Bisnis Jakarta 17 Februari 2017

More documents

Recommendations

Info

Ek bis Bisnis Jakarta, Jumat 17 Februari 2017 2 INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA INFRASTRUKTUR PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI DASAR KONSUMEN PROPERTI 782.23 12.411 1.6122 2157.7771 -6.2588 -0.2892 3200.926 -9.8091 -0.3055 398.958 0.525 0.1318 0.525 0.1318 3.51 0.3169 200.397 -0.641 -0.3188 SAHAM KENAIKAN DAN PENURUNAN TERBESAR BEI SAHAM TERAKTIF BEI (REGULER) SAHAM KENAIKAN TERBESAR BEI 1.AKKU 235 180 332.500 55 30,56 2. ATPK 154 145 30.500 9 6,21 3.GTBO 129 122 625.500 7 5,74 4. TPIA 4.100 3.900 600.500 200 5,13 5.ASRM 2.625 2.500 13.000 125 5 6. BHIT 220 210 131.378.500 10 4,76 7.BACA-W 92 88 500 4 4,55 8.UNSP-W2 145 139 500 6 4,32 9. DLTA 125.000 120.000 1.500 5.000 4,17 10.JIHD 800 770 180.500 30 3,90 11.FPNI 135 130 46.000 5 3,85 12.INCI 270 260 880.500 10 3,85 13.ACES 3.000 2.900 473.000 100 3,45 14.SMCB 2.250 2.175 12.392.500 75 3,45 15.ENRG-W 67 65 384.066.000 2 3,08 16.ALMI 1.030 1.000 1.359.000 30 3 17.ENRG 194 189 637.859.000 5 2,65 SAHAM PENURUNAN TERBESAR BEI 1.KBRI-W 1 2 62.241.500 -1 -50 2.EKAD 480 570 102.726.000 -90 -15,79 3. ARTI 445 485 1.734.000 -40 -8,25 4. IGAR 405 440 3.927.500 -35 -7,95 5.GSMF 70 76 500 -6 -7,89 6.RAJA 600 650 2.000 -50 -7,69 7.ADMG 455 490 10.867.000 -35 -7,14 8.GPRA 114 122 176.000 -8 -6,56 9.FREN-W 29 31 1.190.000 -2 -6,45 10.LPIN 3.300 3.525 1.491.000 -225 -6,38 11.PBRX-W 105 112 110.000 -7 -6,25 12.RUIS 225 240 619.500 -15 -6,25 13.CSAP 169 180 469.500 -11 -6,11 14.AMRT 3.100 3.300 17.000 -200 -6,06 15.LAMI 188 200 23.500 -12 -6 16.BSDE 820 870 26.897.500 -50 -5,75 17.CFIN 670 710 7.402.500 -40 -5,63 1 BUMI 540.569,86 354.413 4.732 3.050 -100 2.528 3.025 3.050 7.633 2 ASII 242.914,93 8.377 1.703 58.300 150 11 58.300 58.400 23 3 BMRI 192.792,61 56.618 2.052 6.800 50 8.932 6.700 6.800 842 4 TLKM 175.562,01 50.638 2.072 6.850 -250 72 6.850 6.900 1.432 5 BBNI 157.735,10 87.560 1.802 3.625 -50 2.672 3.600 3.625 2.218 6 BBRI 156.574,53 50.704 1.917 6.200 50 439 6.150 6.200 122 7 BBCA 141.095,17 39.060 1.106 7.200 100 1.958 7.200 7.250 4.642 8 BORN 135.080,66 189.911 3.419 1.410 -70 9.901 1.400 1.410 5.508 9 ADRO 123.885,98 107.416 1.120 2.275 -75 1.533 2.275 2.300 563 10 ENRG 119.951,47 1.275.718 2.177 194 5 26.635 193 194 24.572 11 UNTR 108.644,48 9.535 834 22.900 250 188 22.800 22.900 287 12 PGAS 107.504,83 54.063 787 4.000 50 68 3.975 4.000 9.174 13 ITMG 92.612,35 4.143 1.267 44.450 -950 6 44.200 44.500 51 14 BRAU 85.767,82 316.836 301 550 10 7.897 540 550 19.423 15 SMGR 79.416,03 16.785 1.006 9.500 -100 661 9.400 9.500 432 16 TINS 70.631,97 59.409 1.625 2.375 -75 3.153 2.350 2.375 1.534 17 INTP 68.291,95 8.138 919 16.900 150 5 16.800 16.900 28 18 SIMP 68.090,14 116.603 979 1.160 -30 55.549 1.150 1.160 1.246 19 GGRM 67.208,52 3.004 651 44.300 -1.350 26 44.300 44.600 9 SAHAM BROKER BEI Code Name Value Volume Frequency YP eTrading Securities 350.264.445.612 696.603.000 22.937 PD Indo Premier Securities 238.014.919.500 371.099.500 11.704 CS Credit Suisse Securities Indonesia 476.413.987.500 181.804.500 8.011 YU CIMB-GK Securities Indonesia 576.502.496.000 350.511.500 7.970 DX Bahana Securities 645.096.367.000 357.902.000 7.522 AK UBS Securities Indonesia 253.303.627.500 71.423.500 7.229 ZP Kim Eng Securities 514.037.120.000 316.123.000 7.199 NI BNI Securities 129.588.278.500 195.144.000 6.618 KK Phillip Securities Indonesia 113.067.510.500 162.753.000 5.318 REKAPITULASI BEI Papan Volume Value Regular 8.651.617.000 8.903.828.581.500 Perdagangan Rights 11,728,000.000 691.901.000 Perdagangan Warrants 994.535.500 48.421.308.500 Total 10.138.969.126 9.361.955.492.276 Asing Beli 559.014.172 1.587.001.849.250 Asing Jual 739.028.268 2.539.477.667.750 Transaksi Asing Netto -180.014.096 -952.475.818.500 INDEKS INTERNASIONAL BEI (ASIA PASIFIK) Nama Indeks Simbol Value +/- +/-% Updated Hang Seng Index HSI.X 19.330,6992 -1.159,8711 -5,6605 Juni 2016 Kuala Lumpur Composite Index KLCI 1.472,1400 24,8500 1,7170 Juni 2016 Seoul Composite Index KOSPI 1.801,3500 -68,1000 -3,6428 Juni 2016 Tokyo Nikkei 225 NI225 8.944,4805 -153,0791 -1,6826 Juni 2016 Manila Composite Index PHSC 4.157,0298 -174,2104 -4,0222 Juni 2016 Stock Exchange of Thai SET 1.042,5400 -35,6499 -3,3065 Juni 2016 Tokyo SE Index TOKS 1.725,2400 0,0000 0,0000 Juni 2016 Taipei Weighted Index TWI 7.493,1201 -59,6797 -0,7902 Juni 2016 Australia All Industrial Index XAI 1.226,4900 0,0000 0,0000 Juni 2016 BEI Suspensi Sebelas Emiten Belum Bayar ALF JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 11 perusahaan tercatat atau emiten berkenaan dengan belum melakukan pembayaran pokok dan denda atas keterlambatan pembayaran annual listing fee (ALF) tahun 2017. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 BEI, I Gede Nyoman Yetna dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengemukakan bahwa berdasarkan catatan Bursa sampai 14 Februari 2017 terdapat 11 emiten yang belum melaksanakan kewajibannya. “Berdasarkan hal itu, maka sejak sesi I perdagangan efek tanggal 16 Februari 2017 Bursa melakukan suspensi,” paparnya. Suspensi itu mengacu pada ketentuan VII.4.2. Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, diatur bahwa Biaya Pencatatan Saham Tahunan wajib dibayar dimuka untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember dan diterima pada hari Bursa terakhir pada Januari. Selain itu, bursa juga merujuk pada ketentuan II.3 Peraturan Bursa nomor I-H tentang Sanksi, diatur bahwa dalam hal BI Pertahankan BI Rate di Angka 4,75 Persen JAKARTA - Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 4,75 persen pada Februari 2017, dengan mempertimbangkan masih derasnya tekanan dari ketidakpastian ekonomi global dan potensi kenaikan inflasi dalam negeri. “Bunga penyimpanan dana di BI (Deposit Facility) juga tetap menjadi empat persen, dan bunga fasilitas penyediaan dana dari BI ke perbankan (Lending Facility) tetap menjadi 5,5 persen,” kata Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, usai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, 16-17 Februari 2017, di Jakarta, kemarin. (ant) Bisnis Jakarta/ist LAKUKAN SUSPENSI - BEI menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 11 perusahaan tercatat atau emiten berkenaan dengan belum melakukan pembayaran pokok dan denda atas keterlambatan pembayaran annual listing fee (ALF) tahun 2017. Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak sanksi dijatuhkan. “Apabila Perusahaan tercatat tidak membayar denda dalam jangka waktu itu, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham di pasar reguler sampai dengan depenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda,” paparnya. Ia mengemukakan, dari 11 emiten yang disuspensi, sebanyak delapan emiten yang diperpanjang suspensinya di pasar reguler dan pasar tunai, yakni PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK), PT Majapahit Inti Corpora Tbk (AKSI). Selain itu, PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Truba Alam Manunggal Tbk (TRUB), PT Grahamas Citrawisata Tbk (GMCW), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA). Sedangkan tiga emiten dilakukan suspensi di pasar reguler dan pasar tunai, yakni PT Sigmagold Inti Perkasa, PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE), dan PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA). (ant) IHSG Ditutup Melemah 2,67 Poin JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, ditutup melemah sebesar 2,67 poin atau 0,05 persen menjadi 5.377,99 poin di tengah potensi kenaikan suku bunga acuan AS (Fed Fund Rate). Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 0,68 poin (0,07 persen) menjadi 894,40 poin. Analis NH Korindo Securities Indonesia, Bima Setiaji di Jakarta, Kamis mengatakan, penurunan IHSG hari ini karena Gubernur The Fed Janet Yellen mengisyaratkan adanya kenaikan suku bunga acuan AS seiring dengan ekonomi AS yang dianggap sudah membaik. “Perbaikan data ekonomi di pasar tenaga kerja, dan inflasi di Amerika Serikat yang meningkat menjadi 2,5 persen pada Januari 2017 membuat The Fed memberi isyarat akan ada kenaikan suku bunga acuannya,” katanya. Menurut dia, Probabilitas The Fed menaikan suku bunga acuannya pada Maret tahun ini meningkat menjadi 44 persen. Sentimen itu juga memicu mata uang rupiah menjadi negatif dan berdampak pada IHSG. Analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya menambahkan bahwa data perekonomian Indonesia mengenai neraca perdagangan yang mencatatkan surplus sewajarnya akan kembali menopang pola gerak IHSG ke depannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan surplus neraca perdagangan Januari 2017 mencapai 1,40 miliar dolar AS, dipicu oleh surplus sektor nonmigas 1,93 miliar dolar AS. “Diproyeksikan, IHSG pada akhir pekan besok (Jumat, 17/ 2) akan berada di kisaran 5.336- 5.423 poin dengan kecenderungan menguat,” katanya. Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan saham di pasar reguler BEI mencapai 447.978 kali transaksi dengan total jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,478 miliar lembar saham senilai Rp9,628 triliun. Tercatat, efek yang bergerak naik sebanyak 114 saham, 224 saham turun, dan 91 saham tidak bergerak nilainya atau stagnan. Bursa regional, di antaranya indeks Hang Seng menguat 112,83 poin (0,47 persen) ke level 24.107,70, indeks Nikkei naik 90,45 poin (0,47 persen) ke level 19.347,53, dan Straits Times menguat 8,21 poin (0,27 persen) posisi 3.096,69. (ant)
Ek bis Bisnis Jakarta, Jumat 17 Februari 2017 3 Peraturan Teknis Pajak Tanah dalam Pembahasan JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan. “Kami baru menyamakan pemahaman persepsi antara Kementerian Agraria dengan Kementerian Keuangan. Intinya bagaimana kita mencegah orang berspekulasi tanah yang berlebihan,” kata Sofyan di Jakarta, kemarin. Sofyan memastikan pembahasan peraturan tersebut belum menyangkut besaran pajak atau hal teknis lainnya, karena proses pemahaman persepsi terus berjalan dan diskusi masih berjalan dengan baik. “Kalau itu sekarang tidak ada perubahan apa-apa, tapi kita akan pikirkan itu ke depan,” katanya. Ia menegaskan penerapan pajak progresif tanah dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dan kesempatan kepada masyarakat menengah bawah yang selama ini tidak mendapatkan akses atas kepemilikan lahan. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan program komprehensif kebijakan ekonomi berkeadilan yang mencakup tiga area pokok yaitu kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan serta kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk kebijakan berbasis kesempatan, kunci utamanya adalah sistem perpajakan yang baik terutama melalui pengenaan pajak progresif tanah terhadap pihak yang memiliki aset, modal kuat dan profit besar. Pajak ini dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan untuk membantu pihak yang lebih lemah, karena selama ini ada kecenderungan pajak transaksi yang dibayar pembeli maupun penjual tanah cenderung lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi capital gain tax, serta mengenakan disinsentif melalui unutilized asset tax untuk mencegah spekulasi tanah maupun pembangunan properti yang tidak dimanfaatkan. (ant) Pemerintah Akan Lelang Sukuk 21 Februari JAKARTA - Pemerintah akan melakukan lelang penjualan lima seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan target indikatif Rp6 triliun pada 21 Februari untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2017. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara- Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk). Sukuk yang akan dilelang yaitu SPN-S 08082017 (penerbitan kembali) dengan imbalan diskonto dan jatuh tempo 8 Agustus 2017 serta “underlying asset” berupa Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. Untuk sukuk seri SPN-S alokasi pembelian non-kompetitif ditetapkan sebesar 50 persen dari jumlah yang dimenangkan. Kemudian, PBS013 (penerbitan kembali) dengan imbalan 6,25 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2019 dan seri PBS014 (penerbitan kembali) dengan imbalan 6,5 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2021. Selain itu, seri PBS011 (penerbitan kembali) dengan imbalan 8,75 persen dan jatuh tempo 15 Januari 2023 dan seri PBS012 (penerbitan kembali) dengan imbalan 8,875 persen serta jatuh tempo 15 Februari 2031. Penerbitan empat seri PBS tersebut memiliki “underlying asset” berupa proyek maupun kegiatan dalam APBN 2017 serta BMN dan alokasi pembelian nonkompetitif sebesar 30 persen dari jumlah yang dimenangkan. Penjualan SBSN tersebut akan dilaksanakan dengan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka menggunakan metode harga beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan imbal hasil yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan imbal hasil rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. Sebelumnya, pemerintah dalam lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (7/2) berhasil menyerap dana Rp7,57 triliun dari penawaran yang masuk mencapai Rp19,3 triliun. (ant) Bisnis Jakarta/ant BI TAHAN SUKU BUNGA ACUAN - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (tengah) didampingi Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto dan Sugeng (kanan) memberikan keterangan pers seusai Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, kemarin. BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate sebesar 4,75 persen. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kunci Kesejahteraan Sumut Bisnis Jakarta/ant RATAS PERCEPATAN INFRASTRUKTUR SUMUT - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci bagi kesejahteraan provinsi Sumatera Utara. “Rapat terbatas siang hari ini akan fokus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di provinsi Sumatera Utara. Saya melihat kuncinya ada pada percepatan pembangunan infraksturktur baik pelabuhan, bandara maupun jalan tol,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Rapat itu membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di provinsi Sumatera Utara termasuk penyelesaian berbagai hambatan yang terjadi pada proyekproyek infrastruktur. “Secara geografis, Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur palayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan posisi yang strategis itu, provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian wilayahwilayah lain di pulau Sumatera,” ungkap Presiden. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya akan mempermudah konektivitas antarwilayah di Sumatera Utara tapi juga bisa mendorong laju pertumbahan daerah lain agar lebih cepat lagi. “Saya yakin kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangke maupun kawasan industri khusus lainnya yang sedang kita siapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera,” jelas Presiden. Presiden juga mengingatkan mengenai pemerataan pembangunan antarwilayah di Sumatera Utura sepanjang pesisir timur, tengah, sampai barat. “Misalnya provinsi Sumatera Utara memiliki Danau Toba yang harus kita garap secara serius sebagai kawasan destinasi wisata. Pengembangan sektor pariwisata ini perlu didukung bukan hanya oleh kesiapan akses transportasi seperti bandara dan jalan tapi perlu juga dilakukan penataan kawasan, pembangunan infraktruktur penunjang seperti hotel, restoran dan memperbanyak atraksi wisata serta peningkatan kemampuan SDM,” ungkap Presiden. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba pun betul-betul diperhatikan agar bisa berdampak terhadap ekonomi rakyat terutama sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). “Hanya dengan cara itu pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 8 Januari 2016, ada 10 proyek strategis nasional di Sumatera Utara. (ant) Bali Jadi Pulau Terbaik Selama 12 Tahun I Gde Pitana JAKARTA - Bali dinobatkan sebagai pulau terbaik selama 12 tahun berturut-turut berdasarkan DestinAsian Readers Choice Award (RCA) 2017 yang bermarkas di Singapura. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata I Gde Pitana di Jakarta, Kamis, menyambut baik penghargaan yang dianugerahkan di Singapura pada 15 Februari 2017 tersebut. “Kementerian Pariwisata Republik Indonesia diundang untuk menerima penghargaan atas Bali yang kembali menjadi The Best Island untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut,” katanya. DestinAsian selama 12 tahun melaksanakan voting secara terbuka dan memberikan penghargaan atas pilihan pembacanya. Hal yang paling menjadi sorotan perhatian pemilih adalah keramahan staf dan pelayanan, kenyamanan lokasi, fasilitas, dan kualitas baik tempat maupun kuliner. Untuk tahun ini, polling dilakukan pada Agustus dan Oktober 2016, dengan 31 kategori yang berbeda termasuk hotel and resorts, serviced residences, spas, airlines, airports, dan destinations. DestinAsian Publisher Ronald Liem mengatakan ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam DestinAsian RCA tahun ini untuk lebih memberikan kebebasan dan nilai kompetitif. “Selain menambah beberapa kategori baru, kali ini memperluas region, seperti ada penghargaan khusus industri di beberapa negara dan penilaian tidak lagi hanya diberikan untuk juara satu dan dua saja melainkan menambahkan menjadi sepuluh besar,” katanya. Selain Bali di peringkat pertama, Indonesia juga mendapatkan penghargaan untuk pulau Lombok sebagai pulau terbaik di 10 besar (peringkat 10). Industri yang mendapatkan penghargaan atas pilihan pembaca majalah DestinAsian adalah Alila Villas Uluwatu sebagai The Best Boutique Hotel, sedangkan COMO Uma Ubud berada di peringkat ke-5. Ayana Spa sebagai The Best Hotel Spa ditemani oleh The Spa, Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay di peringkat ke-3 dan beberapa resort lain di Bali juga mencatatkan prestasi gemilang. Di sisi lain Maskapai Garuda Indonesia mendapatkan peringkat ke-3 sebagai Best Economy Class. Dan peringkat ke-5 masingmasing pada kategori Best Airline dan Best Frequent Flyier Program. Menurut Pitana, penghargaan yang didapat dari majalah DestinAsian menunjukkan kepariwisataan Indonesia masih mendapatkan tempat di mata wisatawan mancanegara. “Ini menjadi modal yang baik guna pembangunan dan pencapaian target pariwisata nasional 20 juta kunjungan pada 2019,” katanya. (ant) AAJI Harapkan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Terealisasi JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengharapkan rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) bisa segera terealisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.”Harapan kita industri ini punya LPP. Dengan adanya LPP, kepercayaan masyarakat terhadap industri ini akan tinggi,” kata Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim saat jumpa pers di Jakarta, kemarin. Sesuai amanat Undang- Undang (UU) Nomor 40 Tentang Perasuransian, pendirian LPP paling lambat tiga tahun setelah UU tersebut diundangkan pada Oktober 2014 lalu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator asuransi kini terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk membentuk LPP. OJK juga sudah menyerahkan berkas kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan pembentukan LPP tersebut. Lembaga yang terbentuk nantinya disebutkan akan berbentuk lembaga independen, tidak menyatu dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat ini menjamin simpanan perbankan. “Belum ada best practice LPP itu, karena dulu orang menganggap apa bedanya (LPP) sama reasuransi. LPP ini nanti akan menjamin persis kayak LPS,” ujar Hendrisman. AAJI mengklaim tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi perlahan terus meningkat, yang ditunjukkan dengan bertumbuhnya total tertanggung. Total tertanggung industri asuransi jiwa di akhir 2016 mencatat pertumbuhan 4,1 persen menjadi 57,23 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya 54,96 juta orang. Peningkatan tersebut didasari oleh pertumbuhan total tertanggung Individu yang meningkat 8,8 persen menjadi 17,69 juta orang dan total tertanggung kumpulan meningkat 2,1 persen atau sebesar 39,53 juta orang. Berdasarkan catatan selama tiga tahun terakhir (kuartal empat 2014 sampai kuartal empat 2016), jumlah tertanggung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,2 persen. “Pertumbuhan total tertanggung ini, menandakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi dan pemahaman pentingnya berasuransi yang perlahan-lahan terus meningkat,” kata Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu. Dengan adanya LPP, AAJI berharap masyarakat semakin percaya dengan perusahaan asuransi dan juga mendapatkan kepastian soal polis sebagaimana LPS menjamin simpanan nasabah bank. (ant)
Page 1: No. 35 tahun XI Jumat, 17 Februari
Page 5 and 6: Bisnis Jakarta, Jumat 17 Februari 2
Page 7 and 8: Cerem nial Bisnis Jakarta, Jumat 17

Bisnis Jakarta 17 Februari 2017

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?