Laporan Tahunan Dit PSKPU 2017-edit

More documents

Recommendations

Info

7. Responsif terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan pengukuran kinerja implementasi peraturan kebijakan pengadaan barang/jasa. Penilaian kinerja tersebut bertujuan untuk menguji kualitas dan pelaksanaan peraturan yang telah disusun tersebut. Dengan adanya pengukuran tersebut, maka dapat digunakan untuk bahan perbaikan penyusunan peraturan pengadaan barang/jasa selanjutnya. B. P E L A K S A N A A N Pelaksanaan kegiatan Pengukuran Kinerja Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah berjalan dengan capaian realisasi yang masih dalam kerangka jadwal penyelesaian kegiatan secara menyeluruh. Kegiatan Pengukuran Kinerja Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: Februari Penelahaan metode pengukuran kinerja pengadaan sektor publik yang dilakukan oleh EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Maret Penelahaan metode pengukuran kinerja pengadaan sektor publik yang dilakukan oleh EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). April Melakukan benchmark dengan praktik terbaik internasional dalam rangka penyusunan baseline indikator pengukuran kinerja. Mei Melakukan benchmark dengan praktik terbaik internasional dalam rangka penyusunan baseline indikator pengukuran kinerja. Juni Penyusunan daftar pernyataan untuk masing-masing indikator penilaian kinerja pengadaan. Juli Penyusunan kuesioner Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam rangka menilai tingkat kepentingan antar indikator pengukuran kinerja. Agustus Penyusunan kuesioner berdasarkan masing-masing indikator penilaian kinerja pengadaan yang meliputi Prinsip Indikator Kunci, Indikator Efisiensi Legal dan Indikator Sustainabilitas. September Pelaksanaan Survey kuesioner Analytic Hierarchy Process (AHP) ke responden. Oktober Penilaian tingkat kepentingan antar indikator pengukuran kinerja dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). LAPORAN TAHUNAN <strong>2017</strong> - DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM 33
November Pelaksanaan Survey kuesioner pengukuran kinerja pengadaan ke responden. Desember Assesment Scoring dan Evaluasi pengukuran kinerja peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. C . H A S I L P E N G U K U R A N Hasil dari Pengukuran Kinerja Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Hasil kuesioner dalam evaluasi praktik pengadaan menurut Prinsip Indikator Kunci, dapat dilihat bahwa indikator Persaingan dan Ekonomi mendapatkan rata-rata nilai yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan indikator lainnya. Kedua indikator tersebut masuk dalam kategori Kepatuhan Tinggi. 2. Menurut Prinsip Indikator Kunci, responden menganggap bahwa peraturan yang baik idealnya memiliki periode berlaku yang tidak terlalu cepat berganti. Namun peraturan tersebut sebaiknya juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hal ini dapat menjadi salah satu faktor cukup banyaknya perubahan peraturan. 3. Pada Indikator Efisiensi Legal, mayoritas komponen menunjukan Kapatuhan Tinggi kecuali komponen Sesuai Konteks yang menunjukan Kepatuhan Sedang. Hal ini menunjukan persepsi responden mengganggap bahwa peraturan yang ada sudah menyediakan beberapa instrument rekomendasi yang sesuai dengan standar internasional. Tingginya nilai-nilai pada komponen tersebut menunjukan efisiensi yang semakin baik dari regulasi lelang yang ada. 4. Pada Indikator Sustainabilitas responden menilai bahwa produk atau barang dalam lelang baru memiliki concern dari sisi Ekonomi yang tinggi dan Sosial yang sedang. Sedangkan untuk komponen Lingkungan masih terabaikan dan belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam peraturan yang ada karena masuk kategori Kepatuhan Rendah. 5. Dalam kuesioner AHP ini bertujuan untuk mengetahui bobot indikator maupun komponen yang lebih penting daripada yang lain dan memiliki pengaruh terhadap kinerja regulasi pengadaan barang dan jasa menurut persepsi responden. Dari tiga (3) indikator yaitu; Indikator Kunci, Indikator Efisiensi Legal dan Indikator Sustainabilitas menunjukan bahwa Indikator Kunci dan Indikator Efisiensi Legal memiliki bobot yang sama yang masing-masing bobotnya adalah 0.429 sedangkan Indikator Sustainabilitas hanya memiliki bobot 0.143. Dari pembobotan tersebut, Indikator Kunci dan Indikator Efisiensi Legal merupakan dua indikator paling berpengaruh dalam kinerja regulasi pengadaan barang dan jasa, kemudian diikuti oleh Indikator Sustainabilitas. LAPORAN TAHUNAN <strong>2017</strong> - DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM 34
Page 1 and 2: Laporan Tahunan Direktorat Pengemba
Page 3 and 4: D A F T A R I S I BAB I PENDAHULUAN
Page 5 and 6: Terbatas Kabinet RPerpres Pengadaan
Page 7 and 8: tanggal 3 Februari 2017 Pada menyel
Page 9 and 10: April 2017, Direktorat Bulan Strate
Page 11 and 12: Juni 2017, Kementerian Koordinator
Page 13 and 14: Rancangan Final serta Legal Draftin
Page 15 and 16: Rancangan Perka LKPP Pembahasan Ped
Page 17 and 18: DESEMBER 2017 Desember 2017 Pengada
Page 19 and 20: Dalam rangka penerapan akuntabilita
Page 21 and 22: Kemudian dalam rangka mencapai Outp
Page 23 and 24: 2. Output Penyusunan Pedoman dan St
Page 25 and 26: 1. Rancangan Peraturan Presiden Ten
Page 27 and 28: H a l - H a l y a n g B a r u Tujua
Page 29 and 30: C . R U A N G L I N G K U P Ruang l
Page 31 and 32: C . R U A N G L I N G K U P Ruang l
Page 33 and 34: D . P E L A K S A N A A N K E G I A
Page 35 and 36: 3.1.2 Capaian Output Penyusunan Ped
Page 43 and 44: 3.3. Capaian Layanan Sosialisasi da
Page 45 and 46: Survei Survei Kemudahan Pemahaman d
Page 47: 3.4.2 Pengukuran Kinerja Regulasi P
Page 51 and 52: BAB IV HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASAL
Page 53 and 54: BAB V EVALUASI Beberapa hal yang pe

Laporan Tahunan Dit PSKPU 2017-edit

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?