Laporan Tahunan Dit PSKPU 2017-edit

3.4.2 Pengukuran Kinerja Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
A . L A T A R B E L A K A N G
Sebagai garda terdepan penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa, Direktorat Pengembangan
Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum memiliki tugas menyiapkan rumusan strategi dan
kebijakan, serta menyusun pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenanya melalui
produk kebijakan yang ada, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
perlu mendorong perwujudan dari Visi LKPP yaitu Menjadi pembaharu yang kredibel untuk
mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada dasarnya memuat pengaturan proses penyediaan
barang/jasa oleh Penyedia dan berkaitan erat dengan manajemen keuangan publik (public finance
management). Oleh karena itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus sejalan dengan
nilai-nilai sektor publik. Dengan demikian proses ini harus sejalan dengan praktik terbaik, dengan
proses yang adil dengan hasil akhir yang akuntabel.
Dalam situasi ini, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi lebih kompleks dari yang sebelumnya,
dimana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menyesuaikan dengan isu-isu yang lebih luas,
yaitu:
1. Keseimbangan antara kompetisi yang sehat, pemberdayaan usaha nasional, dan persaingan
global sebagai dampak dari Perjanjian Dagang Regional atau Internasional.
2. Pemenuhan atas persyaratan keadilan, kesetaraan, transparansi.
3. Mempertahankan prinsip kompetisi.
4. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi seperti e-procurement.
Dalam mengembangkan kerangka hukum kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki
pendekatan fungsional dimana kerangka regulasi seharusnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Mengatur ruang lingkup sektor publik secara keseluruhan;
2. Mendorong sistem keuangan yang sehat pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Memenuhi prinsip value for money;
4. Mengatur setiap tahap proses pengadaan;
5. Menyediakan aturan yang jelas dan konsisten sehingga tidak mudah diubah atas dasar penilaian
subjektif dari pemangku kepentingan;
6. Mendorong metode pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien berdasarkan jenis
pengadaan barang/jasa dan profil kontrak; dan
LAPORAN TAHUNAN 2017 - DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM 32