Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ek bis<br />
<strong>Bisnis</strong> <strong>Jakarta</strong>, Jumat <strong>17</strong> <strong>Februari</strong> 20<strong>17</strong><br />
3<br />
Peraturan Teknis<br />
Pajak Tanah dalam<br />
Pembahasan<br />
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala<br />
Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan<br />
peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah<br />
sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.<br />
“Kami baru menyamakan pemahaman persepsi antara<br />
Kementerian Agraria dengan Kementerian Keuangan.<br />
Intinya bagaimana kita mencegah orang berspekulasi tanah<br />
yang berlebihan,” kata Sofyan di <strong>Jakarta</strong>, kemarin.<br />
Sofyan memastikan pembahasan peraturan tersebut belum<br />
menyangkut besaran pajak atau hal teknis lainnya, karena<br />
proses pemahaman persepsi terus berjalan dan diskusi masih<br />
berjalan dengan baik. “Kalau itu sekarang tidak ada perubahan<br />
apa-apa, tapi kita akan pikirkan itu ke depan,” katanya.<br />
Ia menegaskan penerapan pajak progresif tanah dilakukan<br />
untuk memberikan rasa keadilan dan kesempatan kepada<br />
masyarakat menengah bawah yang selama ini tidak<br />
mendapatkan akses atas kepemilikan lahan.<br />
Sebelumnya, pemerintah meluncurkan program komprehensif<br />
kebijakan ekonomi berkeadilan yang mencakup<br />
tiga area pokok yaitu kebijakan berbasis lahan, kebijakan<br />
berbasis kesempatan serta kebijakan berbasis peningkatan<br />
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).<br />
Untuk kebijakan berbasis kesempatan, kunci utamanya<br />
adalah sistem perpajakan yang baik terutama melalui<br />
pengenaan pajak progresif tanah terhadap pihak yang<br />
memiliki aset, modal kuat dan profit besar.<br />
Pajak ini dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan untuk<br />
membantu pihak yang lebih lemah, karena selama ini<br />
ada kecenderungan pajak transaksi yang dibayar pembeli<br />
maupun penjual tanah cenderung lebih rendah dari pajak<br />
yang seharusnya dibayar.<br />
Oleh karena itu, pemerintah akan mengubah sistem transaksi<br />
yang mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi<br />
capital gain tax, serta mengenakan disinsentif melalui<br />
unutilized asset tax untuk mencegah spekulasi tanah maupun<br />
pembangunan properti yang tidak dimanfaatkan. (ant)<br />
Pemerintah Akan Lelang<br />
Sukuk 21 <strong>Februari</strong><br />
JAKARTA - Pemerintah akan melakukan lelang penjualan<br />
lima seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk<br />
negara dengan target indikatif Rp6 triliun pada 21 <strong>Februari</strong><br />
untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN<br />
20<strong>17</strong>. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko<br />
Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis yang<br />
diterima di <strong>Jakarta</strong>, Kamis, menyebutkan seri SBSN yang akan<br />
dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-<br />
Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk).<br />
Sukuk yang akan dilelang yaitu SPN-S 080820<strong>17</strong> (penerbitan<br />
kembali) dengan imbalan diskonto dan jatuh tempo<br />
8 Agustus 20<strong>17</strong> serta “underlying asset” berupa Barang<br />
Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.<br />
Untuk sukuk seri SPN-S alokasi pembelian non-kompetitif<br />
ditetapkan sebesar 50 persen dari jumlah yang<br />
dimenangkan. Kemudian, PBS013 (penerbitan kembali)<br />
dengan imbalan 6,25 persen dan jatuh tempo 15 Mei 2019<br />
dan seri PBS014 (penerbitan kembali) dengan imbalan 6,5<br />
persen dan jatuh tempo 15 Mei 2021.<br />
Selain itu, seri PBS011 (penerbitan kembali) dengan<br />
imbalan 8,75 persen dan jatuh tempo 15 Januari 2023 dan<br />
seri PBS012 (penerbitan kembali) dengan imbalan 8,875<br />
persen serta jatuh tempo 15 <strong>Februari</strong> 2031.<br />
Penerbitan empat seri PBS tersebut memiliki “underlying<br />
asset” berupa proyek maupun kegiatan dalam APBN 20<strong>17</strong><br />
serta BMN dan alokasi pembelian nonkompetitif sebesar 30<br />
persen dari jumlah yang dimenangkan. Penjualan SBSN tersebut<br />
akan dilaksanakan dengan sistem pelelangan yang diselenggarakan<br />
Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN.<br />
Lelang bersifat terbuka menggunakan metode harga<br />
beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran<br />
pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan imbal<br />
hasil yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan<br />
penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar<br />
sesuai dengan imbal hasil rata-rata tertimbang dari penawaran<br />
pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.<br />
Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN<br />
tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif<br />
yang ditentukan. Sebelumnya, pemerintah dalam lelang<br />
lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa<br />
(7/2) berhasil menyerap dana Rp7,57 triliun dari<br />
penawaran yang masuk mencapai Rp19,3 triliun. (ant)<br />
<strong>Bisnis</strong> <strong>Jakarta</strong>/ant<br />
BI TAHAN SUKU BUNGA ACUAN - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (tengah) didampingi Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto dan Sugeng (kanan) memberikan<br />
keterangan pers seusai Rapat Dewan Gubernur BI di <strong>Jakarta</strong>, kemarin. BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate sebesar 4,75 persen.<br />
Percepatan Pembangunan Infrastruktur<br />
Kunci Kesejahteraan Sumut<br />
<strong>Bisnis</strong> <strong>Jakarta</strong>/ant<br />
RATAS PERCEPATAN INFRASTRUKTUR SUMUT - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf<br />
Kalla memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas<br />
Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, <strong>Jakarta</strong>, kemarin.<br />
JAKARTA - Presiden Joko<br />
Widodo menyatakan bahwa<br />
percepatan pembangunan infrastruktur<br />
menjadi kunci bagi<br />
kesejahteraan provinsi Sumatera<br />
Utara. “Rapat terbatas siang<br />
hari ini akan fokus melakukan<br />
evaluasi pelaksanaan proyek<br />
strategis nasional dan program<br />
prioritas di provinsi Sumatera<br />
Utara. Saya melihat kuncinya<br />
ada pada percepatan pembangunan<br />
infraksturktur baik pelabuhan,<br />
bandara maupun jalan<br />
tol,” kata Presiden Joko Widodo<br />
saat membuka rapat terbatas<br />
(ratas) di Kantor Presiden<br />
<strong>Jakarta</strong>, kemarin.<br />
Rapat itu membahas mengenai<br />
Evaluasi Pelaksanaan<br />
Proyek Strategis Nasional dan<br />
Program Prioritas di provinsi<br />
Sumatera Utara termasuk<br />
penyelesaian berbagai hambatan<br />
yang terjadi pada proyekproyek<br />
infrastruktur.<br />
“Secara geografis, Sumatera<br />
Utara memiliki posisi yang sangat<br />
strategis karena berada di<br />
jalur palayaran internasional<br />
Selat Malaka yang dekat dengan<br />
Singapura, Malaysia dan<br />
Thailand. Dengan posisi yang<br />
strategis itu, provinsi Sumatera<br />
Utara bisa dikembangkan menjadi<br />
hub internasional yang selanjutnya<br />
akan ikut menggerakkan<br />
perekonomian wilayahwilayah<br />
lain di pulau Sumatera,”<br />
ungkap Presiden.<br />
Menurut Presiden, pembangunan<br />
infrastruktur transportasi<br />
bukan hanya akan mempermudah<br />
konektivitas antarwilayah<br />
di Sumatera Utara tapi<br />
juga bisa mendorong laju pertumbahan<br />
daerah lain agar lebih<br />
cepat lagi.<br />
“Saya yakin kesiapan infrastruktur<br />
akan berdampak pada<br />
kecepatan pengembangan kawasan<br />
ekonomi khusus di Sei<br />
Mangke maupun kawasan industri<br />
khusus lainnya yang sedang<br />
kita siapkan sebagai mesin<br />
pertumbuhan ekonomi di<br />
Sumatera,” jelas Presiden.<br />
Presiden juga mengingatkan<br />
mengenai pemerataan pembangunan<br />
antarwilayah di Sumatera<br />
Utura sepanjang pesisir<br />
timur, tengah, sampai barat.<br />
“Misalnya provinsi Sumatera<br />
Utara memiliki Danau Toba<br />
yang harus kita garap secara<br />
serius sebagai kawasan destinasi<br />
wisata. Pengembangan<br />
sektor pariwisata ini perlu<br />
didukung bukan hanya oleh<br />
kesiapan akses transportasi<br />
seperti bandara dan jalan tapi<br />
perlu juga dilakukan penataan<br />
kawasan, pembangunan infraktruktur<br />
penunjang seperti<br />
hotel, restoran dan memperbanyak<br />
atraksi wisata serta<br />
peningkatan kemampuan<br />
SDM,” ungkap Presiden.<br />
Pengembangan sektor pariwisata<br />
di kawasan Danau Toba<br />
pun betul-betul diperhatikan<br />
agar bisa berdampak terhadap<br />
ekonomi rakyat terutama sektor<br />
Usaha Menengah, Kecil<br />
dan Mikro (UMKM). “Hanya<br />
dengan cara itu pengembangan<br />
sektor pariwisata dapat<br />
memberikan kontribusi nyata<br />
bagi pengurangan kemiskinan,<br />
pengurangan pengangguran,<br />
memperkecil ketimpangan dan<br />
meningkatkan kesejahteraan,”<br />
tegas Presiden.<br />
Berdasarkan Peraturan Presiden<br />
(Perpres) No 3 tahun 2016<br />
tentang Percepatan Pelaksanaan<br />
Proyek Strategis Nasional<br />
yang ditetapkan pada 8 Januari<br />
2016, ada 10 proyek strategis<br />
nasional di Sumatera Utara. (ant)<br />
Bali<br />
Jadi Pulau Terbaik Selama 12 Tahun<br />
I Gde Pitana<br />
JAKARTA - Bali dinobatkan<br />
sebagai pulau terbaik selama<br />
12 tahun berturut-turut<br />
berdasarkan DestinAsian<br />
Readers Choice Award (RCA)<br />
20<strong>17</strong> yang bermarkas di Singapura.<br />
Deputi Bidang<br />
Pengembangan Pemasaran<br />
Pariwisata Mancanegara Kementerian<br />
Pariwisata I<br />
Gde Pitana di<br />
<strong>Jakarta</strong>, Kamis,<br />
menyambut<br />
baik<br />
penghargaan<br />
yang dianugerahkan<br />
di Singapura<br />
pada 15 <strong>Februari</strong><br />
20<strong>17</strong><br />
tersebut.<br />
“Kementerian<br />
Pariwisata<br />
Republik<br />
Indonesia diundang<br />
untuk<br />
menerima<br />
penghargaan<br />
atas Bali<br />
yang kembali<br />
menjadi The<br />
Best Island<br />
untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut,”<br />
katanya.<br />
DestinAsian selama 12<br />
tahun melaksanakan voting<br />
secara terbuka dan memberikan<br />
penghargaan atas pilihan<br />
pembacanya. Hal yang paling<br />
menjadi sorotan perhatian pemilih<br />
adalah keramahan staf<br />
dan pelayanan, kenyamanan<br />
lokasi, fasilitas, dan kualitas<br />
baik tempat maupun kuliner.<br />
Untuk tahun ini, polling dilakukan<br />
pada Agustus dan Oktober<br />
2016, dengan 31 kategori<br />
yang berbeda termasuk hotel<br />
and resorts, serviced residences,<br />
spas, airlines, airports, dan<br />
destinations.<br />
DestinAsian Publisher<br />
Ronald Liem mengatakan ada<br />
beberapa perubahan yang dilakukan<br />
dalam DestinAsian<br />
RCA tahun ini untuk lebih memberikan<br />
kebebasan dan nilai<br />
kompetitif. “Selain menambah<br />
beberapa kategori baru, kali ini<br />
memperluas region, seperti ada<br />
penghargaan khusus industri di<br />
beberapa negara dan penilaian<br />
tidak lagi hanya diberikan untuk<br />
juara satu dan dua saja melainkan<br />
menambahkan menjadi<br />
sepuluh besar,” katanya.<br />
Selain Bali di peringkat pertama,<br />
Indonesia juga mendapatkan<br />
penghargaan untuk pulau<br />
Lombok sebagai pulau terbaik<br />
di 10 besar (peringkat 10).<br />
Industri yang mendapatkan<br />
penghargaan atas pilihan pembaca<br />
majalah DestinAsian ad-<br />
alah Alila Villas Uluwatu sebagai<br />
The Best Boutique<br />
Hotel, sedangkan COMO<br />
Uma Ubud berada di peringkat<br />
ke-5.<br />
Ayana Spa sebagai The<br />
Best Hotel Spa ditemani<br />
oleh The Spa, Four Seasons<br />
Resort Bali at Jimbaran Bay<br />
di peringkat ke-3 dan beberapa<br />
resort lain di Bali juga<br />
mencatatkan prestasi gemilang.<br />
Di sisi lain Maskapai<br />
Garuda Indonesia mendapatkan<br />
peringkat ke-3 sebagai<br />
Best Economy Class.<br />
Dan peringkat ke-5 masingmasing<br />
pada kategori Best<br />
Airline dan Best Frequent<br />
Flyier Program.<br />
Menurut Pitana, penghargaan<br />
yang didapat dari<br />
majalah DestinAsian<br />
menunjukkan kepariwisataan<br />
Indonesia masih<br />
mendapatkan tempat di<br />
mata wisatawan mancanegara.<br />
“Ini menjadi modal<br />
yang baik guna pembangunan<br />
dan pencapaian target<br />
pariwisata nasional 20<br />
juta kunjungan pada 2019,”<br />
katanya. (ant)<br />
AAJI Harapkan<br />
Pembentukan Lembaga<br />
Penjamin Polis Terealisasi<br />
JAKARTA - Asosiasi<br />
Asuransi Jiwa Indonesia<br />
(AAJI) mengharapkan rencana<br />
pembentukan Lembaga<br />
Penjamin Polis (LPP) bisa<br />
segera terealisasi untuk meningkatkan<br />
kepercayaan<br />
masyarakat terhadap perusahaan<br />
asuransi.”Harapan kita<br />
industri ini punya LPP. Dengan<br />
adanya LPP, kepercayaan<br />
masyarakat terhadap<br />
industri ini akan tinggi,” kata<br />
Ketua Umum AAJI Hendrisman<br />
Rahim saat jumpa pers<br />
di <strong>Jakarta</strong>, kemarin.<br />
Sesuai amanat Undang-<br />
Undang (UU) Nomor 40 Tentang<br />
Perasuransian, pendirian<br />
LPP paling lambat tiga<br />
tahun setelah UU tersebut<br />
diundangkan pada Oktober<br />
2014 lalu. Otoritas Jasa<br />
Keuangan (OJK) selaku regulator<br />
asuransi kini terus<br />
berkoordinasi dengan pemerintah<br />
untuk membentuk LPP.<br />
OJK juga sudah menyerahkan<br />
berkas kepada pemerintah<br />
sebagai bahan pertimbangan<br />
pembentukan LPP tersebut.<br />
Lembaga yang terbentuk<br />
nantinya disebutkan akan<br />
berbentuk lembaga independen,<br />
tidak menyatu dengan<br />
Lembaga Penjamin Simpanan<br />
(LPS) yang saat ini<br />
menjamin simpanan perbankan.<br />
“Belum ada best practice<br />
LPP itu, karena dulu orang<br />
menganggap apa bedanya<br />
(LPP) sama reasuransi. LPP<br />
ini nanti akan menjamin persis<br />
kayak LPS,” ujar Hendrisman.<br />
AAJI mengklaim tingkat<br />
kepercayaan masyarakat terhadap<br />
produk asuransi perlahan<br />
terus meningkat, yang<br />
ditunjukkan dengan bertumbuhnya<br />
total tertanggung.<br />
Total tertanggung industri<br />
asuransi jiwa di akhir 2016<br />
mencatat pertumbuhan 4,1<br />
persen menjadi 57,23 juta orang<br />
dibandingkan tahun sebelumnya<br />
54,96 juta orang.<br />
Peningkatan tersebut didasari<br />
oleh pertumbuhan total<br />
tertanggung Individu<br />
yang meningkat 8,8 persen<br />
menjadi <strong>17</strong>,69 juta orang dan<br />
total tertanggung kumpulan<br />
meningkat 2,1 persen atau<br />
sebesar 39,53 juta orang.<br />
Berdasarkan catatan selama<br />
tiga tahun terakhir (kuartal<br />
empat 2014 sampai kuartal<br />
empat 2016), jumlah tertanggung<br />
mengalami pertumbuhan<br />
rata-rata sebesar<br />
3,2 persen. “Pertumbuhan<br />
total tertanggung ini, menandakan<br />
tingkat kepercayaan<br />
masyarakat terhadap produk<br />
asuransi dan pemahaman<br />
pentingnya berasuransi<br />
yang perlahan-lahan terus<br />
meningkat,” kata Direktur<br />
Eksekutif AAJI Togar<br />
Pasaribu.<br />
Dengan adanya LPP,<br />
AAJI berharap masyarakat<br />
semakin percaya dengan perusahaan<br />
asuransi dan juga<br />
mendapatkan kepastian soal<br />
polis sebagaimana LPS menjamin<br />
simpanan nasabah<br />
bank. (ant)
Change language