Fajar Indonesia Network Edisi 18 Maret 2020

RABU, 18 MARET 2020

Satu Berita Berjuta Pembaca

12 Hal | https://fin.co.id/

RS TUTUP LAYANAN

RAWAT INAP

Eskalasi Wabah Meningkat, Daerah

Jangan Panik!

JAKARTA – Eskalasi wabah Virus Corona di Indonesia

telah memaksa sejumlah rumah sakit menutup

layanan rawat inap bagi pasien di luar Covid-19. Sejalan

dengan bertambahnya pasien Positif Covid-19 yang

mencapai 172 orang. Pada kondisi ini, Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) RI telah meminta Pemerintah

Provinsi (Pemprov) mematangkan kesiapan fasilitas

kesehatan sejalan dengan koordinasi dengan pemerintah

Kabupaten/Kota.

Warning yang disampaikan Kemenkes ini pun sejalan

dengan Keputusan Presiden yang telah menetapkan

Gugus Tugas penanganan Covid-19 untuk meredam

wahab yang terus menimbulkan korban terinfeksi, hingga

keresahan masyarakat setelah diberlakukan isolasi diri

dengan beraktivitas di rumah.

Bersambung ke hal 7

FOTO: M. TEGAR MUJAHID/ RADARLAMPUNG

CEK SUHU TUBUH: Petugas saat memeriksa suhu tubuh narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Narkotika Wayhui, Bandarlampung, kemarin.

Pemeriksan suhu badan tersebut dalam rangka.

Jatuh Korban Jiwa

Usai Rilis Data

Total Tujuh Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

JAKARTA - Imbas mewabahnya Virus Corona kembali

menelan korban jiwa. Dua orang dinyatakan wafat setelah

menjalani isolasi. Demikian penjelasan Juru bicara

pemerintah untuk penanganan virus Corona (COVID-19),

Achmad Yurianto, sekitar pukul 22.55 WIB, Selasa (17/3).

Pasien meninggal akibat terjangkit Covid-19 di Jawa

Tengah bertambah. Jika sebelumnya satu korban

dinyatakan meninggal yang merupakan warga Solo,

Selasa (17/3), seorang warga Kota Semarang pria 41

tahun meninggal dalam perawatan di RSUP dr Kariyadi.

Pasien tersebut ternyata sudah dirawat selama 10 hari

(selengkapnya lihat grafis).

Padahal Yuri belum lama mengumumkan ada

lima pasien Covid-19 meninggal. Yuri mengaku baru

mendapat laporan terbaru mengenai jumlah pasien

yang meninggal tujuh orang. Menurut dia, informasi

mengenai kasus positif corona ini bergerak dinamis.

”Itu diumumkan setelah saya merilis jumlah kematian,

karena itu saya tambah dengan kasus itu,” terangnya.

Kendati demikian Yuri tidak menjelaskan secara

detail nomor kasus yang meninggal. Dari laporan

penanganan Corona Covid-19 di Jawa Tengah,

saat ini jumlah kasus Covid-19, ada empat

orang dirawat dan dua meninggal dunia dalam

perawatan.

Selain kasus meninggal di Kota

Semarang, pasien Covid-19 di Kota Solo

juga bertambah. Seorang perempuan

berusia 49 tahun saat ini dirawat

di rumah sakit. Pasien Covid-19

merupakan dua orang yang habis

pulang dari mengikuti seminar,

sementara yang satu sopirnya.

Bersambung ke hal 7

DATA COVID-19

SELASA (17/3) PUKUL 23.00

Global 167.511 kasus

konfirmasi

Negara terjangkit 151

Negara

INDONESIA

Jumlah orang yang diperiksa:

Positif COVID-19:

Sembuh (Positif COVID-19):

Meninggal (Positif COVID-19):

1.255

172

9

7

STATUS DARURAT: Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdatinkom) BNPB Agus Wibowo

memberikan penegasan jika Pemda diperkenankan mengeluarkan status keadaan

darurat dampak mewabahnya Covid-19, Selasa (17/3).

Negatif COVID-19:

Proses Pemeriksaan:

1.083

Akhirnya, BUMN Siapkan Rumah Sakit Khusus

JAKARTA - Wabah Virus Corona ternyata

tidak bisa ditoleransi. Desakan publik

agar pemerintah menyiapkan rumah sakit

khusus untuk pasien yang diidentifikasi

terjangkit Covid-19 akhirnya direlisasikan.

Pemerintah melalui, Kementerian Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan

untuk menyiapkan Rumah Sakit Pertamina

Pemda Boleh Keluarkan Status Keadaan Darurat

Jaya (RSPJ) dan Hotel Patra Comfort, Jakarta

sebagai tempat penanganan Covid-19.

Bahkan Pemerintah pun memperkenankan

Pemerintah Daerah (Pemda) untuk

menetapkan status keadaan darurat, sejalan

dengan situasi dan kondisi yang ada.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya

Sinulingga di Jakarta, Selasa mengemukakan

bahwa saat ini RSPJ memiliki kapasitas 65

tempat tidur yang terdiri dari 20 tempat

tidur untuk perawatan setingkat ICU dan 45

tempat tidur nonICU. ”Untuk penangannya

akan didukung 10 dokter spesialis, delapan

dokter umum, dan tiga perawat terlatih,"

jelasnya, Selasa (17/3).

0

Bersambung ke hal 7

SEMPROT DISINFEKTAN COVID-19: Petugas PMI Kota Tangerang

melakukan penyemprotan Disinfektan di aera Stasiun Poris, Tangerang,

(17/3). Penyemprotan cairan disinfektan tersebut dilakukan sebagai

salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19

atau virus Corona.

FOTO: FAISAL/FAJAR INDONESIA NETWORK

2

RABU, 18 MARET 2020

Fajar Indonesia

EKONOMI

www.fin.co.id

Konsumsi Listrik Maret

Diprediksi Meningkat

JAKARTA - Kebijakan bekerja dari rumah (Work

From Home/WFH) imbas merebaknya virus

corona atau Covid-19 diprediksi bakal mengerek

konsumsi listrik untuk kategori rumah tangga.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal

Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.

Peningkatan konsumsi listri di sektor rumah tangga

lantaran banyak pekerja yang bekerja di rumah.

Bagi Kementerian ESDM tak masalah. Pihaknya,

memastikan ketersediaan listrik untuk rumah

tangga. "Ini kan hal yang mendasar kebutuhan

listrik itu, apalagi orang disuruh stay di rumah.

Mereka gunain laptop, lampu, AC dan lain

sebagainya. Jangan sampai kerja di rumah listrik

tidak ada," ujar dia, di Jakarta, kemarin (17/3).

Untuk konsumsi listrik industri, pihaknya belum

bisa memastikan apakah ada kenaikan konsumsi

atau tidak. Sebab, dia tak mengetahui apakah

industri beroperasi atau tidak selama kebijakan

WFH ini berlangsung.

Namun untuk konsumsi listrik perkantoran

diperkirakan akan mengalami kenaikan apabila

tak dibarengi dengan efisiensi. "Kantor kan

logikanya turun, minimum AC turun, karena setiap

gedung itu listrik besar untuk AC dan lift. Kalau

bisa berkurang lift," kata Rida.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for

Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa

mengatakan, konsumsi listrik pada sektor

komersial diperkirakan akan menurun. "Hal ini

karena kebijakan WFH. Kemungkinan (konsumsi

listrik menurun) bisa teradi di industri," kata dia.

Sedangkan, kata dia, untuk konsumsi listrik

rumah tangga berpotensi akan meningkat

lantaran adanya kebijakan WFH. "Pasti akan naik

konsumsinya," ujar dia.

Terpisah, pihak PT PLN (Persero) memastikan

akan meningkatkan kesiagaan dan kesigapan

untuk menjaga pasokan listrik kepada

masyarakat di tengah masifnya wabah virus

corona.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan,

pihaknya akan menjaga pasokan energi primer,

pembangkotan beroperasi dengan baik,

pengaturan beban, transmisi dan distribusi

harus tetap terjaga.

"Semua itu kami lakukan untuk memberikan

layanan terbaik kepada seluruh pelanggan PLN,

kami juga instruksikan kepada seluruh insan

PLN agar tetap bertugas menjaga pasokan energi

listrik," ujar dia.

Dikemukakan, sejak awal maret PLN telah

melakukan langkah-langkah preventif terhadap

upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Salah satunya adalah menangguhkan perjalanan

kedinasan dan non kedinasan ke luar negeri

bagi seluruh pegawai PLN, terutama ke negara

terinfeksi virus corona.

Selain itu, perusahaan melakukan

pemeriksaan suhu tubuh bagi pegawai dan

tamu serta melakukan pengecekan riwayat

perjalanan yang dilakukan di seluruh unit

PLN dan juga menyediakan logistik masker,

hand sanitizer, sarung tangan, thermal gun

secara cukup. Tidak cukup sampai disitu, PLN

juga melakukan penyemprotan disinfektan di

seluruh kantor PLN.

PLN juga menambah unit Control System

sebagai cadangan (Mirroring) untuk memastikan

bahwa pasokan listrik kepada masyarakat tidak

terganggu. "Hal ini dilakukan untuk memastikan

seluruh petugas dalam kondisi prima sehingga

bisa bekerja maksimal dalam menjaga pasokan

listrik bagi masyarakat," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Executive Vice President

Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT

PLN Edison Sipahutar menuturkan hingga

Februari tahun ini, realisasi penjualan listrik

PLN mencapai 40,5 TWh dengan pertumbuhan

mencapai 5,79 persen.

Adapun angka pertumbuhan penjualan

listrik hingga Februari ini lebih rendah bila

dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya yang dapat mencapai 6 persen.

Rendahnya konsumsi listrik sektor industri

dua bulan pertama tahun ini dikarenakan

turunnya pemakaian listrik pada teksil yang

mengalami -3,7 persen, besi dan baja sebesar

-3,1 persen, kimia sebesar -1,4 persen, semen

sebesar -3,9 persen, makanan dan minuman

sebesar 6,6 persen, dan otomotif sebesar 1,3

persen.(din/fin)

Bansos PKH Dinilai Tak Efektif

untuk Jaga Daya Beli

JAKARTA - Percepatan pencairan Bantuan

Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan

(PKH) sebesar Rp7,014 triliun dinilai ekonom

tak efektif untuk menjaga daya beli di tengah

mewabahnya virus coroan di dunia. Semula

PKH dicairkan pada April namun dipercepat

menjadi 10 Maret 2020.

Peneliti Institute for Development of

Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda

mengatakan, percepatan PKH tak efektif untuk

menjaga daya beli masyarakat. Sehingga tak

berdampak pada peningkatan konsumsi.

"Saya rasa kurang efektif karena penurunan

daya beli bukan dari demand side. Warga kan

mengurangi belanjanya karena enggan tertular

virus akibat pergi ke mal atau pasar," ujar dia

kepada Fajar Indonesia Network, Selasa (17/3).

Menurut Huda, untuk mendorong daya

beli masyarakat pemerintah harus mengatur

persoalan distribusi komoditas pangan yang

selama ini belum tertangani dengan optimal.

Hal ini dilihat dari sejumlah komoditas yang

harganya melonjak tajam.

"Sekarang paling tepat jika distribusi

memang ada yg mengatur. Pemerintah turun

tangan di situ," kata dia.

Pencairan yang dilakukan per 10 Maret

2020 ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi

penurunan daya beli akibat pandemi virus

corona. Menteri Sosial (Mensos) Juliari P

Batubara berharap kebijakan cepat ini bisa

menstabilkan ekonomi di Tanah Air.

"Setiap tahun, bantuan PKH diberikan

empat tahap. Kalau sesuai jadwal disalurkan

bulan Januari, April, Juli, Oktober. Khusus

tahap kedua ini, diajukan dari bulan April

menjadi bulan Maret 2020," kata nya dalam

keterangannya, Jakarta, Selasa (17/3).

Dana PKH ini, kata Juliari, akan dimanfaatkan

oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk

menjaga daya beli dan dimanfaatkan dengan

baik untuk meningkatkan gizi anak sehingga

terhindar dari wabah virus corona. "Dari

laporan yang saya terima banyak KPM yang

telah mencairkan dana mereka di sejumlah

daerah," ujarnya.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen

Nazaruddin menambahkan, bantuan PKH

tahap II ditujukan untuk 9.214.185 KPM.

"Kita harapkan tidak ada gejolak harga

makanan yang terjadi, untuk itu KPM diminta

tidak perlu panik dengan isu mengenai virus

corona karena pemerintah telah berupaya

untuk meminimalisirnya," kata Pepen.

Penerima KPM asal Metro, Provinsi Lampung,

Siti Rohani mengaku senang bisa menerima

Bansos PKH lebih cepat dari biasanya karena

hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan

anaknya.

"Uang ini akan saya gunakan untuk

mencukupi kebutuhan gizi anak dan keperluan

sekolah. Saya ambil seperlunya untuk

memenuhi kebutuhan saja dan sisanya masih

saya tabung di bank," jelasnya.

Berdasarkan data Kemensos, KPM yang telah

mencairkan bantuan PKH pada tahap II seperti

Kalimantan Selatan, Lampung (kab Lampung

Timur, Pesawaran), Bengkulu, Nusa Tenggara

Timur (NTT), Banten (Pandeglang, Serang dan

Kab Lebak), Jawa Tengah, Maluku dan Maluku

Utara, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.

Percepatan pencairan PKH ini sebelumnya

pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan

(Menkeu) Sri Mulyani sebagai langkah untuk

menghadapi tantanan ekonomi global yang

belum mereda. Pasalnya, ketidakpastian

ekonomi global diperkirakan akan terus

berlanjut.

"Pada Januari ini termasuk bansos seperti

PKH dan dana desa pencairannya bakal

dipercepat di kuartal pertama tahun ini untuk

menahan pelemahan ekonomi global," ujar

dia.(din/fin)

Rupiah Berpotensi

Tembus di Level

15 .500 per Dolar AS

JAKARTA - Dahsyatnya gempuran virus corona atau

Covid-19 terhadap pasar keuangan menyebabkan nilai tukar

Rupiah terus melemah ke level 5 ribu per Dolar AS. Bahkan,

ekonom memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

AS masih akan terus tertekan hingga posisi 15.500.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance

(INDEF) Nailul Huda menilai, pelemahan nilai tukar Rupiah

akan terus terjadi lantaran pemerintah tak mampu dalam

mengantisipasi wabah corona terhadap perekonomian

nasional.

"Pasti akan terus melemah karena wabah corona ini.

Terlebih pemerintah seperi gagap menangani wabah corona

ini," ujarnya kepada Fajar Indonesia Network, Selasa (17/3).

Kondisi demikian, melemahkan Indeks Harga Saham

Gabungan (ISHG). Kemarin (17/3), IHGS dibuka terjun bebas

di level terendah yaitu 4.467 atau turun hingga 4,7 persen. Itu

karena investor asing melakukan aksi jual.

"Hal tersebut memperparah kondisi IHSG dan Rupiah. Saya

kira mungkin akan tembus sampai Rp15.500," ucapnya.

Ekonom INDEF lainnya, Ariyo DP Irhamna menilai jika

apa yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau

The Fed melalui kebijakan moneter (Quantitative Easing/QE)

seharusnya nilai tukar Rupiah menguat. Namun kenyataannya

sebaliknya.

"The Fed baru saja melalukan QE yang seharusnya

berdampak pada pelemahan USD terhadap mata uang lain.

Namun, tampaknya psikologis pasar berbicara lain, sehingga

nilai tukar USD terhadap IDR malah menguat," ucapnya kepada

Fajar Indonesia Network.

Sementara itu, Kepala Riset Monex Investindo Futures

Ariston Tjendra melihat kekhawatiran pasar terhadap

penyaberan virus corona yang semakin meluas menyebabkan

Rupiah masih belum membaik.

“Semalam walstreet jatuh dalam lebih dari 12 persen.

Tapi Pagi ini indeks Nikkei bergerak positif, S&P Futures juga

demikian. Mungkin berita persiapan stimulus dari pemerintah

AS membantu mengangkat sentimen sebagian pelaku pasar,”

kata Ariston.

Saat ini, kata dua, Pemerintah AS masih bernegosiasi dengan

senat untuk menggelontorkan paket stimulus yang lebih besar.

Begitupun dengan pemerintah Selandia Baru, yang juga merilis

stimulus NZD 12,1 miliar pagi ini, serta Bank Sentral Australia

juga mempersiapkan stimulus moneter lanjutan.

“Rupiah masih berpotensi tertekan karena kekhawatiran

penyebaran corona namun sentimen stimulus AS bisa

membantu menahan pelemahan Rupiah, potensi USD-IDR

yakni kisar Rp14.800- Rp15.100,” ucapnya.

Alhasil, prediksi dia, Rupiah masih akan terus tertekan

hingga pasar masih menunggu stimulus dari Pemerintah AS

yang akan dirilis beberapa hari ini, apabila besar stimulusnya

dan sesuai ekspektasi, memungkinkan sentimen positif bisa

datang lagi ke pasar keuangan.

Kemunginan, lanjut dia, Rupiah akan mendekati level

tertinggi seperti pada oktober 2018, saat itu Rupiah berada

di level Rp 15.217 per Dolar AS. “Ada resisten kuat yang dekat

yaitu di kisaran Rp15.270,” ucapnya. (din/fin)

RABU, 18 MARET 2020

Fajar Indonesia

NASIONAL

3

www.fin.co.id

FOTO: ISTIMEWA

Pemerintah Jamin

Kebutuhan Bahan Pokok

JAKARTA - Pemerintah menjamin kebutuhan

bahan pokok tersedia. Masyarakat tak perlu

khawatir, sehingga tak terjadi panic buying.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

mengatakan pemerintah menjamin ketersediaan

bahan pokok. Sehingga tidak akan terjadi

kelangkaan menyusul mewabahnya virus corona

jenis baru atau COVID-19.

"Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi

kelangkaan bahan-bahan pokok. Semuanya

sekarang sudah dikerahkan dengan segala daya.

Jadi kalau ada istilah refocusing dan relocated

anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan

perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat

karena serangan corona ini," kata Mahfud melalui

video press conference, Selasa (17/3).

Pengalokasian anggaran, ditegaskannya, ibukan

hanya untuk mengobati penyakitnya tetapi juga

membuat pengamanan-pengamanan sosial

politiknya.

"Lebih-lebih ekonominya dan terlebih lagi

kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga tidak

perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan

dari pemerintah daerah atau unit pemerintah

tertentu, semuanya harus kompak. Itu saja," kata

Mahfud.

Pemerintah telah membentuk Satgas untuk

menangani masalah virus corona ini yang

dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

"Maka, pemerintah daerah sebelum membuat

kebijakan khusus terkait dengan penanganan

COVID-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas

Pusat agar ada koordinasi dalam penanganannya,"

tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

ini.

Direrktur SDM dan UMUM Perum Bulog Bagya

Mulyanto menegaskan bahwa pihaknya telah

memiliki stok beras sebesar 1,6 juta ton yang

tersebar di gudang seluruh Indonesia.

"Bulog memiliki stok 1,6 juta ton setara beras

yang tersebar di seluruh Indonesia dan 300.000

ton ada di Gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta,

sehingga tidak ada alasan untuk harga beras naik

selama masa penanganan penyebaran pandemi

Covid-19," katanya.

Selain memastikan keamanan jumlah stok

beras yang tersebar di seluruh Indonesia, Bulog

juga menjamin kemudahan dalam menjangkau

kebutuhan pangan tersebut Kegiatan Pasokan

Stabilisasi Harga (KPSH) atau Operasi Pasar.

BUMN pangan tersebut selalu melakukan

operasi pasar secara masif yang dilakukan di

seluruh wilayah kerja demi menjaga stabilnya

harga beras di tingkat konsumen.

Dikatakannya, Bulog juga menyediakan

penjualan melalui daring dari platform Shoppee

dengan akun iPangananDotCom. Penjualan ini

akan memudahkan konsumen untuk belanja

tanpa perlu keluar rumah.

iPangananDotCom telah memiliki tujuh titik

gudang distribusi yakni di Jakarta, Bandung,

Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta,

Makassar. Hal tersebut akan sangat memudahkan

untuk menjangkau konsumen di seluruh

Indonesia.

"Bulog telah memberikan akses kemudahan

bagi konsumen di seluruh Indonesia dengan

penjualan daring melalui iPangananDotCom yang

ada di platform Shoppe. Di sana menjual lengkap

bahan pangan mulai dari beras, gula, hingga mie

instan yang semua gratis ongkir diantar sampai ke

rumah," tambah Bagya.

Anggota Komisi VI DPR Mohamad Toha

menanggapi positif kesigapan Perum Bulog

menjaga stok beras.

"Saya apresiasi bagaimana Bulog sigap jaga

stok beras. Sebelum Corona positif ditemukan

di Indonesia, Bulog berinisiatif lakukan sidak

kesiapan stok beras. Ini patut diapresiasi," katanya.

Sehingga, ketika Corona melanda Indonesia, stok

beras sangat mencukupi, bahkan untuk kebutuhan

hingga masa Lebaran mendatang.

"Tentu dengan kecukupan stok beras, masyarakat

tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan

beras, dan tidak ada kenaikan harga beras ketika

masa-masa seperti sekarang," katanya lagi.(gw/fin)

Pegawai WFH, Kunjungan Tahanan

KPK Dihentikan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) melakukan sejumlah upaya pencegahan

penyebaran virus korona (COVID-19) di

lingkungan kantor lembaga antirasuah. Pimpinan

KPK telah mengeluarkan surat edaran yang

memperbolehkan Pegawai KPK untuk bekerja dari

rumah atau work from home (WFH) atas seizin

atasan di unit masing-masing.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan

KPK Ali Fikri mengatakan, surat edaran tersebut

tertuang dalam SE Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Prosedur Bekerja dari Rumah (PDR) bagi Pegawai

KPK yang ditandatangani pada 16 Maret 2020 lalu.

Ketentuan ini dilaksanakan hingga 31 Maret 2020.

"Namun demikian tentu pegawai juga wajib

memenuhi panggilan jika kemudian diperlukan

untuk kantor. Jadi walaupun bekerja dari rumah,

tapi tetap kemudian ada panggilan penuh untuk

ke kantor harus segera datang ke kantor," ujar

Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan,

Jakarta, Selasa (17/3).

Meski demikian, Ali Fikri menyatakan, tugas

KPK di bidang penindakan seperti pemeriksaan

tersangka mau pun saksi masih akan terus

dilakukan. Hal ini, kata dia, lantaran proses

penanganan perkara memiliki batas waktu

sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Sehingga teman-teman di penindakan

masih tetap bekerja termasuk pemeriksaan dan

permintaan keterangan kepada para saksi dan

persidangan di berbagai daerah. Namun tentunya

tetap memperhatikan standar keamanan dari sisi

pencegahan dan antisipasi wabah dari korona,"

kata dia.

Selain itu, dijelaskan Ali Fikri, KPK akan

melakukan penyemprotan cairan disinfektan di

setiap lantai baik di Gedung Merah Putih mau

pun Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pada Rabu

(18/3) dan Kamis (19/3). Seluruh rumah tahanan

(rutan) cabang KPK juga tak luput dari sasaran

penyemprotan cairan disinfektan.

KPK juga akan melakukan pengecekan suhu

tubuh secara berkala bagi para tahanan sebagai

langkah antisipasi. Apabila ditemukan tahanan

yang tengah mengalami suhu tubuh tinggi,

dikatakan Ali Fikri, petugas dari Klinik KPK

bakal merujuk yang bersangkutan ke rumah

sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Demi mengantisipasi penyebaran korona

di rutan, kunjungan keluarga untuk tahanan

untuk sementara waktu dihentikan terhitung

sejak 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Namun,

untuk pengiriman barang yang ditujukan

kepada tahanan masih dapat dilakukan seperti

biasa.

"Nanti akan dibuka kembali pada hari

Rabu tanggal 1 April 2020 atau nanti melihat

perkembangan selanjutnya. Tapi untuk

penasihat hukum karena ditentukan undangundang

bisa bertemu dengan para tersangka

ataupun terdakwa karena adalah hak dari

undang-undang, maka tetap bisa untuk

berkunjung ke kliennya," tutur Ali Fikri.

Direktorat Jenderal Permasyarakatan

(Ditjenpas) Kemenkumham sendiri telah

memberlakukan sistem pembatasan terhadap

kunjungan ke sejumlah lapas, rutan, maupun

LPKA berdasarkan rating zona daerah masingmasing.

Plt Dirjenpas Kemenkumham Nugroho

menyatakan status lapas, rutan dan LPKA

mengacu pada ditetapkan dua kondisi yakni,

zona kuning dan merah. (riz/gw/fin)

Sidang Pidana

Harus Tetap Digelar

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) tak membuat kebijakan

menunda sidang terkait ancaman virus corona atau COVID-19.

Salah satu alasannya karena melanggar hak asasi manusia

(HAM).

Juru Bicara (MA) Andi Samsan Nganro mengatakan sidang di

pengadilan di bawah koordinasi Mahkamah Agung (MA) tetap

harus digelar seperti biasa sesuai kebijakan ketua pengadilan

setempat. Andi Samsan menyebut sidang perkara pidana harus

digelar karena pemenuhan HAM pihak berperkara.

"Terhadap sidang perkara pidana, terutama yang banyak

menghadirkan pengunjung, pelaksanaannya diserahkan

kepada ketua pengadilan setempat, sebab penyelesaian

perkara pidana terkait dengan masalah HAM seseorang,"

ujarnya di Jakarta, Selasa (17/3).

Sementara untuk sidang-sidang perdata, perdata agama

dan tata usaha negara (TUN), Andi Samsan meminta

masyarakat tidak mendatangi pengadilan. Tapi cukup dengan

memanfaatkan e-Litigasi.

Andi juga mengatakan, terkait dengan antisipasi penyebaran

COVID-19 di lingkungan pengadilan, pihaknya belum

mengeluarkan edaran atau mengambil kebijakan khusus.

"Kebijakan diserahkan kepada jajaran peradilan di daerah

masing-masing sesuai situasi dan kondisi. Tapi kebijakan

tersebut harus memperhatikan surat edaran dan kebijakan

nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat mau pun

pemerintah daerah," terangnya.

"Begitu pun, untuk penyediaan pembersih tangan,

pembatasan pengunjung sidang serta pengecekan kondisi

pengunjung sebelum memasuki pengadilan. Itu semua

menjadi kebijakan ketua pengadilan setempat," lanjutnya.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Achmad

Guntur dalam pernyataannya membenarkan penundaan

sidang tergantung dari kebijakan Majelis Hakim yang

menangani perkara yang dikoordinasikan dengan para pihak

di persidangan.

"Ini kebijakan Majelis Hakim yang menangani perkara, dan

para pihak semuanya mengerti," katanya.

Meski demikian, secara keseluruhan PN Jakarta Selatan

mengambil langkahmengurangi frekuensi persidangan

dalam upaya antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan

pengadilan. Sejumlah sidang ditunda selama dua pekan.

"Ada banyak, puluhan perkara, pidana dan perdata itu kan

ada 50 lebih," katanya.

Guntur mengatakan penundaan sidang dimulai sejak

Senin (16/3) hingga 6 April 2020. Setelah itu, akan dilihat

perkembangan situasi yang terjadi maupun kebijakan

pemerintah, apakah penundaan berlanjut atau dicabut.

"Penundaan sidang berlaku untuk perkara perdata maupun

pidana. Tapi tidak semua perkara bisa ditunda sidangnya,"

katanya.

Dikatakannya, perkara yang tidak bisa ditunda seperti

masa tahanannya sudah mau berakhir atau bukti yang harus

dihadirkan pada hari persidangan.

"Dari kemarin perkara-perkara itu ditunda dua minggu.

Tapi ada beberapa perkara yang tidak bisa karena masa

tahanannya mau habis. Ada beberapa perkara yang dibatasi

penyelesaiannya," kata Guntur.

Persidangan di PN Jakarta Selatan sangat padat. Sehari ada

50 lebih pekara perdata dan 80 lebih pekara pidana.

Pembatasan frekuensi sidang tidak serta merta pegawai

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bekerja penuh di rumah,

tetapi penundaan dapat mempercepat sidang, pegawai dapat

melanjutkannya bekerja di rumah.

"Di Pengadilan tidak ada yang bisa kerja di rumah 'full' tanpa

masuk kantor, karena berhubungan dengan persidangan,

bisanya hanya mempercepat sidang denga menunda agar

mengurangi kerumunan, setelah itu baru bisa kerja di rumah

seperti buat Berita Acara atau membuat Putusan bagi Hakim,"

kata Guntur. (gw/fin)

4

RABU, 18 MARET 2020

Fajar Indonesia

HUMANIORA

www.fin.co.id

FOTO: ISTIMEWA

UN SMK Berjalan Sesuai Arahan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud)

menyatakan, bahwa pelaksanaan Ujian

Nasional (UN) SMK Tahun 2019/2020 di

28 Provinsi berjalan lancar. Begitu juga

dengan penerapan Protokol kesehatan

guna pencegahan penyebaran virus

corona (Covid-19) juga berjalan baik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud), Nadiem Makarim

mengatakan, bahwa pelaksanaan Ujian

Nasional (UN) Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) berjalan sesuai dengan

protokol kesehatan yang ditetapkan oleh

panitia pusat.

Nadiem juga memahami, pemerintah

daerah yang memutuskan untuk

menunda pelaksanaan Ujian Nasional

(UN) berdasarkan tingkat risiko yang

dihadapi. Sementara itu, kepada daerah

yang tetap menjalankan ujian harus tetap

menyesuaikan dan prosedur kesehatan.

"Hari pertama pelaksanaan UN SMK

Tahun 2019/2020 berjalan relatif aman

dan sesuai protokol pencegahan. UN kali

ini diikuti 28 provinsi dengan total peserta

sebanyak 729.763 di 7.380 sekolah," kata

Nadiem, Selasa (17/3).

Nadiem mengimbau, bagi daerah

yang menetapkan penundaan UN dan

penghentian aktivitas belajar mengajar

di sekolah agar pihak dinas pendidikan

memastikan siswa tetap belajar di rumah.

Terlebih lagi, siswa juga diimbau

menerapkan perilaku hidup bersih dan

sehat, dan mengurangi aktivitas yang

berisiko seperti berada di kerumunan.

"Kita dukung kebijakan pemda untuk

memastikan keamanan dan keselamatan

semua warga sekolah. Tapi ingat, ini bukan

libur belajar, tetapi belajar di rumah, seperti

anjuran Bapak Presiden," ujarnya.

Posko UN melaporkan enam provinsi

meminta penundaan pelaksanaan UN

SMK, yaitu Provinsi Daerah Khusus

Ibu kota (DKI) Jakarta, Provinsi Banten,

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Bali, dan Provinsi Riau. Sebanyak

817.169 peserta di 6.311 sekolah tidak

mengikuti UN SMK karena kebijakan yang

diambil Kepala Daerah masing-masing.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan

dan Perbukuan, Totok Suprayitno

mengungkapkan pihaknya menghimpun

laporan penyelenggaraan UN SMK

berdasarkan laporan dari panitia di

tingkat Provinsi. Selain itu juga melalui

pemantauan dari tim Kemendikbud di

lapangan.

"Secara umum berjalan lancar. Kendalakendala

di beberapa sekolah dapat

ditangani oleh panitia setempat. Protokol

kesehatan juga telah disosialisasikan dan

dijalankan," kata Totok menjelaskan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Timur Wahid Wahyudi menngatakan,

bahwa pelaksanaan UN SMK hari pertama

di wilayah Jawa Timur relatif lancar.

Protokol kesehatan yang diterapkan untuk

mencegah penyebaran Covid-19 juga

dijalankan.

Wahid menambahkan, soal-soal UNKP

(berbasis kertas dan pensil) bagi peserta

berkebutuhan khusus, misalnya karena

sakit, kecelakaan, mengalami kasus

hukum, telah selesai dimusnahkan sesuai

prosedur.

"Sesuai SE Gubernur Jawa Timur

perihal Peningkatan Kewaspadaan

Terhadap Coronavirus Disease (Covid-19)

di Jawa Timur. Selama pelaksanaan

UN berlangsung Jawa Timur tetap

memedomani protokol pencegahan dari

Kementerian," ujarnya.

Kepala Seksi Peserta Didik, Dinas

pendidikan Papua Barat, Imam Subalok

menjelaskan, bahwa UNBK di Provinsi

Papua Barat juga berjalan baik. Semua

pihak disiplin dalam melaksanakan

protokol pencegahan covid-19 sesuai surat

edaran BSNP.

"Peserta didik melakukan protokol

kesehatan dalam pelaksanaan UN sesuai

arahan, seperti menyediakan hand

sanitizer dan melakukan pembersihan

ruang ujian di setiap sesinya," katanya.

Sementara di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung juga melaporkan, bahwa

pelaksanaan UN berjalan lancar. Protokol

keseahatan juga diterapkan.

"Sebelum masuk, tangan siswa

disemprot dengan hand sanitizer. Begitu

juga dengan peralatannya dibersihkan

di setiap sesi," kata Sekretaris Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, Rita Aryani.

Sebelumnya, Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP) menerbitkan Protokol

Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 untuk

Penanganan Penyebaran Covid-19 melalui

Surat Edaran Nomor 0113/SDAR/BSNP/

III/2020. Di dalam edaran tersebut, BSNP

menetapkan delapan langkah preventif

agar pelaksaan UN mengutamakan

kesehatan peserta dan panitia.

Kemudian, melalui Surat Edaran

Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020, BSNP

menegaskan dua opsi kepada Pemerintah

Provinsi selaku Panitia UN di tingkat daerah

untuk pelaksaan UN 2019/2020 di tengah

wabah Covid-19.

Bagi Pemerintah Provinsi atau

Kabupaten/Kota yang tidak menyatakan

keadaan darurat atau meliburkan kegiatan

pendidikan di sekolah/madrasah di

wilayahnya tetap menyelenggarakan

Ujian Nasional sesuai jadwal, Prosedur

Operasional Standar (POS), dan Protokol

yang telah ditetapkan oleh BSNP. (der/fin)

Sanksi Tegas Bagi PNS yang Keluyuran

JAKARTA - Kementerian

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemenpan-RB) akan memberi

sanksi aparatur sipil negara (ASN)

yang keluyuran (Bepergian)

saat kebijakan kerja dari rumah

berlangsung.

Keputusan PNS untuk bisa bekerja

di rumah tertuang dalam Surat

Edaran Menteri PANRB Nomor 19

Tahun 2020 tentang Penyesuaian

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara

dalam Upaya Pencegahan COVID-19

di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo

mengancam, akan memberi

sanksi tegas kepada setiap ASN

yang kedapatan keluyuran saat

menjalani kebijakan kerja di rumah.

Pihaknya hanya memberi toleransi

bagi ASN yang bepergian keluar

dengan tujuan membeli kebutuhan

makanan dan berobat.

"Tidak dibenarkan keluar rumah

kecuali untuk keperluan survival

seperti membeli makanan, berobat,

dan lain-lain. Bila ketahuan ada

yang melanggar akan diberi sanksi

disiplin," kata Tjahjo, Selasa (17/3).

Tjahjo menjelaskan, bahwa

sanksi ini hanya untuk internal

Kementerian PAN-RB. Sementara

untuk isntansi lainnya diserahkan

masing-masing pimpinan instansi.

"Untuk memantau kinerja ASN

di rumah, setiap instansi akan

melakukan monitor secara berkala

melalui video call dan menunjukkan

lokasi keberadaan secara digital,"

terangnya.

Tjahjo menuturkan, sebagian

besar pegawai Kementerian PAN-

RB akan bekerja dari rumah. Lebih

lanjut eselon II yang tetap bertugas

di kantor hanya akan didampingi

satu staf saja.

Menurutnya, Eselon II

Kementerian PAN-RB juga yang

melakukan inventarisasi penugas

an yang dapat diselesaikan oleh staf

dari rumah.

"Monitoring penugasan staf yang

bekerja dari rumah dilakukan secara

berkala oleh atasan masing-masing,

baik melalui video call ataupun

share location," ujarnya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan

Tata Laksana Kementerian PANRB

Rini Widyantini mengatakan, work

from home hanya berlaku sampai

dengan 31 Maret 2020. Kementerian

PANRB akan melakukan

evaluasi apabila harus dilakukan

penyesuaian-penyesuaian yang

mungkin terjadi.

"Work from home sampai 31

Maret 2020. Bagaimana sistem

penilaian kerja dan ASN di rumah,

masing-masing PPK akan mengatur

monitoringnya," kata Rini.

Sementara itu, Komisi II

DPR RI meminta Kementerian

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

(KemenPAN-RB) membuat

mekanisme pertanggungjawaban

terkait kebijakan kerja di rumah

bagi ASN.

"Sekarang tinggal bagaimana

pertanggungjawaban moral para

PNS yang kerja di rumah itu agar

mereka bertanggung jawab dan

tidak menyalahgunakan kebijakan

ini dengan cara, misalnya dia tidak

bekerja bahkan mereka malah

menggunakan untuk liburan ke

luar," kata Wakil Ketua Komisi II

DPR RI Saan Mustopa.

Saan menyarankan, agar

kementerian maupun

pemerintah daerah (pemda)

dapat memberlakukan kebijakan

pelaporan kerja melalui e-mail.

Terlebih juga, dapat memanfaatkan

mekanisme komunikasi, seperti

lewat grup WhatsApp (WA).

"Kaya misalnya kita punya

grup WA. Selain juga tadi e-mail

dan sebagainya. Nah ini bisa

dimaksimalkan untuk bagian dari

kontrol," pungkasnya. (der/fin)

Jadwal Pelunasan Haji

Dibagi Dua Tahap

JAKARTA - Kementerian Agama

(Kemenag) menyatakan, bahwa

pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah

Haji (Bipih) untuk jamaah haji reguler,

Petugas Haji Daerah (PHD), dan

Pembimbing Ibadah Kelompok

Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

(KBIHU) segera dibuka.

Direktur Pengelolaan Dana

Haji Kemenag, Maman Saepullah

mengatakan, bahwa pelunasan Biaya

Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) akan

dibagi dalam dua tahap.

"Tahap pertama akan dibuka dari

19 Maret sampai 17 April 2020. Sedang

untuk tahap kedua dibuka dari 30 April

sampai 15 Mei 2020," kata Maman,

Selasa (17/3).

Menurutnya, pelunasan dilakukan

setiap hari kerja dengan waktu

pembayaran untuk Indonesia Bagian

Barat pukul 08.00 - 15.00 WIB, Indonesia

Bagian Tengah pukul 09.00 - 16.00 WITA,

dan Indonesia Bagian Timur pukul 10.00

- 17.00 WIT.

"Mulai tahun ini, selain datang

langsung ke Bank Penerima Setoran

awal (BPS), pelunasan juga bisa

dilakukan secara non teller melalui

internet dan mobile banking," jelasnya.

Maman menambahkan, sebelum

melakukan pelunasan, jemaah

yang berhak melakukan pelunasan

biaya haji tahun ini, agar melakukan

pemeriksaan kesehatan di Puskesmas

atau rumah sakit.

"Sebab, keterangan istitha’ah secara

kesehatan, menjadi salah satu syarat

melakukan pelunasan," ujarnya.

Kementerian Agama telah

menerbitkan Keputusan Menteri

Agama (KMA) No 121 Tahun 2020

tentang Penetapan Kuota Haji Tahun

1441H/2020M. KMA ini mengatur

bahwa kuota haji Indonesia berjumlah

221.000. Jumlah ini terdiri dari 203.320

kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji

khusus.

"Kuota haji reguler terbagi menjadi

tiga, yaitu: 199.518 untuk jemaah haji

reguler tahun berjalan, 2.040 prioritas

kuota jemaah haji lanjut usia, dan

1.512 untuk kuota petugas haji daerah,"

jelasnya.

Sedangkan kuota haji khusus, lanjut

Maman, terdiri atas 15.951 kuota jemaah

haji khusus tahun berjalan, 1.375 kuota

petugas haji khusus, dan 354 prioritas

kuota jemaah haji lanjut usia.

"Sebagai upaya mencegah

penyebaran virus corona, kami

menyarankan jemaah untuk

memaksimalkan pelunasan secara

non teller. Namun, untuk jemaah

yang melakukan pelunasan di

bank, agar menerapkan pola hidup

bersih dan sehat. Jaga jarak, hindari

kontak langsung, dan bagi yang

batuk dan flu agar gunakan masker,"

pungkasnya. (der/fin)

RABU, 18 MARET 2020

Fajar Indonesia

POLITIKA

5

www.fin.co.id

FOTO:FOTO: DOK/FAISAL R SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK

Tolak Pendatang

dari 8 Negara

JAKARTA - Pemerintah menegaskan Lockdown

terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia merupakan

kewenangan pusat. Keputusan ini dinilai sudah tepat.

Karena apabila lockdown diumumkan menjadi darurat

nasional, maka semua kegiatan perekonomian akan

terhenti. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan

kepanikan baru. Selain itu, Indonesia memutuskan akan

menolak pendatang yang berasal dari delapan negara

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan,

pemerintah Indonesia melarang masuk atau transit

pendatang dari delapan negara. Larangan ke Indonesia

diberlakukan untuk pendatang yang dalam waktu 14

hari terakhir berkunjung ke Iran, Italia, Vatikan, Spanyol,

Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris.

Cina dan Korea Selatan juga termasuk. Terutama Kota

Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, juga masih

diberlakukan. "Selain pendatang dari negara-negara

tersebut, semua pendatang diwajibkan mengisi dan

menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health

Alert Card) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan

sebelum tiba di pintu masuk bandara internasional

Indonesia," ujar Retno di Jakarta, Selasa (17/3).

Jika dari riwayat perjalanan menunjukkan dalam 14

hari terakhir yang bersangkutan pernah berkunjung

ke negara-negara tersebut, yang bersangkutan dapat

ditolak masuk ke Indonesia. Bagi WNI yang berkunjung

ke negara-negara tersebut, akan dilakukan pemeriksaan

tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setiba di

Tanah Air.

"Jika pemeriksaan tambahan menemukan gejala

awal COVID-19, individu yang bersangkutan akan

diobservasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari.

Namun, apabila tidak ditemukan gejala awal, sangat

dianjurkan melakukan karantina mandiri selama 14

hari," paparnya.

Terkait perpanjangan izin tinggal bagi pendatang

asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah

habis masa berlakunya, pengaturannya dilakukan

sesuai dengan Permenkumham No. 7 Tahun 2020. Bagi

pemegang KITAS/KITAP serta pemegang izin tinggal

diplomatik/dinas yang saat ini sedang berada di luar

negeri dan izin masuknya akan berakhir, pengaturannya

juga sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2020.

"Kebijakan tambahan ini akan mulai berlaku mulai hari

Jumat, 20 Maret 2020 pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini

bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan

perkembangan di kemudian hari," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

meyakini pemerintah dan masyarakat belum siap

dengan risiko yang akan muncul akibat diberlakukan

lockdown. Terutama di Ibukota Jakarta yang merupakan

pusat ekonomi nasional dan pemerintahan. "Kalau

seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu. Karena

akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru

mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul.

Seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah,"

kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di Jakarta,

Selasa (17/3).

Politisi PKB itu mengusulkan apabila melakukan

lockdown, cukup di beberapa daerah kabupaten

atau kota yang warganya positif COVID-19. "Namun

harus dengan perhitungan matang terhadap dampak

yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif,"

imbuhnya. (rh/fin)

Pilkada 2020 Tidak Diundur

JAKARTA-MenyikapiperkembanganCOVID-19

di Indonesia, penyelenggara pemilu telah

memutuskan beberapa hal untuk mengantisipasi

penyebaran. Sampai saat ini KPU belum memiliki

opsi penundaan tahapan. Semua proses masih

berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal

Pilkada 2020.

KPU juga telah membuat sejumlah kebijakan.

Termasuk pengaturan pola kerja pegawai di

lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketua dan

Anggota KPU juga akan mengikuti Surat Edaran

Kemenpan RB.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan,

terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada

2020 yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini,

pihaknya mengatur sejumlah rencana. Saat ini

tahapan rekrutmen PPS sedang berlangsung. Yaitu

pengumuman PPS terpilih dan pelantikan PPS

agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah

banyak.

“Pelantikan PPS dapat dilakukan di masingmasing

kecamatan dengan mekanisme lima

orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota

diberikan kewenangan masing-masing untuk

melantik di kecamatan yang terpisah. Apabila

masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan

bergelombang, pagi hingga sore. Ini untuk

menghindari pengumpulan massa dalam jumlah

banyak,” kata Arief di Jakarta, Selasa (17/3).

Tahapan verifikasi faktual dukungan bapaslon

perseorangan dilaksanakan petugas dengan

proteksi diri yang ketat. Antara lain, menjaga

jarak dalam berkomunikasi. Menghindari kontak

langsung dan bersihkan anggota badan dengan

sanitizer dan penggunaan masker. Termasuk

membersihkan peralatan yang digunakan.

Tahapan pemutakhiran data pemilih juga

dilaksanakan petugas dengan proteksi diri

yang ketat. Seperti halnya verifikasi faktual

dukungan bapaslon perseorangan. “KPU

juga mengintruksikan kepada KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda

kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa

dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020 dan

dijadwalkan ulang mulai 1 April,” jelasnya.

Sementara itu, Bawaslu memberi rekomendasi

kepada KPU untuk melakukan beberapa hal

agar tahapan yang kini tengah berlangsung tidak

terganggu. Ketua Bawaslu RI Abhan menerangkan,

merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada

2020, terdapat empat tahapan yang melibatkan

kontak langsung dan perjumpaan fisik.

Tahapan tersebut antara lain pelaksanaan

verifikasi faktual dukungan perseorangan

yang dilakukan pada 26 Maret sampi 15 April.

Selanjutnya, pencocokan dan penelitian dalam

tahapan pemutakhiran data pemilih pada 18 April

sampai 17 Mei. Ada juga kampanye pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka, dan rapat umum

pada 11 Juli sampai 19 September.

“Pemungutan suara pada 23 September

2020. Terhadap empat kegiatan tahapan diatas,

Bawaslu melihat berpotensi adanya penyebaran

terhadap COVID-19. Atas hal tersebut, Bawaslu

memberikan rekomendasi kepada KPU untuk

melakukan beberapa hal,” kata Abhan di gedung

Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/3).

Menurutnya, KPU perlu menyusun mekanisme

teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang

melibatkan kontak langsung dan perjumpaan

fisik antarpenyelenggara pemilu dan masyarakat.

Membuat langkah antisipasi terhadap

penyelenggaraan pemilihan yang terdampak

dari situasi terkini.

Kemudian memberikan kepastian hukum

kepada pengawas pemilihan, partai politik, dan

bakal calon perseorangan. Terkait pembentukan

Panwas desa/kelurahan, Bawaslu tetap

menjalankan tahapan dengan menyiapkan

pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) tingkat

desa/kelurahan. “Total kebutuhan Panwas desa/

kelurahan di 270 daerah yang menggelar Pilkada

2020 sebanyak 46.352 orang. Rencananya,

pelantikan dilakukan mulai 13 Maret hingga 5

April. Hingga 17 Maret 2020, Panwas yang telah

dilantik sebanyak 16.590 orang. Target pelantikan

pada Maret 2020 sebesar 31.982 orang atau 69

persen,” urainya.

Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir

penyebaran COVID -19 serta tidak mengganggu

tahapan Pilkada 2020. Bawaslu mulai Jumat (13/3)

mendatang, telah menerapkan mekanisme

protokol keamanan pencegahan COVID -19 di

lingkungan Kantor Bawaslu. Ada tiga poin utama

yang dilakukan dalam penanganannya. Meliputi

pembersihan fasilitas umum, kebersihan diri bagi

siapa saja yang akan masuk ke gedung Bawaslu,

dan pengecekan suhu badan di pintu masuk

gedung Bawaslu.

Hal senada juga disampaikan Menkopolhukam

Mahfud MD. Dia menegaskantidak ada

perubahan rencana pelaksanaan Pilkada

Serentak 2020 di sejumlah daerah. "Tidak ada

perubahan rencana. Jadi, jadwal pilkada serentak

pada September 2020 masih terjadwal," ujar

Mahfud melalui video press conference di Jakarta,

Selasa (17/3).

Menurutnya, baik persiapan teknis

operasionalnya, hingga persiapan keamanan

dan hukumnya berjalan seperti biasa. "Jadi,

tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada

penundaan pilkada serentak. Tidak ada rencana

perubahan," jelas mantan Ketua Mahkamah

Konstitusi ini.(khf/fin/rh)

BNPB: COVID-19 Bukan Bencana Nasional

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BPNB) memastikan wabah penyakit

virus Corona (COVID -19) bukan bencana

nasional. Namun, penanganannya dalam skala

nasional yang mengerahkan potensi sumber daya

nasional. Virus corona dikategorikan termasuk

bencana non alam.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, yang dimaksud

bencana terdiri dari bencana alam, nonalam

dan sosial. Bencana non alam adalah bencana

yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian

peristiwa. Antara lain berupa gagal teknologi,

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Dalam hal ini COVID -19)termasuk bencana non

alam yang sudah masuk pandemi sesuai dengan

pernyataan World Health Organization (WHO).

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo

menegaskan, yang dimaksud dengan status

keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan

yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka

waktu tertentu. Hal ini atas rekomendasi

badan yang diberi tugas untuk menanggulangi

bencana. “Status keadaan darurat ditetapkan oleh

pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan

oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan

tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota,”

tegas Doni di Jakarta, Selasa (17/3).

Ada tiga jenis status keadaan darurat bencana.

Yakni siaga darurat, tanggap darurat dan darurat

ke pemulihan. Pemerintah daerah, lanjutnya,

mempunyai kewenangan menentukan status

keadaan darurat. Yaitu siaga darurat atau tanggap

darurat. Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus

Tugas Percepatan Penanganan COVID -19 juga

dapat dijadikan acuan. Dengan menetapkan status

tersebut, Pemda siap bekerja 24 jam mengerahkan

segala sumberdaya yang ada untuk menyelamatkan

rakyat di daerahnya.

“Selain itu dapat juga menggunakan Dana Siap

Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga

(BTT) daerah untuk menangani status keadaan

tertentu ini. Kementerian Keuangan juga sudah

memberi kewenangan untuk Refocussing Kegiatan

dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga

dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID

-19,” papar mantan Danjen Kopassus ini.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

menekankan bahwa sistem bekerja di rumah bagi

ASN merupakan langkah antisipasi penyebaran

COVID-19. Namun, jangan disalahartikan

sebagai liburan. “Jadi sekali lagi bukan

diliburkan. Tetapi bekerja dari rumah. Karena

banyak yang menyalahartikan kerja di rumah

berarti libur,” ujar Deputi bidang Kelembagaan

dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini

Widyantini, di Jakarta, Selasa (17/3).

Dia menegaskan ASN yang bekerja di rumah

tidak diperbolehkan untuk meninggalkan

tempat tinggalnya. Kecuali keperluan mendesak,

serta seminimal mungkin melakukan kontak

fisik dengan orang lain. “Karena ASN memang

harus tetap bekerja dan social distancingnya

tetap terjaga,” imbuhnya.

Rini menjelaskan, Kementerian PANRB telah

menerbitkan Surat Edaran Menteri PAN-RB

No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem

Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya

Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Tujuan dari surat edaran tersebut

adalah untuk memutus rantai penyebaran virus

tersebut. Sementara itu, target dari pemerintah

tetap dilaksanakan dan pelayanan publik tetap

berjalan. “Jadi silakan diatur. Karena setiap

instansi pemerintah punya nature, sifat, dan

sistem kerja yang berbeda-beda,” tukasnya.

(khf/fin/rh)

Fajar Indonesia

6

INTERNASIONAL

RABU, 18 MARET 2020

www.fin.co.id

FOTO: ISTIMEWA

10 WNI di India

Diduga Corona

JAKARTA - Sepuluh warga negara Indonesia (WNI) dan tiga

orang warga India dilarikan ke rumah sakit Gandhi atas dugaan

terjangkit virus corona (Covid-19) di New Delhi.

Petugas medis dan kesehatan distrik Karimnagar, dokter G

Sujatha, menuturkan belasan orang itu dievakuasi ke rumah

sakit setelah salah satu WNI menunjukkan gejala terinfeksi

Covid-19.

Dikutip dari New Indian Express, Selasa (17/3), 10 WNI

tersebut merupakan anggota organisasi Islam. Mereka

melakukan perjalanan dari New Delhi dan tiba di Karimnagar

sejak Sabtu akhir pekan lalu.

"Mereka tinggal di sebuah masjid," ujar pejabat Kepolisian

India.

Pejabat kepolisian Karimnagar menuturkan, bahwa sepuluh

WNI itu tinggal di sebuah masjid selama berada di distrik

tersebut. Rombongan WNI itu dikabarkan didampingi oleh

tiga warga India. Kepolisian dilaporkan menemui sepuluh

WNI itu pada Minggu (15/3).

"Kepolisian sempat mengamankan sepuluh WNI dan

tiga warga India tersebut karena pemerintah India tengah

memberlakukan pembatasan kedatangan internasional di

tengah merebaknya pandemi corona," katanya.

Sejauh ini, India tercatat memiliki 129 kasus virus corona

dengan 2 kematian. Pemerintah India memang telah

membatasi kedatangan internasional dari sejumlah negara

demi mencegah penyebaran corona.

Pada akhir Februari lalu, Direktorat Jenderal Penerbangan

Komersial (DGCA) telah menerapkan kebijakan untuk

memindai (screening) penumpang pesawat dari 10 negara,

termasuk Indonesia.

DCGA memaparkan, seluruh maskapai penerbangan yang

melayani rute dari 10 negara tersebut menuju India juga harus

memberitahukan dan mengingatkan para penumpangnya

soal pemindaian sebelum tiba di bandara tujuan.

Menteri Kesehatan dan Keluarga India mengumumkan

lockdown mulai 13 Maret dini hari. Seluruh penerbangan

internasional akan ditunda hingga 15 April. Terlebih, India

juga akan menutup semua perbatasan mereka.

"Semua visa dari seluruh negara, kecuali mereka yang

memakai visa diplomat, pejabat, PBB atau organisasi

internasional, akan ditunda hingga 15 April 2020," kata Biro

Imigrasi Kementerian Dalam Negeri India dalam sebuah

pernyataan.

Meski demikian, mereka memperbolehkan masuk

pemegang paspor asing yang memiliki alasan mendesak ke

India. Namun, mereka harus menghubungi Perwakilan India

terdekat untuk mendapatkan visa baru. (der/fin)

FOTO: ISTIMEWA

Bebas Visa Bagi Warga

Asing Ditunda

JAKARTA - Pemerintah Indonesia pada Selasa

(17/3), resmi memutuskan menunda penerbitan

visa bagi pendatang warga asing selama satu bulan.

Keputusan ini, sebagai tindakan penanggulangan

penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

MenteriLuarNegeri,RetnoMarsudimengatakan,

bahwa aturan itu bagian dari kebijakan tambahan

pemerintah Indonesia terkait perlintasan orang

dari dan ke Indonesia menyusul penyebaran virus

corona (Covid-19).

"Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa

kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa

Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival)

dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas ditangguhkan

selama 1 bulan," kata Retno saat menyampaikan

pernyataan pers melalui video, Selasa (17/3).

Retno mengimbau, setiap orang asing yang akan

berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki

visa sesuai maksud dan tujuan kunjungan dari

perwakilan diplomatik RI di negara masingmasing.

"Pada saat pengajuan visa juga harus

melampirkan surat keterangan sehat (health

Bebas Visa

Bagi Warga

Asing Ditunda

JAKARTA - Pemerintah Indonesia pada Selasa

(17/3), resmi memutuskan menunda penerbitan

visa bagi pendatang warga asing selama satu bulan.

Keputusan ini, sebagai tindakan penanggulangan

penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

MenteriLuarNegeri,RetnoMarsudimengatakan,

bahwa aturan itu bagian dari kebijakan tambahan

pemerintah Indonesia terkait perlintasan orang

dari dan ke Indonesia menyusul penyebaran virus

corona (Covid-19).

"Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa

kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa

Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival)

dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas ditangguhkan

selama 1 bulan," kata Retno saat menyampaikan

pernyataan pers melalui video, Selasa (17/3).

Retno mengimbau, setiap orang asing yang akan

berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki

visa sesuai maksud dan tujuan kunjungan dari

perwakilan diplomatik RI di negara masingmasing.

"Pada saat pengajuan visa juga harus

melampirkan surat keterangan sehat (health

certificate) yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan

yang berwenang di masing-masing negara,"

terangnya.

Retno juga menuturkan, bagi seluruh pendatang

asing wajib mengisi dan menyerahkan kartu

Health Alert Card kepada kantor kesehatan

pelabuhan sebelum tiba di bandara Indonesia.

Sejauh ini, Indonesia menerapkan kebijakan

bebas visa bagi sekitar 90 negara di dunia dan visa

kedatangan bagi 62 negara. Selain itu, pemerintah

juga melarang seluruh pendatang yang dalam 14

hari terakhir mengunjungi Iran, Italia termasuk

Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, dan

Inggris untuk masuk dan singgah ke Indonesia.

certificate) yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan

yang berwenang di masing-masing negara,"

terangnya.

Retno juga menuturkan, bagi seluruh pendatang

asing wajib mengisi dan menyerahkan kartu

Health Alert Card kepada kantor kesehatan

pelabuhan sebelum tiba di bandara Indonesia.

Sejauh ini, Indonesia menerapkan kebijakan

bebas visa bagi sekitar 90 negara di dunia dan

visa kedatangan bagi 62 negara. Selain itu,

pemerintah juga melarang seluruh pendatang

yang dalam 14 hari terakhir mengunjungi Iran,

Italia termasuk Vatikan, Spanyol, Perancis,

Jerman, Swiss, dan Inggris untuk masuk dan

singgah ke Indonesia.

Meski begitu, Retno menyatakan, bahwa

pemerintah masih mengizinkan WNI yang

tengah berada di tujuh negara itu untuk

pulang ke Tanah Air. Namun, mereka harus

dikarantina 14 hari terlebih dahulu.

"Bagi WNI yang berkunjung ke negara-negara

tersebut di atas, akan dilakukan pemeriksaan

tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

Meski begitu, Retno menyatakan, bahwa

pemerintah masih mengizinkan WNI yang tengah

berada di tujuh negara itu untuk pulang ke Tanah

Air. Namun, mereka harus dikarantina 14 hari

terlebih dahulu.

"Bagi WNI yang berkunjung ke negara-negara

tersebut di atas, akan dilakukan pemeriksaan

tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

setiba di Tanah Air," ujarnya.

Retno menambahkan, jika hasil pemeriksaan

memaparkan ada gejala Covid-19, maka para WNI

tersebut akan diamati selama 14 hari di fasilitas

pemerintah.

"Selain itu, kebijakan larangan masuk bagi

pendatang dari Cina, negara sumber penyebaran

setiba di Tanah Air," ujarnya.

Retno menambahkan, jika hasil pemeriksaan

memaparkan ada gejala Covid-19, maka para

WNI tersebut akan diamati selama 14 hari di

fasilitas pemerintah.

"Selain itu, kebijakan larangan masuk

bagi pendatang dari Cina, negara sumber

penyebaran corona, masih berlaku," katanya.

Sementara itu, untuk perpanjangan izin

tinggal bagi pendatang asing yang berada di

Indonesia dan sudah habis masa berlakunya,

maka pengaturannya dilakukan sesuai

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020.

Bagi pemegang KITAS/KITAP serta

pemegang izin tinggal diplomatik/dinas yang

saat ini berada di luar negeri dan izin masuknya

akan berakhir, maka pengaturannya juga sesuai

dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020.

"Kebijakan tambahan ini berlaku pada

Jumat (20/3/2020) pukul 00.00 WIB serta

bersifat sementara dan akan dievaluasi

sesuai perkembangan situasi," pungkasnya.

(der/fin)

FOTO: ISTIMEWA

corona, masih berlaku," katanya.

Sementara itu, untuk perpanjangan izin tinggal

bagi pendatang asing yang berada di Indonesia

dan sudah habis masa berlakunya, maka

pengaturannya dilakukan sesuai Permenkumham

Nomor 7 Tahun 2020.

Bagi pemegang KITAS/KITAP serta pemegang

izin tinggal diplomatik/dinas yang saat ini

berada di luar negeri dan izin masuknya akan

berakhir, maka pengaturannya juga sesuai dengan

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020.

"Kebijakan tambahan ini berlaku pada

Jumat (20/3/2020) pukul 00.00 WIB serta

bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai

perkembangan situasi," pungkasnya. (der/fin)

Fajar Indonesia

Sambungan

7

RABU, 18 MARET 2020

Dari Halaman 1

Wabah Covid-19 Renggut...

Jumlah pasien positif corona

meningkat tajam. Hari ini, Selasa

(17/3) total jumlah pasien positif

Covid-19 hingga hari ini mencapai 172

orang. Jumlah pasien positif Covid-19

bertambah 38 orang.

Yuri mengatakan penambahan kasus

tersebut diterimanya pada malam hari

tanggal 15 Maret sebanyak 12 kasus, dan

tanggal 16 Maret sebanyak 20 orang, serta

ditambah 6 orang dari hasil pemeriksaan

Universitas Airlangga. ”Sehingga total

saat ini adalah 172 kasus,” jelasnya.

Penambahan pasien positif Covid-19

tersebut kebanyakan dari DKI Jakarta,

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan

Riau. Penambahan jumlah pasien positif

Covid-19 terbanyak adalah dari DKI

Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

Kepulauan Riau. Secara umum kondisi

172 pasien sudah membaik

Dari 172 pasien itu, sembilan di

antaranya dinyatakan sembuh dan

masih ada beberapa orang lagi yang

akan dilakukan pemeriksaan kedua.

”Beberapa pasien yang sudah kami

lakukan pemeriksaan di awal sudah ada 9

Dari Halaman 1

RS Tutup Layanan Rawat Inap

”Kami telah memberikan arahan,

untuk meningkatkan kewaspadaan

terhadap Covid-19. Tanpa bosan

mengingatkan pemerintah daerah,

salah satunya menginstuksikan kesiapan

fasilitas sejalan dengan instruksi

Presiden. Bahkan proyeksi untuk

kebutuhan bagi pasien yang menderita

Covid-19, ditangung pemerintah dalam

hal ini Kemenkes,” terang Menkes

Terawan, di Jakarta, Selasa (17/3).

Instruksi yang dilayangkan Menkes,

sebenarnya sudah berjalan dalam

menghadapi wabah global yang terus

meningkat. Ini dilihat dari pantauan yang

dilakukan Fajar Indonesia Network (FIN)

di lapangan. RSPI Sulianto Saroso salah

satu contohnya.

Rumah sakit ini merupakan salah satu

rumah sakit rujukan utama pemerintah

untuk mengisolasi pasien virus corona.

Ada 11 ruang isolasi yang disiapkan.

Rencananya, RSPI bakal menambah 15

ruang isolasi lagi. Nah dari pemantauan

Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi

(RSPI) Sulianti Saroso hingga Selasa

(17/3) telah menerima pasien 1.134

orang yang meminta diperiksa terkait

virus corona.

Direktur Medik dan Keperawatan

RSPI Sulianto Saroso, Dyani Kusumo

Wardani menjelaskan pos pemantauan

khusus Corona itu telah dibuka di RSPI

sejak Januari lalu sebagai tempat bagi

masyarakat yang merasa mengalami

gejala COVID-19 seperti batuk, demam,

dan sesak napas untuk kemudian

diperiksa kesehatannya lebih lanjut.

Meski jumlah pasien melonjak, Dyani

mengatakan pos pemantauan di RSPI

masih dibuka tetapi pelayanannya

tidak dibuka 24 jam dan hanya sampai

pukul 21.00 WIB. Namun apabila ada

pasien yang menunjukkan gejala yang

sudah cukup parah dan membutuhkan

penanganan segera, ia memastikan

pihak rumah sakit akan tetap menerima

pasien tersebut untuk diperiksa.

”Sejak Covid-19 merebak di Indonesia,

RSPI Sulianto Saroso telah menangani

Dari Halaman 1

orang yang dinyatakan sembuh dan bisa

pulang, dan masih ada beberapa orang

lagi yang harus dilakukan pemeriksaan

kedua,” ujar dia.

”Karena pemeriksaan pertama yang

dilaksanakan hari ini dan kemarin sudah

negatif maka tinggal menunggu interval

dua hari lagi untuk kami laksanakan

pemeriksaan. Apabila ini negatif juga

maka sudah bisa dipulangkan,” tambah

Yuri.

Pemerintah menyiapkan

227 tambahan rumah sakit untuk

perawatan Pasien Covid-19. Hal tersebut

disebabkan makin bertambahnya

jumlah kasus pasien yang positif di

Indonesia. Penyiapan 227 RS tersebut

di luar 132 RS rujukan Covid-19 yang

sebelumnya sudah ditetapkan, sehingga

total RS yang disiapkan pemerintah

untuk penanganan Covid-19 359 RS.

Penyiapan RS tambahan itu

merupakan arahan dari Presiden Joko

Widodo, yakni 109 RS milik TNI, 53 RS

Polri, 65 RS BUMN. ”Sesuai dengan

arahan yang disampaikan oleh presiden

bahwa 109 RS milik TNI, 53 RS Polri,

dan 65 RS BUMN sudah siap untuk

melaksanakan perawatan penderita

Covid-19,” kata Yuri.

SalahsatuRSyangberpartisipasiadalah

RS Pertamina yang mendedikasikan

seluruh ruangannya untuk pasien kasus

Covid-19. Terus bertambahnya kasus

positif Covid-19 menjadi salah satu

alasan pemerintah menyiapkan 227 RS

tersebut. Saat ini sudah ada 172 kasus

pasien positif Covid-19 yang terbanyak

di DKI Jakarta.

”Dari 172 ini terbanyak di DKI. Kita

maklumi bahwa pintu gerbang masuk

(orang dari berbagai daerah) ke DKI cukup

besar. Kemudian mobilitas penduduk

sangat tinggi, dan kemungkinan

terjadinya kontak dari kasus-kasus positif

yang kita dapatkan juga cukup besar,” ujar

Dirjen P2P Kemenkes itu.

Didapatkannya banyak kasus pasien

positif Covid-19 di Jakarta merupakan

hasil dari tracing kontak pasien positif.

Tracing kontak tersebut dilakukan

oleh jajaran Dinkes DKI yang dibantu

oleh unsur kepolisian dan Pemda.

(dim/fin/ful)

Akhirnya, RS khusus COVID-19 Disiapkan

Ditambahkannya, RSPJ juga

dilengkapi laboratorium diagnostik

yang dapat mendeteksi virus corona.

Kemudian, terdapat juga fasilitas

radiologi dan gawat darurat yang

dilengkapi ruang isolasi. Selain itu, Arya

juga mengatakan bahwa Kementerian

BUMN akan menggunakan bangunan

lama yang ada di sekitar Jalan Cikini dan

Pramuka, Jakarta, untuk dimanfaatkan

menjadi tempat pasien Covid-19.

”Jadi RS Pertamina Jaya akan gunakan

bangunan lama di sekitar Cikini dan

Pramuka, Jakarta. Itu ada sarana ruangan

isolasi bertekanan tinggi di tiga lantai

sehingga sistem penyaluran udaranya

tidak terlewati virus,” paparnya.

Nah, di bangunan lama itu akan

disiapkan penambahan sebanyak

90 tempat tidur. Ditargetkan dapat

terealisasi dalam waktu dekat guna

membantu kebutuhan penanganan

Covid-19. ”Semenatar ada 90 tempat

tidur lagi kita buat tambahan nantinya,

dipersiapkan untuk pasien Corona,”

katanya.

Selain itu, Arya menambahkan

pihaknya juga bakal menggunakan Hotel

Patra Comfort sebagai tempat orang

dalam pengawasan (ODP) COVID-19,

dengan kapasitas sebanyak 52 tempat

tidur. ”Hotel itu untuk ODP sebagai

save house, sesuai arahan Pak Menteri

(BUMN)," ucapnya. RS Pertamina Jaya

dan Hotel Patra Comfort merupakan

total 50 kasus, dengan rincian 12 pasien

positif, tiga pasien meninggal, dan 35

Pasien Dalam Pengawasan (PDP),”

ungkapnya.

Sementara itu, data yang diterima

hingga Selasa (17/3) terjadi penambahan

jumlah pasien positif Covid-19. Jubir

Pemerintah untuk Covid-19 Achmad

Yurianto menyebut total jumlah pasien

positif Covid-19 hingga hari ini mencapai

172 orang. Artinya pasien positif Covid-19

bertambah 38 orang.

Yurianto menjelaskan penambahan

kasus tersebut diterimanya pada malam

hari Minggu (15/3) sebanyak 12 kasus,

dan Senin (16/3) sebanyak 20 orang,

serta ditambah enam orang dari hasil

pemeriksaan Universitas Airlangga. ”Ya,

total saat ini ada 172 kasus,'” katanya

pada Konferensi Pers di Gedung BNPB.

Penambahan pasien positif Covid-19

tersebut kebanyakan dari DKI Jakarta,

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan

Riau. Yurianto juga menyebut

jumlah pasien positif Covid-19 yang

meninggal adalah lima orang. Tidak ada

penambahan jumlah pasien meninggal

hingga saat ini. ”Penambahan jumlah

pasien positif Covid-19 terbanyak

adalah dari DKI Jakarta, Jawa Timur,

Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.

Secara umum kondisi 172 pasien sudah

membaik,” imbuhnya.

Dari 172 pasien itu, sembilan di

antaranya dinyatakan sembuh dan

masih ada beberapa orang lagi yang

akan dilakukan pemeriksaan kedua.

”pasien yang sudah kami lakukan

pemeriksaan di awal sudah ada 9 orang

yang dinyatakan sembuh dan bisa

pulang, dan masih ada beberapa orang

lagi yang harus dilakukan pemeriksaan

kedua,” jelas Yurianto.

”Pemeriksaan pertama yang

dilaksanakan hari ini dan kemarin sudah

negatif maka tinggal menunggu interval

dua hari lagi untuk kami laksanakan

pemeriksaan. Apabila ini negatif juga

maka sudah bisa dipulangkan,” jelas

Terpisah, Menteri Dalam Negeri

anak usaha PT Pertamina (Persero) yang

letaknya bersebelahan berlokasi di Jalan

Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih,

Jakarta Pusat.

Nah, untuk Pemerintah Daerah

khususnya yang sudah mendapati

banyak kasus positif Covid-19 di

wilayahnya dapat mengeluarkan status

keadaan darurat untuk mempercepat

penanganan penyakit yang disebabkan

virus corona itu. Penegasan ini

disampaikanKepalaPusatDataInformasi

dan Komunikasi Kebencanaan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana

(Pusdatinkom) BNPB Agus Wibowo.

Dikatakannya, status keadaan darurat

sudah ditetapkan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB)

Doni Monardo untuk 28 Januari -28

Februari 2020 dalam rapat koordinasi

dengan di Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

membahas pemulangan WNI yang ada

di Wuhan, Cina.

Dalam perkembangannya, Kepala

BNPB kemudian ditunjuk oleh Presiden

Joko Widodo untuk menjadi Ketua Gugus

Tugas Percepatan Penanggulangan

Covid-19. Pemerintah lewat BNPB

kemudian memperpanjang status

keadaan darurat dari 29 Februari sampai

29 Mei 2020 untuk menanggulangi

bencana non-alam tersebut.

”Kemudian karena skalanya makin

Tito Karnavian mengajak pemerintah

daerah untuk melakukan pengendalian

penularan Covid-19 tanpa membuat

kepanikan di tengah masyarakat.

”Kita memahami bahwa Covid-19

ini sebetulnya menimbulkan

dampak kematian yang relatif rendah

dibandingkan dengan virus yang

lainnya, kita tidak ingin kemudian isu

yang muncul ke publik membuat panik

sehingga akhirnya muncul dampak

lain selain masalah virus itu sendiri,

termasuk masalah ekonomi, dan lainlain,”

papar Mendagri usai bertemu

langsung Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan di Balaikota DKI Jakarta,

kemarin (17/3).

Tanpa bermaksud meremehkan

virus yang tengah menjadi pandemi

itu, Mendagri menilai, Covid-19 dapat

diantisipasi dan dilakukan langkah

mitigasi untuk penanganan dan

penularannya. ”Meskipun sekali lagi

tingkat kematian Covid-19 ini relatif

rendah, banyak case menunjukkan

bahwa banyak yang sembuh,

mereka memiliki daya tahan tubuh

yang kuat, namun tentunya kita

juga berkewajiban mencegah

terjadinya penularan, oleh karena

itu kita diskusikan bagaimana untuk

membendung penularan,” jelasnya.

Mengutip berbagai sumber

termasuk Statment Ketua Ikatan

Dokter Paru Indonesia Agus Dwi

Susanto menyebutkan bahwa Case

fatality rate atau angka kematian

COVID-19 lebih kecil dibanding SARS

dan MERS. Agus juga menjabarkan

mortalitas pembanding antara

ketiga virus tersebut. SARS memiliki

risiko kematian sebesar 10%, MERS

sebesar 40%, sementara COVID-19

hanya sebesar 2% hingga 3%. ”Saya

mengajak semua pihak untuk

optimis melakukan penanganan

dan pencegahan penularan Covid-19

dengan melakukan tindakan

preventif hingga mitigasi yang tepat,”

pungkasnya. (tim/fin/ful)

besar dan Presiden memerintahkan

untuk melakukan percepatan maka ada

perpanjangan status lagi. Diperpanjang

lagi karena sampai saat ini belum ada

daerah-daerah maupun nasional yang

menetapkan status keadaan darurat

sehingga BNPB perlu memperpanjang

lagi," paparnya.

Menurut Agus, sesuai dengan instruksi

Presiden maka kepala daerah dapat

mengeluarkan status keadaan darurat

baik berupa siaga darurat atau tanggap

darurat. Status siaga darurat, kata dia,

mungkin bisa ditetapkan oleh daerah

yang belum menemukan kasus positif

COVID-19 di wilayahnya sebagai bentuk

antisipasi.

Status tanggap darurat sendiri bisa

dikeluarkan untuk daerah yang sudah

menemukan banyak kasus positif di

wilayahnya seperti DKI Jakarta dan

Jawa Barat. Penetapan status oleh

kepala daerah baik gubernur, walikota

atau bupati itu harus melalui konsultasi

Kepala BNPN Doni Mornardo sebagai

ketua gugus tugas.

”Jika daerah-daerah tersebut sudah

menetapkan status keadaan darurat

maka status keadaan tertentu yang

BNPB keluarkan bisa tidak berlaku lagi.

Itu salah satu strateginya karena kita

harus bekerja, kita harus mengeluarkan

anggaran sehingga perlu payung hukum

sehingga aman semuanya," jelas Agus.

(dim/fin/ful)

www.fin.co.id

Lockdown di Tangan Jokowi

JAKARTA - Pasca ditetapkannya virus

Corona (COVID-19) sebagai pandemik

global oleh World Health Organization

(WHO), Presiden Joko Widodo meminta

kepada kepala daerah dapat menentukan

status wilayah yang dipimpinnya terkait

dengan penyebaran wabah tersebut. Kepala

daerah diminta berkoordinasi dengan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) terkait rencana penetapan status.

Namun, langkah Jokowi Presiden menuai

sejumlah kritik.

Pada Selasa (17/3) kemarin, Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai

menggelar pertemuan dengan Gubernur

DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan

secara rinci mengenai ketentuan dan

mekanisme dilakukannya lockdown yang

ada dalam aturan perundang-undangan.

Menurut Tito, ada UU yang mengatur

soal lockdown. Yakni UU Nomor 6 Tahun

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Kita mengenal dalam UU Nomor 6 Tahun

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ada

4 jenis pembatasan yang disebut dengan

karantina," tegas Tito di Balai Kota Pemprov

DKI Jakarta, Selasa (17/3) kemarin.

Jenis karantina yang diatur dalam

UU Kekarantinaan, lanjut Tito, mulai

dari pembatasan atau karantina rumah,

karantina rumah sakit, karantina wilayah,

dan pembatasan sosial yang bersifat

massal atau massif di masyarakat. Untuk

pembatasan wilayah, disebut dengan istilah

lockdown. "Jadi dalam UU itu ada tujuh

hal yang harus dipertimbangkan. Mulai

pertimbangan efektivitas, pertimbangan

tingkat epidemi, sampai ke pertimbangan

ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Di

sini kami sampaikan tentang pembatasan

atau karantina kewilayahan," jelasnya.

Karena sudah menyangkut aspek

ekonomi, untuk pembatasan wilayah

dalam jumlah besar menjadi kewenangan

pusat. Sebab terkait dengan dampak

ekonomi yang berkaitan dengan masalah

moneter dan fiskal. Untuk masalah moneter

dan fiskal, UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dengan

tegas menyatakan menjadi urusan atau

kewenangan Pemerintah Pusat.

"Dalam hal ini Presiden sudah

menyampaikan untuk karantina

kewilayahan, pembatasan kewilayahan

kepala daerah untuk mengkonsultasikan

dengan Pemerintah Pusat. Sudah ditunjuk

komandan atau Kepala Gugus Tugas

Percepatan Covid-19. Yakni Kepala BNPN

Pak Doni Monardo," papar mantan Kapolri

ini.

Untuk itu, Kemendagri telah menerbitkan

Surat Edaran (SE) kepada kepala daerah,

ketua DPRD dan anggota, serta aparatur

sipil negara (ASN). Surat Edaran Nomor

440/2436/SJ itu berisi tentang pencegahan

penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di lingkungan pemerintah

daerah (selengkapnya lihat grafis, Red).

"Dalam SE itu, Gubernur/Bupati/Wali

Kota sesuai situasi kondisi di wilayah

masing-masing untuk melaksanakan

langkah-langkah dalam rangka pencegahan

penyebaran COVID-19," ucapnya.

Apabila terdapat ada rapat yang harus

dihadiri dalam rangka menjalankan tugas

kedinasan, penyelenggara pemerintahan

daerah dan ASN hendaknya memanfaatkan

sarana telekonferensi atau video konferensi.

"Surat edaran ini berlaku efektif mulai

tanggal ditetapkan. Yakni 17 Maret 2020

sampai 31 Maret 2020. Selanjutnya akan

dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan

kebutuhan. Selaku Mendagri, saya minta ini

menjadi perhatian dan dilaksanakan," tegas

mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII

DPR RI Bukhori Yusuf memandang

bahwa Presiden Jokowi bertanggung

jawab penuh mengambil alih komando

dalam penanganan kasus Covid-19. Ia

menambahkan, Presiden Jokowi perlu

menjadi garda terdepan dalam memberi

kepastian rasa aman bagi publik di tengah

situasi genting.

Peran komando ini seyogyanya dilakukan

oleh figur setingkat Presiden, bukan

Menteri apalagi Kepala Daerah. “Jauh

sebelum situasi ini terjadi kami telah

mengingatkan pemerintah agar siaga dalam

menghadapi ancaman COVID-19. Tetapi

sangat disayangkan masih ada sebagian

pihak yang justru mem-bully sikap. Namun,

kami mengapresiasi langkah Presiden

Jokowi yang akhirnya mengambil tindakan,

tepatnya pada 2 Maret, dengan memberikan

keterangan bahwa ada WNI yang positif

terjangkit virus Corona saat itu”, ujar Bukhori.

Dia menyesalkan sikap Jokowi yang

terkesan cuci tangan dengan melimpahkan

status bencana Corona ke daerah. Ia

mengimbau kepala daerah tidak dibiarkan

memberikan ijtihad-nya masing-masing

dalam merespon penyebaran virus yang

semakin meluas ke sejumlah kota di

Indonesia. Menurutnya, harus ada arahan

jelas dan komando yang terukur dan terpusat

dari Presiden dengan tetap memperhatikan

tindakan pre-emtif sebagai upaya mitigasi

meluasnya bencana.

“Berkaca dari perkembangan terkini

kasus Corona, saya menyayangkan

sikap pemerintah yang terkesan tidak

siap. Bahkan gagap dalam menghadapi

penyebaran virus Corona. Artinya, dengan

menimbang kejadian tersebut, sepatutnya

Presiden menarik kembali keputusannya.

Mulai mengambil alih komando secara

terpusat. Sebab, penanganan penyebaran

virus Corona membutuhkan pendekatan

integralistik antar wilayah. Mengingat

interaksi antar manusia begitu luas dan multi

segmen” pungkas politisi PKS ini.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR

RI Ahmad Sahroni menilai kebijakan

pembatasan aktivitas publik bukan berarti

pelayanan harus terhenti. Sebab, hal ini

dikhawatirkan akan membuat krisis di

masyarakat. "Pembatasan aktivitas sosial

harus dilakukan. Namun, bukan berarti

transportasi umum dan pasar juga ditutup.

Hal ini justru bisa membuat krisis publik

yang lebih besar," kata Sahroni di Jakarta,

Selasa (17/3).

Ia menilai merebaknya COVID-19 di

Indonesia mengharuskan pemerintah

mengambil tindakan cepat dan taktis.

Namun, dalam pengambilan keputusan,

tetap harus memerhatikan iklim kondusif

masyarakat. Dia menyarankan beberapa

hal yang harus dilakukan pemerintah agar

penyebaran virus tersebut tidak makin

parah. "Larang acara yang melibatkan

banyak orang di satu tempat. Tutup pintu

keluar masuk Indonesia dari dan ke luar

negeri. Tetapi, transportasi umum harus

beroperasi normal. Begitu pula fasilitas

umum seperti pasar, supermarket juga tetap

buka seperti biasa," paparnya.(khf/fin/rh)

Jangan Anggap Pemerintah

Larang Salat Jumat

JAKARTA - Fatwa yang diterbitkan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang

Salat Jumat murni untuk kepentingan

umat dalam upaya pencegahan penularan

COVID-19. Untuk itu jangan disalahartikan

oleh masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru

bicaranya Masduki Baidlowi mengatakan

penerbitan fatwa MUI tentang ibadah dalam

situasi wabah COVID-19 tidak membuat

masyarakat permisif terhadap situasi yang

telah menjadi pandemi global.

"Permintaan Wapres Ma'ruf supaya fatwa

itu segera keluar adalah karena masih banyak

orang yang permisif terhadap COVID-19 ini,

padahal ini sangat berbahaya," katanya di

Jakarta, Selasa (17/3).

Ditambahkannya, imbauan menjaga

jarak antarindividu atau social distancing,

termasuk menghindari keramaian publik,

harus ditaati setiap umat. MUI mengeluarkan

fatwa larangan penyelenggaraan ibadah

dengan melibatkan banyak orang untuk

menghindari penyebaran COVID-19.

Masduki, yang juga Ketua Bidang Informasi

dan Komunikasi MUI itu, menjelaskan masih

ada kalangan umat Islam yang menganggap

fatwa MUI tersebut merupakan upaya

pelarangan bagi umat muslim beribadah

di masjid.

"Jadi ini sangat berbahaya, di kalangan

umat Islam misalnya, masih ada anggapan,

ada pemikiran yang konspiratif, seakan-akan

orang tidak boleh salat Jumat itu dianggap

sebagai bagian dari strategi menjauhkan

umat Islam dari masjid," katanya.

Ditegaskannya, fatwa tersebut justru

diterbitkan untuk melindungi umat Islam

dari potensi penyebaran COVID-19.

"Jadi sudah banyak pikiran-pikiran

konspiratif, ini sangat berbahaya, dan ini

juga dibaca oleh Wapres, sehingga kemudian

segera dikeluarkan fatwa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI

Hasanuddin Abdul Fattah mengatakan MUI

hanya menyampaikan fatwa berkenaan

dengan pelaksanaan ibadah pada masa

wabah COVID-19. Namun, untuk mengatur

pelarangan ibadah berjamaah di daerah

tertentu menjadi kewenangan pemerintah.

"Saya kira fatwa itu harus menjadi

pedoman pemerintah di sini, dalam rangka

pemerintah mengambil satu tindakan

bahkan menetapkan mana-mana daerah

atau kawasan yang sudah masa gawat darurat

tingkat penyebaran virus corona ini," katanya.

"Jadi itu pemerintah yang berwenang

yang punya kompetensi. Masjid misalnya,

daerah masjid di mana, kawasan mana yang

tingkat penyebaran virus coronanya sudah

sedemikian tidak terkendali," tambahnya.

Dijelaskan Hasanuddin, situasi penularan

COVID-19disetiapdaerahberbeda.Karenanya

pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi

wilayahnya yang bisa menentukan perlu atau

tidaknya pelarangan ibadah berjamaah.

"Ada yang terkendali, ada yang tidak

terkendali. Itulah fungsi, peran, kompetensi

pemerintah, negara di s ini," katanya.

"Jadi ini pihak yang berkompeten yang

menetapkan daerah-daerah kawasan

mana yang penyebaran virus coronanya

sudah sedemikian rupa tidak terkendali,"

lanjutnya. (gw/fin)

Fajar Indonesia

8 GLAMOR

RABU, 18 MARET 2020

www.fin.co.id

Krisdayanti

Abaikan

Virus Corona

JAKARTA - Sebagian besar penduduk di

dunia demi keselamatan dirinya bila tak ada

kebutuhan yang mendesak memilih tinggal

di dalam rumah. Tentu saja bepergian ke

luar negari pun ditunda. Tetapi tak demikian

dengan penyanyi Krisdayanti alias KD yang

tetap berlibur ke luar negeri.

Pelantun "Menghitung Hari' itu tak sendiri.

Perempuan berusia 44 tahun itu bersama

sang suami, dua anaknya, serta mengajak

asisten rumah tangganya. Itu terlihat

dari foto-foto yang diunggahnya di akun

Instagramnya.

Padahal penyebaran virus corona sampai

dengan kemarin (17/3), telah menewaskan

lebih dari tujuh ribu orang di seluruh dunia.

Sementara di Indonesia terinfeksi positif

virus corona 172 orang, sebanyak sembilan

orang dinyatakan sembuh, dan lima orang

meninggal dunia.

Kendati demikian, adik Yuni Shara itu tetap

menikmati liburannya di Eropa. Diketahui, di

sana merupakan negara kedua setelah Cina,

sebagai penyebaran virus corona tertinggi.

KD pun menyadari di tengah kepungan virus

corona di dunia, dirinya mengkhawatirkan

keselamatannya. Karenanya ia berdoa

memohon keselamatan dirinya dan

keluarganya selama berlibur.

"Dear journeys.. please be nice and make

us together in a good health and safety during

this trip," tulisnya, kemarin (17/3).

Di antara foto yang diunggahnya, ada

dua foto yang memamerkan kemesraan

dengan Raul Lemos, yakni mereka saling

berciuman dengan latar belakang salju.

Dalam foto lain, mereka tanpa masker

berpose dengan latar belakang laut.

"Blazing sun on a cold afternoon..,"

tukasnya.(din/fin)

Cegah Corona,

Nikita Mirzani

Sumbang Rp100 Juta

JAKARTA - Di balik sikap kontroversialnya,

ada sisi kebaikan yang dimiliki seorang

Nikita Mirzani. Janda tiga anak itu

bersyukur diberikan usia panjang dan

rezeki yang lancar, dan tak lupa untuk

membantu sesama yang membutuhkan.

Ya, dia membantu Rp100 juta untuk

pencegahan virus corona atau Covid-19

yang meresahkan penduduk di seluruh

dunia.

Kepedulian terhadap sesama bukan kali

ini saja dilakukan bintang film Cosmic 8

itu. Dia sebelumnya, pernah menyumbang

puluhan juga Rupiah untuk korban banjir

di awal tahun 2020 yang melanda Jakarta

dan sekitarnya.

Donasi untuk penanggulangan virus

corona ini diberikan bertepatan pada

hari ulang tahunnya yang ke-34 tahun.

Itu disampaikan di akun Instagram-nya,

Selasa (17/3).

"Alhamdulillah, 17 Maret ini usia Niki 34

tahun. Saya bahagia banget bisa merayakan

bersama sahabat terkasih," ucap Nikita

dalam video itu.

Namun Nikita tak memberitahu donasi

tersebut akan dikirim ke mana. Yang jelas,

bantuan tersebut untuk penanggulangan

virus mematikan itu.

Tak lupa, wanita yang pernah mendekam di

penjara itu mengungkapkan kesedihannya

atas virus corona yang semakin meluas.

Apalagi sampai saat ini di Indonesia

sebanyak sembilan orang meninggal dunia,

dan 172 terinfeksi positif virus corona.

Dia menegaskan, uang yang didonasikan

untuk pencegahan virus corona ini dari

kantong pribadinya. Harapan dia, bantuan

tersebut bisa mengurangi penyebaran

virus ini.

"Niki menyumbang Rp 100 juta dari uang

pribadi untuk membantu dan mudahmudahan

bisa mengurangi penyebaran

virus corona," ujar dia.

Harapan Nikita, bantuan tersebut juga

dapat diikuti oleh pesohor lainnya demi

kebaikan bersama dan bergotong royong

untuk memitigasi virus corona.

Sekadar informasi, penyanyi Melanie

Subono juga sebelumnya membagibagikan

masker gratis untuk warga yang

kurang mampu. Putri Andrie Subono ini

juga mengajak masyarakat untuk turut

membantu berupa masker maupun dana.

Dia siap mendistribusikan kepada orang

membutuhkannya.(din/fin)

FOTO: FD PHOTOGRAPHY/IG KRISDAYANTI

RABU, 18 MARET 2020

Fajar Indonesia

Modus

9

www.fin.co.id

FOTO: IRFAN/FAJAR INDONESIA NETWORK

Kombes Audie Latuheru memberikan keterangan kepada wartawan soal penangkapan artis peran VA di Mapolrestro Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Selasa (17/3). Vanessa ditangkap bersama suaminya FA alias BB serta asistennya CL.

Negatif, Vanessa Angel

Dipulangkan

Suami Terus Didalami

JAKARTA - Artis peran Vanessa Angel harus

kembali berurusan dengan polisi. Setelah

ditangkap terkait kasus prostitusi online, kini

tersangkut dugaan kepemilikan narkotika.

Vanessa Angel bersama suaminya FA alias BB

dan asistennya CL. Dalam penangkapan tersebut,

jajaran Polrestro Jakarta Barat juga menyita 20 butir

psikotropika jenis xanax. Psikotropika golongan

4 ini disita saat ketiga terduga tengah berada di

bilangan Srengseng, Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie

Latuheru mengaku belum dapat memastikan

pemilik barang laknat tersebut. Hasil sementara

tes kandungan narkoba, VA dan asistennya CL

negatif, sedangkan CL positif.

"Tes urine Negatif, satu orang positif yakni FA

alias BB (suami Vanessa), tapi belum ditahan, kami

masih ada proses yang belum selesai," ungkapnya

di Mapolrestro Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman,

Jakarta Barat, Selasa (17/3).

Audie menambahkan, pihaknya memulangkan

Vanessa dan CL karena belum memiliki alasan

penahanan.

"Yang pasti VA pulang, CL pulang. BB belum

kita sampaikan pulang atau tidak tapi yang jelas

masih dalam pemeriksaan," imbuhnya.

Vanessa diketahui sudah ditahan sejak Minggu

(16/3) malam. Pengacara Vanessa, Milano

Lubis mengatakan belum mengetahui detail

penangkapan itu. Ia sendiri mengaku baru

datang ke Mapolrestro Senin sore.

"Belum tahu kondisinya, ini baru mau masuk.

Gugatan Class Action Korban

Banjir DKI, Dikabulkan

Sudah tahu dari malam. nanti dulu, intinya saya

mau ketemu Vanessa," katanya.

Belum genap satu tahun Vanessa Angel

rampung menjalani vonis pengadilan atas kasus

penyebaran konten asusila. Ia divonis enam

bulan penjara. Meski demikian, kasus yang

menyeret namanya lagi ini belum ditetapkan

tersangka.

Kapolres sendiri menjamin pihaknya tidak

akan tembang pilih dalam pengungkapan kasus

ini. Kasus ini, sambung Audie, merupakan

tindaklanjut dari laporan masyarakat.

"Saya harap rekan-rekan memahami bahwa kita

polisi bekerja profesional, yang pasti bahwa setiap

informasi yang diberikan kepada kami langsung

kami tindaklanjuti," tukasnya.(irf/gw/fin)

Permohonan gugatan Class Action warga korban banjir DKI Jakarta dikabulkan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/3). Gugatan yang dialamatkan ke Pemerintahan

DKI Jakarta ini menuntut penggatian kerugian materi dan non-materil.

JAKARTA - Ketua Tim Kuasa Hukum gugatan

Class Action Banjir DKI 2020 Azas Tigor Nainggolan

mengatakan, penerimaan ini merupakan

hasil positif bagi pihaknya. Bahkan, ia menilai,

penetapan gugatan tersebut merupakan separuh

dari pengabulan Majelis Hakim.

"Saya melihat, saat ini mau ditetapkan sebagai

gugatan Class Action juga sudah menerima siapa

wakil, kejadiannya kapan, setidaknya 50 persen

rasa-rasanya hakim akan mengabulkan," klaim

Tigor kepada FIN, Selasa (17/3) sore.

Upaya selanjutnya, Tigor beserta tim bakal

mengumumkan hasil penetapan tersebut

kepada 312 penggugat yang telah terdaftar. Tigor

mengatakan, para penggugat akan diberi opsi

melanjutkan atau berhenti dalam proses Class

Action tersebut.

"Jadi kami harus tanya tuh ke 312 apa mau

bertahan atau mau keluar," imbuhnya.

Penetapan gugatan Class Action ini sebelumnya

sempat ditunda lantaran Ketua Majelis Hakim

Panji Surono sakit. Di pekan berikutnya, Majelis

Hakim menetapkan gugatan class action banjir

DKI 2020 ini pada sidang keenam.

Meski dinilai positif, gugatan ini tak luput dari

kritik. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun

menilai gualgatan tersebut kental bermuatan

politis. Alasannya, sambung Refly, gugatan hanya

ditunjukkan kepada pemerintah daerah. Padahal

kewenangan terkait penanganan banjir tak cuma

kewajiban pemerintah daerah.

"Tapi, sayangnya yang digugat hanya DKI ya.

Ini kan menunjukkan, menurut saya terlalu besar

muatan politiknya. Harusnya, yang digugat itu duaduanya

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

kan Pemerintah Pusat juga bertanggungjawab

dong, kalau gitu Pemerintah pusat bisa mengatakan

dia gak punya tanggungjawab," jelasnya.

Refly menambahkan, gugatan class action

juga mestinya ditempuh guna mendorong

perubahan kebijakan secara menyeluruh.

Karenanya, gugatan kerugian materil,

menurutnya, tidak tepat digunakan.

"Misalnya hukuman mewajibkan Pemerintah

DKI untuk melakukan apa terkait penanganan

banjir. Harusnya begitu. Tapi kalau gugatannya

bersifat material saya kira terlalu berlebihan,

walaupun kita tahu ada orang-perorang uang

barangkali dirugikan. ya kita semua dirugikan

dengan banjir ini. kerugian materil itu jelas,"

katanya lagi.

FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK

Gugatan Class Action Banjir DKI 2020

sendiri memuat beberapa tuntutan. Tuntutan

itu di antaranya meminta kepada Majelis

Hakim untuk menyatakan bahwa gubernur

Jakarta, Anies Baswedan melakukan

Perbuatan Melawan Hukum,

Penggugat juga meminta Majelis

Hakim menghukum gubernur Jakarta

Anies Baswedan membayar ganti rugi

materil sebesar Rp 60,040 milyar kepada

para penggugat. Terakhir, Majelis Hakin

diminta menghukum gubernur Jakarta Anies

Baswedan membayar ganti rugi Rp1 triliun

kepada para penggugat. (irf/gw/fin)

Wahyu Ngaku

Tak Pernah

Bertemu Harun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

memeriksa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Wahyu Setiawan. Pemeriksaan dilakukan guna

melengkapi berkas penyidikan Wahyu sebagai tersangka

suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota

DPR terpilih.

Ditemui usai pemeriksaan, Wahyu mengaku tak

mengenal buronan KPK yang juga tersangka dalam perkara

ini Harun Masiku. Ia pun menyatakan tak pernah menjalin

pertemuan mau pun berkomunikasi dengan Harun.

"Saya hari ini diperiksa sebagai tersangka untuk kasus

masalah Harun Masiku. Baik secara fisik mau pun

komunikasi saya enggak kenal Harun," ujar Wahyu di

Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/3).

Sama halnya dengan Harun, diakui Wahyu, dirinya juga

tak pernah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal

(Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto diyakini

menjadi pihak yang menandatangani surat pengajuan

Harun sebagai PAW menggantikan Caleg PDI Perjuangan

terpilih Nazarudin Kiemas bersama Ketua Umum PDI

Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Oh enggak, saya juga enggak pernah komunikasi dengan

Pak Hasto dalam konteks ini. Kalau itu (surat pengajuan

Harun Masiku ditandatangani Megawati) iya," tutur Wahyu.

Pada kesempatan yang sama, Toni Hasibuan, Penasihat

Hukum Wahyu Setiawan membeberkan, ini merupakan

pemeriksaan perdana kliennya selaku tersangka.

Menurutnya terdapat sedikitnya 30 pertanyaan yang

dianjukan penyidik.

Toni menuturkan, sebagian besar pertanyaan tersebut

menyangkut hubungan antara Wahyu dengan pihak-pihak

lain dalam perkara ini. Selain itu, tambahnya, perihal aliran

dana suap juga turut didalami dalam pemeriksaan kali ini.

Ia pun menegaskan, kliennya tak memiliki niat untuk

mengabulkan permintaan PDI Perjuangan agar Harun

Masiku dapat lolos sebagai PAW DPR. Bahkan, menurut

penuturannya, Wahyu mendesak kepada Komisioner KPU

lainnya untuk segera memberi jawaban penolakan atas

permintaan tersebut.

"Fakta itu sendiri sudah disampaikan di sidang DKPP

(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," tandas Toni.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang

Penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan, pemeriksaan

terhadap Wahyu dilakukan guna mendalami kronologi

suap perkara ini.

"Dikonfirmasi juga terkait dengan barang bukti uang,

buku rekeing terkait dugaan penerimaan dari pihak lain

yang itu dikonfirmasi kepada para saksi yang sebelumnya

penyidik tentu sudah dapat keterangan dan dibuatkan BAP

dari para saksi yang ada," kata Ali Fikri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Komisioner

Komisi Pemilhan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks Caleg

PDIP Harun Masiku, bekas Anggota Bawaslu Agustiani Tio

Fridelina, dan pihak swasta Saeful. (riz/gw/fin)

10

RABU, 18 MARET 2020

Fajar Indonesia

NUSANTARA

www.fin.co.id

Petugas menyempot cairan disinfektan di Kawasan Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (17/3). Penyemprotan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona.

FOTO: DONI KURNIAWAN/BANTEN RAYA

Empat Orang Berstatus

ODP Corona

KOTA - Empat warga Kota Pekalongan

dinyatakan berstatus orang dalam pantauan

(ODP) terkait virus corona. Keempatnya saat

ini masih berada di rumah masing-masing tapi

terus mendapatkan pengawasan dari pihak Dinas

Kesehatan melalui puskesmas.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Pekalongan, M

Saelany Machfudz, Selasa (17/3/2020). Wali Kota

menyatakan, keempat orang tersebut merupakan

yang tersisa dari total 30 orang yang sebelumnya

berstatus ODP di Kota Pekalongan. "Catatan kami,

sebelumnya ada 30 ODP yang dalam pengawasan.

Tapi mereka belum sampai dirawat di rumah sakit.

Kami datangi ke rumah masing-masing untuk

diperiksa," tuturnya.

Kemudian, dari 30 orang tersebut 26 diantaranya

dinyatakan sehat dan tidak menunjukkan

gejala apapun yang terkait dengan virus corona.

Sedangkan empat orang lainnya, saat ini masih

terus dalam proses pengawasan dan pemeriksaan.

"Empat orang masih terus dilakukan pengawasan

tapi mereka tetap tinggal di rumah masing-masing.

Tidak ada yang dirawat karena kondisinya sehat,"

tambahnya.

Juru Bicara Satgas Pengcegahan dan

Pengendalian Covid-19 Kota Pekalongan, Slamet

Budiyanto menambahkan, mereka yang

masuk dalam status ODP didasarkan pada

riwayat perjalanan. Ke 30 warga tersebut,

merupakan warga Kota Pekalongan yang baru

saja pulang dari daerah yang sudah terjangkit

virus corona.

"Mereka ini baru pulang dari daerahdaerah

yang terjangkit, atau dari luar negeri.

Diantaranya seperti TKI, TKA maupun TKW.

Tapi semuanya masih dalam kondisi sehat.

Saat ini masih ada empat orang yang berstatus

ODP dari sebelumnya 30 orang. Yang 26 sudah

dinyatakan bebas dan sehat," jelasnya.(nul)

FOTO: ISTIMEWA

VIDEOCONFERENCE - Wali Kota Pekalongan, M Saelany Machfudz

bersama Wakil Wali Kota, A Afzan Arslan Djunaid, Sekda Kota

Pekalongan dan jajaran kepala OPD saat menggelar videoconference

dengan Gubernur Jawa Tengah, Selasa (17/3).

Dituding Terima Aliran Fee Proyek,

Riduan Laporkan Fria

Kesaksian Kasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lampung Utara (Lampura) Fria Afris

Pratama berbuntut panjang. Fria dipolisikan oleh Pemimpin Redaksi Radar Kotabumi,

Riduan, Selasa (17/03/2020).

BANDARLAMPUNG – Laporan tertuang

dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B-485/III/2020/

LPG/SPKT tanggal 17 Maret 2020 dengan Pasal

Pencemaran Nama Baik.

Dijelaskan, Fria-sapaan akrab Fria Afris Pratamapada

persidangan dugaan korupsi dengan

terdakwa Bupati Lampura Nonaktif Agung Ilmu

Mangkunegara (16/03/2020), mengungkapkan

ada dana Rp600 juta untuk wartawan. Awalnya

Jaksa KPK mempertanyakan aliran dana pada

oknum aparat penegak hukum (APH), oknum

pegawai BPK dan sejumlah anggota DPRD.

Setelah itu, Jaksa KPK dalam BAP

mempertanyakan pengeluaran Rp600 juta

yang diberikan kepada oknum wartawan dari

media apa. Fria sempat menjawab lupa. Namun

jaksa kembali mencecarnya sehingga akhirnya

menyebut nama Riduan Radar dan Sandi.

Kesaksian ini langsung disangkal oleh Riduan.

Dia mengaku tidak pernah menerima uang dengan

nilai cukup fantastis itu.

“Saya tidak pernah menerima uang sejumlah

Rp600 juta dari Fria,” kata Riduan yang didampingi

langsung Waki Ketua PWI Bidang Pembelaan

Wartawan Juniardi.

Menurut dia, kesaksian Fria yang menyebut

Riduan Radar itu pasti mengarah pada dirinya.

“Karena tidak ada wartawan lain di Lampura yang

bernama Riduan. Apalagi saya memang bekerja

di Radar Kotabumi,” tegasnya.

Menurut dia, kesaksian itu sangat merugikan.

“Saya pribadi, keluarga dan institusi tempat

saya bekerja sangat dirugikan dengan kesaksian

tersebut. Saya sangat malu. Apalagi kesaksiannya

membawa-bawa nama institusi,” tegasnya.

Terpisah General Manager Radar Kotabumi

Taufik Wijaya menyatakan laporan tersebut

juga dilakukan untuk membersihkan nama baik

Riduan dan Radar Kotabumi selaku salah satu

anak Grup Radar Lampung.

”Ini bentuk keseriusan kami menindaklanjuti

kesaksian saudara Fria yang kami yakini tidak

benar. Kesaksian itu sangat merusak nama baik

Radar Lampung pada umumnya dan Radar

Kotabumi khususnya,” kata Taufik yang juga turut

mendampingi proses laporan.

Ditambahkan, awalnya Fria hendak dilaporkan

dengan tuduhan memberi keterangan palsu

tapi dari hasil konsultasi, Pasal 242 itu tidak

FOTO: ISTIMEWA/ WAG

LAPOR PAK: Redaksi Radar Kotabumi (Group Fajar Indonesia Network) melaporkan Kasi Jalan dan Jembatan Dinas

PUPR Lampung Utara (Lampura) Fria Afris Pratama ke Polda Lampung, Selasa (17/3). Laporan tertuang dalam

Laporan Polisi Nomor: LP/B-485/III/2020/LPG/SPKT tanggal 17 Maret 2020 dengan Pasal Pencemaran Nama Baik.

bisa diterapkan karena harus menunggu

putusan sidang. ”Karena itu kami akhirnya

melaporkan saudara Fria dengan Pasal 310 yaitu

pencemaran nama baik. Nanti kalau putusan

pengadilan kami akan laporan lagi,” tuturnya.

Sebagai bentuk keseriusan manajemen dalam

kasus ini, Riduan juga dinonaktifkan sampai

ada kejelasan dari kasus ini. Taufik berharap

langkah yang diambil ini dapat memberi

pemahaman sekaligus pelajaran bagi pihakpihak

lain. ”Mudah-mudahan langkah yang

kami ambil ini juga bisa membuka mata publik

bahwa kami tetap menjunjung tinggi integritas,”

tandasnya. (rls/ful)

Terdakwa Kerusuhan

Register 45 Mesuji

Dituntut Tinggi

LAMPUNG - Tiga terdakwa kasus kerusuhan di

Register 45 Mesuji dituntut tinggi oleh Jaksa Penuntut

Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung,

pada Selasa (17/3). Menurut JPU, ketiga terdakwa itu

mempunyai peran penting dalam kerusuhan itu

Ketiga terdakwa yang dihukum tinggi itu yakni,

Sunaryo alias Wahyudi, Rojiman, dan Ahmad

Syaifuddin, warga Kampung Mekar Jaya Abadi Desa

Mekar Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

Sementara terdakwa keempat Sumarlan alias Jumarlan

alias Lan hanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum

(JPU) Ponco Santoso selama sembilan tahun penjara.

JPU Kejati Lampung Ponco Santoso mengatakan

keempatnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kejahatan

Terhadap Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Maut

dan Luka Berat.

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pertama

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, Dan Kedua

melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana," ujarnya,

Selasa (17/3).

Ponco -sapaan akrabnya- pun meminta kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhi hukuman penjara

kepada Wahyudi, Rojiman, dan Ahmad Syaifuddin

dengan hukuman penjara selama 16 tahun. "Untuk

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarlan

dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan," kata JPU.

Sidang pun diakhiri dan ditunda pekan depan dengan

agenda pembelaan. Terlihat seusai sidang dari pihak

keluarga korban Rowi dan Roni pun seakan tidak puas

dengan tuntutan JPU, sehingga sempat membuat gaduh

ruang persidangan. "Hei kau Yudi, hukuman 15 tahun

pun tak cukup. kami ingin kau hukuman mati Yudi,

ingat itu Yudi," ucap salah satu keluarga korban. (ang/)

RABU, 18 MARET 2020

Fajar Indonesia

GELORA 11

www.fin.co.id

Pulang dari Inggris

Langsung Diisolasi

The Daddies Anggap Seperti Anak Asrama

JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan

Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI)

mengambil kebijakan melakukan isolasi

mandiri seluruh seluruh pemain serta

offisial All England 2020 sepulangnya

dari Inggris.

Isolasiiniuntukmenghindaripenyebaran

virus Corona atau Covis-19. Chef de

Mission All England 2020 yang juga Sekjen

PBSI, Achmad Budiharto mengungkapkan

sebanyak 24 atlet pelatnas, pelatih dan tim

ofisial akan melakukan isolasi mandiri di

Pelatnas Cipayung selama 14 hari.

"Dengan mempertimbangkan

keselamatan dan kesehatan pemain serta

tim ofisial, maka semua yang dari luar

negeri, khususnya negara yang terdapat

outbreak Covid-19, harus menjalani self

isolation," ungkap Budiharto.

"Pemain yang baru pulang dari Inggris

akan dapat program latihan khusus selama

masa isolasi mandiri. Untuk jadwal dan

pengaturannya masih kami diskusikan,"

lanjut Budiharto yang dihubungi di

Birmingham.

Sejatinya kepulangan tim All England

Open 2020 terbagi menjadi dua. Tim

pertama telah tiba di Indonesia sejak,

Minggu (15/3) lalu, dan saat ini sedang

menjalani isolasi di asrama Pelatnas

Cipayung. Sedangkan, tim kedua terdiri

dari empat atlet yang berlaga di final All

England 2020 yaitu Praveen Jordan/Melati

Daeva Oktavianti dan Kevin Sanjaya

Sukamuljo/Marcus Fernaldi

Gideon beserta tim ofisial,

akan tiba di Tanah Air

pada Selasa (17/3)

kemarin.

Menariknya, isolasi mandiri itu tak

pandang bulu. Pemain senior Hendra

Setiawan/Mohammad Ahsan yang tiba

di Jakarta pada Minggu malam (15/3) lalu

juga harus menjalani isolasi tersebut. Jika

biasanya mereka langsung menuju rumah

masing-masing, kali ini Hendra/Ahsan

yang dijuluki The Daddies ini harus kembali

ke asrama Pelatnas Cipayung.

Tak ayal hal itu membuat mereka merasa

bosan. Namun, hal itu juga mengingatkan

mereka seperti kembali menjadi anak

asrama Pelatnas Cipayung. "Rasanya

kayak anak asrama aja, hahahah. Sudah

lama sekali nggak jadi anak asrama,

terakhir tahun 2012. Rasanya gimana ya,

waktu terasa lambat. Sampai saat ini sih

kegiatannya baru istirahat, makan dan tidur

karena masih jet lag," tutur Ahsan.

"Baru dua malam dan sudah ada

rasa bosan sih. Tapi ini yang terbaik dan

saya jalani saja. Mau bagaimana lagi,

keselamatan yang utama. Lagipula di

rumah kan ada anak-anak saya,

lebih baik saya di sini dulu," jelas

Hendra menambahkan.

(gie/fin/tgr)

Tim Sudah

Tampil Habishabisan

JAKARTA - Ganda putra Indonesia gagal

mempertahankan gelar juara All England

open 2020. Padahal sektor ini yang awalnya

digadang-gadang mampu meraih gelar juara

pada turnamen level Super 1000 tersebut.

Di ajang ini, capaian terbaik nomor andalan

Merah Putih tersebut diraih oleh pasangan

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi

Gideon yang menempati posisi runner-up

usai kalah di babak final.

Pasangan berjuluk The Minion itu takluk

dari unggulan keenam asal Jepang, Hiroyuki

Endo/Yuta Watanabe lewat pertarungan

rubber game dengan skor 18-21, 21-12 dan 19-

21. Tidak hanya Kevin/Marcus yang menjadi

tumbal keganasan Endo/Watanabe.

Juara bertahan Hendra Setiawan/

Mohammad Ahsan juga disingkirkan oleh

mereka di babak perempat final dengan skor

19-21 dan 18-21. Sedangkan Fajar Alfian/

Muhammad Rian Ardianto dan Ade Yusuf/

Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira masingmasing

terhenti di babak dua dan babak

pertama. Fajar/Rian kalah dari wakil tuan

rumah Marcus Ellis/Chris Langridge di babak

kedua. Sementara, Ade/Wahyu tumbang di

babak pertama oleh unggulan ketiga China,

Li Jun Hui/Liu Yu Chen.

Kegagalan, sektor ganda putra meraih

gelar juara tentunya bakal menjadi bahan

evalusi. Pelatih ganda putra, Herry Iman

Pierngadi pun menjabarkan evaluasi

terhadap masing-masing pasangan. Untuk

Kevin/Marcus, Harry menilai bahwa mereka

sudah bermain maksimal di babak final.

Namun, keberuntungan tidak berpihak

kepada Minions. Apalagi, Herry menilai

Minions masih tergesa-gesa dan kurang

sabar. (gie/fin/tgr)

Fajar Indonesia

TRIDENTE

RABU, 18 MARET 2020

BRUSSEL- Penyelenggaraan kompetisi Euro

2020 akhirnya ditunda hingga 2021. Keputusan

ini diambil dalam rapat bersama 55 delegasi

sepakbola negara Benua Biru yang tergabung

dalam UEFaa, Selasa (17/3). Keputusan ini

menjadi jawaban atas kekhawatiran sejumlah

federasi atas merebaknya pandemi virus

korona.

Sejatinya, turnamen ini dijadwalkan pada

12 Juni hingga 12 Juli 2020. Berlokasi di 12

negara, termasuk Inggris, Skotlandia dan

Republik Irlandia. Kebijakan Lockdown

sejumlah negara dan penundaan Liga Premier

dan liga elit Eropa lainnya membuat semua

berantakan.

"UEFA telah memutuskan bahwa Euro harus

ditunda hingga 2021. Itu akan dimainkan dari 11

Juni hingga 11 Juli tahun depan," tulis Federasi

Sepakbola Norwegia dalam Twitternya.

Keputusan ini menjadi pemutus sejumlah

polemik setelah UEFA menunda Liga

Champions dan Liga Eropa tahun ini. Bukan

itu saja, pasalnya penyelengaraan Euro tahun

depan hanya selisih sepekan dari gelaran Piala

Euro 2020 Wanita yang dijadwalkan pada 7 Juli

hingga 1 Agustus 2021 di Inggris.

Sinyal penundaan ini sudah terlihat, saat

UEFA membatalkan hotel di beberapa kota

penyelanggara, salah satunya di Kopenhagen,

Denmark.

Dilansir dari Reuters, Hotel DGI-Byen

mengkonfirmasi UEFA sudah membatalkan

pemesanan kamar di hotel mereka sejak

awal Maret lalu. Sementara itu Hotel

Marinelyst yang biasanya dipakai sebagai

tempat menginap tim nasional Denmark juga

mengkonfirmasi pembatalan serupa.

Di sisi lain, penangguhan Euro 2020 menjadi

opsi agar liga-liga domestik serta kompetisi

antarklub Eropa musim 2019-2020, yang saat

ini tengah ditangguhkan karena pandemi

COVID-19, bisa dirampungkan pada musim

panas nanti.

Federasi sepak bola Rumania (FRF) dan

Federasi Sepakbola Italia (FIGC) pada Senin

menyatakan akan meminta badan sepak bola

Eropa UEFA untuk menunda turnamen Euro

2020 karena wabah virus corona. (fin/tgr)

Fajar Indonesia Network Edisi 18 Maret 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?