Views
5 months ago

SAL POJK 12 - APU PPT

SAL POJK 12 - APU

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12 /POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; b. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi Penyedia Jasa Keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional; c. bahwa perlu adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan;

PersandinganUUPerpajakan
UU-PPh-001-13-UU PPh 2013-00 Mobile
:tfrrl I - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
permasalahan hukum perkawinan dalam praktek pengadilan ...
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
UU NO 5 Tahun 1999 edit 2007 - KPPU
Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' Dalam ... - Elsam
Peninjauan Kembali PERMENTAN No.26 Tahun 2007 ... - Elsam
Pandangan_terhadap_Rancangan_Perubahan_PP_44-2004
permenkes-no-28-tahun-2013 peringatan kesehatan
penegakan hukum maritim - Badan Koordinasi Keamanan Laut ...
Buku PPh Upload
Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam
6.paparan tuada uldiltun - PT Bandung
Edisi 1 - Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 28 /PBI/2009 ...
undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 ... - Asbanda