Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang NOMOR ...

A. PENDAHULUAN 

A.1. VISI 

Lampiran 

Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang 

NOMOR : 188.4/ 01 /35.73.314/2008 

Tanggal : 01 PEBRUARI 2008 

Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang 

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana instansi 

Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Perijinan Kota Malang harus dibawa dan 

diarahkan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yang harus 

melayani masyarakat secara optimal dan berdaya guna. 

Visi Dinas Perijinan Kota Malang : 

“ Menuju Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Cepat dan Berkualitas “ 

Prinsip – prinsip dari visi diatas adalah : 

1. Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu : 

Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan 

kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan 

Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Perijinan dan Pembayaran 

Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang. Sehingga 

masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perijinan hanya di Kantor 

Dinas Perijinan Kota Malang. 

2. Pelayanan Perijinan yang Cepat, yaitu : 

a. Cepat dalam waktu penyelesaian ijin yang terukur mulai dari 

permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perijinan dengan 

ditentukannya Standar Waktu Minimal waktu penyelesaian ijin 

untuk tiap jenis ijin. 

b. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perijinan 

terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait 

disederhanakan. 

c. Cepat dalam pemrosesan pelayanan perijinan baik yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perijinan maupun yang melibatkan 

instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemprosesan ijin 

tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana/prasarana perijinan 

yang memadai. 

d. Cepat dalam informasi pelayanan perijinan yang transparan 

terutama dalam persyaratan, waktu penyelesaian, biaya perijinan 

Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang 1

2 M 

empermudah Persyaratannya dan 

empercepat Ijinnya. 

dan menangani pangaduan masyarakat. 

Dalam pelayanan perijinan yang cepat tersebut diatas, akan diperoleh efisiensi dalam 

biaya pelayanan perijinan. 

3. Pelayanan Perijinan yang berkualitas, yaitu : 

A. 2. MISI : 

a. Produk perijinan yang diterbitkan Dinas Perijinan memiliki 

kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan 

aman. 

b. Dalam memberikan pelayanan perijinan, Dinas Perijinan didukung 

dengan : 

SDM yang berkualitas dan professional 

Sarana dan Prasara yang memadai dan berkualitas. 

Data base perijinan yang didukung dengan Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) Perijinan. 

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan 

Akuntabel. 

2. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang Profesional Di Dinas 

Perijinan didalam melayani masyarakat di bidang perijinan. 

3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan terutama pada tempat serta Alat kerja 

yang memadai. 

4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat 

proses perijinan dengan Membentuk Tim Pertimbangan Ijin dan Tim Teknis. 

5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang perijinan. 

A.3. MOTTO DAN KOMITMEN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIJINAN 

Motto Dinas Perijinan Kota Malang : 

Makna motto :

Dinas Perijinan berupaya untuk mempermudah persyaratan perijinan dan 

mempercepat proses penyelesaian ijin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan 

yang berlaku dan tuntutan masyarakat. 

Komitmen/janji Dinas Perijinan Kota Malang 

1. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan 

masyarakat dalam perijinan. 

2. Siap mengikuti Globalisasi dalam pelayanan perijinan 

3. Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arus Investasi di Kota Malang dalam 

perijinan 

4. Siap menjalan perijinan satu pintu di Kota Malang 

A.4. RUANG LINGKUP TUGAS 

Ruang lingkup tugas Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi 

dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang dan 

Keputusan Walikota Malang Nomor 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Perijinan Kota Malang adalah sebagai berikut : 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan. 

b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang 

pelayanan perijinan. 

c) Pelaksanaan pelayanan di bidang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. 

d) Pemberian pertimbangan/berita acara permohonan ijin. 

e) Pelaksanaan pelayanan dan penetapan retribusi perijinan. 

f) Pelaksanaan penandatanganan dan penerbitan ijin sesuai dengan Kebijakan Kepala 

Daerah. 

g) Pelaksanaan penelitian dan penyelesaian pengaduan dari masyarakat. 

h) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait. 

i) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dibidang perijinan. 

j) Pemberdayaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD). 

k) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan 

dan perpustakaan serta kerarsipan, 

l) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Perijinan Kota Malang meliputi : 

a) Kepala Dinas; 

b) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 


Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

Sub bagian Umum 

c) Bidang Pelayanan, terdiri dari : 

Seksi Penerimaan; 

Seksi Pemprosesan dan Penerbitan; 

d) Bidang Penetapan dan Pembukuan 

Seksi Penetapan 

Seksi Pembukuan 

e) Bidang Penyuluhan dan Pengaduan 

Seksi Penyuluhan 

Seksi Pengaduan 

f) Bidang Evaluasi dan Pengendalian 

Seksi Evaluasi; 

Seksi Pengendalian; 

Sedangkan tugas tiap bidang terkait dengan langsung pelayanan perijinan adalah 

sebagai berikut : 

Bidang Pelayanan : pemrosesan perijinan mulai dari penerimaan permohonan yang 

sudah lengkap (loket penerimaan ijin) sampai proses penerbitan keputusan ijin. 

Bidang Penetapan & Pembukuan : perhitungan dan penetapan retribusi perijinan 

beserta pembukuannya (loket perhitungan dan penetapan retribusi/pajak). 

Bidang Tata Usaha : pemberian nomor ijin yang terbit atau yang sudah ditanda 

tangani oleh Kepala Dinas dan pengarsipan berkas permohonan (loket pengambilan 

ijin) serta penyetoran retribusi pada KASDA (loket pembayaran retribusi/pajak). 

Bidang Penyuluhan dan Pengaduan : memberikan informasi perijinan (loket 

informasi) dan tempat pengaduan dari semua jenis pengaduan terkait pelayanan 

perijinan yang di laksanakan oleh Dinas Perijinan (Ruang pengaduan). 

Bidang Evaluasi dan Pengendalian : mengevaluasi mekanisme pelayanan perijinan 

yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang (tiap bidang) dan membuat 

laporan kepada Kepala Dinas terkait hasil evaluasi tersebut.

A.5. JENIS JENIS PELAYANAN 

Jenis Pelayanan Ijin 

Jenis pelayanan ijin yang diselenggarakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang, mulai 

dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatanganan Keputusan Ijin dan 

Pembayaran retribusi/pajak perijinan sejumlah 14 (empat belas) ijin berdasarkan : 

a. Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 

2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap 

Pelayanan Perijinan yang Dilaksanakan pada 


b. Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 

2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota 

Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang 

Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan 

yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota 

Malang. 

Adapun 14 (empat belas) ijin tersebut adalah : 

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

2. Ijin Tempat Usaha (ITU) 

3. Ijin Gangguan (IG) 

4. Ijin Reklame 

IMB Baru 

IMB bagi Bangunan yang Sudah Berdiri 

Reklame Insidentil (Umbul2, Spanduk, Baliho, dls) 

Reklame Tetap/Permanen (Neon Box, Papan, 

Bando jalan, dls) 


5. Ijin Penggunaan Tanah Makam 

6. Ijin Trayek 

7. Ijin Usaha Angkutan 

8. Ijin Usaha Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya. 

9. Ijin Usaha Percetakan 

10. Ijin Usaha Bioskop 

11. Ijin Usaha Playstasion 

12. Ijin Usaha Rental & Rekaman VCD 

13. Ijin Keramaian Umum 

14. Ijin Penggunaan Gedung Pemkot Malang. 

Loket Pelayanan Perijinan 

Loket pelayanan perijinan yang ada di Dinas Perijinan terdapat pada : 

a) Loket Informasi : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk 

memberikan informasi perijinan baik terkait dengan syarat – syarat perijinan, 

mekanisme perijinan maupun biaya perijinan secara jelas dan dapat dimengerti 

oleh si penanya informasi dengan sikap yang ramah, komunikatif dan 

bersahabat. 

b) Loket Pengaduan : petugas yang berada di pengaduan ini adalah Kepala Seksi 

Pengaduan yang bertugas untuk menangani setiap pengaduan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dan memproses pengaduan tersebut 

berdasarkan jenis maupun sifatnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

c) Loket Penerimaan Ijin : petugas yang berada di loket penerimaan ijin ini hanya 

menerima permohonan perijinan yang sudah lengkap persyaratan perijinan 

sesuai ketentuan yang berlaku dan menolak permohonan yang tidak lengkap 

persyaratan ijinnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan permohonan 

perijinan yang sudah lengkap diterima permohonannya dengan memberi nomor 

register permohonan ijin tersebut dan memberikan tanda terima permohonan 

kepada pemohon serta informasi waktu penyelesaian ijinnya. 

d) Loket Perhitungan dan Penetapan Retribusi/Pajak : petugas yang berada di loket 

ini bertugas untuk menghitung retribusi atau pajak perijinan yang sudah 

diproses oleh Bidang Pelayanan dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) yang diberikan kepada pemohon untuk membayar retribusi sesuai 

ketentuan yang berlaku atau pemohon yang akan mengambil ijin. 

e) Loket Pembayaran Retribusi/Pajak : petugas yang berada di loket ini bertugas 

untuk menerima pembayaran retribusi/pajak perijinan berdasarkan SKRD atau

pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dibuat oleh 

petugas dari Dispenda dan memberikan tanda pembayaran kepada pemohon 

berupa asli dan salinan SKRD/SKPD yang sudah diberi tanda pembayaran oleh 

petugas. 

f) Loket Pengambilan Ijin : petugas yang berada di loket ini bertugas untuk 

memberikan Surat Ijin yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan sudah 

diberi nomor surat ijin oleh Bagian Tata Usaha kepada pemohon yang sudah 

membayar retribusi/pajak dan memperlihatkan tanda terima permohonan ijin. 


B. STANDAR PELAYANAN PERIJINAN (14 JENIS IJIN) 

B.1. PERSYARATAN PERIJINAN. 

1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. 

Perijinan). 

2) Foto copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukan aslinya) 

rangkap 2 (dua) ; 

3) Asli atau foto copy Advice Planning (AP) yang telah diligalisir Dinas 

terkait Kota Malang rangkap 2 (dua) dan untuk IMB Reklame 

Tetap/Permanen pada ukuran diatas 8 (delapan) m2 yang titik 

lokasinya di RUMIJA Eksisting; 

4) Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang telah diligalisir oleh 

pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua)dan apabila bukan tanah 

sendiri melampirkan asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat 

Kuasa dari Pemilik Tanah atau Ahli Waris kepada pemohon apabila 

pemilik tanah meninggal dunia; 

5) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Jaminan 

Konstruksi (keamanan dan kenyamanan bangunan) bermaterai 

secukupnya untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah 

tinggal/rumah tinggal campuran maksimal 2 (dua) lantai dan 

bangunan selain rumah tinggal/rumah tinggal campuran dengan 

luas maksimal 100 m2 berlantai 1 (satu), serta permohonan IMB 

untuk Bangunan yang Sudah Berdiri dan Permohonan IMB Reklame 

yang Sudah Berdiri)*; 

6) Perhitungan konstruksi/struktur bangunan bagi bangunan diluar 

ketentuan angka 4 (empat) dan Bangunan Reklame dengan ukuran 

diatas 8 (delapan) m2 yang dibuat oleh konstruktor atau konsultan 

yang membidanginya rangkap 2 (dua); 

7) Ligdruck atau cetak printer gambar bangunan yang berskala (1 : 

100/1:200) rangkap 3 (tiga) untuk bangunan yang diwajibkan 

melampirkan perhitungan konstruksi dan rangkap 2 (dua) yang 

tidak diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi, dan 

dicantumkan nama dan tanda tangan perencana bangunan atau 

yang bertanggung jawab atas rencana gambar bangunan 

tersebut;meliputi : 

Untuk permohonan IMB baru meliputi rencana gambar : 

denah bangunan; tampak muka/depan; tampak samping; 

tampak belakang apabila diperlukan; potongan 

memanjang; potongan melintang; atap; pondasi; sanitasi 

dan sumur resapan; situasi lokasi rencana bangunan 

sesuai AP;

Untuk permohonan IMB untuk Bangunan yang Sudah 

Berdiri sesuai kondisi lapangan meliputi gambar : denah 

bangunan; tampak muka/depan; tampak samping; 

tampak belakang apabila diperlukan; sanitasi dan sumur 

resapan; situasi lokasi bangunan sesuai AP; 

Untuk permohonan IMB Reklame baik baru maupun 

sudah berdiri meliputi gambar : tampak muka/depan; 

tampak samping; potongan memanjang; potongan 

melintang; pondasi; situasi titik reklame sesuai AP atau 

sesuai kondisi lapangan; 

8) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak 

Keberatan dari Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan 

dgn lokasi bangunan yg dimohon untuk bangunan diluar ketentuan 

angka 5 (lima) *; Permohonan IMB untuk bangunan yang sudah 

berdiri dan IMB Reklame yang berada di tanah sendiri tidak 

diwajibkan; 

9) Asli rekomendasi dari dinas terkait beserta dokumennya apabila 

dalam AP diisyaratkan harus dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL atau 

SPPL; 

10) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) untuk Surat Pernyataan 

Kesanggupan)* ; 

)* Blangko disediakan Dinas Perijinan Kota Malang 

2. IJIN USAHA PENGANDANGAN KENDARAAN BERMOTOR TRUK, BUS DAN SEJENISNYA 

1). Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. 


3. IJIN USAHA ANGKUTAN 

2). Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan 

menunjukkan aslinya. 

3). Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar yang 

masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 

4). Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku dengan 


5). Asli Surat Ijin Usaha Pengandangan Kendaraan Bermotor Truk, Bus 

dan sejenisnya 3 (tiga) tahun lalu (untuk Perpanjangan). 


4. IJIN TRAYEK 

1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. 


2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan 


3) Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)yang 

masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 

4) Foto copy Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku rangkap 2 (dua) 

dengan menunjukkan aslinya. 

5) Asli Ijin Usaha Angkutan lama (untuk perpanjangan ijin, tanpa 

rekomendasi dari Dinas Perhubungan). 

6) Khusus Ijin Usaha Angkutan Baru, dengan pemberlakuan apabila : 

a) Kendaraan baru 

b) Ganti pemilik/alamat 

c) Uji Keur tidak laik jalan 

d) Mutasi kendaraan 

e) Perubahan fisik kendaraan 

f) Surat kendaraan hilang 

1). Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. 


2). Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua) dengan 


3). Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) rangkap 

2 (dua) dengan menunjukkan aslinya. 

4). Foto copy Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku rangkap 2 (dua) 

dengan menunjukkan aslinya. 

5). Foto copy Ijin Usaha Angkutan yang masih berlaku rangkap 2 (dua) 

dengan menunjukan Aslinya. 

6). Asli Kartu Trayek tahun lalu (untuk perpanjangan ijin). 

5. IJIN KEGIATAN YANG BERDAMPAK PADA KERAMAIAN UMUM/TONTONAN 

1). Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir disediahkan D. Perijinan). 

2). Foto copy KTP Ketua Panitia yang masih berlaku.

3). Proposal Uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan. 

4). Bukti pembayaran pajak hiburan/tontonan dari Dinas Pendapatan (untuk 

kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tiket Penonton). 

5). Membuat Surat pernyataan kesanggupan diatas materai secukupnya)*. 


6. IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM 

1). Ahli Waris mengisi Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir 

disediahkan D. Perijinan). 

2). Foto copy KTP Ahli waris yang masih berlaku dan Kartu Keluarga rangkap 2 

(dua). 

3). Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan rangkap 2 (dua). 

4). Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit dan Kepolisian bagi kematian 

karena hal-hal khusus rangkap 2 (dua). 

5). Foto copy Surat Keterangan Pemakaman dari Juru Kunci Makam rangkap 2 

(dua). 

6). Asli Ijin Penggunaan Tanah Makam 2 (dua) tahun yang lalu (untuk 

perpanjangan). 

7. IJIN USAHA RENTAL VCD DAN REKAMAN VCD 

1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya (formulir 




3) Menyerahkan daftar koleksi VCD. 

4) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar 

yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 

5) Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku dengan 


6) Asli Surat Ijin Usaha Rental VCD dan Rekaman VCD 3 (tiga) 

tahun lalu (untuk Perpanjangan). 

7) Foto copy akte pendirian CV/PT/Koperasi/Yayasan (bagi 

Usaha yang ber Badan Hukum). 


8) Membuat Surat pernyataan kesanggupan diatas materai 

secukupnya)*. 


8. IJIN PERSEWAAN PENGGUNAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MALANG 

9. IJIN USAHA PERCETAKAN 

1) Mengisi Formulir pengajuan Ijin Persewaan Penggunaan 

Gedung Milik Pemerintah Kota Malang bermaterai cukup 

(formulir disediahkan D. Perijinan). 

2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua). 




menunjukkan aslinya; 

3) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar 

yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya; 


menunjukkan aslinya; 


Usaha yang ber Badan Hukum); 

6) Asli Ijin Usaha Percetakan khusus untuk Ijin Perpanjangan; 

7) Membuat Surat pernyataan kesanggupan diatas 

secukupnya)*. 


10. IJIN USAHA BIOSKOP 





3) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran gambar

yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 



5) Asli Surat Ijin Usaha Bioskop 3 (tiga) tahun lalu (untuk 

Perpanjangan). 




secukupnya)*. 


11. IJIN USAHA PLAY STATION 





3) Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) beserta lampiran 

gambar yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 



5) Asli Surat Ijin Usaha Play Station 3 (tiga) tahun lalu (untuk 

Perpanjangan). 




secukupnya)*. 


12. IJIN TEMPAT USAHA (ITU) 

1) Mengisi Formulir bermaterai secukupnya 


2) Foto Copy KTP yang masih berlaku (dengan 

menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua); 

3) Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang 

telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang 


angkap 2 (dua) dan apabila bukan tanah sendiri 

melampirkan asli dan foto copy rangkap 2 (dua) 

Surat Kuasa dari Pemilik Tanah atau Ahli Waris 

kepada pemohon apabila pemilik tanah 

meninggal dunia dengan dibuktikan surat 

keterangan kematian dari kelurahan; 

4) Foto copy IMB beserta gambar bangunan 

(lampiran IMB) dengan menunjukan aslinya, dan 

apabila bangunan dibangun sebelum tahun 1980 

melampirkan surat keterangan bangunan lama 

yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat 

(apabila tidak memiliki IMB). 

5) Lightdruk atau cetak printer gambar denah 

tempat usaha rangkap 2 (dua) dengan skala 

1:100 atau 1:200 dan dilengkapi gambar situasi 

lokasi tempat usaha ; 

6) Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat 

Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah 

dan atau Bangunan yang berhimpitan dengan 

lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW 

dan Lurah (Untuk perpanjangan/pembaharuan 

ITU tidak diwajibkan melampirkannya apabila 

nama pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat 

usaha yang tetap/tidak berubah dari SK yang 

lama)*; 

7) Foto copy akte pendirian 

CV/PT/Yayasan/Koperasi (apabila atas nama 

Badan Hukum ); 

8) Asli Surat Ijin Tempat Usaha lama beserta 

lampiran Gambar Denah Tempat Usaha (khusus 

perpanjangan/pembaharuan ijin); 



Pernyataan Kesanggupan Ijin Tempat Usaha)* ;

13. IJIN GANGGUAN (HO) 



2) Foto Copy KTP yang masih berlaku (dengan 

menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua). 

3) Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang 

telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang 

rangkap 2 (dua) dan apabila bukan tanah sendiri 

melampirkan asli dan foto copy rangkap 2 (dua) 

Surat Kuasa dari Pemilik Tanah atau Ahli Waris 

kepada pemohon apabila pemilik tanah 

meninggal dunia dengan dibuktikan surat 

keterangan kematian dari kelurahan; 

4) Foto copy IMB beserta gambar bangunan 

(lampiran IMB) dengan menunjukan aslinya dan 

apabila bangunan dibangun sebelum tahun 1980 

melampirkan surat keterangan bangunan lama 

yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat 

(apabila tidak memiliki IMB). 

5) Lightdruk atau cetak printer gambar denah 

tempat usaha rangkap 2 (dua) dengan skala 

1:100 atau 1:200 dan dilengkapi gambar situasi 

lokasi tempat usaha. 


Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah 

dan atau Bangunan yang berhimpitan dengan 

lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW 

dan Lurah (Untuk perpanjangan/pembaharuan 

cukup diketahui RT dan RW apabila nama 

pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha 

yang tetap/tidak berubah dari SK yang lama)*. 

7) Foto Copy akte pendirian 

CV/PT/Yayasan/Koperasi (apabila atas nama 

Badan Hukum ). 

8) Asli Surat Ijin Tempat Usaha dan Lampiran 

Gambar Tempat Usaha serta Surat Ijin Gangguan 

yang sudah habis masa berlakunya (khusus 

perpanjangan/pembaharuan). 


Pernyataan Kesanggupan Ijin)* ; 

10) Asli rekomendasi dari SKPD terkait beserta 

Dokumen AMDAL dan/atau ANDAL LALIN untuk 

tempat usaha khusus, atau UKL-UPL / SPPL sesuai 



14. IJIN PEMASANGAN REKLAME 

ketentuan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku. 

REKLAME INSIDENTIL/SEMENTARA (MAKSIMAL 1 BULAN) 


REKLAME TETAP/PERMANEN 

1) Mengisi Formulir pengajuan Ijin Pemasangan 

Reklame Insidentil (formulir disediahkan D. 


2) Membawa Spanduk, Bagian Baliho, Umbulumbul, 

Banner dan Reklame Udara untuk 

mendapatkan tandatangan Pejabat yang 

berwenang sebagai bukti telah mendapatkan 

ijin pemasangan reklame; 

3) Bagi Ijin Reklame Insidentil yang temanya 

menyebutkan dan/atau tidak menyebutkan 

kegiatan/keramaian/tontonan tetapi reklame 

tersebut ada kegiatan/keramaian/tontonan, 

wajib melampirkan ijin kegiatan yang 

berdampak pada keramaian umum/tontonan 

atau tanda terima pengurusan ijin dimaksud; 

4) Surat pernyataan kesanggupan bermaterei 

cukup)* 



2) Foto copy KTP yang masih berlaku rangkap 2 

(dua) dengan menunjukkan aslinya; 

3) Gambar rencana reklame dengan skala sesuai 

kebutuhan (1:50, 1:100, 1:200) disertai 

dengan gambar titik lokasi dengan skala 

sesuai kebutuhan (1:100 sampai 1:1000) 

rangkap 3 (tiga) lembar;


4) Foto copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin 

Gangguan untuk Reklame Tetap yang materi 

atau temanya menyebutkan perusahaan atau 

jenis usaha yang berada di Kota Malang; 

5) Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik 

lahan (persil) bermaterei cukup untuk 

reklame yang dipasang pada tanah milik 

orang lain; 

6) Untuk pemasangan reklame tetap yang 

melintang di dalam RUMIJA existing dengan 

status jalan propinsi atau jalan nasional yang 

berada di wilayah Kota Malang persyaratan 

administrasi mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

7) Surat pernyataan kesanggupan bermaterei 

cukup (asli dan foto copy rangkap 1(satu))*. 

8) Surat pernyataan kesanggupan untuk 

memiliki IMB reklame bermaterei cukup (asli 

dan foto copy rangkap 1(satu)) untuk 

reklame tetap dengan ukuran diatas 8 m 2 

yang tidak menyatu dengan bangunan)*; 

9) Ketentuan pembaharuan/perpanjangan Ijin 

Reklame yang habis masa berlakunya, yaitu 

selain ketentuan yang dimaksud pada angka 

2, 3, 4, 5, 6 ,7,8 adalah : 

a) Foto copy IMB reklame tetap rangkap 

2 (dua) yang telah dilegalisir oleh 

Dinas Perijinan atau dengan 

memperlihatkan aslinya untuk ukuran 

reklame tetap diatas 8 m2, yang 

dipasang dengan tiang dan/atau tidak 

menyatu dengan bangunan gedung; 

b) Foto copy rangkap 2 (dua) Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

B.2. WAKTU PENYELESAIAN IJIN DAN JANGKA WAKTU IJIN (MASA BERLAKUNYA) 

Untuk waktu penyelesaian ijin yang diukur waktunya adalah kinerja dari Dinas Perijinan 


Kota Malang, sehingga beberapa ijin yang memerlukan rekomendasi dan berita acara 

peninjauan lapangan oleh tim, dihitung mulai 1 (satu) hari di loket penerimaan dan 

penghitungan selanjutnya mulai sejak waktu rekomendasi tersebut diterima Dinas 

Perijinan atau sejak waktu dilakukan survey lapangan sampai penerbitan 

ijin/penandatangan keputusan ijin oleh Kepala Dinas. 

Adapun waktu penyelesaian dan jangka waktu berlakunya ijin sebagai berikut : 


1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima 

lengkap oleh Dinas Perijinan adalah : 

a) Untuk bangunan yang memerlukan perhitungan konstruksi 

dan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dengan waktu 4 

(empat) hari kerja, alokasi waktu sebagai berikut : 

2). Masa berlakunya ijin adalah : 

1 (Satu) Hari Kerja di Loket 

Penerimaan/Pemprosesan 

3 (Tiga) Hari Kerja setelah mendapat 

rekomendasi dari Dinas Kimpraswil 

sampai penerbitan ijin. 

2) Untuk bangunan 

yang tidak 

melampirkan 

perhitungan 

konstruksi atau 

tanpa 

rekomendasi 

dari Dinas 

Kimpraswil 

adalah 4 (empat) 

Hari Kerja mulai 

dari penerimaan 

sampai dengan 

penerbitan ijin. 

a) Selamanya sepanjang bentuk bangunan tidak berubah dan sesuai dengan IMB 

yang diterbitkan serta apabila ada perubahan Rencana Tata Ruang, ijin akan 

ditinjau kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan tidak dibangun, maka dinyatakan 

batal dan harus mengajukan IMB lagi;

c) Untuk Bangunan Reklame Tetap masa berlakunya maksimal 5 (lima) tahun 

dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Tim Pertimbangan Ijin 

Reklame Tetap dan dapat diperbaharui kembali setelah 5 (lima) tahun dengan 

mengajukan pembaharuan IMB Reklame; 

d) Untuk bangunan Tower masa berlakunya maksimal 5 (lima) tahun dan 

dievaluasi setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Dinas Kimpraswil dan 

dapat diperbaharui kembali setelah 5 (lima) tahun dengan mengajukan 

pembaharuan IMB Tower dengan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan 

mendapat persetujuan dari Walikota Malang; 

e) Untuk bangunan semi permanen dan bangunan sementara yang berada 

direncana jalan (RUMIJA/DAMIJA) yang belum terbentuk (kondisi existing 

masih tanah kosong atau jalan setapak berupa jalan tanah) dapat diijinkan 

dengan IMB Sementara yang masa berlakunya maksimal 5 (lima) tahun 

dengan ketentuan : 

(1). Apabila dalam kurun waktu sejak diterbitkannya IMB 

hingga kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut terdapat 

realisasi pembangunan jalan, maka IMB dicabut; 

(2). Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, realisasi 

pembangunan jalan belum ada, maka IMB dapat 

diperbaharui kembali; 

(3). Untuk rencana bangunan semi permanen dan 

bangunan sementara yang berada di jalur 

hijau/konservasi (sempadan sungai/saluran, SUTT dan 

lain sebagainya), dapat diterbitkan IMB sementara 

apabila mendapat rekomendasi dari instansi yang 

berwenang atas jalur hijau tersebut. 


1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan 

diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun 

perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian : 

1 (Satu) hari kerja di Loket Penerimaan/Pemprosesan. 

3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu mendapatkan Rekomendasi 

dari Dinas Perhubungan sampai dengan Penerbitan Ijin. 

2). Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun. 



1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak 

permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan untuk 

Ijin Perpanjangan 1 (Satu) Hari Kerja dan Ijin Baru 4 

(empat) Hari Kerja, dengan rincian untuk ijin baru : 


3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu mendapatkan Rekomendasi dari Dinas 

Perhubungan sampai dengan Penerbitan Ijin. 

Rekomendasi dari Dinas Perhubungan hanya permohonan Baru. 


2) Masa berlakunya ijin adalah sekali, setiap 1 (satu) 

tahun dilakukan perpanjangan ijin; 



Ijin Perpanjangan 1 (Satu) Hari Kerja dan Ijin Baru 4 (empat) 

hari Kerja, dengan rincian untuk ijin baru : 

1 (Satu) hari kerja di Loket 

Penerimaan/Pemprosesan. 

3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu 

mendapatkan Rekomendasi dari Dinas 

Perhubungan sampai dengan Penerbitan 

Ijin. 

2). Masa berlakunya ijin adalah sekali, setiap 6 (enam) bulan 

dilakukan perpanjangan ijin; 



permohonan diterima lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin 

baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari Kerja, 

dengan rincian : 


3 (Tiga) Hari Kerja sejak waktu mendapatkan Rekomendasi 

dari SKPD terkait sampai dengan Penerbitan Ijin. 

2). Masa berlakunya ijin sesuai tanggal kegiatan



1) Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak 


Ijin Baru 1 (Satu) Hari Kerja setelah medapatkan 

rekomendasi dari Dinas Pertamanan dan Ijin Perpanjangan 

1 (Satu) hari Kerja langsung diproses di Dinas Perijinan. 

2) Masa berlakunya ijin adalah 2 (dua) tahun. 

1). Jangka waktu proses penyelesaian perijinan sejak permohonan diterima lengkap 

oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan adalah 4 (empat) hari 

Kerja, dengan rincian : 


1 (Satu) hari kerja di 

Loket 

Penerimaan/Pemprosesan 

. 

3 (Tiga) Hari Kerja sejak 

waktu mendapatkan 

Rekomendasi dari Dinas 

Pariwisata, Informasi dan 

Komunikasi sampai 

dengan Penerbitan Ijin. 



1) Jangka waktu proses penyelesaian Ijin Persewaan 

Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Kota Malang adalah 

2 (Dua) Hari Kerja setelah mendapatkan Rekomendasi dari 

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang. 

2) Masa berlakunya ijin adalah sesuai masa kegiatan. 


lengkap oleh Dinas Perijinan baik ijin baru maupun perpanjangan 

adalah 4 (empat) hari Kerja, dengan rincian : 










Perindustrian, Perdagangan 

dan Koperasi sampai dengan 

Penerbitan Ijin. 




2) Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun. 







Komunikasi sampai dengan 





2). Masa berlakunya ijin adalah 3 (tiga) tahun; 







Komunikasi sampai dengan 

Penerbitan Ijin.



1). Jangka waktu proses penyelesaian ijin adalah 7 (tujuh) hari kerja, 

dengan alokasi waktu sebagai berikut : 

1 (Satu) Hari Kerja diloket Penerimaan/Pemprosesan. 

6 (Enam) Hari Kerja sejak Survey Lapangan oleh Tim sampai 


2). Masa berlakunya ijin dibedakan atas : 

1) Untuk tempat usaha yang memiliki IMB atau bangunan 

lama yang tidak berada di rencana RUMIJA yang sudah 

terbentuk, masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan dapat 

dilakukan pembaharuan kembali; 

2) Untuk tempat usaha yang tidak memiliki IMB karena 

tempat usaha berada di rencana RUMIJA yang sudah 

terbentuk dan/atau di sempadan bangunan dapat 

diterbitkan Ijin Tempat Usaha Sementara yang masa 

berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan 

pembaharuan kembali. 

1). Untuk Ijin Gangguan/HO yang diwajibkan membuat dokumen Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan waktu 9 (Sembilan) 

Hari Kerja Keputusan Ijin Siap Diajukan Ke Walikota Malang, dengan 

alokasi waktu sebagai berikut : 

1 (Satu) Hari di Loket Penerimaan Ijin. 

8 (Delapan) Hari Kerja sejak waktu survey 

lapangan oleh Tim sampai dengan dengan 

Keputusan Ijin siap untuk diajukan ke Walikota 

Malang. 

2). Untuk Ijin Gangguan/HO yang diwajibkan membuat dokumen UKL- 

UPL atau SPPL dengan waktu 8 (delapan) hari kerja apabila 

persyaratan dinyatakan lengkap dengan alokasi waktu sebagai 

berikut : 

1 (Satu) Hari Kerja di Loket Penerimaan Ijin 

7 (Tujuh) Hari Kerja sejak waktu survey lapangan oleh tim sampai 


penerbitan ijin. 


14. IJIN PEMASANGAN REKLAME 

REKLAME INSIDENTIL/SEMENTARA (MAKSIMAL 1 BULAN) 

1). Jangka waktu penyelesaian ijin diloket penerimaan sekaligus merangkap 

pemprosesan sampai penerbitan ijin, dengan waktu maksimal 1 (satu) Hari 

Kerja. 

2). Masa berlakunya ijin adalah sekali, sesuai pengajuan. 

REKLAME TETAP/PERMANEN 

1). Untuk Reklame Tetap dengan ukuran sampai dengan 8 m 2 , waktu 

penyelesaian ijin adalah 7 (Tujuh) Hari Kerja, dengan alokasi waktu : 


6 (Enam) Hari Kerja sejak waktu Survey Lapangan oleh Tim sampai 


2). Untuk Reklame Tetap dengan ukuran di atas 8 m 2 sampai dengan 12 m 2 , 

waktu penyelesaian ijin adalah 8 (Delapan) Hari Kerja, dengan alokasi waktu 

: 


7 (Tujuh) Hari Kerja sejak waktu Survey Lapangan oleh Tim sampai 


3). Untuk Reklame Tetap dengan jenis : 

1) Reklame yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak lain; 

2) Reklame Bando Jalan; 

3) Reklame Display Board; 

4) Reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO); 

5) Reklame di area Taman Kota; 

6) Reklame yang dipasang pada pagar pengaman fly over (jalan layang); 

7) Reklame yang dipasang pada tempat yang berurutan yang jumlahnya 

di atas 10 (sepuluh) buah dengan reklame yang sama; 

8) Reklame dengan ukuran diatas 12 m 2 yang tidak menyatu dengan 

bangunan gedung. 

Waktu penyelesaian ijin adalah 8 (Delapan) Hari Kerja, dengan alokasi waktu 

: 


3 ( Tiga) Hari Survey lapangan dan Pembuatan Surat Persetujuan Ke

Bapak walikota Malang. 

4 (Empat) Hari Kerja sejak terdapat Persetujuan Walikota Malang sampai 



B.3. BIAYA PERIJINAN 

Biaya perijinan yang diselenggarakan Dinas Perijinan Kota Malang baik dalam bentuk 

retribusi maupun pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang yang masih 

berlaku, yaitu : 


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang 

Retribusi Perijinan Bangunan.


Belum ada Perda Kota Malang yang mengaturnya (saat ini belum dikenakan retribusi). 




Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi 

Ijin Trayek, yaitu sebesar Rp. 30.000,- tiap 1 (satu) semeseter atau 6 (enam) bulan, 

Sehinnga retribusi trayek tiap 1 (satu) tahun sekali Rp. 60.000,-. 




Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi 

Pelayanan Pemakaman , baik ijin baru maupun perpanjangan yaitu : 


Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,- 

Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,- 

Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,- 


Usaha Pariwisata, yaitu disesuaikan dengan biaya retribusi pada jenis usaha Dunia 

Fantasi sebesar : 

Ijin Baru sebesar Rp. 250.000,- 

Daftar Ulang/Perpanjangan Ijin selama 3 (tiga) 

tahun sekali sebesar Rp. 150.000,-. 



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah, yaitu : 

a). Gedung Kartini 

b). Gedung Gajayana 


Untuk resepsi atau pesta Rp. 600.000,- / sekali pakai. 

Untuk kegiatan selain resepsi atau pesta Rp. 300.000,- 

/ sekalin pakai. 

Untuk kesenian ........Rp. 250.000,- / sekali pakai. 

Untuk resepsi ………….Rp. 400.000,- / sekali pakai. 

Untuk organisasi dan kegiatan klainnya …Rp. 

150.000,-/ sekali pakai. 

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi 

Bidang Industri dan Perdagangan disesuaikan dengan retribusi ijin usaha industri 

sebesar : 


nilai investasi (selain tanah dan bangunan tempat usaha) 

sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- retribusinya 

sebesar Rp. 100.000,- dan untuk perpanjangan / her 

registrasi tiap 3 (tiga) tahun sekali retribusinya sebesar Rp. 

50.000,-. 


sebesar Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- 

retribusinya sebesar Rp. 150.000,- dan untuk 

perpanjangan / her registrasi tiap 3 (tiga) tahun sekali 

retribusinya sebesar Rp. 100.000,-. 


diatas 1.000.000.000,- retribusinya sebesar Rp. 200.000,- 

dan untuk perpanjangan / her registrasi tiap 3 (tiga) tahun 

sekali retribusinya sebesar Rp. 150.000,-. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha

Pariwisata, yaitu : 


Baru, Ijin Usaha Bioskop retribusinya Rp. 250.000,- 

Daftar Ulang/Perpanjangan tiap 3 (tiga) tahun sekali, Ijin 

Usaha Bioskop retribusinya Rp. 150.000,- 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha 

Pariwisata yaitu disesuaikan dengan retribusi ijin usaha gelanggang permainan 

ketangkasan sebesar : 


Baru, Ijin Usaha Play Station retribusinya Rp. 

200.000,- 

Daftar Ulang/Perpanjangan tiap 3 (tiga) tahun 

sekali, Ijin Usaha Play Station retribusinya Rp. 

100.000,- 


Ijin Gangguan. 



Ijin Gangguan. 


BIAYA KOTA RETRIBUSI MALANG NOMOR BERDASARKAN 7 TAHUN 19 PERDA 

A B KETERANGAN = Nilai Luas Lokasi Tempat Tempat : 

berdasarkan Kawasan/Peruntukan Usaha Usaha (M2) 

C = usaha ngan. Nilai Ganguan dan tingkat berdasarkan dampak lingku- jenis 

1. 2. 3. Kawasan Pabrik Perdagangan. Perumahan . …. .Nilai NilaiNilai 1. 2. 3. 

1. 2. 3. Luas dibawah 25 101 m2 - 50 - 10 25 m2.Rp. m2 m2. .Rp. Rp. 40/m2 

4. Luas diatas 50 m2.Rp. 350/m2 30/m2 250/m2 

1. 2. 3. Ganguan Besar Sedang Kecil . . 1. 3. 2. NilaiNilaiNilai 

(A xRUMUS Nilai Retribusi RETRIBUSI ) xx B : C 

Nilai Lokasi Tempat Usaha (B ) 

Nilai Retribusi (berdasarkan luas): 

Nilai Ganguan (C ) 

* Keterlambatan Mengurus Perpanja ngan Ijin dikenakan 

denda 2 % per-bulan dari Nilai Retribus i 

* I jin Tempat Usa ha yang tidak sesuai dengan Peruntuka n 

dan atau berada di da la m Garis S empadan 

(Bangunan, S ungai/Sa luran, S UTT, Rel Kereta Api, dls ) 

dikena ka n disentif (denda) dengan dikalikan 

koefis ien 1,75. da ri Nilai Retribusi.

14. IJIN REKLAME INSIDENTIL DAN REKLAME TETAP/PERMANEN 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak 

Reklame dan Keputusan Walikota Malang Nomor 513 Tahun 2001. 

0000000000000000000b000000100000000100000001000000130000000c00000001000000260000001c00000001000000000000000000000000000 

3200000023000000150000003000000032000000240000003200000033000000150000000100000023000000200000000000803f0000000000000000 

0000000000ffffffffffffffff9400000062006100680061006e002000200020002000790061006e006700200020002000200064006900670075006e00610 

0001200000012000000130000002000000012000000230000000d000000210000001200000017000000310000002000000012000000110000001200 

000006b00000000000000390048116b0100000000c04e7101d4d212005421f57719000000384f71010000390000003900a8d3120000000000b316f577 

00000007000080280000000c0000000b000000250000000c0000000d000080250000000c0000000a000000250000000c0000000d000080250000000 

3f000000000000000024000000240000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000040000000a0000001000000000000000000000 

250000000c0000000800008027000000180000000f00000000000000eb3d000000000000250000000c0000000f000000120000000c00000001000000 


B.4. MEKANISME/PROSEDUR PROSES PELAYANAN PERIJINAN 

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota 

Malang Nomor 6 Tahun 2007, Dinas Perijinan Kota Malang dalam memberikan 

pelayanan perijinan mengunakan sistem satu pintu, yaitu masyarakat yang mengajukan 

ijin hanya datang ke Dinas Perijinan baik mengajukan permohonan maupun mengambil 

ijin yang sudah terbit. Sedangkan mekanisme/prosedur proses pelayanan ijin mulai dari 

permohonan masuk sampai diterbitkan surat ijinnya, melalui beberapa tahapan yaitu : 

1. Perijinan yang langsung di proses di petugas Loket Penerimaan sekaligus sebagai 

pemprosesan dan penerbitan ijin karena waktu penyelasesain ijin adalah 1 (satu) hari 

kerja, meliputi : 

a. Ijin Reklame Insidentil 

b. Ijin Trayek Perpanjangan 

c. Ijin Penggunaan Tanah Makam (Baru) yang 

telah dilampiri Rekomendasi dari SKPD 

terkait. 

2. Perijinan yang diproses oleh Dinas Perijinan tanpa melibatkan SKPD terkait maupun 

Tim Pertimbangan Ijin. 

a. Jenis ijin untuk proses ini meliputi : 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah 

tinggal/rumah tinggal campuran maksimal 2 (dua) lantai dan bangunan selain 

rumah tinggal/rumah tinggal campuran dengan luas maksimal 100 m2 

berlantai 1 (satu). 

Ijin Penggunaan Tanah Makam khusus yang Perpanjangan Ijin. 

b. Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara berurutan 

ditangani oleh: 

1). Petugas Penerimaan Ijin 

2). Petugas Pemrosesan 

3). Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi 

4). Petugas Penerbitan Ijin 

5). Kepala Bidang Pelayanan (tanda tangan lampiran suran ijin ) 

6). Kepala Dinas Perijinan (tanda tangan surat ijin) 

c. Untuk proses perijinan jenis ijin ini, pembayaran retribusi/pajak dapat 

dilakukan sebelum surat ijin terbit dengan catatan petugas penerima 

permohonan sudah menerima berkas permohonan dengan lengkap 

dan benar. 

3. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan SKPD terkait berupa Rekomendasi. 


1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang wajib

Melampirkan Perhitungan Konstruksi/Struktur 

Bangunan (rekomendasi dari Dinas Kimpraswil). 

2. Ijin Usaha Pengandangan Kendaraan Bermotor, 

Truk, Bus dan sejenisnya Baru (rekomendasi dari 

Dinas Perhubungan) 

3. Ijin Usaha Angkutan Baru (rekomendasi dari Dinas 

Perhubungan) 

4. Ijin Trayek Baru (rekomendasi dari Dinas 

Perhubungan) 

5. Ijin Kegiatan yang berdampak pada Keramaian 

Umum/Tontonan (rekomendasi dari SKPD terkait). 

6. Ijin Usaha Rental VCD dan rekaman VCD Baru 

(rekomendasi dari Dinas Infokom dan Pariwisata) 

7. Ijin Persewaan Penggunaan Gedung milik 

Pemerintah Kota Malang (rekomendasi dari Bagian 

Umum) 

8. Ijin Usaha Percetakan Baru (rekomendasi dari Dinas 

Perindagkop) 

9. Ijin Usaha Bioskop Baru (rekomendasi dari Dinas 

Infokom dan Pariwisata) 

10. Ijin Usaha Play Station Baru (rekomendasi dari 

Dinas Infokom dan Pariwisata) 

b. Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara berurutan 

ditangani oleh: 

1). Petugas Penerimaan Ijin 

2). Petugas Pemrosesan 

3). Rekomendasi dari SKPD terkait 

4). Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi 

5). Petugas Penerbitan Ijin 

6). Kepala Bidang Pelayanan (tanda tangan lampiran suran ijin) 

7). Kepala Dinas Perijinan (tanda tangan surat ijin) 

4. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan SKPD terkait dengan membentuk Tim 

Pertimbangan Ijin /Tim Teknis berupa Berita Acara dari tim tersebut (tanpa 

rekomendasi dari SKPD terkait). 


Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang 

yang sudah berdiri. 

Ijin Tempat Usaha (ITU). 

Ijin Gangguan (HO). 


Ijin Pemasangan Reklame Tetap (Permanen) 

b. Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara berurutan ditangani oleh: 

1) Petugas Penerimaan Ijin 

2) Petugas Pemrosesan 

Mekanisme/Alur Proses Perijinan di Dinas Perijinan 

3) Berita Acara dari Tim 

Pertimbangan Ijin/Tim Teknis 

4) Petugas Perhitungan dan 

Penetapan Retribusi 

5) Petugas Penerbitan Ijin 

6) Kepala Bidang Pelayanan 

(tanda tangan lampiran suran 

ijin) 

7) Kepala Dinas Perijinan (tanda 

tangan surat ijin)


B.5. SARANA & PRASARANA PELAYANAN DINAS PERIJINAN 

Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yang ada di Dinas Perijinan Kota 

Malang terdiri atas : 

1. Gedung Perkantoran beralamat di Jl. A. Yani No. 53 Malang dengan Luas Tanah + 

5.215 m2 dan Luas Bangunan 562,75 m2. Adapun gedung Dinas Perijinan terbagi 

atas : 

Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC 

Loket Perijinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket Permohonan Ijin, Loket 

Perhitungan Retribusi/Pajak, Loket Pembayaran Retribusi/Pajak, dan Loket 

Pengambilan Ijin). 

Ruang Pemprosesan Perijinan 

Ruang Staf 

Ruang Kepala Dinas 

Ruang Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang 

Ruang Rapat 

Ruang Arsip 

Musholla 

WC Umum 

Parkir yang cukup luas 

2. Peralatan Perkantoran Utama 

Mobil Dinas : 1 Unit Toyota Avansa Tahun 2005 

Mobil Operasional : 1 Unit Toyota Kijang Tahun 1996 

Sepeda Motor : 

2 Unit Supra X Tahun2006 

1 Unit Supra X Tahun 2001 

1 Unit GL Max Tahun 1990 

Komputer : 

3 Unit Laptop Pentium IV Dual Core 

16 Unit Pentium IV Dual Core dan LC 

Monitor 17 in 

4 Unit Pentium IV 

8 Unit Pentium III

B.6. KOMPENSASI 

1 Unit Monitor Touch Screen 

1 Unit Server HP Proliant ML 150 

1 Unit Server Pentium III IBM 

1 Unit LCD 32 In (Informasi) 

1 Unit LCD Proyektor 

1 Unit SMS Gate Way 

Printer : 

2 Unit Printer Canon Pixma IX 4000 

2 Unit Printer Canon Pixma IX 3300 

2 Unit Printer Canon MP 160 

2 Unit Printer LBP 2900 

1 Unit Printer HP laser jet (ukuran Folio) 

3 Unit Printer Panasonik KX P 3626 

2 Unit Printer Canon LX 300+ 

1 Unit Printer Canon BC 1000 SP 

2 Unit Printer Canon Pixma IP 1700 

Telepon : 

1 Unit Telepon Informasi/Fax (0341) 489190 

2 Unit Telepon Kepala Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha (Pararel) (0341) 

489191 

1 Unit Telepon Kepala Bidang Pelayanan (0341) 489192 

1. Apabila dalam proses penerbitan perijinan tidak sesuai dengan waktu penyelesaian 

yang telah ditetapkan, maka Surat Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota 

Malang diantar oleh Petugas Dinas Perijinan Kota Malang ke rumah pemohon, 

setelah pemohon membayar retribusi kepada petugas sesuai ketentuan yang berlaku 

dengan menyerahkan SKRD. 

2. Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas, apabila perijinan tersebut terdapat 

pembaharuan/perpanjangan, maka pada saat/waktu perpanjangan/pembaharuan 

(satu bulan sebelum masa berlakunya habis), petugas Dinas Perijinan Kota Malang 

akan mengantarkan formulir permohonan atau surat pemberitahuan ke rumah 

pemohon tersebut. 


C. STANDAR PELAYANAN APARATUR DINAS PERIJINAN KOTA MALANG 

C.1. KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PERIJINAN 

Dalam penyelenggarakan pelayanan perijinan kekuatan SDM terutama terkait kualitasnya 

merupakan saah satu indikator yang vital didalam penyelanggarakan pelayanan publik di 


Adapun jumlah SDM atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perijinan Kota 

Malang 46 PNS dengan rincian : 

1). Kepala Dinas 

2). Bagian Tata Usaha ; 

Jumlah : 1 Orang 

Pendidikan : S2 

Golongan : IV 


Pendidikan : 

S2 : 1 Orang 

S1 : 6 Orang 

D2/D3 : 2 Orang 

SMU/SMK : 2 Orang 

SLTP : 2 Orang 

Golongan : 

IV : 1 Orang 

III : 6 Orang 

II : 6 Orang 

3). Bidang Pelayanan, terdiri dari : 


Pendidikan : 

S2 : 6 Orang 

S1 : 7 Orang 

D2/D3 : 1 Orang 


Golongan : 

IV : 1 Orang 

III : 12 Orang 

II : 2 Orang 

4). Bidang Penetapan dan Pembukuan 


Pendidikan : 

S1 : 4 Orang 


Golongan : 

IV : 1 Orang 


III : 5 Orang 

II : 4 Orang 

5). Bidang Penyuluhan dan Pengaduan 


Pendidikan : 

S2 : 1 Orang 

S1 : 2 Orang 


Golongan : 

IV : 1 Orang 

III : 3 Orang 

6). Bidang Evaluasi dan Pengendalian 


Pendidikan : 

S2 : 1 Orang 

S1 : 1 Orang 


Golongan : 

IV : 1 Orang 

III : 3 Orang 

II : 1 Orang 

Dinas Perijinan Kota Malang adalah sebagai lembaga ujung tombak dalam pelayanan 

perijinan administrasi di Kota Malang, sehingga diperlukan SDM yang memiliki 

kompentensi didalam melaksanakan tugas di Dinas Perijinan Kota Malang, adapun 

pengembangan kedepan terkait SDM di Dinas Perijinan Kota Malang yang langsung 

terlibat dalam pelayanan perijinan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Kompetensi PNS Dinas Perijinan Kota Malang yang Langsung Berhubungan dengan Pelayanan 

Perijinan Kota Malang 

A. PETUGAS LOKET PENERIMAAN IJIN 

SURVEY 

LAPANGAN 

JML KOMPETENSI 

1. D2/D3/S1 

PENERIMAAN PERMOHONAN 14 JENIS IJIN 

(TERMASUK PROSES REKLAME INSIDENTIL, TRAYEK) 

B. PETUGAS PEMROSESAN DAN PENERBITAN 

- 

4 

2. Bisa Komputer 

3. Memahami Peraturan 

4. Luwes dan Tegas 

1. STM/D3/S1 Teknik 

1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

IMB Sudah Berdiri 2 


3. Mengerti Tata Ruang/AP 

4. Memahami Gambar 

SITU 1. D3/S1 

2. IJIN TEMPAT USAHA / IJIN GANGGUAN (HO) 

HO 

2 


3. Memahami Tata Ruang 

4. Mengerti Lingkungan 

Reklame Besar 1. STM/D3/S1 

3. IJIN REKLAME TETAP 

Reklame Kecil 3 2. Bisa Komputer 

3. Memahami Tata Ruang 


- 1 

1. SMA/D3/S1 


6. IJIN KEGIATAN DAN IJIN SEWA GEDUNG - 1 

1. D3/S1 


7. - IJIN USAHA PLAY STATION 1. D3/S1 

- IJIN USAHA PERCETAKAN 2. Bisa Komputer 

- 

- 

IJIN USAHA BIOSKOP 

IJIN USAHA RENTAL DAN REKAMAN VCD 

- 

1 

- IJIN ANGKUTAN 

- IJIN USAHA PENGANDANGAN TRUK 

8. PETUGAS LEGALISASI REKLAME INSIDENTIL 

- 1 1. SMP/SMA/D3 

C. PETUGAS PENETAPAN 

1. PETUGAS PENCETAK SKRD SEMUA IJIN - 1 SMA 

1. STM/D3/S1 Teknik 

2. PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI IMB 

IMB Sudah Berdiri 2 2. Memahami & gerti Gambar 


3. PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI SITU / HO 

SITU 

HO 

2 

1. STM/D3/S1 

2. Memahami Gambar 

4. PETUGAS TAKSIRAN & NOTA PAJAK REKLAME 

- 1 

1. D3/S1 


5. PETUGAS PENETAPAN RETRIBUSI IJIN LAINNYA - 1 1. SMA/D3 

D. PETUGAS TATA USAHA 

1. PETUGAS BENDAHARA PENERIMAAN / KASIR - 1 SMA/D3/S1 

2. PETUGAS PENOMORAN DAN PENGAMBILAN IJIN - 1 SMA/D3/S1 

E. PETUGAS PENYULUHAN DAN PENGADUAN 

1. PETUGAS EMAIL, SMS DAN PENGADUAN di SIM 

- 1 

1. D3/S1 


2. PETUGAS INFORMASI DI LOKET 1. D3/S1 

- 

1 2. Memahami Peraturan 


F. PETUGAS EVALUASI & PENGENDALIAN 

1. PETUGAS MONITORING DAN EVALUASI DI SIM 

- 

1 

1. D3/S1 


JUMLAH PETUGAS 

27 


Selain hal itu, kedepan Kompetensi Aparatur Dinas Perijinan Kota Malang diharuskan 

mempunyai hal-hal sebagai berikut : 

1. Petugas Pelayanan : 

a) Disiplin 

b) Memahami dan mengerti peraturan terkait perijinan 

c) Tanggung Jawab 

d) Jujur 

e) Kerja sama 

f) Prakarsa / Inisiatif 

g) Loyal terhadap atasan 

h) Ramah dan Bersahabat terhadap pemohon 

2. Syarat Jabatan yang harus dipenuhi : 

a) Eselon II 

b) Eselon III 

c) Eselon IV 

3. Kalsifikasi Formal/Informal dan Diklat : 

a) S2, S1, D3 dan SLTA 

b) Diklatpim II, III dan IV 

c) Pelatihan ISO 9001 : 2000 

d) Pelatihan Audit Internal 

e) Pelatihan Etika pelayanan 

f) Pelatihan SIM Perijinan 

g) Pelatihan Teknis Perijinan 

C.2. INFORMASI PERIJINAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN 

Informasi Perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang terutama terkait 

dengan persyaratan, waktu penyelesaian ijin, prosedur/mekanisme perijinan dan biaya 

perijinan dilaksanakan melalui beberapa media, yaitu : 

1). Langsung ke Kantor Dinas Perijinan Kota Malang di Jl. Jend. A. Yani. No. 53 Malang 

yang akan dipandu oleh Petugas di loket informasi yang akan menjelaskan terkait 

perijinan dan diberikan brosur/leflet perijinan. 

Selain itu, masyarakat/pemohon dapat membuka internet atau web site Dinas

Perijinan Kota Malang secara gratis melalui media Monitor Touchcreen dan LCD 

Monitor 32 In yang ada di Dinas Perijinan Kota Malang untuk mengetahui informasi 

perijinan secara detail atau menyimpan data perijinan melalui Flashdisc . 

2). Melalui Telepon/Fax (0341) 489190 yang akan dijawab langsung oleh Petugas 

Informasi. 

3). Melalui Internet atau Email pada Website Dinas Perijinan yaitu : 

http://perijinan.malangkota.go.id, dimana pada website Dinas Perijinan Kota Malang 

ini selain informasi terkait perijinan juga berisikan informasi permohonan ijin dan ijin 

yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang. 

4). Sosialisasi/Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Malang tiap tahun 

di Kecamatan/Kelurahan seluruh wilayah Kota Malang. 

Sedangkan untuk prosedur penanganan pengaduan di Dinas Perijinan Kota Malang 

dilaksanakan sebagai berikut : 

1). Masyarakat pemohon ijin memberikan pengaduan ke Dinas Perijinan 

Kota Malang melalui : 

a). Media surat / tertulis 

Surat yang masuk akan diberikan kepada bagian Tata Usaha untuk dilakukan 

penomoran surat masuk dan kemudian baru dilakukan penanganan pengaduan 

b). Media Internet 

Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Perijinan Kota Malang yaitu web site 

Dinas Perijinan Kota Malang, yaitu http://perijinan.malangkota.go.id 

c). Media Handphone/telp/Fax 

Pengaduan diberitahukan dengan menghubungi nomor HP Flexy (0341) 7739555 

atau melalui nomor Telp/Fax (0341) 489190. Penanganan pengaduan akan 

dilakukan dengan cara berkoordinasi secara langsung dengan Kasi Pengaduan. 

d). Media langsung/tatap muka 

Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh minimal pejabat ekselon IV.a, 

Kasi Pengaduan di Ruang/loket pengaduan Dinas Perijinan 

2). Berdasarkan pencatatan tersebut diatas, Kasi Pengaduan 

melakukan analisa terhadap pengaduan masyarakat yang 

masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada 

(pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 

3). Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan 

ringan, maka Kasi Pengaduan akan menjawab secara 

langsung. 

4). Pengaduan melalui surat/tertulis, akan langsung dibalas 

melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan 

(pihak pengadu) 

5). Pengaduan melalui internet akan langsung dibalas kepada 


email yang bersangkutan 

6). Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS dan 

melalui telepon/Fax akan langsung dibalas atau akan 

ditelepon kepada yang bersangkutan 

7). Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung 

kepada yang bersangkutan 

8). Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, 

maka masalah-masalah yang ada perlu dikoordinasikan 

dengan Kepala Bidang Pengaduan, Kepala Bidang Evaluasi 

dan Pengendalian, Kepala Bidang Pelayanan, dan Kepala 

Dinas Perijinan Kota Malang. Hasil keputusan dari 

koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 

9). Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka 

masalah-masalah yang ada akan dikoordinasikan antara 

Kepala Dinas Perijinan Kota Malang dengan SKPD terkait 

dan Walikota Malang Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. 

Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada 

yang bersangkutan. 

10).Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui 

internet, via telepon, maupun secara langsung, akan 

dicatat dan dipilah oleh Kasi Pengaduan dibantu oleh staf 

Seksi Pengaduan dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang 

terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis 

pengaduan, dan bobot pengaduan. 

11).Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang dibuat setiap 1 

bulan sekali oleh Kasi Pengaduan diserahkan kepada Kabid 

Penyuluhan dan Pengaduan untuk diperiksa. Apabila 

Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan 

perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali 

kepada Kasi Pengaduan untuk diperbaiki dan akan 

diperiksa kembali oleh Kabid Penyuluhan dan Pengaduan 

untuk disetujui. 

12).Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui 

oleh Kabid Penyuluhan dan Pengaduan akan diserahkan 

kepada Kepala Dinas Perijinan sebagai laporan bulanan. 

13).Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun 

adalah Dinas Perijinan Kota Malang minimal harus dapat 

menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima 

oleh Dinas Perijinan Kota Malang untuk semua media 

pengaduan.

C.3. EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAYANAN 

Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Dinas Perijinan Kota Malang 

dilaksanakan oleh Bidang Evaluasi dan Pengendalian terutama pada : 

1). Evaluasi Waktu Penyelesaian Ijin 

Evaluasi waktu penyelesaian ijin ini didapat dari Kartu Monitoring dan Evaluasi 

perjalanan berkas permohonan tiap ijin yang telah diisi oleh tiap petugas (tanggal 

kirim dan tanggal terima) sesuai mekanisme/alur perjalan berkas permohonan yang 

dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1). Melekat pada berkas permohonan ijin tersebut, 2). 

Untuk Bidang Evaluasi dan Pengendalian. 

Sehingga dari Kartu tersebut akan dikumpulkan setiap waktu apabila permohonan 

tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas untuk mengetahui waktu 

penyelesaian ijin, dan akan diketahui pula apabila permohonan ijin tersebut telambat 

dari standar waktu yang telah ditetapkan maka akan diketahui keterlambatannya di 

bagian/petugas mana. 

Contoh Kartu Monitoring dan Evaluasi Permohonan IMB 

Setelah Berkas Permohonan IMB diterima oleh Petugas Loket Penerimaan Ijin, maka Alur perjalanan 

berkas berserta waktu dan catatanya dapat dilihat dibawah ini : 

NO P E NE R I MAAN B E R KAS 

P E NE R I MAAN B E R KAS 

1. Kasie Penerimaan Ijin (KPI) 

P E MR OS E S AN 

2. 

Petugas Pemrosesan (PP) 

Petugas Survey Lapangan 

Pengiriman ke Kimpraswil 

P E NE TAP AN R E TR I B US I 

3. 

Petugas Penetapan (P.Pen) 

Kasie. Penetapan (Ks.Pen) 

Kabid Penetapan (Kb.Pen) 

P E NE R B I TAN S K 

4. 

Petugas Penerbitan (PT) 

Kasie Pemrosesan (Ks.P) 

Kabid Pelayanan (Kb.P) 

P E NANDATANGANAN S K 

5. Kepala Dinas 

6. Petugas Penomoran SK (PN) 

TOTAL W AKTU P E NY E LE S AI AN 

TANGGAL & P AR AF W AKTU 

Terim a P a ra f Kirim P ara f (HAR I ) 

KPI PP 

PP P.Pen 

P.Pen Ks.Pen 

Ks.Pen Kb.Pen 

Kb.Pen P.T 

P.T Ks.P 

Ks.P Kb.P 

Kb.P 

PN 

PN PE 

CATATAN 

2). Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diproses 

Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diproses ini untuk mengetahui kendala- 

kendalanya, apakah dipersyaratannya atau di ketentuan perijinan berdasarkan 


peraturan yang berlaku (Perda/Perwal), sehingga dengan evaluasi ini akan 

diminimalisasi permohonan ijin yang nantinya tidak dapat diproses/ditolak sejak 

berada di loket permohonan ijin. 

3). Pengendalian pelayanan perijinan di Dinas Perijinan Kota 

Malang diutamakan pada pelaksanaan : 

a). Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon dimana SK Ijin 

sudah terbit belum diambil oleh pemohon yang sebelumnya sudah 

ada pemberitahuan lewat telepon. 

b). Mendatangi secara langsung pemohon, jika SK Ijin sudah terbit, tetapi 

dalam waktu 1 (satu) bulan SK Ijin sudah terbit tersebut belum 

diambil 

c). Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang masa 

berlaku Sk Ijin telah habis, pemberitahuaan dilakukan 1 (satu) bulan 

sebelum masa berlaku berakhir.

C.4. KEPUASAN PELANGGAN 

Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada 

masyarakat/pemohon yang datang di Dinas Perijinan Kota Malang baik yang akan 

mengambil ijin maupun yang akan memasukan permohonan ijin. Adapun ketentuan 

untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Perijinan Kota Malang 

sebagai berikut: 

1). Penyebaran kuesioner dilakukan dalam waktu 6 (enam ) 

bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. 

2). Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pelanggan 

dengan penjelasan dari petugas atau sebaliknya. 

Pengumpulan data kuesioner mengacu pada Petunjuk 

Teknis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Petugas Loket 

mengumpulkan kuesioner setelah kuesioner terisi. 

3). Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh Petugas Loket 

kepada Bidang Evaluasi dan Pengendalian untuk diproses 

lebih lanjut. 

4). Bidang Evaluasi dan Pengendalian menganalisa hasil 

kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat 

pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan 

pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang. 

5). Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan 

diperoleh Indeks kepuasan masyarakat yang menyatakan 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Dinas 

Perijinan Kota Malang. 

6). Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur. 

7). Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 

2.51 atau 62.51 (Kurang baik), maka diperlukan tindakan 

perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir 

Permintaan Tindakan Koreksi. 

8). Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat 

kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada 

Tindakan Koreksi. 

9). Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga 

agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau 

bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut 

untuk terus-menerus melakukan perbaikan. 

10).Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 75 %. 


C.5. PELAYANAN APARATUR/PETUGAS DINAS PERIJINAN 

Pelayanan aparatur Dinas Perijinan Kota Malang merupakan penjabaran uraian tugas 

petugas Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 

5 Tahun 2004 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur 

Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang dan Keputusan 

Walikota Malang Nomor 347 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Perijinan Kota Malang sebagai berikut : 

A. BAGIAN TATA USAHA 

Sub Bagian Umum 

Staf /Petugas Penomoran SK dan Pengambilan Ijin di Loket Pengambilan dan 

Legalisir Ijin. 

Standar Pelayanan Kerja : : 

a. Pemberian Nomor SK semua jenis perijinan secara manual dan 

memasukan ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan setelah ditandatangani 

oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Malang. 

b. Mengagendakan setiap pemberian nomor SK tiap jenis ijin beserta 

tanggalnya kedalam Buku Pemberian Nomor SK. 

c. Membukukan tiap jenis ijin yang diambil oleh pemohon dalam Buku 

Ekspedisi Pengambilan Ijin setelah membayar retribusi/pajak di Loket 

Pembayaran Retribusi/Pajak. 

d. Membuat Buku Laporan Tiap Bulan untuk tiap jenis ijin yang 

diterbitkan/diberi Nomor SK, Diambil SKnya oleh Pemohon, dan yang 

Tidak diambil SKnya. 

e. Memberikan Informasi kepada Pemohon untuk Permohonan Ijin yang 

sudah terbit/yang sudah diberi Nomor SK. 

f. Legalisir Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan dengan menunjukan 

aslinya, kemudian diserahkan ke Kepala Sub Umum dan atau Kepala 

Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani. 

g. Mengagendakan legalisir ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kota 

Malang kedalam Buku Ligalisir Surat Ijin (dibedakan untuk tiap jenis ijin). 

Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum. 

Staf/Petugas Ketatausahaan, ketatalaksanaan dan Kearsipan 


a. Menerima Surat dan membukukan ke Dalam Buku Penerimaan/Surat 

Masuk. 

b. Menyiapkan Surat Masuk untuk diajukan ke Kepala Sub Bagian Umum 

untuk dimintakan Disposisi kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian 

Tata Usaha. 

c. Mengagendakan Hasil Disposisi dari Kepala Dinas ke Dalam Buku Disposisi 

dan memfotocoykan surat dan disposisi yang selanjutkan hasil foto copy

tersebut diserahkan kepada Bidang yang bersangkutan. 

d. Mengarsipkan Surat Masuk dan hasil disposisi tersebut ketempat yang 

aman secara rapi dan mudah dicari apabila diperlukan (Arsip Surat Masuk 

diarsip perbulan) 

e. Memberi Nomor Surat keluar sesuai dengan sifat dan jenis surat ke dalam 

Buku Surat Keluar. 

f. Memberi salinan kepada Bidang pembuat surat (pengolah) setelah diberi 

nomor surat keluar dan mengarsipkan surat keluar ketempat yang aman 

dan mudah dicari (Arsip Surat Keluar diarsip perbulan) 

g. Membuat Buku Ekspedisi dan atau Tanda Terima Penerima Surat Keluar 

yang akan dibawa oleh Petugas yang mengantar Surat Keluar tersebut 

sesuai dengan tujuan surat. 

h. Mengetik surat untuk kebutuhan tata usaha Dinas Perijinan atas perintah 

Kepala Sub Bagian Umum. 

i. Mengarsipkan semua berkas permohonan ijin yang telah diterbitkan Dinas 

Perijinan ditempat yang aman untuk tiap jenis ijin secara rapi dan mudah 

dicari apabila diperlukan. 

Staf/ Petugas Pelaksana Administrasi Kepegawaian, Pelaksanaan Urusan Rumah 

Tangga dan Perlengkapan 


a. Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian (gaji berkala, kenaikan 

pangkat, DP3, cuti, arsip file tiap pegawai, absensi/daftar hadir, dls). 

b. Menghimpun dan menyusun dan membuat laporan tiap bulan 

kebutuhan perkantoran tiap Bidang. 

c. Mengagendakan semua kebutuhan bidang didalam Buku Rumah 

Tangga. 

d. Mengagendakan Keluar-Masuk Peralatan Perkantoran dalam Buku 

Keluar – Masuk Barang yang tiap bulan dilaporkan ke atasan langsung. 

e. Invetaris barang yang ada di Kantor Dinas Perijinan. 

f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Umum. 

Sub.Bagian Keuangan dan Penyusunan Program 

Staf/Petugas Bendahara Penerimaan di Loket Pembayaran Retribusi 


a. Penerimaan pembayaran retribusi perijinan. 

b. Memberikan salinan pembayaran SKRD kepada pemohon. 

c. Menagendakan setiap pembayaran kedalam Buku Penerimaan 

Retribusi Perijinan. 

d. Melaporkan setoran ke KASDA 

e. Membuat laporan tiap bulan : 


Rekapitulasi Penerimaan Harian 

Buku Kas Umum 

SPJ Pendapatan –Fungsional 

SPJ Pendapatan –Administrasi 

Perincian Penerimaan Retribusi perijinan.

Staf/Petugas Bendahara Pengeluaran 


a. Membuat SPP & SPM DINAS PERIJINAN 

b. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran 

c. Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan Keuangan. 

d. Membuat kelengakpan SPP-L5 pengadaan barang & jasa. 

e. melaksanakan akuntansi Dinas Perijinan 

f. Membuat Laporan Keuangan Dinas Perijinan 

g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub.Bag.Keuangan & 

Sun.gram 

Staf/Petugas Bendahara Gaji, Pembantu Bendahara Pengeluaran 


a. Melaksanakan tugas Bendahara Gaji 

b. Membantu beban tugas Bendahara Pengeluaran. 

c. Membuat SPJ urusan Rumah Tangga Dinas Perijinan. 

d. Membuat Bend.24,Rekapitulasi SPJ,Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran 

e. Membuata Jurnal,Buku Besar,Buku Besar Pembantu, Neraca Saldo,Laporan 

Keuangan 

Melaksanakan tugas Kepala Sub Bag Keuangan &Sun.gram 

B. BIDANG PELAYANAN 

Seksi Penerimaan Ijin 

Staf /Petugas Seksi Penerimaan Ijin di Loket Penerimaan Permohonan Ijin. 

a. Memberikan formulir dan menginformasikan tata cara pengisian 

formulir dan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin kepada 

pemohon. 

b. Menerima Permohonan Ijin dan memeriksa Persyaratan 

administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku di Kota 

Malang (PROTAP). 

c. Menolak Permohonan ijin yang tidak lengkap persyaratan 

administrasi dan teknis sesuai ketentuan (PROTAP). 

d. Memasukan data permohonan ke PROGRAM APLIKASI SIM 

Perijinan. 

e. Memberi Tanda Terima Permohonan ke Pemohon yang 

mengajukan Ijin. 

f. Mendata / mengagendakan permohonan ijin ke Dalam Buku 

Permohonan untuk setiap ijin pada Hari Kerja dan diserahkan ke 

Kepala Seksi Pemprosesan bersamaan dengan Berkas Permohonan 


ijin untuk dilanjutkan ke Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Ijin. 

g. Membuat Laporan Penerimaan Permohonan tiap jenis Ijin setiap 

bulan yang diketahui oleh Kepala Seksi Penerimaan Ijin. 

h. Memanggil pemohon untuk dilengkapi bagi permohonan ijin yang 

kurang persyaratan administrasi maupun kesalahan teknis perijinan 

berdasarkan masukan dari Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Ijin 

atau Tim Kelayakan Perijinan. 

i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penerimaan 

Ijin. 

Petugas seksi Peneriaan semuanya berada di Loket Penerimaan untuk menangani 

semua permohonan ijin yang didelegasikan Walikota kepada Dinas Perijinan Kota 

Malang, yaitu : 



3. Ijin Gangguan (IG) 

4. Ijin Usaha Percetakan 

5. Ijin Usaha Bioskop 

6. Ijin Usaha Play Station 

7. Ijin Usaha Rental & Rekaman VCD 

8. Ijin Usaha Angkutan 

9. Ijin Trayek 

10. Ijin Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya. 

11. Ijin Penggunaan Tanah Makam 

12. Ijin Reklame 

13. Ijin Keramaian 

14. Ijin Penggunaan Gedung Pemkot 

Untuk permohonan Ijin Reklame Insidentil dan Trayek (Perpanjangan) langsung 

diproses dan diterbitkan keputusan ijinnya di Loket Penerimaan Ijin (maksimal 1 

hari kerja) 

Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Ijin 

Staf/Petugas Seksi Pemprosesan & Penerbitan 


IMB Renovasi (IMB-Renov) 

IMB Bagi Bangunan Sudah Berdiri 


a. Mengagendakan Permohonan IMB kedalam Buku Pemprosesan IMB. 

b. Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan 

administrasi 

c. Meneliti kebenaran persyaratan teknis Untuk SK IMB dan Lampiran 

Gambar berdasarkan Advice Planning (AP)/Site Plan terutama untuk

Peruntukan, Fungsi & Bentuk Bangunan, Denah Bangunan, Ketinggian 

Bangunan, ALD, dls. 

d. Mengaris GSP/GSJ/, GSB di Gambar Bangunan. 

e. Menentukan Jadwal Peninjauan Lapangan dan atau melakukan Survey 

lapangan bersama Tim untuk Permohonan IMB bagi Bangunan yang 

Sudah Berdiri (IMB-SB). 

f. Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala 

Tata Usaha untuk Permohonan IMB yang wajib mendapat rekomendasi ke 

Dinas Kimpraswil. 

g. Mengagendakan Permohonan IMB yang dikirim ke Dinas Kimpraswil dan 

Permohonan IMB yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku 

Ekspedisi IMB. 

h. Mengagendakan Permohonan IMB yang siap Proses untuk dikirim ke 

Bidang Penetapan melalui Kasi Penetapan untuk permohonan IMB sudah 

mendapat rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan atau mendapat 

kelayakan dari Tim untuk IMB-SB. 

i. Memasukan Data Cetak SK IMB ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan 

apabila sudah ditetapkan Retribusinya oleh Bidang Penetapan. 

j. Cetak SK IMB dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku 

Penerbitan SK IMB dan Lampiran Gambar Bangunan untuk di paraf Kasi 

Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan. 

k. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta 

agenda/pencatatan didalam Buku Penolakan Perijinan bagi permohonan 

ijin yang ditolak berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Malang. 

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan Penerbitan 

Perijinan. 



Ijin Gangguan (IG) 

Ijin Usaha Percetakan 

Ijin Usaha Bioskop 

Ijin Usaha Play Station 

Ijin Usaha Rental & Rekaman VCD 


a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan Tiap Jenis Ijin. 


administrasi 

c. Meneliti kebenaran persyaratan teknis Untuk permohonan yang dilampiri 

gambar bangunan. 

d. Meneliti jenis usaha tersebut apakah boleh diterbitkan ijin sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku di Kota Malang. 



lapangan bersama Tim untuk Permohonan ijin yang wajib dilakukan 

peninjauan lapangan oleh Tim.. 


Tata Usaha untuk Permohonan yang wajib mendapat rekomendasi dari 

SKPD terkait. 

g. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait dan 

Permohonan yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku Ekspedisi 

Tiap Jenis Ijin. 

h. Mengaris Denah Tempat Usaha yang digunakan untuk Tempat Usaha 

berdasarkan hasil kelayakan peninjauan lokasi oleh Tim. Bangunan. 

i. Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang 

Penetapan melalui Kasi Penetapan untuk permohonan sudah mendapat 

rekomendasi dari SKPD terkait dan atau mendapat kelayakan dari Tim. 

j. Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila 

sudah ditetapkan Retribusinya oleh Bidang Penetapan. 

k. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku 

Penerbitan SK Tiap Jenis Ijin dan Lampiran Gambar Denah Bangunan (ITU) 

untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan. 

l. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta 



l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan 

Penerbitan Perijinan. 


3. Ijin Reklame Tetap/Permanen 


a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan Reklame 

Tetap/Permanen 


administrasi 

c. Meneliti kebenaran persyaratan teknis Untuk permohonan yang dilampiri 

gambar Reklame. 

d. Meneliti tema reklame tersebut apakah boleh diterbitkan ijin sesuai 

dengan Peraturan yang berlaku di Kota Malang. 


lapangan bersama Tim. 



SKPD terkait. 

g. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait dan 

Permohonan yang sudah ada Rekomendasinya ke Dalam Buku Ekspedisi


h. Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang 

Penetapan melalui Kasi Penetapan untuk dibuatkan Nota Pajak bagi 

permohonan sudah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait dan atau 

mendapat kelayakan dari Tim. 

i. Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila 

sudah ditetapkan Nota Pajak oleh Bidang Penetapan. 

j. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku 

Penerbitan SK Reklame Tetap/Permanen dan Lampiran Gambar Reklame 

untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang Pelayanan. 

m. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta 



k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan 



4. Ijin Trayek Baru 

Ijin Usaha Angkutan 

Ijin Usaha Pengandangan Truk, Bus dan Sejenisnya. 

Standar Pelayanan Kerja : selain dimaksud diatas : 

a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan tiap jenis Ijin. 


administrasi ijin. 

c. Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala 


SKPD terkait. 

d. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait dan 



e. Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang 

Penetapan melalui Kasi Penetapan bagi permohonan sudah mendapat 

rekomendasi dari SKPD terkait. 

f. Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila 

sudah ditetapkan retribusinya oleh Bidang Penetapan. 

g. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku 

Penerbitan SK Ijin untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang 

Pelayanan. 

h. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta 



i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan 




5. Ijin Keramaian 

Ijin Penggunaan Tanah Makam 

Ijin Penggunaan Gedung Pemkot. 

Standar Pelayanan Kerja : 

a. Mengagendakan Permohonan kedalam Buku Pemprosesan tiap jenis Ijin. 


administrasi ijin. 

c. Membuat Surat Pengantar yang Ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala 


SKPD terkait. 

d. Mengagendakan Permohonan yang dikirim ke SKPD terkait dan 



e. Mengagendakan Permohonan yang siap Proses untuk dikirim ke Bidang 

Penetapan melalui Kasi Penetapan bagi permohonan sudah mendapat 

rekomendasi dari SKPD terkait. 

f. Memasukan Data Cetak SK ke PROGRAM APLIKASI SIM Perijinan apabila 

sudah ditetapkan retribusinya oleh Bidang Penetapan. 

g. Cetak SK dan mempersiapkan serta Mengagendakan ke Dalam Buku 

Penerbitan SK Ijin untuk di paraf Kasi Pemprosesan dan Kepala Bidang 

Pelayanan. 

h. Membuat telaahan staf dan Surat Penolakan perijinan beserta 



i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemprosesan dan 


C. BIDANG PENETAPAN 

Seksi Penetapan 

Staf /Petugas Penetapan SKRD di Loket Perhitungan & Penetapan Retribusi : 


a. Menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Perhitungan dan 

Penetapan Retribusi Perijinan kepada masyrakat/pemohon. 

b. Mencetak SKRD untuk ijin yang akan diambil oleh Pemohon apabila SKRD 

belum dicetak. 

c. Mengagendakan semua SKRD yang dikeluarkan/akan dibayar oleh 

Pemohon.

d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan. 

Staf/Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi IMB 


a. Menghitung Penetapan Obyek Retribusi IMB. 

b. Memasukan Data Obyek Retribusi IMB ke PROGRAM APLIKASI SIM 

Perijinan dan Mencetak Lembar Kerja Perhitungan dan Penetapan 

Retribusi. 

c. Mempersiapkan Lembar Kerja Penetapan Retribusi untuk diparaf Kepala 

Seksi Penetapan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan. 

d. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja Perhitungan dan Penetapan 

Retribusi ke Dalam Buku Penetapan Retribusi IMB 

e. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja yang akan dikirim ke Bidang 

Pelayanan kedalam Buku Ekspedisi Penetapan Retribusi IMB. 

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan. 


Staf/Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi : Ijin Tempat Usaha, Ijin 

Gangguan, Ijin Usaha, Percetakan, Ijin Usaha Bioskop, Ijin Usaha Play Station, Ijin 

Usaha Rental & Rekaman VCD 


a. Menghitung Penetapan Obyek Retribusi Tiap Jenis Usaha. 

b. Memasukan Data Obyek Retribusi Tiap Jenis Usaha ke PROGRAM 

APLIKASI SIM Perijinan dan Mencetak Lembar Kerja Perhitungan dan 

Penetapan Retribusi. 

c. Mempersiapkan Lembar Kerja Penetapan Retribusi untuk diparaf Kepala 

Seksi Penetapan dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan. 

d. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja Perhitungan dan Penetapan 

Retribusi ke Dalam Buku Penetapan Retribusi Tiap Jenis Ijin 

e. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja yang akan dikirim ke Bidang 

Pelayanan kedalam Buku Ekspedisi Penetapan Retribusi Tiap Jenis Usaha. 


Staf /Petugas Pembuat Nota Pajak Reklame, Trayek, Angkutan dan Pengandangan 

Truk/Sejenisnya. 


a. Memasukan Data Obyek Pajak Reklame ke PROGRAM APLIKASI SIM 

Perijinan, Mencetak, mengagendakan dan mempersiapkan Penetapan 

Nota Pajak Reklame yang diparaf oleh Kepala Seksi Penetapan dan 

Ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan serta di Serahkan ke 

Bidang Pelayanan. 

b. Menghitung Penetapan Obyek Retribusi Usaha Trayek. 

c. Memasukan Data Obyek Retribusi Trayek ke PROGRAM APLIKASI SIM 

Perijinan, Mencetak, mengagendakan dan mempersiapkan Lembar Kerja 

Trayek yang diparaf oleh Kepala Seksi Penetapan dan Ditandatangani 

oleh Kepala Bidang Penetapan. 

d. Mengagendakan Setiap Lembar Kerja yang akan dikirim ke Bidang 

Pelayanan kedalam Buku Ekspedisi Penetapan Retribusi Trayek.. 


Seksi Pembukuan 

Staf/Petugas Pembukuan Penetapan Retribusi 


1. Menghimpun dan mengumpulkan setiap lembar kerja, salinan SKRD yang 

ditetapkan oleh Bidang Penetapan. 

2. Membuat laporan hasil penetapan Retribusi baik belum dibayar maupun 

yang sudah dibayar setiap bulan dan diparaf oleh Kepala Seksi 

Pembukuan dan Ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan untuk

diserahkan ke Bagian Tata Usaha. 

3. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembukuan. 


D BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN 

Seksi Penyuluhan 

Staf/Petugas Penyuluhan di Loket Informasi 

a. Memberikan informasi terkait perijinan, minimal pada 

persyaratan ijin, mekanisme perijinan, biaya dan waktu 

penyelesaian ijin baik melalui media langsung mapun telp. 

b. Mengarahkan tamu yang ada keperluan dengan Dinas 

Perijinan Kota Malang. 

c. Membantu pemohon terkait tata cara mengajukan 

permohonan ijin sesuai dengan ketentuan terutama didalam 

memperoleh persyaratan. 

Seksi Pengaduan di Loket Pengaduan 

Staf/Petugas Pengaduan : 

d. Menerima telp dan mengarahkannya 

1. Mengagendakan setiap pengaduan baik melalui media langsung dan tidak 

langsung ke dalam Buku Pengaduan. 

2. Membuat telaahan staf dan surat balasan pengaduan. 

3. Membuat laporan pengaduan tiap satu bulan yang diketahui oleh Kasi dan 

Kabid. 

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengaduan. 

E BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

Seksi Evaluasi 

Staf/Petugas Evaluasi 


a. Menghimpun dan mengagendakan setiap permasalahan perijinan di 

Dinas Perijinan Kota Malang ndalam Buku Permasalahan Perijinan. 

b. Membuat laporan permasalahan perijinan yang diketahui oleh Kasi dan 

Kabid yang nantinya dilaporkan ke Kepala Dinas tiap tiga bulan sekali. 

c. Membuat telaahan staf terkait dengan evaluasi pelayanan perijinan 

terutama terkait masalah persyaratan dan mekanisme proses perijinan. 

d. Membuat kajian terhadap pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perijinan Kota Malang berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dan terbaru. 

e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Evaluasi.

Seksi Pengendalian 

Staf Seksi Pengendalian 


1. Menghimpun dan mengumpulkan serta membuat laporan terkait 

waktu penyelesain tiap ijin yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan 

Kota Malang. 

2. Membuat surat panggilan kepada pemohon/masyarakat yang ijin 

mau habis, kewajiban membayar retribusi/mengambil ijin serta 

dilaporkan kepada atasan langsung. 

3. Mengagendakan perijinan yang tidak dapat diterbitkan oleh Dinas 

Perijinan Kota Malang beserta alasannya kedalam Buku 

Pengendalian Perijinan. 

4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi 

Pengendalian.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang NOMOR ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?