21juli

More documents

Recommendations

Info

JUMAT 21 JULI 2017 PPDB ONLINE SMA/SMK AMBURADUL Kadis Pendidikan Sumut Dipaksa Mundur IPA Hamparanperak (m24/Ist) Tirtanadi Cuci Pipa Transmisi Hamparanperak MEDAN-M24 PDAM Tirtanadi akan melakukan pencucian pipa transmisi diameter 400 mm jalur keluar Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hamparanperak hingga Jembatan Putri Jln Rahmatbuddin. "Ini wujud komitmen dari PDAM Tirtanadi untuk memperbaiki kualitas air secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan," ujar Kepala Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi, kemarin (19/07). Menurut Jumirin, pencucian pipa akan dilaksanakan pada Jumat (21/07) malam mulai pukul 21.00 WIB dan diperkirakan selesai, Sabtu (22/07) pukul 03.00 WIB. Selama pelaksanaan pencucian pipa, IPA Hamparanperak akan berhenti beroperasi sehingga beberapa wilayah pelayanan akan mengalami gangguan baik kualitas, kuantitas maupun kontinutas. Adapun wilayah yang akan mengalami gangguan antara lain di Jln Hamparanperak, Jln Rahmatbuddin, Jln Marelan, Jln Veteran, Jln Pasar IV, Jln Young Panah Hijau, Jln Titi Papan, Jln Abdul Sani Muthalib, Jln Datuk Rubiah. Karena pengisian pipa dan pemerataan tekanan memerlukan waktu, maka pendistribusian air di wilayah tersebut kembali normal pada Minggu (23/07). “Kami berharap masyarakat pelanggan dapat memaklumi gangguan ini. Ini kami lakukan untuk menghasilkan air yang berkualitas kepada pelanggan, untuk itu kami mohon hal ini dapat dimaklumi,” pungkas Jumirin. (r/dra) Ist PD Pasar Didesak Kelola Pasar Pringgan MEDAN-M24 Sejak kontrak pengelola PT Triwira Loka Jaya (TLJ) berakhir 23 Mei 2016, hingga kini belum ada kejelasan status pengelola Pasar Pringgan. Perusahaan Daerah (PD) Pasar diminta segera mengambil alih. DPRD Medan siap 'pasang badan' jika kemudian hari ada pihak-pihak yang menuntut secara perdata, terkait pengelolaan aset oleh Pemko Medan. "Kita rekomendasikan agar PD Pasar segera kelola. Secara hukum jelas bahwa aset itu merupakan aset yang dikelola PD Pasar," kata Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan dalam rapat dengar pendapat (RDP), membahas status Pasar Pringgan, kemarin. Boydo mengatakan, dalam rapat elas bahwa aset seluas 11.440 m2 sudah diserahkan kepada PD pasar pada tahun 1993, sebagai aset Pemko Medan yang dipisahkan. Pasca kontrak pengelolaan berakhir dan tidak ada perpanjangan, secara otomatis aset kembali kepada PD Pasar. "Artinya, sudah tidak ada lagi kewenangan pengelola lama di atas lahan itu. Kalau dia mau rubuhkan gedungnya, silahkan!. Kalau tidak, tentunya menjadi hak yang dikelola PD Pasar sebagai pihak yang mengelola aset," ucapnya. Boydo melanjutkan, pihaknya siap 'pasang badan' jika kemudian hari ada pihak-pihak yang menuntut secara perdata, terkait pengelolaan aset oleh Pemko Medan. "Kalau nanti ada persoalan atau keberatan, berhadapan pada kami. Kalau ini tidak dikelola, kita yang laporkan PD Pasar karena sudah menelantarkan aset. Itu rekomendasi kita ya," tuturnya. Pengurus Koperasi Pasar Maju Jaya (KPMJ) yang beranggotakan pedagang Pasar Pringgan mendukung penuh agar Pasar Pringgan dikelola PD Pasar. "Kami akan buat permohonan resmi, supaya segera dikelola. PD Pasar mendapatkan royalti selama ini, artinya PD Pasar punya peran," kata Sekretaris KPMJ Dahlan Sigalingging. Dia mengatakan, pedagang Pasar Pringgan resah bukan hanya karena kelambanan pengambilalihan pengelolaan pasca berakhir 1 tahun 2 bulan lalu. Sedangkan kondisi pasar pringgan kini sangat menyedihkan, karena kondisi kios dan berbagai fasilitas yang sudah sangat buruk. Padahal dana pembangunan Pasar Pringgan diambil dari sumbangan kredit koperasi primer yang diperuntukan untuk koperasi, bukan untuk pengelola. "Pasar kami seperti sarang tikus, bangunan rusak lingkungan rusak. Kami yakin, Pemko Medan tidak pernah melihat muatan dalamkontrak, sehingga tidak pernah ada perhatian sama pasar dan pedagang," sebutnya. Dia mengatakan, ada 781 kios dan stand di Pasar Pringgan. Namun, kini yang bertahan tinggal 250 karena kondisi pasar yang tak terurus yang berakibat semakin kurang diminati pembeli. Direktur Pengembangan dan SDM PD Pasar Arifin Rambe yang hadir mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta berhak mengelola Pasar Pringgan. Sebab, sampai saat ini belum ada serahterima bangunan dari Pemko Medan kepada PD Pasar. "Benar, jika aset lahan sudah diserahkan pada tahun 1993, tapi serah terima bangunan belum ada," bebernya. Dia mencontohkan, PT GKKS yang mengelola lantai I bangunan tahap I Pasar Petisah menyerahkan aset kepada Pemko Medan. Pemko Medan menyerahkan aset itu kepada PD Pasar pada tahun 2015, dan sejak itu dikelola penuh oleh PD Pasar. "Kami akan sampaikan rekomendasi ini kepada Dirut, tapi, perlu juga menjadi pertimbangan contoh serahterima pasar petisah, agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari, khususnya tersangkut masalah hukum," katanya. Disampaikanya juga, sejak berakhirnya kontrak, pengelola sudah tidak membayar royalti kepada PD Pasar sekitar Rp 30 juta per bulan. Mengenai pengalihan status pengelolaan ini juga sudah disampaikan melalui surat resmi kepada Pemko Medan, Juni 2016. (bar) MEDAN-M24 Kadis Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis dipaksa mundur daru jabatannya karena dinilai tak becus dalam proses penerimaan siswa baru. Arsyad juga dinilai kurang terbuka dalam memberi penjelasan kepada publik. H AL itu dikarenakan banyaknya masalah yang muncul s a a t Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online calon siswa SMA/SMK Negeri di Provinsi Sumut. Ketua F-PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumtera Utara (DPRDSU) Robi Agusman Harahap SH geram dengan yang terjadi. Robi pun meminta Arsyad Lubis mundur dari jabatan. Dia mengatakan, penerapan sistem PPDB Online sangat amburadul. Sebab selain kasus Sonya Fransiska Tambunan yang diumumkan diterima di SMAN 6 Pematangsiantar tapi ketika mendaftar ulang ditolak karena namanya tidak terdaftar, keluhan serupa calon siswa SMA 3 Medan juga diterima Robi dari masyarakat. "Ini tugas saya menyampaikan keluhan warga konstituen. Tolong media ikut bantu mempublis supaya ada kritik. Orangtua calon siswa telah mengadukan nasibnya kepada saya terkait NEM tinggi namun tidak lulus di SMA 3 Medan. Pak Gubsu jangan diam aja dong. Ambil tindakan tegas. Bila perlu tolong evaluasi Kadis Pendidikan Sumut," katanya kepada M24, Kamis (20/7) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Ketua Komisi B DPRDSU itu melanjutkan, merujuk penjelasan orangtua calon siswa, ternyata tidak sedikit calon siswa lain yang tidak memenuhi persyaratan tapi lulus di SMAN 3 Medan. Modusnya disebut Robi karena data primer calon siswa yang diterima MEDAN-M24 Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP- GKT) menjalin kemitraan dengan pihak swasta dalam pembangunan Geopark Kaldera Toba dan mendukung pengusulannya menjadi Global Geopark Network UNESCO. Wakil Gubsu DR Hj Nurhajizah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BP-GKT di Kantor Gubsu, Rabu (19/7) saat memimpin rapat koordinasi percepatan GKT 2017. Wagubsu didampingi Asisten Ekbang Provsu Binsar Situmorang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hidayati. Pertemuan dihadiri puluhan perusahaan besar yang memiliki wilayah kerja di Sumatera Utara. "Untuk mewujudkan Geopark Kaldera Toba masuk dalam Global Geopark Network oleh Unesco diperlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten se kawasan danau toba, masyarakat, perguruan tinggi juga pihak swasta. Intinya GKT harus difahami dan menjadi nafas Sumatera Utara,” ujar Nurhajizah. Wagubsu menyebut, dirinya ditunjuk langsung Gubsu HT Erry Nuradi untuk mensukseskan GKT sebagai Global Geopark Network Unesco. Hadir dalam rapat tersebut para dewan pakar BP GKT Alimin Ketua F-PKB DPRDSU Robi Agusman Harahap, SH (M24/ Budiman Pardede) dimanipulasi pihak sekolah saat diinput ke sistem database komputer Dinas Pendidikan Sumut. "Dulu Kepsek memang berperan besar menentukan kursi bagi calon siswa. Sekarang berbagai pengalaman daerah lain yang juga mengusulkan sebagai GGN untuk bisa menjadi pertimbangan Sumut. Selain itu dia juga menyampaikan berbagai keberhasilan yang sudah dicapai daerah yang sudah ditetapkan sebagai GGN Unesco. "Gunung sewu itu setelah menjadi GGN pendapatan meningkat sampai 600 persen. Di Jepang ada 8 GGN yang bisa menarik wisatawan sampai 16 juta orang," jelasnya. Dia mengatakan salah satu strategi Kemenpar dalam menari wisatawan mancanegara adalah melalui GGN tersebut. Dia mengatakan targetnya ada lima tidak lagi. Makanya kita mengindikasikan Kepsek SMAN 3 Medan dan Kadis Pendidikan Sumut telah "main" curang untuk kepentingan tersembunyi. Kok NEM calon siswa yang lebih tinggi malah Rapat koordinasi percepatan GKT 2017 (m24/Ist) GGN di Indonesia yang bisa menjadi andalan Indonesia untuk mendongkrak jumlah wisatawan asing. Sementara Alimin Ginting memaparkan pihaknya mengejar pemenuhan rekomendasi UNESCO dan pengelolaan GKT . Rekomendasi hasil pantauan langsung tim Unesco yang sudah berkunjung ke GKT pada tahun sebelumnya. Alimin mengatakan pihaknya sudah lebih siap dengan sistem dan berbagai kelenglapan karena sudah memiliki pengalaman pada pengusulan tahun sebelumnya. Adapun lima poin rekomendasi UNESCO tersebut adalah, gak lulus," heran Robi dengan nada tinggi. Robi berharap, Gubsu HT Erry Nuradi segera menyelidiki dugaan permainan antara Kepsek se-Sumut dan Kadis Pendidikan Sumut. "Jangan rusak pendidikan bangsa lantaran kepentingan tersembunyi," ingat Robi. PENGUMUMAN BELUM FINAL Sebelumnya, Kadis Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis mengaku kalau pengumuman PPDB belum final. "Yang diumumkan online memang belum final. Finalnya saya teken sesuai Pergub. Sebab ada jalur akademis dan non akademis. Namanya memang muncul tapi sebatas menampilkan pengumuman jalur non akademis," tepis Arsyad, ketika ditemui di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (12/7). Menurut Arsyad, website menyajikan semua pendaftar termasuk NEM calon siswa. "Sudah pasti ada NEM di website. Tapi NEM tertinggi dan terendah memang tidak dicantumkan," akunya. (budiman) Provinsi Sumbar Belajar E-Planing ke Kota Medan Penandatanganan MoU Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan (m24/Ist) MEDAN-M24 Ir Syaiful Bahri Lubis selaku Sekretaris Daerah Kota Medan bersama sebelas Kepala Daerah Kabupaten /Kota se Provinsi Sumatera barat dan dua Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Utara menandatangani MOU dalam rangka Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan Kota Medan. Sebelas Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat dan dua kabupaten/Kota dari Provinsi Sumatera Utara yakni Kota Gunug Sitoli dan Kabupaten Humbang Hasundutan memperdalam tentang E-Planing di Pemerintah kota Medan selama tiga hari kerja, dalam rangka salah satu bagian Rencana aksi pencegahan Koprupsi terintegrasi yang digagas oleh PERCEPATAN PENGEMBANGAN Swasta Bisa Kelola Geopark Kaldera Toba Ginting , unsur Kementerian Koordinator Maritim, Kementrian Pariwisata, Badan Otorita Danau Toba, unsur SKPD Provsu, BP- GKT, puluhah perusahaan. Keterlibatan pihak swasta, jelas Nurhajizah, diantaranya dalam penyediaan berbagai kelengkapan pada 16 geosite yang tersebar di beberapa kabupaten. “Dana yang dibutuhkan cukup besar, untuk itu kita melibatkan pihak swasta yang memiliki dana CSR sehingga dapat membantu penyediaan berbagai fasilitas publik di geosite GKT,” jelas Nurhajizah. Nurhajizah mengungkapkan rasa syukur,bahwa dukungan pihak swasta di Sumut cukup besar dalam mensukseskan pengusulan Geopark Kaldera Toba menjadi Global Geopark Network UNESCO.“Alhamdulillah respon swasta cukup baik,”kata Nurhajizah. Sementara itun Ketua Tim Percepatan Pengembangan Geopark Kemenpar RI DR Yunus Kusumahbrata menjelaskan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI. Aplikasi e-perencanaan Pemerintah Kota Medan telah terbangun sekaligus telah telah mulai digunakan dalam tahapan-tahapan perencanaan. Hal ini disampaikan Walikota Medan Drs HT.Dzulmi Eldin dalam arahannya yang dibacakan Sekretaris Daerah kota Medan Ir.Syaiful Bahri Lubis, Selasa (18/7). Tahapan-tahapan perencanaan yang dimaksud, mulai dari rembuk Warga di tingkat Lingkungan, Musrembang Kelurahan, Musrembang Kecamatan, Pokok-pokok Pikiran (Pokir) hasil Reses DPRD sampai dengan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Kota Tahun 2018,“ ujar Sekda. Dikatakan Sekda, kehadiran Aplikasi E-perencanaan turut mendorong terselenggaranya proses perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, khususnya bagi masyarakat kota Medan, sebab E- Perencanaan kami bangun untuk mengakomodir proses perencanaan mulai dari tingkat paling bawah ( Lingkungan) sampai dengan tingkat SKPD ( Perencanaan program dan kegiatan serta anggaran SKPD ), sesuai dengan arahan konstitusi yang tertuang pada Permendagri 54 Tahun 2010. Bahkan, kata Sekda, Pemko Medan sedang mempersiapkan integritas data perencanaan dan penganggaran dengan aplikasi E-Bugetting yang sedang dibangun di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, untuk semakin mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi penatausahaan Keuangan Daerah Adlin Syam M.Nasution atau panggilan tenarnya Coki, Ketua Tim Kerja Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan KPK RI, dalam arahannya mengatakan agar E-planing ini dapat dipelajari dengan serius dan betulbetul dapat dilaksanakan di daerah masing-masing. Kalau sudah menyediakan waktu untuk belajar E-planing ke Kota Medan rame-rame tapi tidak dilaksanakan di daerah ga ada manfaatnya. Maksud E-Planing ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran. Kepala Daerah harus melaksanakan program e-Planing ini,” tegas Coki. (adlan) pertama, akitivitas edukasi terpadu pada masing-masing geo area dengan tema geopark super volcano sudah dalam taraf implementasi. Kedua, panel edukasi geologi dan informasi yang lebih focus pada informasi tematik. Ketiga, diperlukan strategi pemasaran dan promosi serta keempat, penembangan budaya perlu lebih ditingkatkan dan lebih banyak. Terakhir, aktifitas geopark di lapangan harus sudah terjadi pada keempat geoarea GKT sebagai satu kesatuan dan harmonis termasuk aktifitas ekonomi keberlanjutan masyarakat. (pay)
JUMAT 21 JULI 2017 MENDAGRI ATENSI SELURUH WALIKOTA HENTIKAN PENYIMPANGAN Eldin: Pemko Medan Komit Selesaikan Pelaksanaan KPBU Bupati Simalungun sambut mahasiswa (M24-Adi) Tingkatkan Kualitas, JR Saragih Gandeng USU PEMATANGRAYA-M24 Bupati Simalungun, JR Saragih, menjalin kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU), untuk meningkatkan kualitas Kabupaten Simalungun. Kerjasama dalam bentuk penyerahan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Simalungun. Pimpinan Staf Ahli Rektor USU, M Husni, mengatakan, seluruh mahasiswa akan melakukan kegiatan pendataan, menerapkan ilmu yang diemban di kampus serta menyerap aspirasi masyarakat, kemudian akan dikaji yang nanti hasilnya diberikan ke Simalungun. "Kami memilih Simalungun karena melihat sosok Bupati Simalungun JR Saragih merupakan figur luar biasa. Apalagi JR Saragih selalu terjun ke pelosok-pelosok, dalam rangja melakukan kunjungan kerja. Sehingga bagi kami inilah pemimpin yang pantas untuk memimpin Sumatera Utara," ucapnya di Pematang Raya, Rabu (19/7). Dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata di Simalungun, ada 48 mahasiswa terdiri dari 7 fakultas, yang akan dilakukan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. JR Saragih berpesan agar mahasiswa bisa bekerja sama dan membantu dirinya, membuat program di APBN buat masyarakat. Otomatis melalui Kuliah Kerja Nyata bisa memberikan masukan untuk Pemkab Simalungun. (adi) Massa pengunjukrasa menyampaikan orasi (M24- Rimanto) Mahasiswa Desak Copot Kadisdik Tj Balai TJ BALAI-M24 Mahasiswa Komando Rakyat Satu Suara (Korsa),Badkopaperta dan Komasi mendesak Walikota Tanjungbalai, M Syahrial SH MH, untuk mencopot Kadis Pendidikan Tj Balai, Tety Juliani ST MT. Karena, Tety disinyalir melakukan dugaan tindakan korupsi anggaran kegiatan Gebyar Pendidikan 2017 senilai Rp941.980.000. "Sebagai kepala pemerintahan, M Syahrial harus mengevaluasi SKPD yang tidak mampu menjalankan tupoksinya. Salah satu contohnya, belum ada perubahan signifikan terhadap dunia pendidikan. Walikota Tanjungbalai diduga kuat melakukan bekap terhadap Kadis Pendidikan Tety Juliani ST MT," ujar Andrean Sullin SH, perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan bundaran Kantor PLN Jln Sudirman Kisaran, Rabu (19/7). Pantauan di lapangan, usai berorasi, mahasiswa kemudian long March menuju rumah dinas walikota Tanjungbalai, untuk menyampaikan aspirasi dan bertemu langsung dengan walikota. Sayangnya, sampai aksi demo bubar, Walikota Tanjungbalai M Syajrial SH MH belum dapat ditemui. (rimanto) Bupati Simalungun tepungtawari calon haji (M24-Adi) 136 Calhaj Simalungun Ditepungtawari PEMATANGRAYA-M24 Sebanyak 136 warga Simalungun bakal melaksanakan ibadah haji. Terkait itu, Bupati Simalungun JR Saragih, melakukan tepung tawar terhadap calon jemaah haji Kabupaten Simalungun. Sekretaris Haji Simalungun, Amrisam, mengatakan, tahun 2017, dari Sumut dapatkan jatah 8.386 orang, termasuk dari Simalungun 136 orang, terdiri 48 laki-laki dan 83 perempuan. Dari jumlah tersebut, calon jemaah haji termuda Evi Wirsanisyam binti Syamsul Bahri (35) dan Sturiadi bin Ngadiyanto (35). Sedangkan calon jemaah haji tertua, Sari bin Todawiro (86) dan Tumi Binti Sanadi (84). "Dalam persiapan pelaksanaan calon haji di Simalungun, mulai dari manasik hingga pemeriksaan kesehatan, dilakukan secara gratis oleh Pemkab Simalungun," ucapnya di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Kamis (20/7/2017). Bupati Simalungun, JR Saragih, mengatakan, para calon jemaah haji agar senantiasa mendoakan Kabupaten Simalungun, elalu menjadi aman, tentram dan nyaman. "Inilah yang pertama kali dalam melaksanakan pemberangkatan haji dari rumah dinas Kabupaten Simalungun yang selama ini di kantor bupati," bebernya. (adi) 7 SMPN di Kisaran Apel Gabungan KISARAN-M24 Tujuh SMP Negeri di Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur gelar apel gabungan, Rabu (19/7), di SMP Negeri 1 Kisaran Asahan. Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Asmunan, selaku pembina upacara, menyampaikan, kegiatan upacara ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa tahun ajaran baru. "Kegiatan ini untuk mengenal profil sekolah, terkait aturan di sekolah, bukan untuk menyiksa siswa baru. MPLS harus mengenal lingkungan dengan positif. Para siswa harus menyenangi lingkungan, mengetahui hak dan kewajiban, sebagai siswa, agar saling menghormati," ujarnya. Selain menyampaikan arahan terkait MPLS, Asmunan juga mengimbau para peserta didik, agar memahami makna Aku Indonesia, Aku Pancasila. "Makna tersebut untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila. Terwujudnya generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesadaran dalam membela negara Indonesia dan tumbuhnya kebanggaan generasi muda, sebagai warga negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika," imbau Asmunan. Sementara, Kepala SMP Negeri 1 Kisaran, Bambang Hermoyo, menuturkan, apel gabungan yang dilaksanakan 7 sekolah di Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur, untuk memperdalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. "Hal ini dilandasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila," ujar Bambang. (deddy) MALANG-M24 Fenomena banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Fenomena ini juga merupakan satu dari tiga hal penting yang disampaikannya. S E L A I N fenomena k e p a l a daerah yang terjerat kasus korupsi dan tentang kinerja pemerintah kota, Tjahjo juga menyampaikan tentang radikalisme. Karenanya dia memberikan atensi kepada seluruh walikota, untuk menghentikan penyimpangan dan meningkatkan kepedulian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Juga berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian dan kejaksaan, dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan daerah. Juga meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," pesan Tjahjo, saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Rabu (19/7). Tjahjo juga meminta walikota menjauhi lima area korupsi, yakni, penyusunan anggaran, MEDAN-M24 Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) meninjau lokasi TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Kodim 0201/BS, di Kel Belawan Sicanang, Medan Belawan, Kamis (20/7). Presiden Jokowi menyalami Walikota Medan saat penutupan Rakernas XII Apeksi di Malang (M24-IST) pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial serta belanja perjalanan dinas. Sementara, Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, menegaskan, Pemko Medan komit untuk menyelesaikan setiap tahapan dan proses pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tentunya, kata Eldin, ini butuh dukungan segenap jajaran dan tingkatan pemerintahan, untuk bersama-sama mewujudkan keberhasilan KPBU. Kemudian, koordinasi dan komuniksi intens efektif dengan pihak Kementrian (Bappenas, Kementrian Keuangan dan Kementrian Teknis). Menurutnya, saat ini, secara bersamaan ada dua proses KPBU yang sedang dijalankan di Kota Medan, KPBU Transportasi Kota Medan dalam bentuk penyediaan sistem angkutan umum massal berupa Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transport (BRT), serta KPBU Pengembangan RSUD Dr Pirngadi Medan. Dijelaskannya, KPBU Transportasi menyediakan sistem angkutan umum massal yang nyaman, handal dan terpadu guna meningkatkan aksebilitas dan konektifitas, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan KPBU RSUD Dr Pirngadi, papar Eldin, di antaranya untuk membangun newming, meningkatkan pelayanan kepada pasien "Proses ini akan berlangsung dan selesai kurang lebih dua Miris, Ratusan Mobilier MTsN Tanjungbalai Rusak Wakil Ketua Komite MTsN Tj Balai tunjuk mobiler yang rusak (M24-Rimanto) TJ BALAI-M24 Sedikitnya, ada 253 mobilier di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Tanjungbalai, kondisinya rusak parah. Akibatnya, proses belajar mengajar di sekolah tersebut terganggu. "Sungguh sangat meprihatinkan sekali, jika melihat kondisi mobilier di MTsN. Banyak yang rusak," ungkap Wakil Ketua tahun ke depan, sehingga diperkirakan konstruksi baru bisa dilakukan paling cepat akhir 2019. Untuk pendanaannya, banyak dibantu Kementrian Keuangan. Sedangkan KPBU Pengembangan RSUD Dr Pirngadi, prosesnya saat ini dalam tahap perencanaan, yang telah menghasilkan keluaran berupa Dokumen Pra Studi Kelayakan/ Outline Business Case (OBC). Pendanaannya juga turut dibantu pihak JICA," jelasnya. Sedangkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, mengatakan, walikota tidak perlu khawatir jika bekerja secara benar. "Apalagi pemerintah daerah ini sudah dipayungi UU Pemda, UU ASN, juga UU Administrasi Pemerintah. Selama bekerjasa secara benar, sudah sesuai dengan peraturan yang diatur di tiga paket UU itu, tidak perlu takut dan khawatir. Bekerja sajalah," ujar Basaria. (adlan/ambon) TINJAU TMMD DI BELAWAN SICANANG Tim Wasev Kemenhan Optimis Selesai Tepat Waktu Meski kegiatan fisik perlu ada peningkatan, tetapi tim Wasev optimis pelaksanaan TMMD ke-99 ini bisa selesai tepat waktu. Tim Wasev itu terdiri dari Kasubdit Matra Darat Dit Komcad Ditjen Pothan Kemhan Kolonel (Inf) Muchtar Lutfi dan Kasi Mamet Subdit Lingja Dit Belneg Ditjen Pothan Kemhan Drs Panca Mugi Priyatno. Didampingi Dandim 0201/BS, Kolonel Inf Bambang Herqutanto, tim Wasev berangkat dari Posko TMMD untuk meninjau pembuatan jembatan sepanjang 14 meter x 3 meter di Kampung Sentosa, Ling 20. Dari situ, Tim Wasev meninjau pembuatan jalan dan bedah rumah, yang dihuni Arsanah di Kampung Sentosa Timur, Ling 20. Selanjutnya, Tim Wasev meninjau Masjid Jamik di Kampung Sentosa Barat, Ling 20. Di sela-sela Komite Sekolah, Nazarruddin Panjaiatan SAg, kepada M24, Kamis (20/7). Karenanya, dia berharap, agar pihak terkait memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya Madrasah di Kota Tanjungbalai. "Semoga ini dapat menggugah pejabat-pejabat di provinsi maupun di pusat, agar dapat memprioritaskan sarana peninjauan ini, Dandim 0201/BS sempat mengarahkan prajuritnya untuk melakukan pengecatan masjid, pemasangan pintu kamar mandi dan juga pagar masjid. Ditemui wartawan di Posko TMMD Kodim 0201/BS, Kolonel Inf Muchtar Lutfi, didampingi Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto selaku Dansatgas, mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang ikut mensukseskan penyelenggaraan TMMD ke-99 ini. Dia berharap, hasil TMMD ini bisa dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk masyarakat. Selain itu, Pemko Medan bisa meningkatkan hasil TMMD ini. "Jalan perlu peningkatan, diperkeras, diaspal ataupun disemenisasi. Jangan dibiarkan begitu saja, karena ini untuk keperluan masyarakat luas," bilangnya. pendidikan. Dan harapan kepada Pemko Tanjungbalai melalui anggota dewan, kiranya dapat memberikan hibah dalam anggaran selanjutnya untuk membantu mobilier di MTsN," terangnya. Kepala Kantor Kemenag Kota Tanjungbalai, H Lokot, saat ditemui mengatakan, kepala sekolah sudah menyampaikan kepada pihaknya terkait mobiler yang kondisinya rusak. Dan sudah disampaikan ke Kanwil Kemenag Provsu, namun sampai sekarang ajuan tersebut belum terealisasi. "Kita berharap Kemenag, baik pusat maupun provinsi Sumatera Utara, agar dapat memperhatikan kebutuhan di daerah-daerah, khususnya dunia pendidikan di Kota Tanjungbalai, tentang sarana dan prasarana di madrasahmadrasah. Karena hasrat dan keinginan siswa banyak masuk ke sekolah madrasah, yang notabene masyarakat Tanjungbalai mayoritas muslim," tandasnya. (rimanto) Dandim 0201/BS mendampingi Kolonel Inf Muchtar Lutfi meninjau pembuatan jembatan (M24-Akbar) Muchtar Lutfi menambahkan, koordinasi antara Dandim dan aparat yang terlibat di TMMD ini sudah bagus. Itu terlihat dari hasilnya yang sudah mendekati 100 persen. "Masyarakat yang datang dan terlibat juga semangat. Terlebih-lebih di hari libur, antusias masyarakat cukup tinggi untuk mensukseskan TMMD ini," tambahnya. Dari hasil peninjauan itulah, lanjut Muchtar, ia yakin pengerjaan TMMD ini bisa selesai tepat waktu Lelang Jabatan Pemkab Asahan Jangan Formalitas KISARAN-M24 Lelang jabatan 14 pimpinan tinggi pratama eselon II di Pemkab Asahan diharapkan dilakukan secara profesional. Orang yang menempati posisi tersebut harus tepat dan menguasai jabatan yang diembannya. “Janganlah lelang jabatan ini dilakukan hanya sebatas formalitas saja,” ungkap Zainul Azhar, seorang aktivis di Asahan kepada M24, Kamis (20/7). Menurutnya, mencari pejabat tinggi pratama harus terhindar dari titipan. Jika tidak, maka pelaksanaannya sama saja sebatas formalitas. “Jangan setelah lelang jabatan, lantas timbul keributan, karena seleksi yang dilakukan diduga tidak profesional,” ujarnya. Senada, Ketua Gerakan Aktivis Asahan, Bambang Irwansyah, mengatakan, jika Pemkab Asahan melakukan lelang jabatan, hal pertama harus dinilai adalah kelayakan seorang ASN untuk menempati posisinya. “Pemkab Asahan jangan memaksakan ASN tersebut untuk menduduki jabatan yang tidak mampu dilaksanakan. Jangan karena kedekatan dengan pimpinan, lantas oknum ASN tersebut yang keluar menjadi salah seorang pemenang lelang jabatan,” ucapnya. Kepala BKD Asahan, Zainal Abidin, menjamin pelaksanaan lelang jabatan yang dilakukan ini benar-benar profesional dan terhindar dari intervensi pihak manapun. Karena seluruh tim penguji dinilai memiliki kemampuan yang sudah berpengalaman. “Jika nilainya bagus tetap akan masuk, penilaian tetap dilakukan secara profesional. Dan pelaksanaan seleksi terbuka telah dijalankan sesuai UU Nomor 5/2014 tentang ASN,” ungkap Zainal. (deddy) pada 2 Agustus mendatang. "Insya Allah bisa tepat waktu. Karena rencana kan tanggal 2 ini, nanti ditutup oleh bapak Pangdam. Kalau saya lihat tadi, Dansatgas berjanji bila perlu dilembur. Saya yakin ini bisa selesai tanggal 2 pada saat penutupan," bebernya. Muchtar melanjutkan, untuk memajukan daerah yang tertinggal, Dandim harus berkoordinasi dengan walikota. Nantinya, walaupun tidak dengan TMMD, mungkin akan dilakukan dengan bakti TNI. Sehingga bisa berlanjut sampai betul-betul dapat dikatakan sudah layak. Baik itu jalan, maupun fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk meningkatkan hasil perikanan atau pertanian. "Yang penting ada komunikasi antara Dandim dengan walikota dengan ketua DPRD yang ada di sini (Medan), sehingga bisa diprogramkan tahun mendatang. Ditingkatkan," tandasnya. (bar)
Page 1 and 2: MEDAN-M24 Masyarakat jangan sungkan
Page 3: SEBUAH foto misterius dari 'gadis h
Page 7 and 8: METRO 24 l JUMAT,21 JULI 2017 SAMBU
Page 9 and 10: JUMAT, 21 JULI 2017 9 Pemain Arsena
Page 11 and 12: 12345678901234567890123456789012123
Page 13 and 14: METRO 24 l JUMAT, 21 JULI 2017 HARI
Page 15 and 16: METRO 24 l JUMAT, 21 JULI 2017 15 .

21juli

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?