E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 17 MEI 2019

More documents

Recommendations

Info

4 JUMAT, 17 MEI 2019 GEMA RAMADAN Momentum Ramadan, PN Bekasi Santuni Anak Yatim BEKASI SELATAN – Mensyukuri datang nya bulan suci Ramadan 1440 Hijriyah, Pengadilan Negeri (PN) Bekasi mengadakan buka bersama sekaligus memberi santunan kepada puluhan anak yatim di kantor PN Bekasi, Kamis (16/5). Kegiatan yang diawali dengan tausyiah tersebut juga dihadiri oleh Hakim Agung, Ibrahim dari Mahkamah Agung (MA) dan seluruh perwakilan Forum Komunikasi Pim pinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Penyempurna Ibadah di Bulan Ramadan Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim. Pada bulan ini, banyak berkah dan hikmah yang dapat kita ambil. Setiap amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan. Itulah mengapa umat muslim selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah mereka pada bulan Ramadan. Beribadah sesuai dengan sunnah yang disarankan pahalanya akan digandakan oleh Allah SWT. Sudah semestinya kita melakukan kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan. Selagi kita mampu dan memiliki waktu, manfaatkanlah bulan Ramadan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan begitu, Allah SWT akan melimpahkan pahalanya untuk mereka yang berbuat kebaikan. Ibadah di Bulan Ramadan Sesuai Sunnah Banyak hal bermanfaat yang dapat kita lakukan untuk melengkapi ibadah puasa di bulan Ramadan. Contohnya adalah melakukan ibadah sesuai sunnah rasul di bulan Ramadan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Melaksanakan Sahur Beberapa orang mungkin menganggap sahur sebagai pelengkap untuk menguatkan ibadah puasa. Padahal, sahur merupakan sunnah rasul di bulan puasa lainnya. Dengan melakukan sahur, berarti kita telah melaksanakan salah satu sunnah rasul. Sahur juga memiliki banyak manfaat, seperti memperkuat kita dalam menjalankan ibadah puasa serta menambah keikhlasan dalam berpuasa. Menyergerakan Berbuka Selain melakukan sahur, menyegerakan berbukan juga merupakan suatu sunnah rasul yang mungkin belum banyak orang ketahui. Ketika waktu berbuka puasa tiba, kita disunnahkan untuk segera membatalkan puasa tersebut. Rasulullah bersab da: “Senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhari) (*) Dalam kesempatan itu, Kepala PN Bekasi, Wayan Karya mengajak seluruh warga, khususnya pejabat dan pegawai PN Bekasi untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusuk dan meningkatkan pengetahuan agama. “Jika seluruh warga dan pejabat maupun pegawai PN Bekasi mengamalkan dan menjalankan semua perintah agama, maka akan berdampak pada etos kerja yang baik,” ujar Wayan, Kamis (16/5). BEKASI SELATAN – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Bekasi bersama Pertamina menghelat aksi sosial dengan membagikan takjil gratis kepada masyarakat dan pengendara bermotor yang berpuasa di perempatan lampu merah Mega Bekasi Hypermall, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Hiswana Migas juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang aman yang selama mo ment Ramadan 1440 H. “Selain membagikan takjil gratis, kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang aman selama momen Ramadan 1440 Hijriyah ini,” kata Sales Executive LPG III Bekasi, Deny Hamdani. Lanjutnya, ada dua program yang sudah disiapkan selama bulan suci Menurut Wayan, PN Bekasi diisi oleh berbagai latar belakang agama, suku, ras dapat hidup berdampingan meskipun memiliki budaya dan agama yang berbeda. “Ini adalah momentum untuk saling introspeksi dan berbagi kepada sesama, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan dari semua pihak untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di bulan suci Ramadan dan saat Hari Raya Ramadan ini, yakni pembagian 600 takjil di Kabupaten Bekasi dan buka bersama sekaligus pembagian santunan Idul Fitri,” kata Wayan. Sementara itu, Humas PN Bekasi, Djuyamto menambahkan, dalam kesempatan ini, pihaknya memberikan santunan kepada 39 anak yatim yang hadir, termasuk yayasan yatim piatu Baiturrahman. Kegiatan buka bersama dan pemberian santunan yang juga dihadiri petinggi dari beberapa PN tersebut, berlangsung hikmat hingga acara berakhir sekitar pukul 19:00 WIB. (sur) kepada anak yatim. “Alhamdulillah, acara pembagian sekitar 600 takjil gratis di Kota Bekasi FOTO BERSAMA: Petinggi dan pegawai PN Bekasi foto bersama dengan sejumlah anak yatim dalam acara buka puasa bersama sekaligus santunan kepada anak yatim di kantor PN Bekasi, Kamis (16/5). Sambil Sosialisasi, Hiswana Migas Bagi-bagi Takjil ini berjalan dengan lancar, dan minggu depan, kami akan kembali melakukan hal yang sama di Kabupaten Bekasi sekaligus santunan untuk anak yatim,” ujar Deny. Ia menjelaskan, kegiatan berbagi kepada sesama dan menyantuni anak yatim seperti ini rutin dilakukan Hiswana Migas DPC Bekasi setiap tahun bulan suci Ramadan. Dengan melibatkan karyawan hingga manajemen perusahaan. “Setiap tahun kami sudah mengagendakan acara seperti ini. Namun pada tahun ini ada yang berbeda, karena ada tiga program yang dilaksanakan,” terangnya. Ditambahkan Deny, program bagi-bagi takjil dan santunan kepada anak yatim juga dilaksanakan oleh semua anak perusahan Pertamana se-Jawa Barat. Untuk di Kota dan Kabupaten Bekasi, pegawai yang turun berjumlah lima puluh orang, terdiri dari Tim Pertamina dan Hiswana Migas DPC Bekasi. (dan)
POLITIK 4 RADAR BANDUNG JUMAT JUMAT, 17 MEI 2019 17 MEI / 122019 RAMADAN 1440 H POLITIK 5 BPN Tak Percaya MK MIFTAHUL HAYAT/JAWAPOS ILUSTRASI : Ketua KPU RI, Arief Budiman (tengah) diapit dua calon presiden sesaat sebelum mengikuti acara debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3) malam. JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo meminta pendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menempuh jalur hukum terkait penolakan hasil Pemilu 2019. Hanya saja, kubu Prabowo mengaku sudah tidak mempercayai sistem pengadilan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi mengatakan, hasil pemilihan umum presiden (pilpres) sepenuhnya kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, hasil yang kelak ditetapkan KPU harus dihormati semua kalangan. mengajak masyarakat tunduk pada aturan hukum yang diatur dalam undang-undang. Menurut dia, konstitusi berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika dinilai ada kekurangan dalam proses pemilihan, menurut Jokowi, ada penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku. Yakni ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi, mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi,” tuturnya di kawasan Kuningan, Jakarta, belum lama ini. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sepakat tidak akan mengajukan permohonan sengketa Pemilu 2019 ini ke MK. Pasalnya, kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, kubu 02 sudah pesimis dengan proses hukum dari sengketa pemilu ini. “Terus terang kami sudah lihat proses hukum yang sudah kami lalui mulai dari proses kampanye, kami banyak dihalang halangi, kriminalisasi terhadap tokohtokoh BPN, kemudian pada saat pencoblosan, hingga pasca-pencoblosan,” ujar Dahnil saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/5). Lebih lanjut, Dahnil juga menyebut saat ini yang dilakukan BPN adalah mengawal jalannya rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga berdoa kepada Allah SWT karena ada dugaan kecurangan Pemilu ini. Terpisah, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan apabila adanya kecurangan bisa menyampaikannya dalam rapat rekapitulasi. Karena sampai dengan 26 provinsi yang sudah direkapitulasi BPN tidak pernah menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut. “BPN 02 tidak ada yang disampaikan yang urusannya dengan perolehan suara, misalnya ada penggelebungan, manipulasi, itu tidak ada komplain dari TKN 01 maupun BPN,” kata Hasyim. Menurut Hasyim, BPN perlu membawa data-datanya yang menyebut adanya kecurangan di Pemilu 2019 ini. Karena apabila tidak ada bukti, bagaimana KPU bisa mencocokan data yang dimiliki BPN soal adanya dugaan kecurangan. “Kalau ada komplain atau dalil-dalil itu mari dibuktikan di rapat pleno rekapitilasi nasional. Kalau tidak ada buktinya bagaimana KPU bisa melakukan pencocokan dan klarifikasi,” tuturnya. Sementara, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu, termasuk di dalamnya ada dalil dugaan kecurangan pemilu ke MK itu merupakan hak peserta pemilu. “Digunakan atau tidak digunakan hak itu, ya monggo, diserahkan kepada masing-masing saja. Sekiranya ada permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan ke MK. Pasti akan ditangani sesuai dengan ketentuan,” kata Fajar. Menurut Fajar, merujuk UUD 1945, perihal sengketa hasil pemilu sudah disediakan mekanismenya dan MK merupakan lembaga negara yg diberikan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. “Termasuk jika di dalam permohonan itu ada dalil kecurangan yang arahnya mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pemilu,” ungkapnya. Fajar juga menjelaskan, peradilan di MK terbuka untuk umum, prosesnya juga transparan. Publik bisa ikut memantau. MK memutus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Jadi yang diperlukan adalah argumentasi, saksi, alat bukti. “Sehingga mampu meyakinkan, bukan sekedar klaim atau asumsi. MK tak mungkin bisa memenangkan pihak yang memang seharusnya kalah atau sebaliknya, mengalahkan” pihak yang seharusnya menang,” pungkasnya. (jpc) BAWASLU KPU Dinyatakan Bersalah BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar merampungkan laporan dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi di Kabupaten Bekasi. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi terbukti bersalah terkait pelanggaran administratif. Hal itu diputuskan dalam sidang gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, Rabu (15/5/2019) malam. Seperti diberitakan sebelumnya, saksi PKS memperkarakan dugaan Berdasarkan hal tersebut, maka pihak terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi bersalah secara administratif,” Yulianto Komisioner Bawaslu Jabar kecurangan Pileg DPR RI yang terjadi di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Mereka mengklaim ada penggelembungan suara Partai Nasdem dari 1.430 suara menjadi 7.525 suara. Namun, meski KPU diputuskan bersalah, Bawaslu tidak menjadikan dugaan penggelembungan suara sebagai materi pokok pembahasan sidang. Komisioner Bawaslu Jabar yang juga pimpinan sidang gugatan, Yulianto menjelaskan KPU Kabupaten Bekasi tidak menanggapi keberatan yang dilayangkan pelapor, dalam hal ini saksi PKS, bahkan hingga rapat pleno rekapitulasi suara digelar di tingkat KPU Jabar. Pelanggaran lainnya, saat peristiwa terjadi, KPU Kabupaten Bekasi tidak langsung memberikan data rekapitulasi suara Desa Jatimulya yang tercantum dalam formulir DAA-1 pasca rekapitulasi suara di tingkat PPK selesai dilakukan. Pemberian formulir DAA-1 dilakukan setelah ada paksaan. “Berdasarkan hal tersebut, maka pihak terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi bersalah secara administratif,” tegas Yulianto, Kamis (16/5/2019). Sedangkan materi perkara terkait dugaan penggelembungan suara, Yulianto menjelaskan, pihak terlapor tidak membawa data yang dipersoalkan. Sehingga, pemeriksaan hanya meliputi bukti yang diserahkan pelapor kepada Bawaslu. “Kedua, Bawaslu memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau menyidangkan perselisihan perolehan suara, itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya. Sementara itu, Budi Purwanto selaku pelapor dari PKS Kabupaten Bekasi tetap berharap ada perbaikan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 1.430 suara, buka 7.525 suara. Untuk itu, ia akan meneruskan hasil keputusan Bawaslu Jawa Barat ke KPU Pusat. “Dengan pembetulan tersebut, nantinya KPU dapat menetapkan kursi ke-10 DPR Dapil Jabar 7 kepada PKS,” tegasnya. (azs) DWI PAMBUDO/RM ILUSTRASI : Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (tengah) diapit Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kanan) dan Sekretaris Umum Partai Hanura Harry Lontung Siregar, saat menghadiri syukuran kelolosan Partai Hanura sebagai peserta Pemilu serentak 2019 di Jakarta, Kamis, (22/2). Gagal Masuk Parlemen Berbuah Perseteruan JAKARTA - Perang urat syaraf terjadi antara Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dengan Wiranto selaku ketua Dewan Pembinanya. Itu terjadi lantaran partainya tidak lolos masuk parlemen, karena gagal memenuhi parliamentary threshold sebesar 4 persen. Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengaku sedih karena sebagai pendiri partai, ia tak menyangka Hanura tidak lolos ambang batas parlemen. Mantan Panglima ABRI ini menyebut dirinya telah membuat kesalahan menjadikan OSO sebagai Ketua Umum Hanura. “Ya kita sedih. 10 tahun mendirikan partai dan sudah dua kali lolos. Saya paling sedih kalau bicara siapa yang sedih. Tapi kalau saya didedak terus seakan Pak Wiranto yang salah, ya kesalahan saya cuma satu, ya itu menunjuk Pak OSO menjadi ketua umum,” ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta, Kamis (16/5). Wiranto berharap dengan tidak lolosnya Hanura ke parliamentary threshold bisa dijadikan pelajaran. Tidak perlu lagi saling menyalahkan. “Ini sudah terjadi, tak perlu saling menyalahkan, cukup introspeksi ke depan, nanti bisa diperbaiki,” tuturnya. BANDUNG – Kubu pendukung Jokowi menilai ajakan untuk tak membayar pajak yang disuarakan pengurus partai Gerindra bisa berefek pada segala bidang. Contoh jika hal itu terealisasi, maka anggota legislatif tidak berhak mendapat gaji atau mengganggu sistem dokumen kependudukan. Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono mengajak masyarakat yang tidak mengakui hasil Pilpres 2019, untuk tidak perlu membayar pajak kepada pemerintah yang baru mendatang. Menurut Arief, masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil pilpres 2019. Dengan demikian jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru. Maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019. Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019, di antaranya tidak membayar pajak kepada pemerintah dari hasi Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres Sementara terpisah, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir kecewa dengan Wiranto karena menyesal menunjuk OSO sebagai Ketua Umum Hanura. Dia aneh karena Wiranto adalah mantan Panglima TNI yang punya berbagai pertimbangan dalam menunjuk orang. Sebaiknya Wiranto berterima kasih kepada OSO karena telah banyak berkorban demi Hanura. Apalagi Inas membeberkan dahulu Wiranto yang mendesak OSO menjadi menjadi pucuk pimpinan di Hanura. “Ya kalau dibilang menyesal enggak bisa seperti itu. Pak Wiranto kan mantan Panglima ABRI, jadi 2019,” ujar Arief dalam kererangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (16/5). Arief juga mengajak melakukan boikot terhadap pemerintahan hasil Pilpres 2019. Seperti yang pernah diajarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika melawan rezim Soeharto. sudah punya pertimbangan yang benar. Kenapa bilang menyesal,” ujar Inas. Gagalnya Hanura tidak lolos parliamentary threshold karena Wiranto yang tidak punya sikap tegas di Hanura. Dia membela Sarifuddin Suding mendukung pergantian pimpinan Hanura. Namun akhirnya berubah sikap karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan SK Hanura di bawah kepemimpinan OSO. “Karena Wiranto tidak tegas pada saat Sarifuddin Sudding membuat ulah ketika ada munaslub. Tapi setelah ke sini, Menkumham mengatakan yang Anggota Legislatif Bisa Tak Digaji ILUSTRASI : JAWAPOS.COM PAJAK : Kubu pendukung Jokowi menilai ajakan untuk tak membayar pajak yang disuarakan pengurus partai Gerindra bisa berefek pada segala bidang. “Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR Gerindra Dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” katanya. Adanya gerakan ini, menurut Arief dilakukan supaya sistem demokrasi yang mengedepankan kejujuran dan bersih bisa terus dipertahankan. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyindir pernyataan itu. Ia menilai, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang. “Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji,” katanya saat dihubungi, Kamis (16/5). sah Pak OSO dia balik badan ke kita,” paparnya. Sebelumnya, Ketua Umum Hanura OSO menyatakan, kekalahan Partai Hanura di Pilpres ini sehingga tidak lolos parliamentary threshold di 2019 ini karena ulah Wiranto. Namun OSO tidak menceritakan lebih rinci apa yang membuat Hanura kaah ini. Ucapannya ini pun langsung mengundang tawa para peserta yang hadir. “Biar Hanura kalah tapi presidennya menang, jadi ada yg bertanya kenapa Hanura kalah, ya tanya Wiranto bukan saya. Orang yang bikin kalah dia kok,” pungkasnya. (jpc) Ia menjelaskan, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, kata Dedi, gaji yang diterima pun tidak akan sah. “Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu,” kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini. Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah. “Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal,” pungkasnya. (jpc/azs)
Page 1 and 2: adar_bekasi radarbekasi.id JUMAT, 1
Page 3: JURNALISME WARGA 3 JUMAT, 17 MEI 20
Page 7 and 8: TERUSAN JUMAT, 17 MEI 2019 7 sanaan
Page 9 and 10: SELALU DEKAT PEMBACA ! JUMAT, 17 ME
Page 11 and 12: satelit bekasi raya JUMAT, 17 MEI 2
Page 13 and 14: GELANGGANG RADAR BEKASI jumat, 17 M
Page 15 and 16: TERUSAN METROPOLIS JUMAT, 17 MEI 20

E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 17 MEI 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?