standar Saluran Buangan Air Limbah 

III.8 Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

III.9 Standar Persampahan 

III.10 Prasarana Pemadam Kebakaran 

BAB IV STANDAR LAIN-LAIN 

IV.1 Pelabuhan 

IV.2 Bandar Udara 

IV.3 Perkeretaapian 

IV.4 Bangunan dan Gedung 

iii 

v 

vi 

1 

3 

4 

5 

7 

9 

10 

13 

17 

18 

19 

20 

20 

21 

21 

23 

24 

26 

29 

31 

34 

36 

37 

STANDAR PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR DALAM KAWASAN EKONOMI KHUISUS 

v

DAFTAR SINGKATAN 

B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun 

BOD : Biochemical Oxygen Demand 

COD : Chemical Oxygen Demand 

IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah 

GSB : Garis Sempadan Bangunan 

KDB : Koefisien Dasar Bangunan 

Kepmen : Keputusan Menteri 

MBAS : Methylene Blue Acve Substances 

Menkes : Menteri Kesehatan 

MPK : Manajemen Penanggulangan Kebakaran 

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 

Permen : Peraturan Menteri 

pH : Potenal Hydrogen 

PMK : Pemadam Kebakaran 

PP : Peraturan Pemerintah 

RTH : Ruang Terbuka Hijau 

TSS : Total Suspended Soild 

UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

UU : Undang-undang 

VRC : Volume Rao Capacity 

BAB I 

PENDAHULUAN 

vi 

STANDAR PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR DALAM KAWASAN EKONOMI KHUISUS

I.1 Latar Belakang 

Pembangunan perekonomian nasional merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan demi 

terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi nasional 

yaitu adanya investasi atau penanaman modal yang dapat mendorong bergeraknya roda perekonomian 

nasional dan penciptaan lapangan kerja. 

Salah satu upaya untuk mempercepat penarikan penanaman modal adalah penyiapan kawasan yang memiliki 

keunggulan geoekonomi dan geostrategi dengan pemberian insenf tertentu. Pengembangan kawasan ini 

juga sebagai bentuk perwujudan keterpaduan wilayah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial 

antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 

26 Tahun 2007, telah melakukan upaya pengaturan penataan ruang untuk pengembangan wilayah yang 

berkelanjutan dan menetapkan kawasan-kawasan strategis diantaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK). 

Merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK merupakan kawasan 

dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Undang-Undang ini adalah 

sebagai ndak lanjut dari Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 

mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus akan diatur dengan Undang-Undang. 

Adapun fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, 

industri, pertambangan dan energi, transportasi, marim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, 

dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, antara lain zona 

pengolahan ekspor, logisk, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan atau ekonomi lain. 

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan 

berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai 

ekonomi nggi dan daya saing internasional (Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi 

Khusus). Dalam upaya penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus perlu dilakukan upaya pengembangan suatu 

kawasan agar memenuhi standar infrastruktur dan standar pelayanan yang berkualitas dan memiliki daya 

saing nggi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya suatu standar untuk pengembangan infrastruktur. 

Penetapan standar penyelenggaraan infrastruktur dan pelayanan minimal untuk KEK tersebut menjadi salah 

satu tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai penyelenggara KEK yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden. Adapun beberapa prinsip kebijakan yang dapat digunakan dalam pengembangan 

infrastruktur KEK di Indonesia antara lain adalah: 

1. Minim Regulasi 

Penetapan regulasi yang minimal dari Pemerintah dan Pemerintah daerah; 

2. Kualitas Lingkungan, Keselamatan dan Keterpaduan 

Fokus pada pengaturan standar minimal kualitas lingkungan, keselamatan, dan keterpaduan dengan 

sistem nasional; 

3. Sektor Pemerintah dan Pemda 

Mengacu pada peraturan yang telah ada sebelumnya dari seap sektor terkait di pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di KEK; 

4. Aspek Komersial 

Meminimkan pengaturan untuk standar dalam bentuk kuantas dan pengaturan lebih didasarkan pada 

aspek komersial di kek; 

STANDAR PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR DALAM KAWASAN EKONOMI KHUISUS 3

5. Infrastruktur 

Infrastruktur yang berkelas dunia, hal ini mengacu pada konsep pengembangan KEK yang berfungsi 

meningkatkan daya saing internasional. 

Dalam pengembangan infrastruktur serta penetapan standar penyelenggaraan infrastruktur dalam KEK ini 

juga mempermbangkan keberlangsungan (pembangunan berkelanjutan). Selain itu, dalam menetapkan 

standar-standar tersebut juga mempermbangkan faktor kebencanaan. Oleh karena itu, infrastruktur dan 

bangunan dalam KEK juga harus dibangun berdasarkan ketentuan-ketentuan bangunan yang tahan terhadap 

bencana serta disediakannya fasilitas-fasilitas untuk migasi bencana. Dengan demikian, diharapkan dapat 

mengurangi resiko jika terjadi bencana, baik berupa bencana alam seper gempa bumi dan tsunami, maupun 

bencana lainnya seper kebakaran. 

Infrastruktur yang berada di lingkungan internal KEK adalah infrastruktur yang melayani khusus untuk 

lingkungan di dalam KEK. Dalam penetapan standar penyelengaaraan infrastruktur di dalam KEK diperlukan 

pula arahan mengenai penataan ruang di dalam lingkungan internal KEK, seper mengenai kebutuhan lahan, 

pola penggunaan lahan, serta sistem zoning. Selain itu, infrastruktur di dalam KEK yang diatur dan ditetapkan 

standarnya diantaranya adalah berupa jalan, pagar, listrik, telekomunikasi, air bersih, saluran buangan air 

hujan (drainase), saluran buangan air limbah, IPAL, persampahan, prasarana kebakaran dan standar lain-lain 

yang mencakup standar pelabuhan, bandar udara, perkeretaapian serta gedung dan bangunan. 

I.2 Hubungan Antara Standar Infrastruktur KEK dengan 


Standar infrastruktur diatur dengan mengacu kepada peraturan sektor dan daerah yang telah ada, dan 

didukung dengan pedoman sektor yang juga mengacu pada peraturan sektor serta best pracce penerapan 

standar infrastruktur dari negara-negara lain. Dari standar infrastruktur, selanjutnya dapat ditetapkan 

pedoman pengembangan standar infrastruktur yang membahas hal yang lebih rinci. 

I.3 Peraturan Terkait Standar Infrastruktur 

JENIS STANDAR 

STANDAR JALAN 

PAGAR 

LISTRIK 

TELEKOMUNIKASI 

AIR BERSIH 

SALURAN PEMBUANGAN 

AIR HUJAN (DRAINASE) 

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

PERATURAN TERKAIT 

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 

Permen ESDM No. 4 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik 

Permen Perindustrian No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan 

Industri 


Industri 

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air 

Permen Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum 

Dapat menampung air hujan sehingga tidak terjadi genangan air dengan tinggi 

maksimal 30 cm selama maksimal 2 jam 


dan 

Daerah 

Best 

Practice 

SALURAN PEMBUANGAN 

AIR LIMBAH 

IPAL 

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air 

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Permen LH No. 3 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Kawasan 

Industri 

Pedoman 

Sektor 

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Standar 

KEK 

Pedoman 

Pengembangan 

Standar 

Infrastruktur 

PERSAMPAHAN 

UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

Permen No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun 

Gambar Hubungan Standar Infrastruktur KEK dengan Peraturan Sektor 

4 

STANDAR PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR DALAM KAWASAN EKONOMI KHUISUS STANDAR PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR DALAM KAWASAN EKONOMI KHUISUS 5

JENIS STANDAR 

PRASARANA PEMADAM 

KEBAKARAN 

PERATURAN TERKAIT 

UUNo. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung 


Industri 

Kepmen PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen 

Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan 

BAB II 

PENATAAN RUANG DALAM KEK 

PELABUHAN 

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

BANDARA 

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

PERKERETAAPIAN 

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

GEDUNG DAN 

BANGUNAN 

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Kepmen PU No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan 

Gedung 

Kepmen PU No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan 

terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 

6 


II. 1 Pendekatan Penataan Ruang dalam KEK 

Menurut UU 39/2010, dalam KEK bisa terdapat beberapa zona kegiatan ekonomi. Untuk melakukan penataan 

ruang dalam KEK, islah dan pengeran zona kegiatan ekonomi dalam KEK perlu dipadankan dengan zona, 

sub-zona dalam penataan ruang sebagai berikut: 

Zona Kegiatan Ekonomi dalam KEK 

Zona INDUSTRI 

Di dalam Zona Industri: 

Industri berat logam (besi, baja, dll) 

. Industri berat kimia (biji plastik, pupuk, 

semen, dll) 

. Industri peralatan transportasi dan 

mesin 

. Industri pengolahan hasil pertanian 

(karet, kulit, dll) 

Industri ringan: tekstil, sepatu, kayu, dll 

. Industri ringan: makanan dan 

minuman 

. Industri ringan: elektronika, 

instrumentasi, dll 

Industri perkapalan 

. Industri pengolahan hasil perikanan 

Zona EKSPOR 

Zona Industri + 

Zona Logistik 

Zona LOGISTIK 

. Pergudangan 

. Terminal barang 

Zona ENERGI 

Zona PARIWISATA 

. Perhotelan, restaurant, mall, pusat 

hiburan, 

. Gedung konvensi, gedung 

pertunjukan, dll 

Bisa di dalam Zona Perkantoran 

Blok gedung tua, museum, dll 

. Lain-lain: Ruang Terbuka Hijau, 

kawasan pedesaan, dll 

Bisa di dalam Zona Jasa Perdagangan 

Di dalam Zona Industri: 

. Industri petro kimia (kilang 

minyak, gas, dll) 

. Pembangkit listrik tenaga uap 

(batu-bara, gas, minyak dll) 

Zona Khusus Energi Terbarukan 

. Blok Geothermal 

. Blok Bio-energi 

. Blok Micro-Hidro 

Zona LAIN-LAIN 

Bisa di dalam Zona 

Jasa Perdangangan 

atau Perkantoran 

. Gedung seni, film, 

kreatif 

. Stadion / Gedung 

olah raga 


II.2 Penggunaan Lahan 

Badan usaha pengelola KEK wajib: 

1. Menyediakan lahan atau ruang untuk kegiatan pelayanan pemerintahan yang terdiri dari: 

Pelayanan administrator yang menyangkut urusan perijinan yang kewenangannya telah dilimpahkan 

dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

Kepabean bagi KEK yang memilik kegiatan ekspor impor yang nggi; 

Karanna bagi KEK yang memiliki kegiatan ekspor-impor yang nggi untuk produk biologi; 

Jembatan mbang bagi KEK yang memiliki arus bergerakan angkutan barang berat yang nggi. 

2. Menyediakan lahan atau ruang bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) untuk melakukan kegiatan penunjang 

seper kann, foto-kopi, dll yang luas minimumnya ditetapkan oleh Dewan Kawasan. Lokasi ruang atau 

lahan bagi usaha penunjang UKM berdekatan dengan lokasi pelayanan pemerintahan. 

3. Luas penggunaan lahan dalam KEK ditentukan sebagai berikut: 

Keseluruhan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau publik dan private minimal 30% yang terdiri dari 

Ruang Terbuka Hijau kawasan minimal 10% dan sisanya Ruang Terbuka di kaveling kegiatan usaha; 

Lahan untuk Jaringan Jalan dan Saluran minimal 15% ; 

Lahan maksimal untuk kaveling kegiatan usaha, perkantoran dan pelayanan pemerintahan maksimal 70%. 

4. Agar tercapai keserasian dengan lingkungan di luar KEK, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) diatur sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku. 

Badan usaha pengelola KEK perlu mempermbangkan prinsip-prinsip zonasi yang didasarkan pada: 

1. Jumlah limbah yang dihasilkan 

2. Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy 

3. Polusi udara 

4. Tingkat kebisingan 

5. Tingkat getaran 

6. Hubungan antar jenis industri 

Peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

Peraturan Terkait: Undang-undang 

Nomor Peraturan: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Butir-butir Penting: 

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, 

kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Klasifikasi berdasarkan sistem dikelompokkan berdasarkan 

sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama diklasifikasikan 

berdasarkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif 

diklasifikasikan berdasarkan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penataan 

ruang berdasarkan kegiatan kawasan diklasifikasikan berdasarkan penataan ruang kawasan perkotaan 

dan perdesaan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan diklasifikasikan berdasarkan penataan 

ruang kawasan strategis nasional dan provinsi. 

Nomor Peraturan: UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 


KEK dapat terdiri dari satu atau beberapa zona sebagai berikut: 

a. pengolahan ekspor; e. pariwisata; 

b. logistik; f. energi; dan/atau 

c. industri; g. ekonomi lain. 

d. pengembangan teknologi; 

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Selain itu perlu disediakan 

lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun 

sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. 

Peraturan Terkait: Peraturan Pemerintah 

Nomor Peraturan: PP No. 15 Tahun 2010 


Untuk penggunaan lahan, harus disediakan lahan untuk ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan 

ruang terbuka hijau privat 10% dari total luas wilayah. Dan jika luas RTH memiliki total luas lebih besar dari 

30%, proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. 

Apabila RTH publik tidak terwujud setelah masa berlaku rencana tata ruang wilayah kota berakhir, 

pemerintah daerah kota dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

Dalam pemanfaatan ruang, ditentukan intensitas paling sedikit terdiri atas koefisien dasar bangunan 

maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, ketinggian bangunan maksimum, dan koefisien dasar 

hijau minimum. 

Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan penggunaan lahan campuran, 

sektor informal, dan pertumbuhan gedung pencakar langit. 

Untuk penzonaan kawasan ditentukan secara berhierarki, antara lain untuk zona peruntukan yang dibagi 

ke dalam sub-sub zona peruntukan, sub zona peruntukan yang dibagi ke dalam blok-blok peruntukan, dan 

blok peruntukan yang dibagi ke dalam petak/persil peruntukan. 

Peraturan zonasi kabupaten/kota disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota, arahan 

peraturan zonasi pada zona ruang sistem nasional, dan arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem 

provinsi yang berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

10 


Peraturan Terkait: Peraturan Menteri 

Nomor Peraturan: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Di Kawasan industri terdapat pengaturan untuk penggunaan lahan. Pola penggunaan lahannya adalah 

sebagai berikut: 


Penerapan sistem zoning dalam perencanaan blok yang diterapkan di Kawasan industri, didasarkan atas: 

Jumlah limbah cair yang dihasilkan 

Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy 

Polusi udara 

Tingkat kebisingan 

Tingkat getaran 

Hubungan antarjenis industri 

Pada kawasan industri, penetapan pola ruang dilakukan dengan: 

1. Penataan Zoning/kaveling 

Penataan zoning/kaveling berfungsi sebagai panduan mengenai ketentuan teknis pemanfaatan ruang 

dan pelaksanaan pemanfaatan ruang serta pengendaliannya yang merujuk pada rencana tata ruang 

wilayah seperti penetapan fungsi, intensitas, ketentuan tata masa bangunan, prasarana dan sarana, serta 

indikasi program pembangunan. 

Zoning/kaveling pada kawasan industri dapat dikategorikan atas beberapa kriteria, yaitu industri, fasilitas 

pendukung, fasilitas Umum dan Sosial, dan Ruang Terbuka Hijau 

Zoning/kaveling industri tersebut dapat dikategorikan berdasarkan: 

a) Luas lahan, kaveling siap bangun dengan: 

Ukuran kecil berkisar 300-3.000 m2/kaveling 

Ukuran sedang sampai dengan 3.000-30.000 m2/ 

Ukuran besar bila lahan ≥ 3 Ha/kaveling 

b) kebutuhan air bersih: 

Industri dengan kebutuhan air kecil 

Industri dengan kebutuhan air sedang 

Industri dengan kebutuhan air besar (wet industry) yang secara otomatis akan menghasilkan 

limbah cair yang besar pula (asumsi limbah cair yang dihasilkan dari pemakaian air bersih 

berkisar antara 60% sampai dengan 80% return berupa limbah cair) 

c) kategori produksi: 

Industri ringan 

Industri medium 

Industri berat 

2. Penataan Tapak (site plan) 

Penataan tapak merupakan proses lanjutan dari penyusunan master plan, yang digunakan sebagai 

acuan dalam perancangan konstruksi dengan skala yang lebih besar dan lebih detail termasuk ukuran 

serta dimensi. Penataan tapak dilakukan antara lain untuk kaveling industri, kaveling komersial, kaveling 

perumahan, jalan dan sarana penunjangnya, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Kaveling Industri 

Struktur Penggunaan Maksimal 70% 

Setiap kaveling harus mengikuti 

BCR sesuai dengan Perda 

setempat (60-40). 

Ruang Terbuka Hijau 

Struktur Penggunaan Minimal 10% 

Dapat berupa jalur hijau 

(green belt), taman dan 

perimeter. 

Jalan dan Saluran 

Struktur Penggunaan 8-12% 

Untuk tercapainya aksesiblitas dimana ada jalan 

primer dan jalan sekunder (pelayanan) jalan 

primer dan jalan sekunder (pelayanan). 

Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton 

dan 

sekunder minimal 5 ton. 

Perkerasan jalan minimal 7m. 

Fasilitas Penunjang 

Struktur Penggunaan 6-12% 

Dapat berupa kantin, guest house, 

tempat ibadah, fasilitas olahraga, 

PMK, IPAL, Rumah Telkom, 

dan sebagainya. 

12 


Di dalam Kawasan Industri juga perlu disediakan lahan untuk tempat parkir dan bongkar muat. Jaringan 

jalan dalam suatu kawasan industri membutuhkan tingkat aksesibilitas yang tinggi, maka dalam 

perencanaan tata letak maupun site planning kawasan industri perlu memperhatikan beberapa hal berikut: 

Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kaveling pabrik. 

Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam area/kaveling pabrik sehingga perlu 

dipersiapkan areal bongkar muat 

Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun kontainer bahan baku/penolong yang 

menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola Kawasan Industri, sehingga 

tidak parkir di bahu jalan. 

BAB III 

STANDAR PENYELENGARAAN INFRASTRUKTUR DALAM KEK 

14 


III.1 Standar Jalan 

Badan usaha pengelola KEK wajib menyediakan jalan di dalam KEK dengan ketentuan: 

1. Meskipun jalan dalam KEK bukan jalan umum, namun wajib terpadu dengan sistem jaringan jalan umum 

dalam hal standar dimensi dan ngkat pelayanan. Untuk keselamatan, diwajib melakukan uji kelayakan 

fungsi jalan secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 tahun atau bila ada perubahan dari 

rencana penggunaan jalan. 

2. Tidak terjadi kemacetan, kepadatan dan tundaan lalu lintas dengan acuan yang disarankan adalah volume 

capacity rao (VCR) di bawah 0,6 pada jalan utama yang terhubung dengan akses menuju jaringan jalan 

primer dan VCR di bawah 0,8 pada jalan lingkungan menuju kaveling. 

3. Untuk zona industri, zona logisk dan zona ekspor, kelas prasarana dan kelas muatan jalan dalam KEK 

setara atau di atas kelas jalan arteri primer terdekat. Dalam hal terjadi peningkatan kelas jalan arteri 

primer, maka konstruksi jalan dalam KEK wajib disesuaikan pula. 

4. Untuk zona industri, zona logisk dan zona ekspor, lebar perkerasan jalan satu jalur dua arah minimal 8 

meter dan jalan dua jalur dua arah min 2x7 meter. 

5. Menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki sekurang-kurangnya trotoar untuk keselamatan dan kenyamanan 

di jalan-jalan pada kawasan terbangun. 

6. Lahan untuk jaringan jalan dan saluran minimal 15% dari lahan yang terbangun. 

7. Menyediakan lahan untuk Jembatan Timbang permanen atau portable dekat gerbang keluar masuk KEK 

yang terdapat kegiatan industri berat, industri bahan bangunan, industri energi primer, industri pulp, 

atau industri lainya yang menimbulkan pergerakan angkutan barang berat non pe kemas. 

8. Menyediakan lampu penerang jalan untuk keamanan dan keselamatan pada kawasan terbangun 

Meskipun jalan dalam KEK bukan merupakan jalan umum, namun perlu diperhakan keterpaduan dengan 

jalan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: 


Nomor Peraturan: Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 


Jalan Umum dapat diklasifikasikan menjadi: 

Klasifikasi jalan 

umum 

Fungsi pelayanan 

Jarak 

perjalanan 

Kecepatan 

rata-rata 

Jumlah jalan masuk 

Arteri Angkutan Utama Jauh Tinggi 

Dibatasi secara 

berdaya guna 

Kolektor 

Angkutan pengumpul/ 

pembagi 

Sedang Sedang Dibatasi 

Lokal Angkutan setempat Dekat Rendah Tidak dibatasi 

Lingkungan Angkutan Lingkungan Dekat Rendah 


Pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan 

dengan rambu lalu lintas. Penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelayakan fungsi jalan yang jalan yang 

sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan/atau sesuai kebutuhan. 

Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, integritas, dan volume 

lalu lintas. Ketentuan mengenai pemasangan perlangkapan jalan pada jalan lingkungan mengacu pada 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan perlengkapan jalannya. 

III.2 Standar Pagar 


1. Melakukan pemberian batas yang jelas yang membatasi seluruh wilayah KEK. Pagar dapat berbentuk 

pagar alami atau pagar buatan masif atau transparan. 

2. Melakukan pemagaran keliling zona, sub-zona, blok yang mendapatkan fasilitas khusus kepabeanan atau 

ekspor/impor dengan ketentuan mengiku standar Kementerian Keuangan yang antara lain: 

Dikelilingi pagar dengan kenggian verkal sekurang-kurangnya 2,5 meter; 

Tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain; 

Mempunyai fasilitas sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang. 

Peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: 


Nomor Peraturan: UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 


Salah satu kriteria lokasi yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan untuk menjadi KEK adalah lokasi 

tersebut harus memiliki batas yang jelas yang dapat berupa batas alam (sungai atau laut) atau batas 

buatan (pagar atau tembok). 

3. Selalu berkoordinasi dengan badan usaha penyedia tenaga listrik untuk menyampaikan informasi kepada 

tenant / pelaku kegiatan usaha dalam KEK: 

Bila akan ada pemadaman terjadwal. 

Bila terjadi gangguan, maka diumumkan perkiraan waktu perbaikan. 

Peraturan perundang-undangan terkait listrik adalah sebagai berikut: 

Peraturan Terkait: Keputusan Menteri 

Nomor Peraturan: Kepmen. ESDM. Nomor: 2682 K/21/MEM/2008 tentang Rencana 

Umum Ketenagalistrikan Nasional 2008 s.d 2027 


Dalam penyediaan tenaga listrik harus dapat terjamin ketersediaannya, mengenai jumlah yang cukup, 

harga yang wajar, dan mutu yang baik. Penyediaan listrik yang dilakukan harus berazaskan pada 

peningkatan manfaat, keadilan, efisiensi, berkelanjutan, optimasi ekonomi, kemampuan sendiri, usaha 

yang sehat, kelestarian fungsi lingkungan, serta keamanan dan keselamatan 

Peraturan Terkait: Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor Peraturan: Permenperin No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan 

Industri 


Dalam penyediaan tenaga listrik perlu adanya pertimbangan mengenai sumber pasokan listriknya, 

apakah bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau dibutuhkan partisipasi sektor swasta untuk 

ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri. 

Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber tenaga 

listrik dapat disediakan oleh PLN maupun pengelola kawasan industri (perusahaan listrik swasta). 

Penerangan jalan pada tiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapasitas pelayanan listrik 

untuk Kawasan Industri setidaknya adalah sebesar 0,15 – 0,2 MVA/Ha 

III.3 Standar Listrik 


1. Menyediakan tenaga listrik yang andal, aman dan akrab lingkungan dari pemegang izin usaha penyediaan 

tenaga listrik. 

2. Memenuhi persyaratan Teknik Sistem Distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik diantaranya yaitu : 

frekuensi nominal sistem adalah 50 Hz dan frekuensi normal mempunyai rentang antara 49,5 Hz 

sampai 50,5Hz. 

tegangan sistem distribusi harus dijaga pada batas-batas kondisi normal yaitu maksimal +5% dan 

minimal -10% dari tegangan nominal. 

18 


III.4 Standar Telekomunikasi 


1. Menyediakan jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling dengan 

sistem kabel bawah tanah bila menggunakan sistem kabel. 

2. Untuk zona pengembangan teknologi, diwajibkan terhubung dengan jaringan broadband internet. 


Peraturan Terkait: Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor Peraturan: Permenperin No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan 

Industri 


Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan 

usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar 

bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan 

telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri. 

Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan sistem 

kabel atas ataupun kabel bawah tanah. Jaringan telekomunikasi yang disediakan termasuk jaringan 

untuk faximile/telex. Jaringan telekomunikasi di dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan dan 

prasyaratan teknis yang berlaku. 

III.5 Standar Air Bersih 


1. Menyediakan air bersih yang bersumber dari PDAM, atau air tanah, atau badan air kelas I. Kebutuhan air 

bagi zona industri pengolahan dan zona energi primer dak boleh bersumber dari air tanah. 

2. Memaskan kualitas standar air bersih minimal setara dengan standar baku mutu badan air kelas I yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. 

Peraturan perundang-undangan terkait air bersih adalah sebagai berikut: 


Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 


Dalam Pasal 20 Ayat 2 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup diatur tentang baku mutu lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air. 


Nomor Peraturan: Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 


Air yang digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu 

air yang sama dengan kegunaan tersebut merupakan klasifikasi mutu air kelas 1 (satu) sebagaimana 

telah ditetapkan dalam peraturan ini. 


Nomor Peraturan: Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 


Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan 

fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter 

tambahan. 

20 


III.6 Standar Saluran Buangan Air Hujan (drainase) 

Badan usaha pengelola KEK wajib menyediakan sistem saluran buangan air hujan dan resapan yang: 

1. Dapat menampung air hujan sehingga dak terjadi genangan air dengan periode ulang hujan 25 tahun. 

2. Perencanaan saluran buangan air hujan (drainase) dalam KEK disesuaikan dengan ketentuan teknis 

pemerintah daerah setempat. 

III.7 Standar Saluran Buangan Air Limbah 


1. Menyediakan saluran buangan air limbah yang tertutup dan menyediakan kolam/pit monitoring air 

limbah yang mudah untuk pengambilan sampel baku mutu air limbah pada saluran keluar dari KEK. 

2. Memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbah pada saluran keluar dari KEK secara berkala paling 

sedikit satu kali dalam satu bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian 

Lingkungan Hidup. 

3. Memaskan baku mutu air limbah dari KEK harus lebih baik dari kualitas standar badan air penerima 

limbah yang diatur pada Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 sbb: 

Kelas I, air yang dapat digunakan untuk air baku air minum; 

Kelas II, air yang dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi; 

Kelas III, air yang dapat digunakan untuk perikanan, peternakan dan pertanian; 

Kelas IV, air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman. 


Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air 


Peraturan ini mengatur tentang klasifikasi mutu air yang dibagi menjadi 4 (empat) kelas, antara lain: 

1. Air kelas I (satu) dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

2. Air kelas II (dua) dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

3. Air kelas III (tiga) dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut; 

4. Air kelas IV (empat) dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

Dalam hal tersedia IPAL terpusat, pengelola KEK dapat membatasi baku mutu buangan air limbah dari 

kaveling: 

1. Agar sesuai standar baku influen IPAL sebagai berikut: 

BOD : 400 – 600 mg/l 

COD : 600 – 800 mg/l 

TSS : 400 -600 mg/l 

pH : 4 -10 

2. Apabila buangan air limbah dari kaveling melebihi standar baku influen IPAL maka air limbah dari kaveling 

harus dibersihkan terlebih dahulu 

Peraturan perundang-undangan terkait saluran buangan air limbah adalah sebagai berikut: 


Nomor Peraturan: Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 


Undang-undang ini mengatur tentang baku mutu lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air 

limbah. 

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan 

limbah yang dibuang tersebut memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

III.8 Standar Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 

Badan usaha pengelola KEK yang dalam kawasannya terdapat Zona Industri (Pengolahan) atau Zona Energi 

Primer dengan luas kawasan terbangun melebihi 100 Ha diwajibkan: 

1. Menyediakan IPAL yang terpusat 

2. Baku mutu air limbah efluent IPAL sesuai dengan dalam Permen LH No.3 tahun 2010 tentang Baku Mutu 

Air Limbah untuk Kawasan Industri. 

Apabila buangan air limbah dari kaveling melebihi standar baku influen IPAL maka air limbah dari kaveling 

harus dibersihkan terlebih dahulu dan ap kavingnya menyediakan kolam/pit monitoring air limbah yang 

mudah untuk pengambilan sampel. 

22 


Peraturan perundang-undangan terkait saluran buangan air limbah adalah sebagai berikut: 





Undang-undang ini mengatur baku mutu lingkungan hidup yang mencakup baku mutu air dan baku 

mutu air limbah. 

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat harus 

memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 

III.9 Standar Persampahan 

Badan usaha pengelola KEK wajib menyediakan sistem pembuangan sampah atau limbah padat yang terdiri dari: 

1. Memaskan dak ada tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan dari segi kesehatan, penglihatan 

dan bau. 

2. Penganganan khusus kegiatan yang menghasilkan limbah B3 agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 18 Tahun 1999. 

Peraturan perundang-undangan terkait limbah padat adalah sebagai berikut: 





Nomor Peraturan: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 tahun 2010 

tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Kawasan Industri 


Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa setiap kawasan industri yang telah mempunyai IPAL terpusat wajib 

menaati baku mutu air limbah kawasan industri, antara lain: 

pH : 6-9 

TSS : 150 mg/l 

BOD : 50 mg/l 

COD : 100 mg/l 

Sulfida : 1 mg/l 

Amonia (NH3-N) : 20 mg/l 

Fenol : 1 mg/l 

Minyak dan lemak : 15 mg/l 

MBAS : 10 mg/l 

Kadmium : 0,1 mg/l 

Krom Heksavalen (Cr 6+) : 0,5 mg/l 

Krom Total (Cr) : 1 mg/l 

Tembaga (Cu) : 2 mg/l 

Timbal (Pb) : 1 mg/l 

Nikel (Ni) : 0,5 mg/l 

Seng (Zn) : 10 mg/l 

Kuantitas air limbah maksimum : 0,8 L perdetik per Ha Lahan Kawasan Terpakai 

Apabila kawasan industri belum mempunyai IPAL terpusat, berlaku baku mutu air limbah bagi jenis usaha 

dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai baku mutu air limbah. 

Hal lain yang juga diatur dalam peraturan ini adalah kewajiban penanggung jawab kawasan industri untuk 

memisahkan saluran buangan air limbah dengan saluran limpasan air hujannya. 

Kewajiban untuk memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara berkala (paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) bulan) juga diatur dalam peraturan ini, dengan baku mutu air limbah seperti yang 

telah tercantum diatas. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi dan teregistrasi di 

Kementerian Lingkungan Hidup. 


Dalam Undang-undang ini diatur mengenai baku mutu lingkungan hidup yang meliputi baku mutu 

gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat harus 

memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 


Nomor Peraturan: Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 


Undang-undang ini mengatur bahwa pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas 

pemilahan sampah yang terjangkau oleh masyarakat atau penghuninya. 

Selain pemilahan sampah, hal lain yang juga perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah. 

Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara pembatasan timbuan sampah, pendauran ulang 

sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: 

pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ 

atau sifat sampah; 

pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat 

penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 

pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan 

sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan 

akhir; 

pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; 

pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan 

sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

24 



Nomor Peraturan: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 


Untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun diatur 

dalam peraturan ini, dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan 

reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. 

Peraturan Terkait: Keputusan Menteri 

Nomor Peraturan: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 

tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan 


Manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) lingkungan adalah bagian dari “Manajemen Estat” untuk 

mengupayakan kesiapan: pengelola, penghuni dan Regu Pemadam Kebakaran terhadap kegiatan 

pemadaman yang terjadi pada suatu lingkungan. 

Daerah layanan dalam setiap wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi dari radius 7,5 km. Dan daerah 

yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada 

dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. 

III.10 Prasarana Pemadam Kebakaran 

Badan usaha pengelola KEK wajib menyediakan hidran pemadam kebakaran atau sumber air yang memadai 

untuk pemadaman kebakaran pada seap jarak maksimal 200 meter. (Armada dan pelayanan pemadam 

kebakaran diatur dalam modul Pelayanan usaha KEK). 



Nomor Peraturan: Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 


Undang-undang ini mengatur tentang persyaratan keselamatan bangunan gedung yang meliputi 

persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan 

bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. 

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran 

merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran 

melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif. 

Sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, 

kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan serta membatasi 

kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran. Sedangkan sistem proteksi aktif meliputi kemampuan 

peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan 

kebakaran. 


Nomor Peraturan: Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 tahun 2010 tentang 

Pedoman Kawasan Industri 


Peraturan ini mengatur bahwa kapasitas unit pemadam kebakaran yang harus tersedia disesuaikan 

dengan ketentuan teknis yang berlaku. 

26 


BAB IV 

STANDAR LAIN-LAIN

IV. 1 Pelabuhan 

Badan Usaha pengelola KEK dapat membangun dan mengoperasikan terminal untuk kepenngan sendiri dan 

terminal khusus dengan ketentuan antara lain: 

1. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau 

tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar 

muat barang. 

2. Terminal untuk Kepenngan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepenngan pelabuhan untuk melayani kepenngan sendiri sesuai dengan usaha 

pokok KEK. 

3. Terminal Khusus adalah terminal untuk melayani kepenngan sendiri sesuai dengan usaha pokok KEK 

dengan ketentuan antara lain: 

merupakan bagian dari pelabuhan terdekat namun terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepenngan pelabuhan tersebut. 

wajib ditempatkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan 

pelayaran. 

Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 

terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung 

jawab dalam urusan perhubungan. 

Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepenngan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan 

izin Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan perhubungan. 

4. Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal: 

pelabuhan terdekat dak dapat menampung kegiatan pokok tersebut 

berdasarkan permbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efekf dan efisien serta lebih 

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal 

khusus. 

Ketentuan tentang kepelabuhanan diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran: 

Peraturan Terkait: Undang-Undang 

Nomor Peraturan: Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 


Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh 

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau 

tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar 

muat barang. 

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan 

sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 



Nomor Peraturan: Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 


Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani 

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

pelabuhan dapat dibangun “terminal khusus”. 

ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat; 

wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; 

ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, 

serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. 

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal: 

pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; 

berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih 

menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal 

khusus. 

Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan 

izin Menteri. 

Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang ini 

Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas 

penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang dikuasai 

dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus diserahkan dan dikuasai oleh negara. 

Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Pelabuhan 

dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri. 

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal 

khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan 

pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 

Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri 

sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Lokasi pelabuhan disertai dengan Rencana Induk 

Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan. 

2. Pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus yang digunakan untuk menunjang kegiatan 

pokok KEK, telah mendapat izin dari Menteri yang membidangi perhubungan udara dengan memenuhi 

persyaratan pembangunan: 

buk kepemilikan dan/atau penguasaan lahan 

rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat; 

rancangan teknik terinci fasilitas pokok; dan 

kelestarian lingkungan. 

3. Pengoperasian bandar udara telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan telah mendapat 

register bandar udara dari Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan perhubungan untuk bandar 

udara dengan kapasitas maksimum 30 (ga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum nggal 

landas sampai dengan 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram atau serfikasi bandara udara untuk bandara 

udara dengan kapasitas lebih besar. 

4. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di dalam KEK diberikan oleh 

pemerintah daerah setempat setelah memperoleh permbangan teknis dari Menteri yang bertanggung 

jawab dalam urusan perhubungan. 

5. Pembangun tempat pelaporan keberangkatan (check in counter) di dalam KEK yang dak memiliki 

bandara ditetapkan oleh Menteri. Tempat pelaporan keberangkatan merupakan bagian yang dak 

terpisahkan dari daerah lingkungan kerja bandar udara dan harus memperhakan aspek keamanan 

penerbangan. 

IV.2 Bandar Udara 

Badan Usaha pengelola KEK dapat membangun dan mengoperasikan bandara udara khusus, tempat 

pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat pelaporan keberangkatan (city check in counter) dengan 

ketentuan antara lain: 

1. Bandar udara khusus dilarang: 

melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan 

bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan 

perhubungan; 

digunakan untuk kepenngan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri yang 

bertanggung jawab dalam urusan perhubungan, dan bersifat sementara. 

32 


Peraturan yang mengatur tentang bandar udara adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan. 


Nomor Peraturan: Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 


Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan 

sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, 

dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri 

untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. 

Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum 

Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri. 

Pengawasan dan pengendalian pengoperasian bandar udara khusus dilakukan oleh otoritas bandar udara 

terdekat yang ditetapkan oleh Menteri. 

Izin pembangunan bandar udara khusus harus memenuhi persyaratan bukti kepemilikan dan/atau 

penguasaan lahan; rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat; rancangan teknik 

terinci fasilitas pokok; dan kelestarian lingkungan. 

Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam 

keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Menteri.Selain itu bandar udara 

khusus juga dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin 

Menteri, dan bersifat sementara. 

Bandar udara khusus dapat berubah status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan 

umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara. yang diatur dengan Peraturan Menteri. 

Menteri memberikan sertifikasi dan register Bandar udara yang telah memenuhi ketentuan keselamatan 

penerbangan. Sertifikat bandar udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas 

lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 

(lima ribu tujuh ratus) kilogram. Register bandar udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara 

dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas 

sampai dengan 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram. 

Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter atas: tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di 

daratan (surface level heliport) di atas gedung (elevated heliport); di perairan (helideck). 

Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diberikan oleh pemerintah 

daerah setempat setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri. 

Dalam pelayanan kegiatan angkutan udara dapat ditetapkan tempat pelaporan keberangkatan (city check 

in counter) di luar daerah lingkungan kerja bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri. Tempat pelaporan 

keberangkatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daerah lingkungan kerja bandar udara dan 

harus memperhatikan aspek keamanan penerbangan. 

2. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha KEK untuk 

menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. Perkeretaapian khusus wajib memenuhi persyaratan 

teknis prasarana dan sarana perkeretaapian. 

Ketentuan tentang kepelabuhanan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian. 


Nomor Peraturan: Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 


Prasarana Perkeretaapian 

Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar 

kereta api dapat dioperasikan. 

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur 

kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan 

bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 

Stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik turun 

penumpang, bongkar muat barang; dan/atau, keperluan operasi kereta api. 

Prasarana Kereta Api Khusus 

Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu 

untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. Perkeretaapian khusus wajib memenuhi 

persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian. 

Badan usaha wajib memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi yang diberikan oleh: 

Pemerintah untuk lintas provinsi dan negara. 

Pemerintah provinsi untuk lintasi kabupaten/kota dengan persetujuan Pemerintah. 

Pemerintah kabupaten/kota untuk dalam kabupaten/kota dengan persetujuan Pemerintah. 

IV. 3 Perkeretaapian 

Badan Usaha pengelola KEK dapat membangun dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian khusus 

dengan ketentuan antara lain: 

1. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar 

kereta api dapat dioperasikan. 

34 


IV. 4 Standar Gedung dan Bangunan 

Persyaratan serta standar bangunan yang akan dibangun pada KEK harus sesuai dengan: 

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan 

Gedung 

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan 

terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

36

Standar Penyelenggaraan Infrastruktur dalam KEK

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?