Fajar Indonesia Network Edisi 16 Maret 2020

SENIN, 16 MARET 2020

Satu Berita Berjuta Pembaca

12 Hal | https://fin.co.id/

Lockdown

Segera!

PNS Kerja di Rumah, Redam Kepanikan

Massal di Sejumlah Daerah

JAKARTA - Kasus Virus Corona

(Covid-19) terus merambat naik. Total

sudah 117 pasien positif. Situasi ini

membuat masyarakat semakin panik dan

mendesak pemerintah untuk melakukan

lockdown seperti di Singapura, Italia, Arab

Saudi dan sejumlah negara lainnya.

Sejalan dengan kondisi yang ada,

mulai hari ini, Senin (16/3) Kementerian

Komunikasi dan Informatika

(Kemenkominfo) lebih dulu mengambil

inisiatif dengan menerapkan mekanisme

kerja Work From Home (WFH) atau kerja

dari rumah melalui sistem bergantian (shift)

sesuai kebutuhan, meski demikian pelayanan

kepada masyarakat tetap dikedepankan.

Bersambung ke hal 7

76.598

Berhasil Pulih

168.897

Kasus

Terkonfirmasi

6.492

Kematian

DATA TERKINI SEBARAN

WABAH COVID-19

Negara

Cina

Italia

Iran

Korsel

Spanyol

Jerman

Perancis

Amerika Serikat

Swiss

Inggris

Total Kasus

80.849

24.747

13.938

8.162

7,843

5,813

5,423

3,400

2,217

1,391

Total Kematian

3.199

1.809

724

75

292

11

127

63

14

35

Total Pulih

66.931

2.335

4.590

834

517

46

12

59

4

20

INDONESIA 117 5 8

FOTO: RUSMAN/SETPRES FOR FIN

BERIKAN PERNYATAAN RESMI: Presiden Joko Widodo

menyampaikan pernyataan resmi di Istana Kepresidenan

Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3).

8 Provinsi

Terpapar Corona

Spesimen Positif Didominasi dari Jakarta

JAKARTA - Pemerintah

akhirnya mengumumkan peta

penyebaran Virus Corona yang

setiap hari membuat geger

masyarakat. Sejalan dengan

itu pemerintah juga terus terus

melacak orang-orang yang

diduga terpapar virus tersebut

dengan sejumlah metode

pendekatan. Bersambung ke hal 7

STERILISASI AREA DUFAN: Petugas

mengenakan pakaian pelindung

penyemprotan disinfektan di area Dufan,

Ancol, Jakarta, (14/3).Pembersihan sejumlah

wahana di Dufan dengan menggunakan

cairan disinfektan guna mengantisipasi

penyebaran virus corona (Covid-19).

FOTO: FAISAL/ FAJAR INDONESIA NETWORK

2


Fajar Indonesia

EKONOMI

www.fin.co.id

FOTO: ILUSTRASI

Imbas Corona, Industri

Properti Kembali Lesu

JAKARTA - Pengusaha properti

sebelumnya memprediksi properti

Indonesia bakal bergairah pada tahun

ini. Namun di tengah pandemi virus corona

atau Covid-19 yang semakin meluas secara

global turut menghantam industri properti

di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Indonesia Property

Watch Ali Tranghanda mengatakan,

padahal secara fundamental pasar properti

di Tanah Air akan naik setelah lesu sejak

2014 lalu.

Namun karena ada beberapa faktor

terutama pandemi virus corona yang

telah masuk ke Indonesia dan menyebar

sangat cepat sehingga saat ini sudah ada

96 orang yang terinfeksi virus corona. Nah,

kondisi demikian telah menimbulkan efek

penurunan untuk sektor properti.

"Melihat virus corona ini yang semakin

meluas, kami harus menghitung ulang

kesiapannya untuk naik di tahun ini," kata

Ali, kemarin (15/3).

Dampak virus corona, menurut Ai,

membuat kalangan investor masih akan

menahan untuk melakukan investasi di

sektor properti. Itu karena kondisi ekonomi

yang kurang mendukung lantaran efek

pandemi virus corona.

Saat ini, lanjut dia, investor cenderung

wait and see dan menahan laju investasinya

di sektor ini. Apalagi, belum ada tandatanda

virus corona dapat teratasi.

Kendati demikian, kata Ali, masih ada

dana pihak ketiga sebesar Rp5.999 triliun

di perbankan. Dana ini masih mengendap

dan belum digunakan untuk investasi

properti. Nah, harapan dia, bisa masuk ke

sektor properti.

"Potensi (investor in) masih sangat besar

untuk masuk ke sektor properti," ujar dia.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia

Piter Abdullah mengatakan, pandemi

virus corona yang terus menyebar sangat

cepat di Indonesia bakal menanggu semua

sektor, termasuk properti.

Menurut Piter, jika pemerintah

melakukan lockdown dan isolasi maka

aktivitas perekonomian akan terhenti

dan semua sektor menjadi tertanggu.

Dampaknya, ekonomi nasional semakin

tertekan.

"Kalau pemerintah melakukan

lockdown, isolasi. Maka aktivitas ekonomi

akan terhenti, semua sektor terganggu.

Sebab tidak ada yang akan tahan tekanan,"

ujar dia kepada Fajar Indonesia Network

(FIN), Minggu (15/3).

Saat ini, lanjut Piter, sebenarnya

pemerintah belum perlu mengeluarkan

kebijakan paket stimulus ekonomi. Jauh

yang terpenting pemerintah melakukan

mitigasi virus corona yang menyebar

sangat cepat ini.

"Apabila wabah terus memburuk dan

pemerintah harus mengisolasi semua

masyarakat, aktivitas ekonomi terhenti,

dan semua sektor akan terhenti. Dengan

demikian stimulus tidak akan Ada yang

efektif," kata dia.

Menurut dia, pemerintah harus fokus

untuk mencegah penyebaran wabah

corona. "Artinya stimulus harus diprioritas

untuk membiayai kesehatan masyarakat,

bukan untuk menahan perlambatan

ekonomi. Karena perlambatan ekonomi

itu adalah keniscayaan," ujar dia.

Dalam catatan Indonesia Property Watch

(IPW), industri properti di Tanah Air pada

2019 sebetulnya sudah mulai menunjukkan

tren positif. Pasar perumahan, misalnya,

IPW mencatat kenaikannya sebesar 10,5

persen dibandingkan dengan pada 2018.

Sektretaris Jenderal DPP Realestat

Indonesia (RE) Bambang Eka Jaya

sebelumnya mengatakan pertumbuhan

properti rendah pada 2019, namun tahun

2020 akan membaik. Hal ini karena

stimulus yang diberikan pemerintah

terhadap pengembang, terkait regulasi

peraturan daerah diperkirakan akan

membaik.

"Khususnya kemudahan pengurusan

izin mendirikan bangunan (IMB) untuk

perumahan masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) akan sangat membantu.

Begitu juga ke depan terkait sistem subsidi

uang muka yang sedang dimatangkan

agar saat program berjalan ketersediaan

dananya sudah ada," kata Bambang.

Oleh karena itu, dia optimistis pasar

untuk perumahan MBR masih sangat

besar. Akan tetapi, untuk mendorong

pasar tersebut sebagai pertumbuhan

dibutuhkan stimulus yang kontinu dalam

pelaksanaan.

Pun demikian, Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional (ATR/BPN) berharap,

Rancangan Undang-Undang (RUU)

Cipta Kerja (Omnibus Cipta Kerja)

dapat menggenjot sektor properti yang

mengalami stagnasi dalam tiga tahun

terakhir.

RUU ini saat ini sudah sampai di tangan

DPR. Salah satu isi dalam RUU tersebut,

Kementerian ATR/BPN memperpanjang

hak bagi hunian vertikal menjadi 35 tahun

setelah mendapat sertifikat layak fungsi.

"Jadi di rancangan ini juga mendorong

agar bisa dimungkinkan pemberian hak

lebih dari 35 tahun untuk hunian vertikal

setelah mendapatkan sertifikat layak

fungsi," kata Sekjen Kementerian ATR/

BPN Himawan Arief Sugoto.(din/fin)

Pemerintah Perlu Buka Impor Beras

JAKARTA - Selain stimulus fiskal yang

digelontorkan pemerintah untuk tetap

menggeliatkan perekonomian nasional

akibat pandemi virus corona, namun

ekonom meminta pemerintah juga harus

memikirkan kebutuhan pangan dalam

negeri, terutama kebutuhan beras.

Kepala Ekonom Center for Strategic

and International Studies (CSIS) Yose

Rizal Damuri meminta pemerintah untuk

membuka keran impor. Hal ini jangan

sampai harga beras melambung tinggi

akibat kelangkaan beras di tengah-tengah

masyarakat.

Dia mengatakan, pemerintah

menargetkan panen raya di bulan Maret

hingga April ini, dan diperkirakan hingga

Agustus 2020 pasokan beras mencapai 22

juta ton. Namun, dia meragukan sebab

selama ini panen beras selalu meleset.

Bahkan, data pangan juga tak akurat.

"Selama ini target panen enggak pernah

terpenuhi. Perbaikan data yang baru juga

perlu dilakukan. Ini sekarang ada situasi

yang ektrem, ada situasi yang mendesak,"

kata dia, kemarin (15/3).

Importasi beras, kata dia, memang

hanya 5 persen dari total. Meski begitu,

untuk memenuhi kebutuhan konsumen

sangat penting. Sebab jangan sampai,

terjadi kelangkaan beras karenanya harus

segera dilakukan impor beras.

"Jadi Kementerian Pertanian

(Kementan) harus cepat-cepat

memberikan rekomendasi, kalau yang

bisa impor, ya impor sekarang, jangan

tunda-tunda lagi," ujarnya.

Di juga menyoroti soal impor gula dan

bawang bombai yang terbilang terlambat.

Pasalnya, ketika harga bawang bombang

dan gula meroket, baru pemerintah

membuka impor. Tindakan tersebut

kurang tepat. Oleh karena itu, impor

beras sebelum terlambat harus segera

dilakukan.

"Bawang bombang bukan karena

virus corona, tapi sudah sejak November

sudah enggak ada rekomendasi impor

yang dikeluarkan. Sekarang sudah

telat. Dan sekarang ini sejak dua bulan

terakhir, harga beras dunia sudah naik 2

persen. Artinya kita sudah harus mulai

secure impor beras," tutur dia.

Terpisah, Staf Ahli Kemenko

Perekonomian Raden Edi Prio

Pambudi memastikan pemerintah

bakal kembali membikan impor beras

guna ketersediaan pasokan dan menjaga

stabilitas harga menjelang Ramdan dan

Lebaran Idul Fitri 2020 mendatang.

"Kita sudah belajar dari kurva inflasi,

siklus inflasi, karena biasanya barang

yang dibutuhkan jelang hari besar

keagmaan itu apa," kata dia.

Namun pihaknya belum bisa

memastikan berapa banyak impor

beras untuk tahun ini. Ia bilang hal

itu akan menjadi ranah Perum Bulog

dan pemerintah tak akan membatasi

nilainya.

“Karena kan kita sekarang berhadapan

dengan situasi yang boleh dikatakan

spesial, bukan situasi umum. Kita harus

menjaga supaya jangan sampai kita

terdampak krisis,” ucap Edi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS), produksi beras Indonesia tahun

2019 berada di kisaran 31,31 juta ton,

lebih rendah 2,63 juta ton atau setara 7,75

persen dari tahun 2018 yang menyentuh

33,94 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan beras hanya

29,6 juta ton per tahun sehingga ada

surplus 4,37 juta ton di 2018 dan 1,53

juta ton di 2019.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Budi

Waseso memastikan tak akan impor

beras pada tahun 2020. Hal ini mengingat

stok beras yang dimiliki masih tergolong

besar, yakni 2.249.757 ton Cadangan

Beras Pemerintah (CBP) yang tercatat

hingga 18 November 2019.

Dari jumlah tersebut, 900 ribu di

antaranya merupakan jumlah stok dari

hasil impor di tahun lalu. Dari semua

persediaan yang ada, difokuskan

untuk stok dalam negeri. "InsyaAllah

tidak perlu impor hingga 2020," kata

Buwas.(din/fin)

Stimulus Kredit Dianggap

Tak Geliatkan UMKM

JAKARTA - Stimulus kredit yang

diberikan perbankan terhadap

pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dianggap tak

mampu menggeliatkan usaha mereka

yang saat ini dihadapi di tengah

pandemi virus corona atau Covid-19.

Ketua Asosiasi Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (Akumindo),

Ikhsan Ingratubun mengatakan,

stimulus untuk pelaku usaha tak akan

berdampak signifikan. "Stimulus itu

hanya sesaat. Tidak laku dan tidak

akan berdampak pada perbaikan

UMKM," katanya, kemarin (14/3).

Lanjut dia, kebijakan itu sama

sekali tidak menyentuh masalah

fundamental yang dialami UMKM

akibat virus corona. Mulai dari

penurunan permintaan dalam negeri

hingga produk lokal masih kalah

bersaing dengan pasar global.

Di sisi lain, selama ini masyarakat

Indonesia dimanjakan untuk

menikmati produk-produk impor.

Kondisi demikian, mempersulit

UMKM domestik akan naik kelas.

"Ini masalah fundamental UMKM

yang belum disentuh. Ini sekaligus

teguran untuk pemerintah karena

membiasakan masyarakat sejak lama

untuk konsumtif terhadap produk

impor," ujar dia.

Sebagai langkah ke depan,

menurut dia, pemerintah harus

memprioritaskan penggunaan

produk lokal. Karenanya,

memperbanyak produk lokal

yang berkualitas agar UMKM bisa

berkembang.

"Kita semua harus mulai dengan

kebijakan yang fundamental.

Barang-barang impor masih

mendominasi pengadaan barang

dan jasa pemerintah. Ciptakan dulu

pasar untuk UMKM kita karena itu

fundamentalnya," tutur dia.

Oleh karena itu, guna mendongkrak

UMKM untuk tumbuh, maka

memprioritaskan produk lokal

ketimbang impor. Bukan sebatas

stimulus kredit saja.

"Harus ada kebijakan afirmatif dari

pemerintah untuk mengutamakan

produk lokal yang esensial. Bukan

hanya soal stimulus kredit. Itu hanya

supaya UMKM tetap pegang duit,"

ucap dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebelumnya mengeluarkan stimulus

kredit kepada UMKM untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi

di tengah dampak penyebaran

virus corona. Relaksasi ini berupa

kemudahan restrukturisasi dari

perbankan dan penundaan

pembayaran pokok maupun bunga

pinjaman. (din/fin)


Fajar Indonesia

NASIONAL

3

www.fin.co.id

FOTO: IWAN TRI WAHYUDI/ FAJAR INDONESIA NETWORK

SBY Kritik Penanganan Corona

Lockdown Tiga Wilayah

JAKARTA - Presiden ke-6 Indonesia

Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik

penanganan virus corona atau Covid-19.

Menurutnya apa yang telah dilakukan

terkait penanggulanan Covid-19 tak

terintegrasi.

"Koordinasi dan sinergi antarnegara

kurang. Hampir semua negara bertindak

secara unilateral, sendiri-sendiri.

Padahal, wabah corona ini menyebar

melalui interaksi antarmanusia sedunia.

Ini kritik saya," kata SBY dalam pidato

pembukaan Kongres V Partai Demokrat,

di Convention Centre (JCC) Jakarta,

Minggu (15/3).

Dia pun berharap koordinasi, sinergi

dan kerja sama antarnegara dapat

diperbaiki dan ditingkatkan. Baginya,

situasi global dan kawasan Asia Pasifik

tidak selalu cerah, sementara Indonesia

juga memiliki permasalahan dan

tantangan internalnya.

"Adanya dua krisis besar yang

tengah membayangi dunia, pertama,

pandemi virus corona yang mengancam

keselamatan manusia (human security),

kedua goncangan ekonomi yang bisa

melumpuhkan perekonomian global,"

katanya.

Dikatakannya, sebelum ada kedua

ancaman tersebut, dunia telah

menghadapi tantangan besar, misalnya

geopolitik yang memanas di berbagai

belahan dunia, terjadinya perang dagang

dan resesi ekonomi, serta lompatan

teknologi yang membuahkan kejutan

dan "disruption" pada kehidupan

manusia.

"Kita berharap, dunia tidak gagap dan

tidak terlambat menghadapi semua ini,"

katanya.

Terpisah, anggota Komisi VI DPR

Putu Supadma Rudana meminta

agar Pemerintah Indonesia benarbenar

mengambil langkah serius soal

penanganan Covid-19. Menurutnya

Lockdown perlu dilakukan dan dapat

dimulai dari Bali, Batam, dan Jakarta.

Pemerintah harus menindaklanjuti

rekomendasi Organisasi Kesehatan

Dunia atau WHO yang disampaikan

melalui surat Direktur Jenderal WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada

Presiden Jokowi.

"Rekomendasi WHO, sebaiknya

ditindaklanjuti menjadi darurat

nasional, mengingat perkembangan

kasus Corona di Indonesia tiap hari

semakin meningkat. Pemerintah jangan

menunggu wabah ini menjadi seperti

efek bola salju, yang bergulir dari kecil

dan akan terus membesar, ini seperti

fenomena gunung es. Jadi, saat ini waktu

terus berjalan, jadi pemerintah tidak

usah bingung dan gagap, segera ambil

sikap berlakukan lockdown nasional

selama beberapa pekan untuk menekan

penyebaran virus Corona ini," katanya

dalam persnya.

Indonesia, menurutnya harus

melakukan kerja sama secara menyeluruh

dengan WHO sebagai komitmen ikut

terlibat dalam menjaga keamanan

kesehatan dunia global health security,

Mengingat negeri ini mempunyai jumlah

populasi penduduk terbanyak keempat

di dunia.

Wakil ketua Badan Kerja Sama Antar

Parlemen (BKSAP) ini mencontohkan

Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan Italia

telah melakukan lockdown. Indonesia

pun didorong melakukan hal serupa.

"WHOsejakawalsudahmengkhawatirkan

Indonesia dengan memberikan peringatan

dan disurati. Karena itu, saya mengimbau,

mendorong, dan mendukung pemerintah

untuk wajib melakukan lockdown secara

nasional segera mungkin, yang mana

lockdown dapat dimulai di tiga pintu

gerbang utama Indonesia, yaitu Bali,

Batam, dan Jakarta, untuk meminimalisir

perkembangan dan penyebaran virus

Corona. Pemerintah harus semaksimal

mungkin dalam menangani kasus pandemi

Corona ini," ucapnya.

Status lockdown juga diusulkan Kamar

Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Kadin

Rosan Roeslani mengatakan pihaknya bakal

segera bertemu dengan Presiden Jokowi

terkait status lockdown.

"Ya kan kita lihat begini, semua kalau

perlu dilakukan (lockdown) seperti sekolah,

universitas, untuk diliburkan terlebih

dahulu," katanya.

Dengan diberlakukan lockdown,

diharapkan dapat menekan penularan

virus Corona.

"Kita bicarakan kemungkinan

(lockdown), kita diskusi lah," katanya.

Rosan juga meminta pemerintah untuk

lebih memprioritaskan keselamatan

masyarakat Indonesia, dari pandemi virus

Corona yang semakin meluas di berbagai

wilayah nusantara.

"Kita ingin agar kesehatan masyarakat

Indonesia terjaga agar tidak terkena,"

jelasnya.

Dia juga berencana menginstruksikan

dunia usaha menerapkan kerja dari rumah

(work from home).

"Tidak semua bidang bisa bekerja di

rumah. Kalau misalkan buruh mana

bisa bekerja di rumah, tapi mungkin

kalau programmer tidak apa-apa,"

terangnya.(gw/fin)

Mahfud MD Batasi Interaksi

Menteri Suharso Monoarfa Sehat

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi

Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkit

virus corona atau Covid-19. Dampaknya

sejumlah anggota Kabinet Indonesia

Maju melakukan cek kesehatan di Rumah

Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot

Soebroto. Terlebih Menteri Budi Karya

Sumadi sebelumnya sempat mengikuti

rapat terbatas di Istana Negara bersama

beberapa menteri.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan

Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud

MD pun melakukan cek up kesehatan di

RSPAD Jakarta. Mahfud dinyatakan sehat

dan langsung diperbolehkan pulang.

"Menko Polhukam Mahfud MD, pagi

tadi sudah menjalani pemeriksaan

kesehatan di RSPAD Jakarta, dan langsung

diperbolehkan pulang," kata Staf Khusus

Menko Polhukam, Rizal Mustary dalam

keterangannya, Minggu (15/3).

Karena itu, kata Rizal, Mahfud akan

melakukan kegiatan di Kemenko

Polhukam seperti biasa. Namun interaksi

akan sangat terbatas. Untuk keperluan

penyampaian informasi kepada temanteman

media, akan tetap berjalan normal,

tapi untuk sementara tidak dengan tatap

muka.

"Pernyataan pers Menko Polhukam

akan kami share dalam bentuk video,

foto, dan text release setiap hari kerja jam

15.30 melalui akun instagram Kemenko

Polhukam (@polhukamri), serta melalui

grup WA yang selama ini digunakan,"

jelasnya.

"Demikian pula, pertanyaan dari temanteman

pers disalurkan dengan cara yang

sama untuk mendapatkan jawaban,"

tutupnya.

Selain Mahfud, menteri yang memiliki

riwayat interaksi dengan Menteri Budi

Karya Sumadi adalah Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/

BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan

Menteri Sofyan sudah melakukan tes

kesehatan dan hasilnya negatif dari virus

corona.

"Izin Kami informasikan bahwa Pak

Menteri sudah cek di RSPAD dan hasilnya

negatif," singkatnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) Suharso Monoarfa dalam

keadaan sehat. Kondisi ini menepis kabar

bahwa Suharso sedang mengisolasi diri

karena diduga terpapar virus corona.

“Menteri PPN/Kepala Bappenas

menyambut baik perhatian dan doa atas

kondisi kesehatannya namun kurang tepat

jika dikatakan bahwa diduga terpapar

COVID-19 dan sedang mengisolasi

diri,” kata Biro Humas dan TU Pimpinan

Kementerian PPN/Bappenas dalam

keterangan tertulisnya.

Dalam keterangan itu disebutkan

Suharso diambil sampel darahnya pada

Minggu (15/3), di Bali. Langkah tersebut

sebagai upaya antisipatif dan preventif

terhadap virus corona karena para menteri

Kabinet Indonesia Maju beserta istri atau

suaminya diarahkan untuk melakukan

tes Covid-19.

Juru Bicara Pemerintah khusus

penanganan virus corona, Achmad

Yurianto mengatakan jumlah pasien positif

corona hingga Minggu (15/3) bertambah

menjadi 117 orang. Ada penambahan 21

kasus baru. Kasus baru yang ditemukan

terdapat di Jakarta dan Jawa Tengah.

“19 orang di Jakarta dan 2 di Jawa

Tengah,” kata Yurianto kepada wartawan,

Minggu (15/3).

Yurianto menolak merincikan pasien.

Dia mengatakan, kepala daerah harus

mempunyai strategi yang tepat.

"Kepala daerah yang bertanggung jawab

dalam kebencanaan ini harus memiliki

suatu strategi yang bagus,” ujar dia.

Masyarakat diminta agar tidak panik.

Kurangi pertemuan-pertemuan publik.

“Tidak perlu bertemu dengan orang banyak

membicarakan sesuatu yang tidak penting ya

gak usah,” kata Yuri.

Update COVID-19 di dunia hingga Minggu

(15/3) adalah sebanyak 156.730 kasus di

152 negara dengan jumlah kematian 5.839

dan pasien yang sudah dinyatakan sembuh

menjadi 75.932 orang. (lan/gw/fin)

Pemerintah Harus

Lebih Transparan

JAKARTA - Sejumlah organisasi

Hak Asasi Manusia (HAM)

yang tergabung dalam Koalisi

Masyarakat Sipil menyesalkan

serta menggugat kebijakan

pemerintah dalam menghadapi

pandemik Novel Coronavirus

(Covid-19) di Indonesia. Apa

yang dilakukan pemerintah

dinilai belum memenuhi hakhak

konstitusional rakyat untuk

mendapat perlindungan dari

negara. Karena pemerintah tak

transparan.

"Komunikasi publik pemerintah

memang bisa mencegah kepanikan,

tapi tidak bisa memberikan

keamanan dan perlindungan

atas ancaman yang nyata," ujar

perwakilan koalisi sekaligus Pendiri

Migrant Care Anis Hidayah dalam

keterangannya, Minggu (15/3).

Anis menuturkan, pemerintah

perlu memperbaiki mekanisme

respon atas pandemik ini. Selain

itu, sambung Anis, pemerintah

juga diwajibkan membenahi

manajemen komunikasi publik

dengan membatasi informasi

dari pejabat yang tidak memiliki

kepakaran di bidang medis atau

pun kesehatan publik.

Hal ini dilakukan demi

menghindari adanya bias informasi

dari pandemik ini. "Termasuk

media, sebaiknya juga tidak

perlu mencari narasumber atau

pendapat dari pejabat atau orangorang

yang tidak memiliki keahlian

di bidang kesehatan," kata Anis.

Anis menyarankan, pemerintah

harus tetap menjaga hak privasi

warga yang terbukti positif terjangkit

virus korona. Menurutnya,

pengungkapan kasus tentang

penularan masih bisa dikakukan

tanpa perlu membuka identitas

pasien.

"Mengingat potensi stigma

dan diskriminasi yang tinggi

terhadap orang yang bisa saja

memiliki COVID-19, pemerintah

harus memastikan upaya untuk

meminimalisir stigma dan

diskriminasi," ucapnya.

Selain itu, Anis juga mendesak

pemerintah untuk turun tangan

mengatasi kelangkaan masker serta

antiseptik. Agar kedua barang yang

dinilai dapat mencegah penularan

virus korona itu bisa tersedia dengan

harga terjangkau. (riz/gw/fin)

4


Fajar Indonesia

HUMANIORA

www.fin.co.id

FOTO: DOK/FIN

Setelah DKI, Kini

Giliran Banten

Liburkan Siswanya Selama Dua Pekan

JAKARTA- Pandemi Covid-19 akhirnya sampai

ke sektor pendidikan. Setelah Provinsi DKI Jakarta

memutuskan menutup sekolah-sekolah, kini

giliran provinsi satelit ibukota, Banten melakukan

hal yang sama. Pemprov Banten meliburkan siswa

selama dua pekan, sebagai langkah antisipasi

penyebaran wabah asal Wuhan, Cina tersebut.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan

wilayah Provinsi Banten berstatus kejadian luar

biasa (KLB) terkait wabah virus corona (Covid-19).

Berbeda dengan Jakarta, penetapan ini dilakukan

tanpa batas. Sekolah setingkat Paud, TK, SD, dan

SMP negeri maupun swasta Se-Provinsi Banten

juga diliburkan selama dua pekan. Kepada

Fajar Indonesia Network, kebijakan ini diambi

untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus

corona. "Kebijakan ini kami ambil sebagai bentuk

antisipasi," jelasnya usai rapat tertutup bersama

Bupati Tangerang dan Walikota Tangerang di

Pendopo Bupati Tangerang, Minggu (15/3).

Kendati warganya belum ada yang positif,

Wahidin menyebut, penyebaran suspect virus

corona di Banten cukup berkembang. Dari

informasi yang dihimpun, kasus pasien dalam

pemantauan terkait virus corona di Banten

mencapai 28 orang. Sedangkan orang dalam

pantauan sebanyak 35 kasus. "Belum ada yang

positif, tapi ini adalah bentuk pencegahan,"

paparnya.

Wahidin juga mengatakan pihaknya

menanggung biaya seluruh pemeriksaan terkait

virus corona. Adapun rumah sakit rujukan virus

corona di Provinsi Banten, yakni RSUD Kabupaten

Tangerang dan RSUD Dradjat Prawiranegara

Kota Serang. "Nggak ada (gratis), kami yang

menanggung biayanya," ujar mantan Walikota

Tangerang itu

Meskipun tidak dikenakan biaya, sampai saat

ini pemerintah daerah tidak dapat memberikan

masker dan hand sainitizer gratis."Maskernya

terbatas dan masker hanya untuk orang sakit, hand

sanitizer itu juga langka, jadi banyak cuci tangan

pakai sabun," ujarnya.

Warga Banten pun diimbau mengurangi aktifitas

diluar ruangan, dilokasi umum, dan berkegiatan

ditempat keramaian. Begitupun jika ada yang

sudah memiliki agenda perjalanan keluar negeri,

terutama di negara pandemi virus corona, agar

menjadwal ulang. "Pemprov Banen menghimbau

masyarakat agar menghindari tempat-tempat

pertemuan dan keramaian umum. Diusahakan

sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan

ke daerah yang terkena wabah virus corona

covid-19. Masyarakat tetap waspada dan tidak

panik," jelasnya.

Proteksi juga dilakukan oleh dua pemerintah

yang berdekatan dengan Jakarta, Pemerintah

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Di hari

yang sama, Pemkab Tangerang menerbitkan surat

edaran nomor 433.2/1015-Bag.Um/II/2020 terkait

penetapan status KLB Corona Banten.

“Kami telah menyepakati status KLB (Corona)

di Banten, terutama di wilayah Tangerang Raya.

Kami bertiga menyepakati, mulai besok, seluruh

kegiatan belajar dan mengajar, baik itu SD, SMP,

baik negeri maupun swasta, juga termasuk

pendidikan non formal, PAUD, TK, semuanya

diliburkan selama selama dua minggu,” ujar

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat

memberikan keterang kepada awak media usai

pertemuan tersebut.

Wilayah Kota satelit ibukota seperti Kota

Tangerang dan Kota Tangsel juga memberikan

keputusan yang sama untuk meliburkan siswanya.

Pemkot Tangerang mengganti kegiatan belajar

mengajar seluruh tingkatan sekolah dengan belajar

di rumah. Walikota Tangerang Arief R Wismansyah

menjabarkan selama dua pekan ke depan mulai

tanggal 16 hingga 30 Maret 2020, seluruh sekolah

harus mengganti sementara proses pendidikan

siswanya dan mengganti dengan kegiatan belajar

dari rumah. "Dinas Pendidikan Kota Tangerang

telah menginformasikan keputusan ini ke

seluruh sekolah supaya para murid terhindar dari

penularan virus,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan menutup kegiatan belajar mengajar

sekolah-sekolah di Jakarta untuk sementara.

Anies menyiapkan materi pembelajaran jarak

jauh untuk guru dan siswa "Atas nama Pemprov

DKI Jakarta, kami memutuskan untuk menutup

aktivitas sekolah di lingkungan DKI Jakarta dan

akan melakukan proses belajar mengajar jarak

jauh. Penutupan sekolah ini berlaku selama dua

minggu. Termasuk menunda pelaksanaan UN

bagi siswa Kelas 12 SMA/SMK," kata Anies dalam

konferensi persnya, Sabtu (14/3) lalu.

"Kami juga menyiapkan materi digital untuk

pembelajaran anak di rumah. Bahan-bahan untuk

orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah itu

semua insyaallah akan siap sebelum hari Senin.

Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan

semua unsur untuk bisa melakukan itu semua,"

tambahnya.

Diketahui, keputusan libur sekolah selama

dua pekan ini diambil setelah Pemprov DKI

mengadakan pertemuan dengan IDI Jakarta,

perhimpunan ahli epidimiolog Indonesia, unsur

dokter anak Indonesia, serta teleconference

dengan pimpinan World Health Organization

Indonesia. Berdasarkan data Pemprov DKI,

terdapat 1,5 juta peserta didik di Jakarta dengan

124 ribu di antaranya siswa SMA dan SMK kelas

12. (fin/tgr)

Rektor Diberi Kewenangan Liburkan Kampus

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

memberi kewenangan penuh kepada rektor

perguruan tinggi, untuk memutuskan kegiatan

perkuliahan di kampusnya terkait dengan

meningkatnya kewaspadaan penyebaran virus

corona (Covid-19).

Plt. Dirjen Dikti, Nizam mengatakan bahwa

kampus diperbolehkan untuk meliburkan kuliah

tatap muka dan menggantinya dengan kuliah

daring atau kuliah online.

"Keputusan meliburkan perkuliahan

sepenuhnya ada di tangan rektor masing-masing.

Untuk melanjutkan perkuliahan kembali, semua

keputusan kita serahkan kepada rektor untuk

menunggu kondisinya aman terkendali," kata

Nizam, Sabtu (14/3)

Nizam menegaskan, bahwa pertimbangan

menghentikan aktivitas perkuliahan yang bersifat

tatap muka di kampus ini sangat direkomendasikan.

Terlebih, jika memang ditemukan kasus corona di

sekitar kampus tersebut.

"Dianjurkan untuk pembelajaran dari rumah

dan sekarang bisa dengan online. Nanti kita imbau

masing-masing kampus untuk bisa mengambil

langkah seperti itu," ujarnya.

Sesditjen Pendidikan Tinggi, Paristiyanti

Nurwadani menambahakan, bahwa untuk

mengambil keputusan meliburkan kegiatan

kampus Kemendikbud menyerahkan kewenangan

kepada rektor masing-masing. Menurutnya, pihak

kampus lah yang paling paham bagaimana

kampus menghadapi wabah virus corona.

"Dengan satu catatan, proses pembelajaran

secara blended learning atau pendidikan jarak

jauh (kuliah online) dari rumah. Ini bukan libur,

bukan lockdown," tegasnya.

Kendati demikian, Paristiyanti menekankan,

pendidikan jarak jauh jangan sampai mengurangi

kompetensi belajar di kampus. Mahasiswa harus

dipastikan mendapat Satuan Kredit Semester

(SKS) yang sama ketika belajar dari rumah.

"Selama para pimpinan perguruan tinggi yakin

pendidikan jarak jauh ini tetap menjaga capaian

pembelajaran, kita akan menerima itu dengan

baik," ujarnya

Sementara itu, Universitas Indonesia (Ul)

meminta para mahasiswa yang menghuni Asrama

Ul dan rumah-rumah kost di sekitar Kampus Ul

untuk sesegera mungkin pulang ke rumah orang

tua atau keluarga masing-masing.

Instruksi ini seiring diimplementasikannya

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau kuliah daring

dalam rangka mengantisipasi ditetapkannya

pandemi Korona oleh organisasi kesehatan dunia

(WHO).

"Mahasiswa yang oleh karena suatu alasan

tidak dapat meninggalkan Asrama Ul dan rumah

indekos di sekitar Kampus Ul diminta untuk

melaporkan diri kepada Kepala Asrama Ul dan/

atau Manajer Kemahasiswaan Fakultas dan

selanjutnya akan dipantau," kata Rektor UI, Ari

Kuncoro dalam pernyataan resminya. (der/fin)

UN di Tengah

Covid-19, BSNP

Beri Dua Opsi

JAKARTA- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

memberikan dua opsi kepada pemerintah daerah sebagai

langkah antisipasi penyebaran COVID-19 selama Ujian

Nasional (UN) berlangsung. Dalam surat yang ditandatangani

Ketua dan Sekretaris BSNP menyebut opsi pertama adalah jika

Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyatakan

keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di

sekolah/madrasah di wilayahnya, maka pelaksanaan UN

dapat dijadwalkan kemudian setelah berkoordinasi dengan

Penyelenggara dan Panitia UN Tingkat Pusat.

Lalu pada opsi kedua, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/

Kota tidak menyatakan keadaan darurat atau meliburkan

kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah di wilayahnya,

maka Ujian Nasional tetap dilaksanakan sesuai jadwal,

POS, dan Protokol UN yang telah ditetapkan oleh BSNP. "Ini

semua mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS)

UN yang ditetapkan BSNP, jadi lebih kondisional, melihat

dari kebijakan provinsi setempat," ujar Ketua BSNP Abdul

Mu'ti, kemarin.

"Mohon bantuan saudara untuk meneruskan informasi

ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor

Kementerian Agama, dan Satuan Pendidikan dalam wilayah

kewenangan," tambahnya.

Sebelumnya, Provinsi DKI menjadi provinsi yang pertama

menunda pelaksanaan UN. Sabtu (14/3), Gubernur DKI

Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pelaksanaan Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA dan SMK di Jakarta

pun ditunda hingga dua pekan ke depan. " Pemprov DKI

memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan

Jakarta. Dan bagi peserta UNBK yang akan berlangsung Senin

besok itu juga ditunda," kata Anies di Balaikota, Sabtu (14/3).

Anies menjelaskan, penutupan dan penundaan UNBK

akan berlangsung hingga situasi dan kondisi mengenai

penyebaran virus corona di Jakarta mereda. "Kami

masih akan mereview di pekan kedua untuk mengetahui

perkembangannya ke depan," katanya.

Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan, keputusan

ini merujuk pada kajian yang menunjukkan bahwa anakanak

tidak banyak terjangkit Covid-19, namun mereka dinilai

menjadi penghantar penularan. "Jadi meskipun angkanya

kecil tapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke

pribadi yang lainnya," katanya.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) memastikan pelaksanaan UN tahun

ini akan tetap berlangsung meski di tengah pandemi

COVID-19. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian,

Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno

mengatakan, pelaksanaan UN tahun ini dijalankan dengan

menerapkan protokol kesehatan berdasarkan Surat Edaran

Menteri No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19

pada Satuan Pendidikan.

Dengan penerapan protokol kesehatan, terdapat beberapa

aturan khusus dalam pelaksanaan UN di tengah penyebaran

COVID-19. Protokol tersebut antara lain seluruh peserta

UN diharapkan untuk menghindari kontak fisik dan

tidak lupa mencuci tangan menggunakan sabun selama

minimal 20 detik sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian.

Karena itu, Totok berharap seluruh sekolah menyediakan

sarana pencuci tangan seperti penyitasi tangan. “Nanti

harapannya setiap kelas itu bagi yang sekolah-sekolahnya

(melaksanakan UN) didorong untuk menyediakan hand

sanitizer,” ujarnya.

Selanjutnya peserta UN diharapkan agar tidak

memaksakan diri untuk mengikuti ujian jika memiliki

keluhan infeksi COVID-19 seperti gejala demam,

batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas, karena

jadwal UN dapat diganti ke lain waktu sesuai dengan

kebutuhan. (fin/tgr)


Fajar Indonesia

POLITIKA

5

www.fin.co.id

FOTO: IWAN TRI WAHYUDI/ FAJAR INDONESIA NETWORK

Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu

(15/3). AHY mendapatkan dukungan 93 persen suara dari DPD maupun DPC. Dukungan mayoritas itu secara otomatis memuluskan AHY menjadi calon ketua umum menggantikan SBY.

Aklamasi di Tengah

Ancaman Corona

AHY Ketum Demokrat 2020-2025

2 Modal AHY

Bikin Demokrat

Moncer

JAKARTA - Putra sulung Soesilo Bambang Yudhoyono

(SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melanjutkan

kepemimpinan ayahnya usai terpilih secara aklamasi di

Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center

(JCC), Senayan, Minggu (15/3).

AHY, penerus 'Trah Cikeas' di tubuh parta berlambang

mercy ini dinilai bakal membawa angin perubahan.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut, secara

personal dan organisasi, AHY memiliki bekal yang

lumayan mentereng.

"AHY sudah punya bekal politik yang cukup luar biasa.

Pertama, pengalaman jadi calon gubernur DKI Jakarta,

dia juga pernah jadi Komandan Kogasma, semacam

sayap politik di Demokrat yang memungkinkan dia

melakukan penetrasi ke berbagai daerah, terakhir bekal

dia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat, dan

sangat terlihat," jelasnya kepada FIN.

Selain modal karir politik, usia AHY yang terbilang muda

juga dinilai dapat menjadi magnet pemilih muda yang

bakal ramai pada hajat demokrasi lima tahunan nanti.

Kepopuleran AHY bahkan menanjak tajam menyalib

adiknya, Ibas, usai berkontraksi pada Pilkada DKI 2017

silam.

Modal 'muda dan populer' ini bakal memaksimalkan

fungsinya sebagai ketua umum. Adi menilai dua modal ini

juga bakal membikin lari Demokrat moncer saat berebut

pemilih muda di 2024, mengingat pemilih golongan ini

bakal meningkat sekitar 50 persen.

"Artinya irisan pemilih sosiologis yang didasarkan pada

umur, saya kira dengan sosok AHY yang milenial, cukup

menguntungkan bagi Demokrat dan AHY," tambahnya.

Namun bukannya tanpa tantangan, usia AHY yang

muda juga bakal menimbulkan sentimen negatif dari

kader senior bilamana salah urus. Karenanya, Adi

menyarankan AHY merumuskan kepengurusan yang

dapat mewakili kepentingan kelompok lain. Misalnya,

lanjut Adi, AHY menunjuk Sekretaris Jenderal dari

kalangan senior guna mengkonsolidasikan kekuasaan

internal partai. (irf/gw/fin)

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang

Yudhoyono (AHY). AHY dipilih secara aklamasi

saat Kongres V Partai Demokrat dihantui ancaman

virus Corona atau Covid-19.

Juru Bicara Kongres V Partai Demokrat Irwan

mengatakan AHY terpilih secara aklamasi setelah

seluruh pemilik hak suara dalam pemilihan Ketum

Partai Demokrat periode 2020-2025 sepakat untuk

memilih AHY.

"Sah, AHY (terpilih) Ketua Umum Partai

Demokrat 2020-2025," katanya di lokasi kongres

di Hall Jakarta Convension Center (JCC), Senayan,

Jakarta, Minggu (15/3).

Dikatakan Irwan, dalam rapat yang digelar

secara tertutup, para pemilik suara telah secara

bulat memilih AHY.

“Seluruh peserta yang punya hak suara secara

bulat aklamasi memilih AHY untuk memimpin

Partai Demokrat,” pungkasnya.

Jumlah pemilik suara dalam pemilihan Ketum

Partai Demokrat periode 2020-2025 berjumlah

604 orang.

"Seluruh peserta yang punya hak suara secara

bulat aklamasi memilih AHY untuk memimpin

Partai Demokrat," tegasnya.

Senada diungkapkan politisi Demokrat Jansen

Sitindaon. Dia mengatakan terpilihnya AHY

sebagai ketua umum secara aklamasi.

Sebagai pemilik hak suara, Jansen termasuk

salah satu kader yang mengikuti sidang pemilihan

ketua umum Partai Demokrat yang berlangsung

tertutup.

"Iya, karena aku tadi di dalam selaku salah satu

pemilik suara," katanya.

Dia menambahkan AHY mendapat dukungan

bulat dari 34 DPD dan 514 DPC Demokrat se-

Indonesia.

"Pimpinan sidang EE Mangindaan memutuskan

secara aklamasi AHY sebagai Ketua Umum Partai

Demokrat 2020-2025," katanya.

Dalam potongan video yang dipublis Jansen

pada akun Twitternya, terdengar pimpinan

sidang menyampaikan bahwa setelah dilakukan

verifikasi administrasi dan dikatakan memenuhi

persyaratan maka berdasarkan Pasal 25 ayat 6 dan

7 peraturan tata tertib kongres telah ditetapkan

secara aklamasi AHY sebagai Ketua Umum Partai

Demokrat.

Pimpinan sidang juga menanyakannya kepada

peserta kongres yang langsung dijawab setuju

secara serentak, diiringi tepuk tangan.

Kongres V Demokrat di JCC digelar di tengah

ancaman wabah Covid-19. Sebagai langkah

antisipasi penyebaran di dalam kongres, seluruh

peserta menjalani pemeriksaan suhu tubuh.

Para tenaga medis yang berjaga memindai

setiap peserta menggunakan alat thermal scanner

saat memasuki ruangan, termasuk awak media.

Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan dua kali,

mulai pintu masuk Assembly Hall JCC, kemudian

ruangan tempat berlangsungnya Kongres V Partai

Demokrat.

Bagi yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5

derajat Celcius tidak diperbolehkan masuk ke

tempat pelaksanaan kongres. Selain pemeriksaan

suhu tubuh, para peserta Kongres V Partai

Demokrat juga disemprot tangannya dengan

"hand sanitizer".

Sekretaris Partai Demokrat Hinca Panjaitan

mengatakan Kongres V Demokrat dirancang

dengan mengutamakan langkah pencegahan dan

antisipasi terhadap Covid-19.

"Dari semua kongres-kongres dan kegiatankegiatan

yang pernah kami lakukan, kali ini

berbeda. Ada tambahan yang kami masukkan

dengan protokol corona (Covid-19) yang

mengikuti arahan dari badan kesehatan dunia

(World Health Organization/WHO)," katanya.

Hinca menyebut semua protokol kesehatan

dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta.

Dalam pidatonya di kongres, SBY pun

mengatakan pelaksanaan Kongres V Partai

Demokrat terpaksa dipersingkat karena

menjunjung empati dan tenggang rasa seiring

dengan mewabahnya Covid-19.

Kerja dari Rumah, Tunjangan Tak Hilang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi)

akhirnya menginstruksi agar masyarakat

meninggalkan kerumunan dan melakukan

kegiatan dari rumah. Belajar, bekerja, dan

beribadah dilakukan dari rumah.

Hal ini dilakukan Jokowi karena masifnya

penyebaran penyakit saluran pernafasan yang

disebabkan virus corona jenis baru (Covid-19).

Hingga saat ini di Indonesia sudah ada 117 orang

dinyatakan positif Covid-19 dengan korban

meninggal 5 orang dan jumlah yang sudah sembuh

8 orang. Mereka tersebar di Jakarta, Tangerang,

Bandung, Solo, Yogyakarta, Bali, Manado,

Pontianak.

"Dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari

rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah.

Inilah saatnya bekerja bersama-sama saling

tolong-menolong dan bersatu-padu, gotongroyong.

Kita ingin ini menjadi gerakan masyarakat

agar masalah Covid-19 ini tertangani dengan

maksimal," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat,

Minggu (15/3).

Jokowi juga meminta agar rakyat Indonesia

tidak panik menyikapi wabah Covid-19, dan tetap

"Saya mendengar para kader Demokrat

dari seluruh Indonesia sudah bersiap untuk

menghadirinya (kongres). Mereka ingin

datang ke Jakarta untuk menyemarakkan dan

menyukseskan kongres ini," katanya.

Sebenarnya, kata SBY, kongres ingin

diselenggarakan secara lebih akbar. Namun,

situasi nasional, bahkan internasional, tidak

memungkinkan.

"Dengan menjunjung tinggi semangat

tenggang rasa dan juga empati, kongres ini

kami selenggarakan secara sederhana. Durasi

waktu kongres juga dipersingkat," kata SBY.

Pelaksanaan kongres yang semula

dijadwalkan tiga hari, yakni 14-16 Maret 2020

pun dipercepat menjadi satu hari pada 15

Maret 202.

Presiden ke-6 RI itu memastikan protokol

keamanan untuk mengantisipasi penyebaran

Covid-19 secara ketat dengan memproteksi

semua peserta kongres agar terjaga

keselamatannya.

Partai Demokrat juga harus mendukung

pemerintah, baik pusat maupun Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya melindungi

warga negaranya dari ancaman COVID-19.

"Saya pribadi sudah berkomunikasi langsung

dengan Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan

Terawan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis,

Gubernur DKI Jakarta Profesor Anies Baswedan,

dan Ketua Satgas Penanggulangan Virus Korona

Letnan Jenderal Doni Monardo menyangkut

hajat Partai Demokrat ini," terangnya.

Dia pun mengingatkan seluruh pihak tidak

boleh lengah dan lalai dalam melawan ancaman

Covid-19.

"Indonesia harus serius, sigap, dan melakukan

langkah-langkah yang nyata. Pemerintah,

masyarakat, kita semua, harus bersinergi dan

bekerja sama. Saya yakin ini pulalah harapan

rakyat kita," tegasnya.

Pelaksanaan kongres yang semula dijadwalkan

tiga hari, yakni 14-16 Maret 2020 pun dipercepat

menjadi satu hari pada 15 Maret 2020.(gw/fin)

produktif agar penyebaran virus itu bisa dihambat

dan dihentikan.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia saya

harap tenang, tidak panik, tetap produktif agar

penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan

kita stop," lanjutnya.

Dijelaskan Presiden ke-7 Indonesia itu,

pemerintah sudah berkomunikasi dengan

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Bahkan

sudah menggunakan protokol WHO serta

berkonsultasi ahli kesehatan untuk menangani

Covid-19. (gw/fin)

Fajar Indonesia

6

INTERNASIONAL


www.fin.co.id

ANTRE MENUNGGU PAKET: Orang-orang mengantri untuk menerima paket untuk pencegahan terhadap penyakit virus corona COVID-19 yang disediakan oleh Basij, seorang milisi yang setia pada pendirian republik Islam Iran, di luar stasiun

metro Meydane Valiasr di ibukota Teheran, Minggu (15/3).

FOTO: AFP

Tutup Tempat Ibadah, Korsel Alami Penurunan Penderita Covid19

13 Jam, 113 Orang Meninggal

DUBAI - Virus Corona menelan

sedikitnya 113 korban jiwa dalam 24

jam terakhir di Iran. Sehingga akumulasi

kematian di negara tersebut hingga Minggu

(15/3) menjadi 724 dari 13.938 yang telah

dinyatakan mengidap virus yang awalanya

tumbuh dan berkembang di Wuhan, Cina.

Informasi itu disampaikan melalui

Twitter oleh Alireza Vahabzadeh, penasihat

menteri kesehatan Iran. Untuk mengatasi

wabah corona di Iran, salah satu negara di

luar China yang terparah dilanda wabah

tersebut, pejabat meminta masyarakat agar

tidak melakukan perjalanan yang tak perlu

dan tetap berada di rumah.

Menurut media pemerintah setempat,

sejumlah pejabat senior, politisi, dokter,

komandan Pengawal Revolusi dan ulama

tertular COVID-19. Beberapa di antara

mereka, termasuk seorang penasihat

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad

Zarif, meninggal.

Juru bicara Kementerian Kesehatan,

Kianush Jahanpur, mengatakan kepada

stasiun TV pemerintah bahwa 4.590 pasien

corona dinyatakan sembuh dari penyakit

tersebut. ”Kekhawatiran kami, jumlah ini

akan bertambah khususnya korban jiwa.

Ini yang terus kami lakukan antisipasi,”

jelasnya.

Sementara itu Masjid Al Aqsa dan

Kubah Batu di Yerusalem akan ditutup

sebagai tindakan pencegahan penyebaran

virus corona. Namun, jamaah masih

diperbolehkan untuk melakukan shalat di

ruang terbuka di kompleks tempat paling

suci ketiga bagi Muslim tersebut.

”Departemen wakaf telah memutuskan

untuk menutup tempat shalat dalam

ruangan di masjid berkah Al Aqsa sampai

ada pemberitahuan lebih lanjut sebagai

langkah pencegahan untuk menghindari

penyebaran virus corona. Shalat akan

dilakukan di ruang terbuka masjid Aqsa,"

kata direktur masjid Al Aqsa, Omar Kiswani

kepada Reuters.

Sedangkan di Kuala Lumpur dilaporkan

bahwa Malaysia kemarin, memastikan ada

190 kasus baru orang tertular COVID-19.

Sebagian besar pengidap baru itu adalah

mereka yang memiliki kaitan dengan

acara keagamaan di sebuah masjid. Acara

tersebut dihadiri oleh lebih dari 10.000

orang dari beberapa negara. Dengan

pengidap baru itu menjadikan total

jumlah orang terinfeksi corona di Malaysia

menjadi 428, kata kementerian kesehatan

dalam pernyataan.

Selain kabar dari Iran, Yerusalem dan

Malaysia, kabar baik datang dari Korea

Selatan. Tercatat Minggu (15/3) terjadi

penurunan yang cukup signifikan. Total 76

kasus baru terjangkit Covid19 dengan tiga

kematian, penurunan kasus baru menjadi

dua digit untuk pertama kalinya selama

tiga pekan.

Korea Selatan, yang memiliki jumlah

kasus tertinggi di Asia setelah China, kini

mencatat 8.162 kasus terkonfirmasi secara

keseluruhan dengan 75 kematian, menurut

Pusat Pengendalian dan Pencegahan

Penyakit Korea (KCDC).

Korsel menunjukkan tren penurunan

kasus baru dan jumlah terbaru itu secara

signifikan lebih rendah dari puncaknya,

yakni 909 kasus pada 29 Februari dan turun

dari 107 yang dilaporkan pada Sabtu (14/3).

Sebanyak 41 kasus baru berasal dari

Kota Daegu, pusat wabah corona di negara

tersebut. Total 120 pasien dipulangkan

dari rumah sakit dan, selama tiga hari

berturut-turut, jumlah harian pasien

yang sembuh berada di atas jumlah kasus

baru terkonfirmasi sejak Korea Selatan

mengumumkan kasus pertama COVID-19

pada 20 Januari.

Korea Selatan mengharuskan

pengunjung dari Prancis, Jerman,

Inggris, Spanyol dan Belanda menjalani

pemeriksaan perbatasan yang ketat.

Sebelumnya, aturan serupa juga

diberlakukan bagi pendatang dari Cina,

Italia dan Iran, yang dilanda hebat virus

corona.

Selain mengukur suhu tubuh di

bandara, pengunjung dari negaranegara

tersebut juga harus mengunduh

aplikasi pemerintah Korea Selatan

untuk melaporkan setiap hari apakah

mereka memiliki gejala terkait Corona.

Korea Selatan melakukan tes terhadap

ratusan ribu orang dan, bagaikan detektif

dengan menggunakan ponsel dan

teknologi satelit, melacak orang-orang

yang berpotensi tertular Corona. (fin/ful)

Pendatang Diisolasi Dua Pekan

JAKARTA – Aturan baru itu diterapkan

otoritas Singapura karena banyak kasus

Virus Corona (Covid-19) yang ditemukan

berasal dari penularan luar negeri

(imported case). Stay-Home Notice

(SHN) merupakan aturan tetap berada

di dalam rumah yang wajib dilaksanakan

oleh seluruh warga negara Singapura dan

warga negara asing yang tiba di Singapura.

Pemberlakuan Pemerintah Singapura ini

dilakukan setelah terjadi peningkatan yang

cukup signifikan terhadap penyebaran

Covid19. Khusus bagi pendatang harus

memberikan informasi lokasi isolasi diri

dan menjalani pemeriksaan.

”Pemerintah Singapura mulai Senin

(16/3) pukul 23:59 waktu setempat

mewajibkan pendatang untuk mengisolasi

diri dalam ruangan selama 14 hari demi

menekan penyebaran virus corona jenis

baru (COVID-19),” terang Kementerian

Kesehatan Singapura mengumumkan

lewat pernyataan, Minggu.

Sejalan dengan itu, satuan tugas

lintas kementerian akan menerapkan

pembatasan tambahan di perbatasan.

Terhitung dari 16 Maret pukul 23:59 waktu

Singapura. ”Seluruh pendatang (termasuk

warga negara Singapura, pemegang izin

tinggal jangka panjang, dan visa/izin

masuk jangka pendek) yang masuk ke

Singapura dengan riwayat perjalanan dari

negara-negara ASEAN, Jepang, Swiss,

atau Inggris dalam waktu 14 hari akan

menerima SHN selama 14 hari," terang

pernyataan Kementerian Kesehatan yang

juga disiarkan Kedutaan Besar Singapura

akun resmi Facebooknya

Negara ASEAN yang disebut dalam

pengumuman itu merujuk pada Brunei

Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos,

Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand,

dan Vietnam. "Para pendatang harus

memberikan bukti tempat menjalani SHN

selama 14 hari ini, misalnya pemesanan

hotel yang mencakup seluruh periode,

atau tempat tinggal yang mereka atau

anggota keluarga miliki. Para pendatang

juga akan menjalani pemeriksaan sampel

untuk tes COVID-19, meskipun mereka

tidak menunjukkan gejala,” tambah pihak

kementerian.

Dalam pengumuman itu, Kementerian

Kesehatan Singapura menegaskan seluruh

penduduk dan pemegang izin tinggal

jangka panjang dari Cina daratan, di

luar Provinsi Hubei, Iran, Italia, Prancis,

Jerman, Korea Selatan, dan Spanyol akan

menerima formulir SHN 14 setibanya

di Singapura. ”Sementara, pengunjung

jangka pendek dari daerah tersebut tidak

akan diizinkan masuk atau transit melalui

Singapura,” kata otoritas Singapura.

Efek dari kebijakan yang dilakukan

Pemerintah Singapura pun berdampak

terhadap okupansi atau tingkat hunian

hotel dan resort di kawasan wisata

internasional Lagoi, Bintan, Kepulauan

Riau (Kepri). Dari data yang didapat Fajar

Indonesia Network (FIN) jumlahnya tak

20 persen pasca mewabahnya Covid-19.

General Manager PT Bintan Resort

Cakrawala (BRC), Abdul Wahab menyebut

sebelum marak Covid-19, okupansi

hotel rata-rata pada angka 60 sampai 70

persen per bulan. ”Dampak Covid-19 ini

tidak separah saat mereka menghadapi

wabah SARS, di mana okupansi hotel dan

resort saat itu cuma 3 hingga 5 persen,”

ungkapnya.

Berbeda dengan COVID-19, menurutnya

pihak hotel dan resort sudah lebih

memahami serta mengetahui bagaimana

menangani dampak virus tersebut.

”Apalagi, saat ini pintu masuk terbesar

kita adalah Singapura. Ditambah ada

direct flight dari Cina ke Batam, lalu

ke sini,” imbuhnya. Wahab pun tidak

menampik, kalau Covid-19 berdampak

besar terhadap penurunan kunjungan

wisatawan mancanegara ke Lagoi.

Namun, pihaknya tetap positif buat

mengantisipasi penyebaran COVID-19,

dengan tetap melakukan pembersihan,

pemeliharaan, serta memperkuat SDM

hotel dan resort. ”Sehingga, ketika situasi

sudah membaik, kita jadi lebih siap untuk

menghadapi kondisi urgen seperti saat ini,"

imbuhnya. (rls/fin/ful)

Fajar Indonesia

Sambungan

7


www.fin.co.id

Dari Halaman 1

Lockdown Segera!

PenerapanWFHiniakanberlakusesuai

dengan arahan Menteri Kominfo, Johnny

G. Plate guna mencegah penyebaran

virus corona. ”Menindaklanjuti arahan

Menteri Kominfo Johnny G. Plate

tentang langkah-langkah pencegahan

penyebaran Corona Virus Disease

2019 (Covid-19), Kominfo melakukan

pengelolaan sistem kerja guna

memimalkan penyebaran Covid-19,”

terang Sekretaris Jenderal Kementerian

Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti,

Minggu (15/3).

Pengelolaan sistem kerja WFH,

diperuntukkan bagi pejabat eselon

IV dan pegawai non-eselon yang

menggunakan transportasi umum.

”Karena rentan terhadap penyebaran

virus dapat melaksanakan WFH

dengan penugasan dan monitoring

yang jelas dari atasan langsung (JPT

Pratama) dan dilaporkan kepada

Pejabat Eselon I (JPT Madya) masingmasing,”

jelasnya.

Menurut Niken, dalam Surat Edaran

No 4 Tahun 2020 tentang Tindak

Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran

Covid-19 , Pejabat Eselon I, Eselon II,

dan Eselon III tetap melaksanakan

tugas kedinasan dengan masuk kantor

seperti biasa. Dalam surat edaran

yang ditandatangani hari ini, pejabat

Eselon I, II, III, IV, dan pegawai noneselon

yang sedang menderita sakit

dapat melaksanakan WFH. ”Kami

minta memeriksakan kesehatan

dengan mekanisme yang tertuang

dalam Nota Dinas Sekretaris Jenderal

tentang Pemeriksaan Kesehatan

Pegawai untuk Pencegahan Covid-19,”

ujar Niken.

Sebelumnya, melalui nota dinas,

Sekjen Kominfo mendorong satuan

kerja untuk memeriksakan pegawai

yang sakit dengan biaya ditanggung

satuan kerja masing-masing.

Pelaksanaan WFH dan aturan teknis

tentang sistem WFH-nya sendiri

disiapkan oleh pejabat terkait di satuan

kerja. ”Segera setelah dikeluarkannya

Surat Edaran akan diatur, termasuk

jika dilakukan pencatatan kehadiran

secara daring,” jelas Niken.

Sekjen Niken juga meminta

pegawai yang melakukan WFH

agar tidak keluar rumah kecuali

untuk kepentingan yang sangat

mendesak. Kementerian Kominfo

juga menunda dan membatalkan

seluruh penyelenggaraan kegiatan

tatap muka yang ?menghadirkan

banyak peserta baik di lingkungan

pusat maupun daerah. ”Jelas seluruh

perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

agar ditunda atau dibatalkan,” katanya.

Terpisah, Praktisi Kesehatan, Ari F

Syam menilai bahwa sistem lockdown

bukan berarti tidak ada pergerakan

keluar atau masuk melainkan hanya

membatasi aktivitas masyarakat untuk

menekan angka penyebaran virus

corona.

”Dengan lockdown ini kita benarbenar

membatasi orang masuk dan

orang keluar. Jadi bukan berarti

lockdown itu gak boleh orang masuk

atau keluar. Kepentingan-kepentingan

kemanusiaan itu tetap berjalan dengan

kondisi lockdown itu," jelas Ari saat

dihubungi Fajar Indonesia Network,

Minggu (15/3).

Dari Halaman 1

Menurut Ari, sebagian Jakarta sudah

melakukan lockdown seperti sekolahsekolah

diliburkan, tempat hiburan

ditutup sementara, perkuliahan

dilakukan secara daring (online), ASN

bekerja dari rumah, dan tempat hiburan

malam juga ditutup. Ini mencegah

kerumunan orang yang berpotensi

menyebarkan virus corona. Lockdown

ini sudah bertahap dilakukan di Ibu

Kota Negara ini.

”Secara bertahap sebeneranya sudah

mulai nih (lockdown), Pemerintah

DKI Jakarta pelan-pelan (lockdown)

misalnya tempat hiburan ditutup.

Sekarang seperti Ancol, Taman Mini

ditutup. Jadi intinya pergerakan

manusia dibatasi karena sebeneranya

ketika orang itu mengandung virus

dalam tubuhnya lalu bergerak dari satu

tempat ke tempat lain ia berpotensi

menularkan kepada orang lain,"

papar Ari.

Ketika ditanya seberapa efektif sistem

lockdown ini dilakukan, menurut Ari

tidak bisa diperdiksi. Namun kata

ia, dengan membatasi pergerakan

manusia maka dapat menekan laju

penularan Virus Corona.

”Seperti yang dilkaukan Singapura

dan Italia efektif menekan laju (corona).

Di Singapura kalau kita lihat masih

ada kasus tapi itu bisa menekan laju

pertambahan jumlah kasus. Kenapa?

karena ini sekali lagi pengertiannya

adalah ketika orang itu mengandung

virus dia berinteraksi dengan orang

lain dia berpotensi menularkan orang

lain," jelas Ari.

Terpisah Pengamat Intelijen

Stanislaus Riyanta, menjelaskan

jumlah kasus baru serangan

Covid-19 di Indonesia mencapai

96 pasien positif. Jumlah tersebut

termasuk penderita yang merupakan

pejabat tinggi negara yaitu Menteri

Perhubungan Budi Karya Sumadi.

”Jumlah tersebut merupakan lonjakan

yang cukup drastis dari jumlah 2 orang

pertama yang diumumkan resmi oleh

pemerintah positif terkena Covid-19

pada 2 Maret 2020,” kata Stanislaus.

Salah satu hal yang menarik

untuk dikaji adalah desakan dari

pihat tertentu kepada pemerintah

untuk melakukan lockdown. Arti

dari lockdown adalah kuncian atau

penutupan yang diikuti dengan

larangan mengadakan pertemuan yang

melibatkan banyak orang, penutupan

sekolah, hingga tempat-tempat umum.

Dengan lockdown diharapkan ruang

penyebaran Covid-19 semakin sempit.

Beberapa negara diketahui

telah melakukan lockdown dalam

menghadapi pendemi Covid-19.

Tercatat China, Italia, Filipina dan Arab

Saudi sudah melakukan lockdown.

Indonesia yang pada Sabtu (14/3)

jumlah orang yang terkena Covid-19

hampir mendekati 100 orang, mulai

didesak oleh banyak pihak untuk

melakukan lockdown.

”Lockdown dapat dilakukan jika

memang dalam penanganan pandemi

Covid-19 hanya tunduk pada satu

komando, tidak ada pihak yang cari

muka atau membangkang dengan

kebijakan lain, dan kedisiplinan

masyarakat untuk mentaati juga sangat

penting,” kata Stanislaus.

8 Provinsi Terpapar Corona

Juru Bicara Pemerintah untuk

Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan

virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok

ini sudah menyebar di delapan provinsi.

”Sekarang penyebarannya sudah

melebar selain di Jakarta, Jawa Barat

dan Tangerang (Banten), Covid-19 juga

menyebar di Jawa Tengah khususnya

Solo, Jogjakarta, Bali, Manado (Sulawesi

Utara), dan Kalimantan Barat khususnya

di Pontianak,” ungkap Yuri, Minggu

(15/3).

Ditambahkan Yuri, virus yang

menyebar didapat dari informasi

tracking, dengan dua pertanyaaan

sederhana. Penularan dari siapa dan

menularkan siapa. Jika tidak diketahui

siapa yang menularkan, maka akan

dicari apakah orang tersebut pernah

keluar negeri atau ke tempat negara

yang positif Korona. ”Nah ini akan kita

kejar sehingga orang yang tertular bisa

diamankan,” tegasnya.

Yuri pun menyebut data sementara

hingga Minggu (15/3) pukul 22.35

WIB kembali bertambah menjadi 117

orang. Angka tersebut muncul setelah

pemerintah mendapati 21 kasus baru.

Sebelumnya, jumlah pasien positif

corona hingga Sabtu (14/3) berjumlah

96. ”Spesimen positif didominasi dari

Jakarta. Total 19 orang di Jakarta dan 2

di Jawa Tengah,” kata Yurianto.

Kasus yang diumumkan merupakan

pengembangan atau tracing yang

dilakukan terhadap pasien sebelumnya.

Lagi-lagi menolak merinci dan

mengarahkan publik untuk memantau

situs di kementerian kesehatan untuk

update kasusnya. Yuri juga menegaskan

pemerintah daerah bisa mengambil

kebijakan untuk melakukan tracing lebih

jauh melalui dinas kesehatan. Kepala

daerah, kata dia, juga memiliki hak untuk

mengumumkan kepada masyarakat

dengan tetap mempertimbangkan untuk

merahasiakan identitas sang pasien.

”Kepala daerah yang bertanggung jawab

dalam kebencanaan ini harus memiliki

suatu strategi yang bagus,” tegasnya.

Contohnya, pada kasus di Jawa

Tengah, hasil tracing mengarah ke

Jakarta. Ada beberapa orang baru pulang

dari Jakarta, sampai di daerahnya positif

sakit. ”Termasuk kasus meninggal di Solo

setelah kita identifikasi kontaknya, dan

setelah ada yg meninggal seluruh kontak

pulang ke kampung di Magetan, Jatim.

Tentunya akan menjadi beban tracing,

fokus di komunitas itu jadi penting,”

kata Yuri.

Sementara itu Presiden Joko

Widodo dalam keterangan pers yang

disampaikan di Istana Kepresidenan

Bogor, Provinsi Jawa Barat, meminta

kepada seluruh Gubernur, seluruh

Bupati, kepada seluruh Wali Kota untuk

terus memonitor kondisi daerah dan

terus berkonsultasi dengan pakar medis

untuk menelaah setiap situasi yang ada.

Kemudian, Presiden juga meminta

Kepala Daerah terus berkonsultasi

Selain itu ketersediaan pangan,

aliran listrik, air dan kebutuhan dasar

lainnya juga dapat terpenuhi. Bagi

orang yang mendapat gaji bulanan

seperti karyawan kantoran dan pegawai

lainnya, dalam situasi lockdown

mereka tetap dapat bertahan hidup

karena tetap memperoleh pendapatan.

”Tetapi bagaimana dengan pekerja

informal yang harus berjibaku setiap

saat untuk mendapatkan rupiah guna

menyambung hidupnya. Jumlah orang

di sektor tersebut tentu tidak sedikit,”

jelas Stanislaus.

Jika kelompok tersebut tidak ada

akses atau layanan untuk memperoleh

kebutuhan dasarnya, apa yang akan

terjadi? Bagaimana cara kelompok

tersebut memenuhi kebutuhannya?

Bagaimana jika situasi sudah semakin

mendesak mereka untuk harus

mendapatkan kebutuhan hidupnya?

Lebih lanjut Stanislaus

mengungkapkan, dalam konteks di

Indonesia saat ini yang paling penting

bukan keputusan pemerintah untuk

menentapkan situasi lockdown, namun

justru kedisiplinan dan partisipasi

masyarakat untuh hidup sehat yang

lebih penting. ”Masyarakat harus

yakin pemerintah melakukan upaya

yang luar biasa dalam mendeteksi dan

mencegah Covid-19 semakin meluas.

Upaya-upaya pemerintah ini harus

didukung dengan perilaku masyarakat

agar ruang bagi penyebaran Covid-19

dapat dipersempit,” imbuhnya.

Dengan menunda perjalanan dan

hanya melakukan aktivitas di luar

rumah jika sangat perlu merupakan

bentuk perilaku yang sangat membantu

dalam penanganan pandemi

Covid-19. "Sementara masyarakat

lain yang bekerja secara informal

dapat tetap melakukan aktifitasnya

secara produktif, tentu saja dengan

kewaspadaan tinggi dan perilaku

hidup sehat agar tetap aman dari

serangan Covid-19," kata Stanislaus.

Dalam kondisi saat ini maka

pembatasan, seperti meminta pekerja

yang usianya di atas 50 tahun dan yang

sedang dalam kondisi tidak sehat untuk

bekerja di rumah, bisa dilakukan oleh

pemerintah. ”Layanan vital kepada

publik harus dipastikan tetap berjalan

seperti yang terkait dengan pangan,

listrik, air, kesehatan, keamanan dan

lainnya. Pembatasan ini lebih kepada

mencegah orang yang rentan dan

berisiko supaya tidak terpapr atau

menularkan Covid-19 kepada orang

lain,” terangnya.

Urgensi lockdown dalam

penanganan pandemi Covid-19 kata

ia tentu harus dibandingkan juga

dengan kebutuhan hidup masyarakat

secara luas. Dampak lockdown

bagi masyarakat bermanfaat bagi

masyarakat tertentu tetapi juga akan

merugikan bagi masyarakat lainnya.

Jika melihat realita di Indonesia,

yang tentu saja tidak bisa dibandingkan

dengan negara maju yang tingkat

ekonomi dan kulturnya berbeda,

maka pembatasan-pembatasan

tertentu lebih tepat dilakukan daripada

memaksakan totally lockdown.

”Penerapan totally lockdown di

Indonesia perlu dipikirkan lebih jauh

lagi,” pungkasnya. (dim/fin/ful)

denganBadanNasionalPenanggulangan

Bencana untuk menentukan status

daerahnya, siaga darurat atau kah

tanggap darurat bencana non-alam.

Berdasarkan status kedaruratan daerah

tersebut, menurut Presiden, jajaran

Pemerintah Daerah dibantu TNI dan

Polri serta dukungan dari Pemerintah

Pusat untuk terus melakukan langkahlangkah

yang efektif dan efisien dalam

menangani penyebaran dan dampak

Covid-19.

”Membuat kebijakan tentang proses

belajar dari rumah bagi pelajar dan

mahasiswa, membuat kebijakan tentang

sebagian ASN bisa bekerja di rumah

dengan menggunakan interaksi online,

dengan tetap mengutamakan pelayanan

yang prima kepada masyarakat,” tutur

Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta

Kepala Daerah menunda kegiatankegiatan

yang melibatkan peserta

dengan banyak orang, meningkatkan

pelayanan, pengetesan infeksi Covid-19,

pengobatan secara maksimal dengan

memanfaatkan kemampuan rumah

sakit daerah, dan bekerja sama dengan

rumah sakit swasta serta lembaga

riset serta pendidikan tinggi yang

direkomendasikan oleh Kementerian

Kesehatan. Kepala Negara juga sudah

memerintahkan untuk memberikan

dukungan anggaran yang memadai

untuk digunakan secara efektif dan

efisien. (tim/fin/ful)

Presiden Ingatkan

Kepala Daerah

Sampaikan Ultimatum, Presiden Jokowi

Titip Pesan ke Kepala Daerah

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko

Widodo untuk tidak melakukan lockdown

menimbulkan sejumlah asumsi negatif

terhadap situasi dan kondisi saat ini. Meski

demikian, sikap Presiden pun diangap

benar, karena lockdown berimplikasi negatif

terhadap penutupan ruang publik, bisnis,

sektor jasa dan maupun pemerintahan.

Ada beberapa asumsi yang yang

menyebutkan,jikadilakukanlockdownmaka

tidak ada pergerakan orang sakit keluar, atau

orang sakit masuk ke dalam. Selanjutnya, jika

dilakukan lockdown pemerintah tidak bisa

melakukan pergerakan untu menghentikan

Virus Corona.

Sejalan dengan sejumlah pertanyaan

dan kritik yang muncul, Presiden Joko

Widodo akhirnya memberikan sejumlah

ultimatum terkait merambahnya Virus

Corona dengan meningkatkan langkahlangkah

ekstra dalam menangani pandemik

global Covid19 ini.

”Kita melihat, beberapa negara yang

mengalami penyebaran lebih awal dari

kita, ada yang melakukan lockdown dengan

segala konsekuensi yang menyertainya.

Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan

lockdown, namun melakukan langkah dan

kebijakan yang ketat untuk menghambat

penyebaran Covid19,” jelasnya.

Pemerintah, sambung Presiden,terus

berkomunikasi dengan WHO dan

mempergunakan Protokol Kesehatan

WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli

kesehatan masyarakat dalam menangani

penyebaran Covid19 ini.

Pemerintah juga telah telah membentuk

Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid19, yang diketuai oleh Kepala Badan

Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen

TNI Doni Monardo. ”Gugus tugas ini telah

bekerja secara efektif dengan mensinergikan

kekuatan nasional, baik di pusat maupun di

daerah, melibatkan ASN, TNI dan POLRI,

serta melibatkan dukungan dari swasta,

lembaga sosial dan perguruan tinggi,”

terangnya.

Sebagai negara besar dan negara

kepulauan, lanjut Presiden tingkat

penyebaran Covid19 ini derajadnya

bervariasi antar daerah. ”Oleh karena

itu, saya minta kepada seluruh Gubernur

dan Bupati serta Walikota untuk terus

memonitor kondisi daerah dan terus

berkonsultasi dengan pakar medis dalam

menelaah situasi,” ungkapnya.

Kemudian, terus berkonsultansi dengan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

untuk menentukan status daerahnya siaga

darurat ataukah tanggap darurat bencana

non alam. Berdasarkan status kedaruratan

daerah tersebut, jajaran Pemerintah

Daerah dibantu jajaran TNI dan POLRI

serta dukungan dari pemerintah pusat

untuk terus melakukan langkah-langkah

yang efektif dan efisien dalam menangani

penyebaran dan dampak Covid19.

Disisi lain dapat membuat kebijakan

tentang proses belajar dari rumah bagi

pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan

tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah

dengan menggunakan interaksi online,

dengan tetap mengutamakan pelayanan

yang prima kepada masyarakat.”Saya juga

berharap pemerintah daerah menunda

kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta

banyak orang,” jelasnya.

Presiden juga berpesan, seluruh daerah

terus meningkatkan pelayanan dengan

pengetestan infeksi Covid19 dan pengobatan

secara maksimal, dengan memanfaatkan

kemampuan Rumah Sakit Daerah, dan

bekerja sama dengan rumah sakit swasta,

serta lembaga riset dan pendidikan tinggi,

yang direkomendasikan oleh Kementerian

Kesehatan. ”Saya sudah perintahkan untuk

memberikan dukungan anggaran yang

memadai untuk digunakan secara efektif

dan efisien,” tegasnya.

Ini merujuk pada UU No 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana,

yang memungkinkan pemerintah dan

pemerintah daerah untuk memprioritaskan

dan menggunakan anggaran secara cepat.

Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah

mengeluarkan peraturan dan pedoman

untuk penyediaan anggaran yang diperlukan

oleh seluruh Kementerian Lembaga dan

Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid19.

”Peraturan ini memberikan landasan

hukum agar pihak yang relevan dapat

menggunakan anggarannya dan

mengajukan kebutuhan anggaran

tambahan untuk menangani tantangan

penyebaran Covid19,” papar Presiden.

Harus disadari, sambung diam dampak

pandemik Covid19 ini telah memperlambat

ekonomi dunia secara masif dan signifikan,

termasuk terhadap perekonomian

Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan

terus melakukan langkah-langkah cepat

untuk mengantisipasi beberapa dampak

ini. ”Pemerintah memastikan ketersediaan

bahan kebutuhan pokok yang cukup dan

memadai untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat,” terangnya.

Pemerintah juga telah memberikan

insentif kebijakan ekonomi, sebagaimana

telah diumumkan oleh Menko Perekomian

dan jajaran menteri perekonomian, untuk

menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap

berjalan seperti biasa. ”Saya juga minta

kepada Kepala Daerah untuk mendukung

kebijakan ini dan melakukan kebijakan

yang memadai di daerah dan seluruh

jajaran kabinet terus bekerja keras untuk

menyiapkan dan menjaga Indonesia dari

penyebaran Covid19 dan meminimalkan

implikasinya terhadap perekonomian

Indonesia,” pesan Presiden.

Terakhir, Presiden memberikan

pesan kepada seluruh rakyat Indonesia,

untuk tetap tenang, tidak panik, dan

tetap produktif dengan meningkatkan

kewaspadaan agar penyebaran Covid19 ini

bisa dihambat. ”Dengan kondisi ini, saatnya

kita kerja dari rumah, belajar dari rumah,

ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja

bersama-sama, saling tolong menolong

,dan bersatu padu, gotong royong, kita ingin

ini menjadi sebuah gerakan masyarakat

agar asalah covid 19 ini bisa tertangani

dengan maksimal,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Presiden,

Pengamat Hukum dan Tata Negara

Yusdiyanto Alam mengatakan Presiden

telah mengetahui kondisi rill maupun

progres yang berkembang. Ini di dapat dari

beberapa sumber yang selalu memberikan

informasi dan perkembangan terkini.

”Ada Kemenkes, sudah ditunjuk P2P,

belum lagi, presiden sudah mengeluarkan

protap penanganan Coronavirus Disease

2019 (Covid-19) berbasis komunitas dan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19. Ini sudah cukup tinggal tindakan

konkrit saja,” urainya.

Yang perlu dilakukan saat ini, sambung

doktor jebolan Universitas Padjajaran,

Bandung itu tindakan lockdown harus

segera disiapkan dan dilaksanakan olh

pemerintah daerah. ”Presiden sudah

memberikan kewenangan untuk itu.

Sekarang tinggal pemerintah daerah yang

berinsisasi melakukannya. Secara tata

negara diperkenankan, karena itu tugas dan

tanggungjawab kepala daerah,” timpalya.

Lockdown lanjut dia, perlu dilakukan

pada beberapa daerah yang dianggab

epidemi Virus Corono. ”Dan asumsi

itu pun didapat dengan kian masifnya

sebaran. Contoh saja DKI Jakata dan Jawa

Tengah. Kalau pun menyusul daerah lain

seperti Banten dan Lampung sebagai pintu

gerbang Sumatera, itu pun sah-sah saja.

Dengan catatan, ada angka yang ditemukan

secara tidak wajar,” jelasnya.

Maka, sambung dia, sejak awal

pemerintah daerah juga harus memastikan

kebijakan yang ditempuh dapat meredam

penyebaran virus yang berasal dari Wuhan,

Cina tersebut.

”Nah, di sini peran pemerintah daerah

penting. Salah satunya menyiapkan

protokol lockdown. Kebijakan presiden

meminta warganegara kerja, belajar dan

menjauhi keramaian salah satu cara tuk

mencegah personil corona kian masif, itu

sudah jelas. Lalu bagaimana pemerintah

daerah? Kalau masih saja mengedepankan

seremoni, ini fatal!” timpalnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Informasi

Pusat RI Hendra J Kede angkat bicara

terkait hal ini. Menurutnya situasi pada

level pandemi tidak memerlukan izin dari

penderita Virur Corona dan atau keluarga

untuk mengumumkan penderita Corona,

hanya memerlukan kebijakan dari Presiden.

Jika Presiden mengambil kebijakan

untuk mengungkap identitas penderita

Corona dalam situasi level Pandemi demi

melindungi masyarakat lebih luas, demi

meningkatkan kewaspadaan masyarakat

dalam rangka menjalankan PODIS

(Pencegahan Oleh Diri Sendiri), demi

menahan laju penularan virus Corona, maka

Presiden tidak bisa disalahkan.

”Itu dibenarkan menurut rezim

Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Presiden tidak bisa disalahkan

untuk itu dengan alasan apapun,” paparnya

Hendra J Kede kepada Fajar Indonesia

Network (FIN).

Terkait pernyataan, Kepala Unit Penyakit

Menular WHO Maria van Kerkhove yang

menyebut tak mungkin memprediksi

bagaimana virus berkembang. Yang

bisa dilakukan adalah meningkatkan

kewaspadaan. Menurut Hendra, tak akan

meningkat kewaspadaan masyarakat

kecuali masyarakat mendapatkan Informasi

yang lengkap. ”Informasi tidak terbatas pada

informasi terkait orang yang tertular Corona

saja. Ini poinnya,” jawabnya. (tim/fin/ful)

8

Fajar Indonesia

GLAMOR


www.fin.co.id

Banjir Doa Selebritis untuk

Menteri Budi Karya

JAKARTA - Pengumuman pemerintah

bahwa Menteri Perhubungan (Menhub)

Budi Karya dinyatakan positif terinfeksi

virus corona atau Covid-19 telah

menghebohkan publik, termasuk dari

kalangan selebritis Tanah Air.

Virus corona yang mematikan ini sampai

saat ini telah menewaskan lebih dari empat

ribu orang di seluruh dunia. Di Indonesia

sebanyak lima orang meninggal dunia, 96

orang positif terinfeksi virus ini. Sementara

delapan orang dinyatakan telah sembuh.

Pandemi virus corona ini mulai terdektesi

sejak akhir Desember 2019 di Wuhan, Cina.

Sampai saat penyebaran virus ini belum

juga dapat diatasi.

Sebelumnya sejumlah selebritis seperti

Denada, Nafa Urbach, Meisye Siregar,

dan Mulan Jameela sangat khawatir

dengan virus mematikan ini. Bahkan

mereka sampai tidak keluar rumah untuk

sementara waktu, dan memantau kondisi

kesehatan anak-anaknya ketika berada di

sekolah.

Tentu saja, mendengar Menteri Budi

Karya positif virus corona mengagetkan

kalangan aktris di Indonesia. Lewat

akun Instagranya pendangdut Kristina,

Chaca Fredica, Ifan Sefenteen, dan Ustad

Yusuf Mansur turut mendokana atas

kesembuhan sang menteri.

"Mari Kita doakan bersama untuk Pak @

budikaryas , Mentri Perhubungan RI agar

Cepat Pulih dan bisa menjalankan aktivitas

dalam tugasnya seperti sedia kala juga buat

para korban lainnya dan mari kita banyak

berdoa untuk diri kita semua semoga

dijauhkan dari segala mara bahaya serta

segala macam penyakit, banyak shalawat

dan istighfar... bismillah sehat semua untuk

kita dan rakyat indonesia, aamiinnn," tulis

Kristina, kemarin (15/3).

"Get well soon pak @budikaryas ... (salah

satu mentri yg kerjanya baik untk Negara

kita) Semoga Allah Azza wa Jalla segera

angkat segala penyakitnya ... dan virus2

ini segera reda di Indonesia dan dunia...

semoga Allah melindungi kita semua dari

segala penyakit lahir dan batin ... Aaamiin

ya Rabb," sambung Chacha Frederica.

"Bapak mentri yang baik hati @

budikaryas cepat sembuh pak, semoga

Allah selalu memberikan kesehatan buat

bapak, keluarga, dan kita semua," Ifan pun

turut mendokan Budi Karya.

Sementara ustaz Yusuf Mansur mengajak

masyarakat untuk turut mendoakan Budi

Karya yang saat ini menjalani perawatan

di RSPAD.

"Menhub dikabarkan BKS positif

Corona. Yuk berdoa banget2. Doain

beliau dan semua. Bismillaah. Kita berdoa

banget2. Bentar lagi DQ mengumumkan

ttg keputusan libur...," ujar Yusuf Mansur.

(din/fin)

Maia Estianty Heran

Covid-19 Dianggap Remeh

JAKARTA - Musisi Maia Estianty

dibikin geleng-geleng kepala melihat

sebagian besar masyarakat Indonesia yang

menganggap remeh terhadap virus corona

atau Covid-19. Padahal virus ini sangat

berbahaya, bahkan bila telat dilakukan

penanganan bisa berujung kematian.

Apalagi korban yang meninggal dunia

akibat virus ini lebih dari empat ribu orang.

Sementara di Indonesa lima orang yang

meninggal, 96 orang terinfeksi positif, dan

delapan orang dinyatakan sembuh.

Mantan istri Ahmad Dhani itu

menanggapi soal kabar seorang pasien

virus corona yang kabur dari rumah sakit.

Itu bisa dilihat dari unggahan capture berita

dari sejumlah media soal pasien corona

yang kabur.

Ibu dari Al, El, dan Dul, ini bingung harus

berkomentar apa. Namun, seharusnya

orang yang sudah terpapar corona agar

tidak menularkan orang lain.

"Guys, gue nggak ngerti mau komen

apa ya di kasus ini. Apa dia nggak tahu

kalau dia bisa nularin ke banyak orang

pas dia pulang? Walapun sekarang sudah

diisolasi kembali!" tulis Maia Estianty

dalam captionnya, kemarin (14/3).

Teman duet Mulan Jameela itu

mengimbau kepada masyarakat untuk

mewaspadai virus corona. Pasalnya virus

ini telah menghilangkan ribuan nyawa.

"Kenapa kesadaran masyarakat kita

tentang corona kok sepertinya biasa-biasa

aja, apakah itu flu biasa? Nggak lah, flu tapi

mati buat sebagian orang yang udah punya

penyakit sebelumnya," jelas Maia Estianty.

Pelantun 'Teman Tapi Mesra' itu

menegaskan untuk tak menganggap

remeh virus mematikan ini. Virus ini

berbeda dengan penyakit umumnya yang

melanda Indonesia. Sebab virus ini bisa

menyebar ke orang lain dengan mudah.

"Terus Indonesia kok santai aja gitu?

Apa karena kita sudah biasa ngadepin

virus yang mematikan yang lain (kayak

DBD gitu, ya tapi DBD nggak nularin

suster, dokter yang merawat mereka).

Dan kecepatan nularinnya nggak secepat

corona virus. So, jangan anggap enteng ini

virus" imbuhnya.

Bagi yang mengalami gejala seperti

terinfeksi virus corona, Maia Estianty

meminta masyarakat untuk segera

memeriksakan diri ke rumah sakit yang

sudah ditunjuk oleh pemerintah yang tak

dikenakan biaya.(din/fin)

Cinta Penelope Diboyong Suami ke Turki

JAKARTA - Setelah menikah untuk

keenam kalinya dengan pria asal Turki,

Taha Gokhan Arikan, Cinta Penelope akan

tinggal di kampung halaman suaminya itu.

Sang suami, memang bekerja di sana.

Sehingga Cinta Penelope sebagai seorang

istri yang taat terhadap suami harus

mengikuti Taha ke Turki.

Alhasil, perempuan berusia 35 tahun

itu akan meninggalkan dunia hiburan

di Indonesia. Ya, sang suami memang

telah melarang Cinta untuk bekerja. Di

sana, nantinya dia akan mengurus segala

keperluan sang suami dan anak-anaknya

kelak.

“Dia ngelarang aku kerja. Pengin aku

sudah di rumah saja, dia kerja,” ujar dia

ditemui di kawasan Mampang, Kapten P

Tendean, Jakarta Selatan, kemarin (14/3).

Karena masih ada keluarga di Indonesia,

Cinta nantinya akan bolak-balik ke

Indonesia. Pun sang suami mendukungnya

untuk selalu bersilaturahmi dengan

keluargnya.

“Ya bolak-balik. Aku bilang karena

keluarga aku disini. Kita percaya satu

sama lain,” tukas pedangdut yang

mempopulerkan lagu 'Keong Racun' itu.

Cinta Penelope pernah menikah

dengan pria Turki. Namun setelah

dirinya didiagnosa dokter sakit kanker,

sang suami kemudian menceraikannya.

Tak trauma menikah dengan pria Turki,

dia pun menerima pria Turki pilihan

ibunya yang saat ini menjadi suaminya.

(din/fin)

Fajar Indonesia

Modus

9


www.fin.co.id

FOTO: DOK/FIN

Kinerja Jaksa Agung

Dipertanyakan

Banyak Kasus Korupsi Divonis Bebas

JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin

dikritik. Penyebabnya ada beberapa kasus korupsi

yang ditangani Kejaksaan Agung berakhir

antiklimaks. Terdakwanya divonis bebas oleh

majelis hakim di tingkat kasasi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

(MAKI), Boyamin Saiman menilai vonis bebas

terhadap sejumlah kasus korupsi yang ditangani

Kejaksaan otomatis berdampak dengan semakin

menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat

akan kecewa dengan korps Adhyaksa yang tak

serius memberantas korupsi. Apalagi berbagai

perkara korupsi divonis bebas memiliki kerugian

negara yang fantastis.

"Pertama buat masyarakat kecewa, kepercayaan

publik turun dan ragu kinerja kejaksaan,

bayangkan koruptor bisa bebas," katanya saat

dihubungi, Minggu (15/3).

Belum lama ini mantan Direktur Utama (Dirut)

PT Pertamina Karen Agustiawan, terdakwa korupsi

investasi di Blok Basker Manta Gummy, Australia

pada 2009 dilepas oleh Mahkamah Agung. Tidak

hanya Karen, MA juga pernah memvonis bebas

terdakwa dalam kasus korupsi pembobolan Bank

Mandiri oleh PT Tirta Amarta Botting (TAB) yang

diduga merugikan negara Rp 1,8 Triliun. Tak hanya

itu, terdakwa kasus korupsi Dana Pensiun Pupuk

Kaltim juga divonis bebas.

Boyamin mengatakan, banyaknya vonis

bebas perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan

menandakan jaksa tidak mampu membuktikan

yang dituduhkan kepada terdakwa selama

persidangan.

"Jaksanya gagal buktikan bahwa ada tindak

pidana korupsi sesuai dengan apa yang

didakwakan terhadap terdakwa, gagal yakinkan

majelis hakim," jelasnya.

Selain itu, Boyamin juga menilai tidak adanya

niat perbaikan yang dilakukan Kejaksaan dalam

menangani perkara korupsi. Sebagai bukti, kasus

yang divonis bebas tidak hanya satu tapi lebih dari

dua perkara.

"Ini lucu sudah ada vonis bebas bukan jadi

pelajaran malah terus-menerus terjadi vonis

bebas," tegasnya.

Untuk itu, Boyamin meminta Jaksa Agung

ST Burhanuddin berani mengambil sikap tegas

terhadap kinerja jaksa-jaksa khususnya yang

menangani kasus korupsi.

"Jaksa Agung harus tegas, jaksa diperiksa kenapa

bebas perkaranya, harus bawa korps adhyaksa

dipercaya publik," tutupnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin

menegaskan vonis bebas terhadap sejumlah

perkara yang ditangani Kejaksaan Agung akan

menjadi bahan evaluasi.

"Itu akan menjadi bahan evaluasi buat kita, Kita

akan jadikan tonggak perbaikan, apa saja upaya

upaya yang bisa kita lakukan," katanya.

Dia menegaskan hingga saat ini, pihaknya juga

belum menerima salinan putusan secara utuh

terkait vonis lepas Karen Agustiawan oleh MA.

"Jadi gini, kalau putus itu sudah sampai kita

akan evaluasi, apa sih kelemahan-kelemahannya,"

jelasnya.

Disinggung soal apakah jaksa yang menangani

kasus korupsi berujung vonis bebas akan

dieksaminasi? Burhanuddin menegaskan

tergantung hasil pemeriksaan yang dilakukan.

"Nanti kita lihat apa kesalahannya, kalau nanti

dalam pemeriksaan ada kesalahan ya pasti (kita

eksaminasi)," tegasnya.

Dia juga membantah dengan tegas jika ada

pihak yang mengatakan penanganan kasus

dugaan korupsi investasi di Blok Basker Manta

Gummy, Australia pada 2009 yang diduga

melibatkan Karen Agustiawan kental dengan

unsur politis.

"Siapa yang politisasi, kita jauh dari politisasi,"

tutupnya.

Dilema

Kejaksaan Agung nampaknya dilema

melakukan upaya hukum luar biasa mengajukan

permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap

vonis bebas kasus korupsi oleh MA. Pasalnya

adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang

melarang jaksa untuk PK.

Berdasarkan Undang-Undang yang berhak

mengajukan PK yakni terpidana atau ahli warisnya.

“Karena itu sangat dilematis. Apa kita harus taat

Undang-Undang atau kita terobos,” kata Jaksa

Agung Muda Pidana Khusus, Ali Mukartono di

Kejaksaan Agung, beberapa waktu lalu.

Dia mengakui beberapa waktu lalu jaksa pernah

melakukan terobosan dengan ajukan PK. “Tapi itu

sebelum ada putusan MK. Sekarang bagaimana,”

jelasnya.

Namun, Ali Mukartono akan melihat

sejauhmana kemanfaatan pengajuan PK. Jika

memang banyak kemanfaatanya akan dicoba

untuk melakukan PK.

"Tapi kalau peluangnya tidak ada buat apa

juga,” ujarnya.

Yang jelas, kata Ali adanya putusan bebas

kasus korupsi bukan selalu karena ketiadaan alat

bukti, melainkan juga karena adanya perbedaan

pandangan antara hakim dengan jaksa. Misalnya

dalam kasus korupsi Dana Pensiun pegawai PT

Pupuk Kaltim, hakim mengatakan dana pensiun

bukan uang negara, sedangkan jaksa menyatakan

itu uang negara.

"Jadi itu sifatnya berbeda pandangan,

bukan karena ketidakmampuan jaksa untuk

membuktikannya,” katanya.

Diketahui, vonis bebas diantaranya terhadap

tujuh terdakwa kasus pemberian kredit dari Bank

Mandiri Cabang Bandung kepada PT Tirta Amarta

Bottling (TAB) yang diduga merugikan keuangan

negara Rp1,8 triliun.

Lalu, putusan MA yang melepaskan mantan

Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dari

dakwaan korupsi terkait investasi di Blok Basker

Manta Gummy, Australia pada 2009.

Majelis hakim MA diketuai hakim agung Suhadi

mengabulkan kasasi Karen dengan putusan

melepaskannya dari tuntutan hukum terkait

investasi di Blok BMG Australia. Pertimbangannya

perbuatan Karen terbukti ada tapi bukan tindak

pidana karena yang dilakukan Karen adalah

bussines judment rule.

Selain itu kegagalan Pertamina dalam

mengakuisisi saham Blok BMG sebesar 10 persen

atau senilai USD 31,5 juta bukan sebagai kerugian

negara tapi risiko bisnis.

Lalu kasus korupsi Dapen PT Pupuk Kaltim

yang diduga merugikan keuangan negara Rp175

miliar pihak Kejagung mengajukan kasasi atas

putusan bebas Pengadilan Tipikor Jakarta

terhadap terdakwa Danny Boestami dan

kawan-kawan.(lan/gw/fin)

Tak Ada Alasan Hakim Kabulkan Praperadilan Nurhadi

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch

(ICW) berpandangan hakim tunggal Pengadilan

Negeri (PN) Jakarta Selatan tak memiliki alasan

yang kuat menerima permohonan praperadilan

tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi

penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA)

2011-2016. Pasalnya, permohonan tersebut

sejatinya telah menyalahi aturan.

Ketiga tersangka itu yakni eks Sekretaris MA

Nurhadi, sang menantu Rezky Herbiyono, dan

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT)

Hiendra Soenjoto. Mereka ditetapkan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai buronan

awal Februari 2020 lalu.

"Tidak ada alasan sebenarnya bagi pengadilan

untuk menerima permohonan praperadilan dari

Nurhadi," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Kurnia mengatakan, sejatinya Nurhadi dkk. tak

diperbolehkan untuk mengajukan permohonan

praperadilan lantaran ketiganya berstatus sebagai

buronan. Hal ini diatur dalam SEMA Nomor

1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan

Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan

Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian

Orang (DPO).

Dalam SEMA tersebut dijelaskan, tersangka

yang melarikan diri atau berstatus DPO tidak dapat

mengajukan permohonan praperadilan. Lebih

lanjut dikatakan, jika permohonan praperadilan

tetap diajukan maka hakim menjatuhkan putusan

permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

"Maka dari itu putusan praperadilan ini menjadi

penting untuk dipantau oleh publik. Jangan

sampai upaya untuk membongkar praktik kotor

mafia peradilan dihentikan," kata Kurnia.

Adapun sidang praperadilan ketiganya telah

memasuki tahap akhir. Kedua pihak pemohon mau

pun termohon telah menyampaikan kesimpulan

masing-masing. Putusan permohonan ini bakal

dibacakan pada Senin (16/3).

Dalam kesimpulannya, KPK selaku termohon

menyatakan seluruh proses hukum yang

dilakukan terhadap Nurhadi dkk. telah sesuai

dengan prosedur. Baik menyangkut Surat Perintah

Dimulainya Penyidikan (SPDP), bukti-bukti, mau

pun keterangan sejumlah ahli.

"Terkait persoalan yang disampaikan pemohon

mengenai SPDP, penetapan tersangka, kemudian

apakah ini masalah perdata dan pidana itu sudah

kami jawab semua," ujar Anggota Biro Hukum

KPK Ade Juang.

Pada kesempatan yang sama, Hertanto,

Anggota Tim Penasihat Hukum Nurhadi dkk.

mengatakan, pihaknya tetap pada pendapat awal

bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK

terhadap para kliennya tidak sah. Pasalnya, SPDP

yang disampaikan oleh KPK tidak diterima secara

langsung oleh ketiga tersangka.

"Menurut pendapat kita terjadi kesalahan dalam

pengiriman SPDP ataupun penetapan tersangka

Pak Nurhadi dkk. Karena di situ pada saat proses

penyidikan dimulai sudah langsung ditetapkan

sebagai tersangka, belum ada pemeriksaan calon

tersangka seperti yang diamatkan oleh putusan

Mahkamah Konstitusi," tegas Hertanto. (riz/gw/fin)

Sabu 3 Kilogram

Dikemas dengan

Teh Hijau

JAMBI - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi,

berhasil menggagalkan peredaran Narkotika di Provinsi Jambi.

Kali ini BNNP mengamankan seberat 3 Kilogram Narkotika

jenis Sabu yang akan diedarkan di Kabupaten Muara Bungo.

Penangkapan para pengedar ini pada Jumat malam

(13/3) kemarin, di SPBU Pal VII jalan Lintas Bungo-Bangko

Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Muaro Bungo. Jaringan

narkoba ini, diketahui BNNP berasal dari Medan yang akan

diedarkan di Kabupaten Bungo.

Kabid Pemberantasan BNNP Jambi, AKBP Agus Setiawan

menerangkan, bahwa jaringan sabu ini terungkap setelah

mendapat laporan dari masyarakat yang didalami BNNP.

“Para pelaku tersebut melakukan pengiriman narkotika

dari Medan yang akan menuju ke Kabupaten Bungo dengan

menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor

Polisi BK 1616 QV,” terangnya. “Kita amankan barang bukti

dari tangan pelaku berupa 3 paket besar narkotika jenis sabu

yang dibungkus di dalam wadah teh warna hijau seberat 3

Kilogram,” jelasnya.

Didlam mobil itu ada tiga orang pria. Setelah didekati dan

dilakukan penggeledahan tiga pria tersebut kualahan. Alhasil

didalam mobil tersut ada barang bukti Sabu-sabu seberat 3

Kilogram. “Para pelaku yakni AF (38) warga asal Aceh Utara,

BA (28) warga Ancen, dan US warga Bungo,” ujar AKBP Agus

Setiawan. Sabtu (14/3). (bel)

Tersangka Sabu Ditangkap

Bersama Dua Istri

KOTAAGUNG-Polsek Kotaagung berhasil menangkap Romi

(30) terduga penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Warga Pekon

Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semoung (BNS)

itu ditangkap berikut dua orang istri sirinya usai mengkonsumsi

sabu disebuah kontrakan diwilayah Kecamatan Kotaagung.

Romi juga selama ini juga merupakan DPO Satresnarkoba

Polres Tanggamus sebab diduga Bandar Narkoba berdasarkan

penangkapan pada medio Desember 2019 dengan tersangka

Hansori Soha Alias Han.

Kapolsek Kota Agung AKP Muji Harjono, mengungkapkan,

ketiga terduga pelaku ditangkap dalam serangkaian

penyelidikan informasi masyarakat bahwa Romi merupakan

salah satu pengedar Sabu.

Lalu berdasarkan informasi tersebut, pihaknya melakukan

penangkapan usai Romi bersama istri ketiganya yang berinisial

TA (17) usai menggunakan sabu di salah satu kontrakan Pekon

Kota Batu, Kota Agung.

Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata Romi juga

telah mengkonsumsi Sabu bersama istri keduanya berinsial

SR alias Dewi di salah satu kontrakan di Kelurahan Pasar

Madang, Kota Agung.

"Ketiga terduga ditangkap di dua tempat berbeda, yakni RM

saat bersama istri ketiganya di Kota Batu dan istri ke duanya di

Pasar Madang pada Jumat (13/3) pukul 22.00 WIB, "ujar Muji

Harjono mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto.

Lanjutnya, dari penangkapan itu pihaknya juga berhasil

mengamankan barang bukti berupa seperangkat perangkat

alat hisap/bong, 1 buah kaca pirex, 2 buah pipet dan 1 buah

korek api gas.

"Barang bukti tersebut ditemukan di rumah kontrakan di

Pekon Kota Batu. Namun itu juga yang digunakan terduga di

rumah kontrakan Pasar Madang," urai kapolsek.

Ditambahkannya, saat ini ketiga terduga telah berikut barang

bukti dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Tanggamus guna

proses penyidikan lebih lanjut.

"Ketiga terduga dan barang bukti, kami limpahkan ke Polres

Tanggamus," pungkas Muji Harjono.

Terpisah, Kasatresnarkoba Polres Tanggamus AKP Hendra

Gunawan, membenarkan, pihaknya telah menerima

pelimpahan tiga terduga penyalahguna Narkoba dari Polsek

Kota Agung, kemarin Sabtu (14/3).

Menurut Hendra Gunawan, pihaknya juga telah melakukan

pemeriksaan dan test urine terhadap ketiganya guna

memastikan penyalaggunaan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap RM adalah buron

yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal itu

berdasarkan keterangan tersangka Hansori Soha alias Han yang

terlebih dahulu ditangkap pada Rabu (25/12) lalu. (ral/ehl)

10

Fajar Indonesia

NUSANTARA


www.fin.co.id

CAR FREE DAY DITIADAKAN: Suasana warga saat Car Free Day (CFD) di Jalan Veteran, Kota Serang, belum lama ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Serang meniadakan CFD untuk mencegah

peredaran virus Covid-19.

FOTO: DONI KURNIAWAN/BANTEN RAYA

Demam Tinggi

Langsung Diisolasi

Dokter Ambil Sampel Dahak

JAMBI – Dua orang warga Kota Jambi,

pasangan suami istri harus dirawat intensif

diruangan isolasi RSUD Abdul Manap Kota

Jambi. Keduanya dirawat, lantaran mengalami

demam tinggi usai pulang melakukan ibadah

umrah. Dugaan, gejala demam tinggi ini sama

seperti orang mengalami virus corona.

Dua orang pasien ini, dirawat sejak Jumat

(13/3) kemarin. Satu minggu setelah pulang

umrah (6/3) lalu, langsung mengalami

demam. Lalu dua warga ini langsung cek up

di rumah sakit RSUD Abdul Manap.

Setelah di rumah sakit, pihak RSUD Abdul

Manap langsung melaksanakan pemeriksaan.

Sebab, dua pasien ini baru pulang dari luar

Indonesia, sehingga pihak rumah sakit

mengambil langkah cepat untuk antisipasi

virus corona. Karena demam tinggi termasuk

salah satu gejala virus corona.

“Mereka hanya demam biasa saja, karena

suhu badannya yang tinggi makanya harus

dirawat,” kata Rudi Pardede Dirut RSUD Abdul

Manap, Sabtu (14/3).

Lanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan

oleh dokter paru yang menangani, pasien

tersebut, keduanya tak menunjukkan suspect

corona.

Rudi menyebutkan, untuk pasien laki laki

tersebut mengidap bronkitis dan istrinya

sakit asma dan darah tinggi. “Kita hanya

menjalankan protap saja untuk pencegahan

virus corona,” tambahnya.

Sambungnya, pihak rumah sakit juga telah

mengambil sampel dahak kedua pasien

untuk dirikim ke kepada Litbangkes Pusat.

Untuk hasilanya sendiri akan keluar selama

7 hari mendatang. “Meski dari pemeriksaan

tidak suspect, tapi tetap sesuai protap harus

dikirimkam sampel,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan

Kota Jambi, Ida Yulianti mengatakan,

pihaknya selaku dinas yang mengawasi

rumah sakit tetap mengawasi dua pasien

ini. Sejauh ini, menurutnya tidak perlu

dirujuk ke rumah sakit rujukan yakni RSUD

Raden Mattaher, sebab belum dinyatakan

suspect. “Jadi apa yang dilakukan RSUD

Abdul Manap sudah benar,” katanya.

Ida menambahkan, untuk petugas dan

ruang isolasi di RSUD Abdul Manap juga

telah dilengkapi dengan pakaian yang

sesuai dengan protap. Yakni, pemakaian

masker N95, sepatu boat, sarung tangan

dan selalu sedia handsanitizer. Selain

itu, dirinya juga menghimbau kepada

masyarakat untuk selalu berhati-hati dan

menjaga kesehatan. (tav/slt)

Empat Pemuda Cabuli Bocah SD

Harga Gula

Melambung

PASOKAN gula pasir di Kecamatan Talang Kelapa

mulai terbatas, Hal tersebut salah satu pemicu

tingginya harga gula pasir, dan Ibu Rumah Tangga

(IRT) mulai menjerit dengan harga gula melambung

tinggi.

Reni (36) warga Kelurahan Sukomoro Kecamatan

Talang Kelapa mengatakan, harga gula pasir hari ini

(Kemarin Red) tembus di angka Rp 18.000/kilogram.

Sebelumnya harga gula di pasar tradisional dan

warung hanya sebesar Rp 12.000.

“Kelangkaan gula pasir dirasakan sejak tiga minggu

terakhir. Jika pun ada harganya mencapai Rp 18.000

dari harga sebelumnya hanya Rp 12.000. Bukan hanya

gula mahal juga kami IRT sulit untuk mendapatkan

gula pasir,” keluh dia.

Lebih lanjut, ibu tiga orang anak ini mengatakan,

gula salah satu bahan pokok dapur, setiap harinya

digunakan untuk memasak. Dengan kelangkaan gula

pasir ini, membuat IRT menjerit.

“Sulit mencari gula pasir, di toko waralaba saja

terkadang stok kosong. Kami IRT terpaksa menyisir

mencari gula di pasar tradisional atau warung-warung

kecil. Itu pun harganya sangat tinggi. Kami berharap

kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk

segera mengambil langkah untuk mencari solusi

kelangkaan gula pasir ini,” kata dia.

Apalagi menjelang masuknya bulan Ramadhan

(puasa) tidak menutup kemungkinan harga bahan

pokok lainya akan melambung tinggi.

“Memang bagi kami uang seribu atau dua ribu

sangat berarti. Apalagi penghasilan suami pas-pasan.

Kami berharap banyak kepada pemerintah untuk

terjun langsung mengendalikan harga bahan pokok

seperti gula,” kata dia. (ron)

BANYUMAS-Dua pemuda Adi Mustofa

(20) dan VDS (15) keduanya warga Mrebet,

Purbalingga dibekuk Satreskrim Polres Banyumas

lantaran melakukan pencabulan terhadap NID

(14) warga Kaligondang. Sementara dua pelaku

lainnya yang juga teman kedua tersangka ADS

dan JNG masih buron.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Whisnu

Caraka, melalui Kasat Reskrim AKP Berry

SIK mengatakan korban merupakan anak

perempuan yang masih bersekolah dasar di

Purbalingga.

"Dari penangkapan ini, kami mengamankan

barang bukti berupa satu buah jaket warna

ungu, satu buah teng top motif garis warna

hitam dan putih, satu buah celana panjang

warna hitam dan satu buah celana dalam warna

krem", ucap Berry.

Berry mengatakan kasus pencabulan ini

berawal terjadi pada (16/2) lalu. Sekitar pukul

14.00 tersangka Adi yang sudah kenal dekat

dengan korban menjemputnya bersama JNG

yang masih buron. "Sebelumnya Adi dan korban

sudah janjian ketemuan di Lapangan Desa

tejasari, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga

dengan menggunakan sepeda motor," kata

Berry.Usai bertemu, korban lalu membonceng

tersangka Adi. Tersangka Adi lalu mengajak

korban ke rumah salah satu teman Adi. "Namun

saat itu temah yang dituju tersangka Adi tidak

ada. Jadi tersangka Adi mengajak korban jalanjalan,

dan saat itu masih bersama JNG yang saat

ini masih buron," jelas Berry.

Akan tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba

turun hujan sehingga ketiganya berteduh di

sebuah gubuk di dekat persawahan. Setelah

hujan reda, tersangka Adi dan J mengajak

korban ke pinggir toko di Kecamatan Mrebet,

Purbalingga.

"Nah saat itu datang dua temannya lagi,

tersangka VDS dan ADS," lanjutnya. Keduanya

datang usai membeli minuman anggur. Mereka

lalu meminum minuman keras bersama-sama

dengan korban.

Saat korban terpengaruh minuman

beralkohol, keepat pemuda ini lalu membawa

korban ke sebuah hotel di daerah Baturraden.

Disanalah, keempat pemuda tersebut

mencabuli korban secara bergiliran. Usai

terpuaskan, korban lalu diantar kembali pulang

ke rumahnya. Namun orang tua korban saat itu

curiga lantaran korban pulang larut malam.

"Korban lalu mengakui jika sudah dicabuli.

Orang tuanya yang terima melaporkan ke

satreskrim Polresta Banyumas karena lokasi

peristiwa berada di Banyumas," lanjut Berry.

Mendapat informasi tersebut, polisi segera

melakukan penangkapan terhadap tersangka

Adi Mustofa serta VDS di rumahnya pada Senin

(10/3) lalu. Sementara dua tersangka lainnya

masih diburu.

"Para pelaku saat ini kami amankan untuk

penyidikan lebih lanjut dan mereka disangkakan

pasal 81 atau 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak," pungkasnya. (ali)

Fajar Indonesia

GELORA

11


www.fin.co.id

EPL RUGI RP13,4 T, SERIE A RP11 T

LONDON- Hak siar adalah sektor yang mendapat

pukulan telak atas penundaan liga Inggris. Dilansir dari

Dailymail, penangguhan Liga Inggris pun membuat

Premier League rugi besar. Kerugiannya mengenai

administrasi hak siar, sejauh ini, total kerugian yang

ditaksir mencapai GBP 750 juta atau setara Rp13,4

triliun. Angka kerugian mengagumkan ini belum

ditambah dengan jadwal yang belum final, yang artinya

bisa saja akan lebih lama disetop atau mungkin liga

bisa dibatalkan.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, kerugian tersebut

belum termasuk kerugian tiap klub terkait refund tiket

pertandingan. Manchester United saja, dikabarkan

sudah rugi GBP 10 juta atau Rp179 miliar.

Sayanngya, pihak Premier League lebih

mengutamakan keselamatan para atlet dan fan. Pihak

klub Liga Inggris pun menaati aturan yang berlaku.

"Kami harap maklum bahwa kesehatan pemain, staff,

dan fan adalah segala-galanya ," tulis pernyataan resmi

Premier League.

Saat pihak Premier League belum memberi

keputusan lebih lanjut, dua televisi jaringan pemilik

hak siar Liga Inggris Sky Sports dan BT Sport juga tak

mau banyak berkomentar. Mereka tidak memiliki

rencana untuk mengembalikan uang kepada

pelanggan meskipun sebagian besar konten siaran

langsung ditangguhkan.

"Kami meminta maaf kepada pelanggan tentang

perubahan jadwal BT Sport bulan ini karena

dampak dari Covid-19. Situasinya berkembang

pesat dan kami bekerja sama dengan liga untuk

terus menyiarkan siaran langsung olahraga

sedapat mungkin dan menyiarkan pertandingan

saat dijadwalkan ulang dalam beberapa bulan

mendatang," tulis pernyataan BT Sport.

Diketahui, Nilai kontrak Sky dikabarkan lebih

besar yakni GBP 4,3 miliar dari hak siar Liga Premier

untuk tiga musim. Namun kemungkinan ada

siaran langsung di bulan-bulan berikutnya, masih

kecil. Jika itu terjadi, BT Sport dan Sky Sport akan

mengharapkan refund dari liga atau penyelenggara

acara, yang sebagian besar berasal dari asuransi

ganti rugi untuk menutupi pembayaran tersebut.

Selain Liga Inggris, klub-klub Serie A juga

merugi hingga EUR 700 juta atau Rp11 triliun

akibat penundaan kasta tertinggi sepakbola Italia

tersebut. Dilansir dari La Repubblica, Serie A harus

menunda 12 dan 13 pertandingan tersisa. Di sisi

lain, keputusan dimulai kembalinya Serie A pada

2 Mei mendatang terancam diundur hingga 30 Juni.

La Repubblica melaporkan, klub-klub Italia

telah merugi hampir EUR 430 juta. Kerugian ini

belum ditambah dengan pendapatan matchday

dan merchandising, menunjukkan bahwa total

kerugian bisa mencapai EUR 700 juta. "Jika musim

tidak selesai dengan baik, dilaporkan bahwa klub

akan meminta bantuan pemerintah dan Menteri

Olahraga Vincenzo Spadafora untuk menalangi

kerugian ini," tandas koran Ibukota Italia, Roma

tersebut. (fin/tgr)

Format Playoff

Ditolak

ROMA- Dari sejumlah liga elit Eropa, Serie

A memiliki agenda tertunda paling banyak (12

giornata). Juventus yang berstatus capolista juga

hanya unggul satu poin atas Lazio di posisi kedua

(63-62). Begitu pula dengan Brescia sebagai juru

kunci klasemen. Brescia hanya berselisih sembilan

poin dari Genoa yang berada di posisi ke-17

untuk batas aman dari degradasi. Artinya, segala

kemungkinan masih bisa terjadi.

Hal itu yang membuat usul melanjutkan

kompetisi kasta tertinggi Italia dengan format

playoff dan playout tidak mendapat lampu hijau.

Usulan tersebut datang dari Presiden FIGC

(Federasi Sepak Bola Italia) Gabriele Gravina.

Ternyata, semua klub Serie A menolak proposal

tersebut. Mereka memilih melanjutkan sisa 12

giornata ketika kondisi di Italia akibat virus korona

sudah membaik.

’’Idenya adalah bermain setiap tiga hari dengan

menggunakan seluruh bulan Juni (jika kondisi

di Italia tidak membaik hingga Mei, Red) untuk

menyelesaikan musim ini,’’ tulis La Gazzetta dello

Sport.

Beda Serie A, beda pula Liga Champions dan

Liga Europa. Dua kompetisi antarklub Eropa

yang ditunda untuk second leg 16 besar itu sangat

mungkin tetap dilanjutkan. Namun, bukan dengan

format dua leg seperti yang biasa terjadi ketika

memasuki fase knockout, melainkan satu leg saja.

Opsi itu pernah dilontarkan Direktur Umum Getafe

Clemente Villaverde. Usulan itu disampaikan saat

first leg 16 besar Liga Europa kontra Inter Milan

yang ditunda pada 11 Maret 2020. Atau hanya

sehari jelang laga yang dihelat di Stadio Giuseppe

Meazza itu dilangsungkan. (dbs/fin/tgr)

Serie A Kembali Ambyar

TURIN- Pandemi Covid-19 membuat Serie

A luluh lantak. Tercatat ada tujuh pemain

dinyatakan positif tertular Covid-19 dalam kurun

waktu hanya sehari. Setelah bek Juventus Daniele

Rugani dan Manolo Gabbiadini (Sampdoria),

sudah sembilan pemain Serie A yang dinyatakan

positif korona.

Ini menjadi jumlah paling banyak daripada

liga-liga elite Eropa lainnya. Uniknya, tujuh

nama tambahan datang dari dua klub dari region

(provinsi) yang berdekatan, Sampdoria dan

Fiorentina. Albin Ekdal, Omar Colley, Antonio

La Gumina, dan Morten Thorsby menyusul

Gabbiadini. Sementara itu, Fiorentina ikut masuk

daftar klub yang pemainnya positif.

La Gazetta dello Sport menyebut, Dusan

Vlahovic, German Pezzella, dan Patrick Cutrone

pun baru dinyatakan positif tertular virus yang

sedang menghabisi klub Italia tersebut. Itu belum

termasuk dokter tim Sampdoria Amadeo Baldari

dan fisioterapis Fiorentina Stefano Dainelli yang

juga positif korona. ’’Tinggal menanti siapa lagi

yang akan tertular,’’ tulis harian olaharga tenama

Italia tersebut dalam artikelnya.

Terutama dari Campini, kamp latihan

Fiorentina. Laporan menyebutkan, Vlahovic

yang menjadi pemain pertama positif korona

menjalankan banyak aktivitas di tengah-tengah

skuad La Viola dalam dua hari terakhir. Selain itu,

dia kerap joging di Taman Parco delle Cascine,

Kota Firenze. Dia juga kerap diajak selfie dengan

fans Fiorentina.

’’Klub bakal menelusuri siapa lagi pemain,

staf pelatih, atau bagian klub ini yang bersama

Dusan (Vlahovic) beberapa hari terakhir,’’

tulis Fiorentina dalam pernyataan resminya.

Nah, apa yang terjadi di Fiorentina itulah

yang merembet ke Udinese. Maklum, Udinese

adalah klub terakhir yang dihadapi Fiorentina

9 Maret lalu.

Saat itu Vlahovic dan Pezzella bermain

penuh 90 menit. Sementara itu, Cutrone

hanya bermain 18 menit sebagai pengganti.

Pezzella pun khawatir ada nama lain yang

menyusul. ’’Seperti yang kalian tahu, setelah

tes dan dua hari dengan beberapa gejala,

mereka memastikan bahwa aku positif tertular

Covid19,’’ ungkap Pezzella dalam kicauan

Twitter-nya.

’’Saat ini gejala yang aku alami itu sudah

hilang. Aku sedang berada di rumah dan saat ini

mengikuti prosedur yang ditunjukkan staf klub

medis. Ini pasti bisa menjadi cerita lain yang

harus aku ceritakan. Jaga kesehatan Anda dan

orang-orang di sekitarmu,’’ tambah il capitano

28 tahun itu.

Apesnya, ada indikasi klub-klub enggan

merilis lagi daftar awaknya yang positif korona.

Misalnya yang ditunjukkan pihak Il Samp tadi

malam WIB. Mereka takkan merilis informasi

soal pemain dan staf yang telah diuji karena

gejala-gejala ringan. ’’Satu-satunya berita

penting saat ini adalah semua pemain kami

baik-baik saja. Mereka di rumah masingmasing

di Genoa,’’ sebut Sampdoria dalam

laman resminya.

Alasannya, mereka tak mau menambah

kekhawatiran jika kembali merilis data

informasi tersebut. ’’Dalam momen ini,

negara sudah berada dalam keadaan rumit.

Dan dengan rasa hormat kepada mereka yang

bekerja di garis depan, kami takkan menambah

kekhawatiran serta membuat alarm publik

makin tak terkendali,’’ lanjut Sampdoria.

Di sisi lain, Asosiasi Pesepak Bola Italia

(AIC) menyayangkan lambatnya Lega Serie A

dalam memutuskan kompetisi harus berhenti.

Kepada Sky Sport Italia, Wakil Presiden

Umberto Calcagno menyebutkan, seharusnya

tak sebanyak ini jumlah pemain Serie A yang

dinyatakan tertular korona.

’’Andai sudah berhenti bermain dua pekan

lalu, kami tak akan melihat klub-klub yang

mengarantina pemainnya. Bahkan pemain yang

tertular virus itu. Kami seperti baru bergerak

saat ada pemain yang positif,’’ kecam Calcagno

sebagaimana dilansir laman Tuttomercatoweb.

(dbs/fin/tgr)

Fajar Indonesia

TRIDENTE


HOTEL RONALDO DIUBAH

JADI RS CORONA

MADEIRA-Cristiano Ronaldo

kembali menunjukkan jiwa sosialnya

di tengah merebaknya pandemi virus

korona. Striker Juventus itu memilih

mengalihfungsikan hotel-hotelnya

miliknya menjadi rumah sakit dadakan

sementara. Kendati negaranya belum

mengeluarkan lockdown, bagi Ronaldo

upaya tersebut mampu mencegah

semakin meluasnya penyebaran virus

asal Kota Wuhan, Cina tersebut.

Dilansir dari Marca, orang-orang yang

memang membutuhkan perawatan garagara

virus Corona tidak bakal dikenai

biaya, alias gratis. "Ronaldo juga yang

bakal membayar para dokter dan tenaga

medisnya," tulis media Spanyol tersebut.

Ronaldo saat ini tengah menjalani

karantina di Madeira, Portugal. Karantina

berawal setelah menjenguk ibunya, Maria

Dolores Aveiro yang terkena struk. Sejak

Daniele Rugani (Juventus) dinyatakan

positif Corona, proses isolasi pria berusia

35 tahun itu makin diperketat.

Beruntung, tidak ada indikasi

bahwa Ronaldo atau keluarganya

terjangkit paparan virus bernama lain

Covid-19 itu. Setelah dinyatakan bebas,

menggunakan posisi istimewanya, ia

menyeru para fansnya untuk membantu

mengobarkan perang melawan virus

korona. "Dunia sedang mengalami

masa-masa yang sangat sulit. Ini

menuntut kepedulian dan perhatian

dari kita semua. Melindungi kehidupan

manusia harus ada di atas segala

kepentingan lainnya," tulisnya dilaman

Instagram yang diikuti 207 juta followers

tersebut.

Ronaldo telah berkolaborasi dengan

jaringan hotel terkemuka Portugal,

Pestana, membuka akomodasi rumah

sakit gratis di Lisbon, Marrakech

(Maroko) dan Madeira (Portugal).

Menurut Forbes, sebanyak 169 kasus

pandemi Korona Portugal dengan satu

pasien pulih dan tak ada korban jiwa.

Di sisi lain, duet Ronaldo di Juventus,

Paulo Dybala yang sempat diisukan

terjangkit virus korona, menyangkal

rumor tersebut. "Hai semuanya, saya

ingin mengkonfirmasi bahwa saya baikbaik

saja dan terisolasi secara sukarela,"

tulisnya di Twitter. "Terima kasih untuk

semua pesan dan aku harap kamu baikbaik

saja."

Pemain berusia 26 tahun ini

telah mencetak tujuh gol dalam 24

pertandingan Serie A pada 2019-20

dan telah dalam kondisi sangat baik di

bawah asuhan Maurizio Sarri musim ini.

Pandemi Korona membuat semifinal

Coppa Italia antara Si Nyonya Tua dan

Milan tertunda.(fin/tgr)

Fajar Indonesia Network Edisi 16 Maret 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?