E1A005418 - BAGUS YULIAWAN.pdf - Jurnal Dinamika Hukum

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri PurwokertoNo. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt)Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelarSarjana Hukum pada Program Strata Satu Fakultas HukumUniversitas Jenderal SoedirmanOleh :BAGUS YULIAWANE1A 005418KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANFAKULTAS HUKUMPURWOKERTO2012i

LEMBAR PENGESAHANTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri PurwokertoNo. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt)Oleh :BAGUS YULIAWANE1A 005418Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum padaFakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanDiterima dan disahkanPada tanggal 2012Penguji I/ Penguji II/ Penguji /PenilaiPembimbing IPembimbing IIHaryanto Dwiatmodjo, S.H., M.Hum. Dr. Budiyono, S.H., M.Hum Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S.NIP. 19570225 198702 1 001 NIP. 19631107 198901 1 001 NIP. 1954026 198003 1 004Mengetahui,Dekan Fakultas HukumUniversitas Jenderal SoedirmanHj. Rochani Urip Salami, S.H. MSNIP. 19520603 198003 2 001ii

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPada awalnya pemikiran pemberantasan pencucian uang sesungguhnyaberangkat dari keinginan memberantas peredaran gelap narkotika yangpenanganannya tidak saja difokuskan menangkap pelakunya semata, akan tetapijuga menghadang hasil kejahatannya agar tidak dapat dinikmati. Dalamperkembangannya upaya pemberantasan delik pencucian uang tidak saja untukmemberantas hasil kejahatan dari narkotika, akan tetapi juga untuk memberantassejumlah kejahatan lain (predicate offenses). Disinyalir ada mata rantai daritindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana lain baik yangmendahuluinya sebagai kejahatan asal maupun kejahatan yang dibiayai daripraktik pencucian uang seperti terorisme. Sudarmadji salah seorang penasehathukum Bank Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana penyuapan, korupsi,perjudian, pemalsuan uang merupakan pemicu money laundering. 1Kejahatan berkembang seiring perkembangan IPTEK. Kegiatanpencucian uang akan menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK.Penipuan, penyuapan secara tradisional akan langsung dilakukan dengan tunai.Akan tetapi penyuapan dan kegiatan penipuan dilakukan dengan kecanggihanteknologi tidak harus pada suatu tempat tertentu. Berarti Money launderingberhubungan dengan dan dicapai dengan kemajuan teknologi melalui system1 Sudarmadji, 2002, Essensi dan Cakupan UU Tentang Pencucian Uang di Indonesia, Makalahdisampaikan pada Seminar Nasional Perbankan, Jakarta, hlm. 41

cyberspace (internet), pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik2(cyberpayment) 2Mengingat begitu strategisnya fungsi perbankan dalam sektorpembangunan ekonomi dan keuangan (moneter) nasional, maka bidang ini sudahsepantasnya mendapat perlindungan hukum agar aktivitas perbankan dapatberjalan secara lancar efektif dan efisien. Di samping itu juga untuk menghindariadanya berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakatterhadap lembaga perbankan, misalnya kejahatan perbankan. 3Sehubungan dengan kejahatan perbankan Munir Fuady mengemukakanbahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya punmakin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik daridalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bankdilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orangdalam tersebut terdiri dari para young urban profesional (Yuppies) Indonesia,dengan ciri-ciri yang sama: muda, pintar, gesit, workaholic, ambisius, punyaposisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Terkadangbahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalupopulerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakansalah satu kristal dari kejahatan kerah putih (white collar crime). Di antarabentuk banking crimes adalah misaplikasi dari dana bank, false bank entries,2 NHT Siahaan, 2005. Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan. Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 103.3 Munir Fuady, 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti,Bandung. hlm. 144

33laporan palsu kepada pemerintah, kredit palsu atau warkat palsu. Sayangnyatidak semua bentuk tersebut dapat diakomodasikan oleh hukum positifIndonesia saat ini. 4Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa terdapat tiga jenistindak pidana pencucian uang yang intinya sebagai berikut :a. Mengubah atau memindahkan “property” yang diketahuinya berasal darikejahatan, dengan tujuan menyembunyikan asal-usul gelap dari “property”itu atau untuk membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dariketerlibatannya dalam melakukan kejahatan.b. Menyembunyikan keadaan sebenarnya dari “property” yang berasal darikejahatan itu (baik sumber/asal-usulnya, lokasinya, penempatan/pembagiannya, pergerakan/penyalurannya, maupun hak-hak yangberhubungan dengan “property” itu) danc. Menguasai/menerima, memiliki atau menggunakan “property” yangdiketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya dalammelakukan kejahatan itu. 5Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standarinternasional, maka dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjaminkepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran danpengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, Undang-undang No. 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah denganUndang-undang No. 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangandan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga4 Munir Fuady, 1996. Loc. cit5 Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan PenanggulanganKejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212

perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-undang dimaksud adalahUndang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.Berkaitan dengan persoalan pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto telahterj adi tindak pidana pencucian uang (money laundering), pelaku tindak pidanatersebut oleh hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa danmengadili perkara dimaksud telah menjatuhkan pidana dalam Putusan No.36/Pid.Sus/201 1/PN. Pwt., dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokertotersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima, menguasaipenempatan dan pentransferan yang patut diduganya merupakan hasil tindakpidana yang terkait dengan nakotika secara bersama-sama dan berlanjut”.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarikuntuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri PurwokertoPerkara No. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt.B. Perumusan MasalahBerdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadipermasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimana Penerapan Unsur – unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering) Pada Perkara No. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt ?

2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada PerkaraNo. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt ?C. Tujuan PenelitianMengacu pada perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuanpenelitian ini adalah :1. Untuk Mengetahui Penerapan Unsur – unsur Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering) Pada Perkara No. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan PidanaPada Perkara No. 36/Pid.Sus/201 1/PN.PwtD. Manfaat Penelitian1. Secara Teoritis5Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritisberupa sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidanapencucian uang (Money Laundering).2. Secara PraktisPenulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritisberupa informasi dan sumbangan pemikiran para penegak hukum khususnyadalam mengambil kebij akan terkait dengan ti ndak pidana pencucian uang(Money Laundering).

BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Tindak Pidana1. Pengertian Tindak PidanaMenurut Utrecht, pemakaian istilah tindak pidana adalah merupakansalah satu terjemahan dari istilah strafbaarfeit, dan terjemahan lain masih adaseperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “delik” ada juga terjemahanlain seperti “perbuatan yang dapat dihukum”. Peristiwa pidana adalah suatuperistiwa hukum (rechsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yangmembawa akibat yang diatur oleh hukum. 6Istilah tindak pidana adalah merupakan istilah yang berasal dariterjemahan kata strafbaarfeit (bahasa Belanda). Dalam hukum pidanaIndonesia istilah tindak pidana sebenarnya hanya merupakan salah satu sajadari istilah kata strafbaarfeit, karena ada berbagai istilah lain yangmaksudnya sama dengan kata strafbaarfeit. Berkaitan dengan pemakaianistilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, pembuat undangundangtidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksuddengan perkataan “strafbaarfeit” yang lebih dikenal sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai maksud dari strafbaarfeittersebut.6 E. Utrecht, 1986. Hukum Pidana I . Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 251

Mengenai istilah strafbaarfeit itu sendiri, tidak ada persamaan di7antara para sarjana. Ada yang menggunakan istilah perbuatan yang bolehdihukum untuk menterjemahkan strafbaarfeit (Karni dan VanScravendelijk). Selanjutnya Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana,pelanggaran pidana oleh Tirtaamidj aja, sedangkan Moelj atno menggunakanistilah perbuatan pidana, istilah tindak pidana digunakan dalam kitab undangundang,peraturan-peraturan, Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia. 7Dari pengertian di atas A. Ridwan Halim, menggunakan istilah delikuntuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatuperbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman olehundang-undang. 8 Menurut pendapat Simons, mengenai rumusan strafbaarfeitadalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengajaataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakansebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.Dari rumusan sebagaimana tersebut di atas, Simons mempunyaibeberapa alasan, yaitu :a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit disyaratkan harus terdapat suatutindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, di manapelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telahdinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;7 E. Utrecht, 1986. Loc. cit.8 Ridwan A. Halim, 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

„kesalahan, namun „ dapat dicela‟ umumnya telah dipahami sebagai maknakesalahan. 119Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda terebut,sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasukgenerasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan, “tindakpidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik,melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”. 12Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam denganpidana barangsiapa yang melakukannya. Marshaal mengatakan, “a, crime isany act or omision prohibited by law for the protection of the public, andpunishable by the state in a judicial proceeding in its own nama”. Satu tindakpidana adalah perbuatan yang omisi yang dilarang oleh hukum untukmelindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukumyang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telahdikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah „ perbuatan‟ saja.Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan olehkelakuan atau kelakuan akibatnya. Kelakuan j uga terdi ri dari melakukansesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi).Diening mengatakan, “actus, traslate into conduct compromisingcommission and omision” Dengan demikian, tindak pidana merupakanperbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan seuatu, dan11 Ibid., hlm. 2612 Komariah E. Sapardjaja, 2002. Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia;Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi. Alumni, Bandung.hlm. 22

10menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang. Duff mengatakan,actus reus dapat berbentuk act ‟ , „ circumstances ‟ dan consequences ‟ . 13Pengertian sebagaimana tersebut di atas, dalam Pasal 11 RancanganKUHP dirumuskan dengan, “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atautidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.Dapat ditegaskan, sepanjang berkenaan dengan perumusan definisi tindakpidana, pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana daripertanggungjawaban pidana telah menjadi bagian pembaharuan hukumpidana Indonesia, dengan diadopsi dalam Rancangan KU H P.Sekalipun demikian, usaha tersebut harus terus menerusdikembangkan sehingga manfaatnya dapat lebih menyentuh, menurut AndiHamzah, “pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh penuntut umumdalam penyusunan surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagianinti (bestandeel) delik dan perbuatan nyata terdakwa, j adi actus reus saja”.Mengingat pendapat di atas, maka dengan sendirinya juga sangat pentingbagi penasihat hukum untuk menyusun pembelaan. Pada gilirannya hakimjuga perlu untuk memehami konsep ini dalam penyusunan putusan. 14Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidanahanyalah berdasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipundalam Rancangan KUHP prinsip ini sedikit banyak disimpangi, tetapipenentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih13 Chairul Huda, 2006. Op. cit. hlm. 2814 Ibid., hlm. 29

11merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan„ CHOY IIFIiY fC IITIC f IIl fIT f i dan Culla IISR fCa IIsiC f IIl fIT f ‟ merupakan prinsiputama dari asas legalitas, sehingga karenanya berisi rumusan tentangperbuatan yang dilarang dan ancaman pidana terhadap orang yang melangarlarangan tersebut. Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatuperbuatan dan acaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas.Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 152. Unsur-unsur Tindak PidanaUntuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukanmemenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto,pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsurtindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsurunsur).Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidanapencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KU H P. 16Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KU HP padaumumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsurunsursubyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada di ri si pelaku atau yang1516Chairul Huda, Loc. Cit.Sudarto, 1990/1991. Diktat Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum Universitas JenderalSoedirman, Purwokerto. hlm. 43

12berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segalasesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud denganunsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengankeadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku ituharus dilakukan. 17Menurut Lamintang, unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana ituadalah :a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging sepertidimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuandan lain-lain;d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnyaterdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KU HP;e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalamrumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KU HP.Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :a. Sifat melanggar hukum;b. Kualitas si pelaku;c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebabdengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 18Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit)ada beberapa pendapat para sarj ana mengenai pengertian unsur-unsur tindakpidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjanayang berpandangan aliran monistis, yaitu :17 Lamintang, 1984a. Op. Cit., hlm. 18318 Ibid., hlm. 184.

13a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakanbahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah ”Een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van eentRT-LT-kT-CiCg vEtbEEL ST-LIRRC' Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuatatau membiarkan);2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);3) Melawan hukum (onrechtmatig);4) D ilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsyatbaarpersoon). 19Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakanadanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatanitu seperti dalam Pasal 281 KU HP sifat ' RST-CbEEL” atau ”dimukaumum”Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :1) Orangnya mampu bertanggung jawab;2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dariperbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itudilakukan. 20b. Van Hamel, menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre enmensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;2) Bersifat melawan hukum;1920Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 32.Sudarto, 1990/1991..Loc. cit

143) Dilakukan dengan kesalahan dan4) Patut dipidana. 21c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untukadanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifatsubyektif);3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;4) Diancam dengan pidana.d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalahperbuatan yang memenuhi rumusan delik : 1) Bersifat melawan hukum;2) Dilakukan dengan kesalahan. 22Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapatdisimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminalresponsibility. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurutpendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :a. H.B. Vos, menyebutkan Strafbaarfeit hanya berunsurkan : 1) Kelakuanmanusia, 2) Diancam pidana dengan undang-undang.b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif strafbaarfeit adalahtidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang,jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum,dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.21 Ibid., hlm. 33.22 Sudarto, 1990. Loc. cit.

15c. Moeljatno, memberikan arti tentang strafbaarfeit, yaitu sebagai perbuatanyang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :1) Perbuatan (manusia);2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakansyarat formil) dan3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yangtersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat meteriil pun harus adapula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan olehmasyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patutdilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambattercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan olehmasyarakat. 23Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidakmempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana.Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegangpendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagiorang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidanasudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, samasekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertaisyarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat ataupelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yangdiperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. 24B. Penegakan HukumDikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa masalah pembangunandan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya23 Ibid., hlm. 27.24 Ibid., hlm. 28.

16dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah ini akan selalu danselalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukumdan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untukmengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah ”wibawa hukum” dan”pemerintahan yang bersih dan berwibawa” sedang mendapat tantangan dansorotan tajam. 25Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengandemikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompokyang abstrak itu termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dankemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai penegakanhukum, maka pada hakikatnya berbicara mengenai penegakan ide-ide, sertakonsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dirumuskan secara lain, makapenegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebutmenjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah merupakan hakikat daripenegakan hukum.Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatuorganisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalamperwujudan yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badanuntuk keperluan tersebut. Berkaitan dengan pengertian penegakan hukum. BagirManan mengatakan :Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatunegara. Karena itu, sistem penegakan hukum tidak terlepas dari sistem politik25 Barda Nawawi Arief, 2001. Op. cit. hlm. 13.dan suasana politik. Sistem politik otoritarian akan mencerminkan sistempenegakan hukum yang berbeda dari sistem politik demokrasi. Sistem politikyang hanya menekankan demokrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat akan

erbeda dengan sistem demokrasi yang menekankan tanggung jawab disamping kebebasan yang diperlukan. Karena itu, untuk mewujudkan sistempenegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktik politik yang baik juga. 26Dikemukakan oleh Bambang Widjojanto, dalam dunia penegakanhukum di Indonesia dikenal adanya sistem peradilan yang memperkenalkanbeberapa komponen penting dalam proses penegakan hukum, seperti : (1) Polisi;(2) Jaksa; (3) Hakim, dan (4) Pengacara. 27 Menurut Satjipto Rahardjo, untukmenjalankan tugasnya para aparat penegak hukum tersebut dituntut untukmewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomitertentu, otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-sumber dayayang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebutberupa :1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera;2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber daya lain;4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakan organisasidalam usahanya mencapai tujuannya. 28Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginanhukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yangdirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan26 Bagir Manan, 2004. Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa dalamPandangan Islam). Agung Ilmu, Bandung. hlm. 13.27 Bambang Widjojanto, 2007. Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam PembenrantasanKorupsi. Jurnal Legislasi Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undanganDepartemen Hukum dan HAM, Jakarta. hlm. 4.28 Satjipto Rahardjo, tanpa tahun. Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). SinarBaru, Bandung. hlm. 18.18mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepadapembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalamperaturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu

18dijalankan. 29Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum menurutMuladi pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapatahap :1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badanpembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakanlegislatif;2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparatpenegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan; Tahap kedua inidapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit olehaparat penegak huhum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atauadministratif.Ketiga tahap tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yangsengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakansuatu jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan(pembanguan) nasional. Jadi tegasnya kebij akan pembangunan harus diusahakanterwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Itulah maknadan konsekuensi dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakanbagian integral dari kebij akan sosial. 30Dilihat dari sudut lembaga pendidikan hukum yang berperan membentukkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum, maka ”peningkatan29 Ibid., hlm. 24.30 Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peraadilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang. hlm. 13 – 14.

19wibawa hukum” lebih patut diartikan sebagai ”peningkatan kualitas SumberDaya Manusia (SDM) penegakan hukum”. Dengan adanya ”peningkatankualitas penegakan hukum” diharapkan ada ”peningkatan wibawa hukum”.Meningkatnya kualitas penegakan hukum tentunya juga diharapkan dapatmenunjang dan meningkatkan ”kualitas pemerintahan yang bersih danberwibawa” serta meningkatkan ”kualitas lingkungan hidup/kualitas kehidupanbermasyarakat”. 31Dikemukakan oleh Muhammad Ghalib, bahwa dengan mengamatipermasalahan yang menyangkut peranan hukum dalam dinamika pembangunanpada era globalisasi, suasana reformasi, maka dengan meninjau pulapermasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum, akan dapatdikemukakan beberapa pokok kebijaksanan penegakan hukum. 32Permasalahan yang harus dijadikan pertimbangan dalam menentukankebijaksanaan penegakan hukum menurut Muhammad Ghalib, yang utamaantara lain adalah :1. Senantiasa berpegang pada tujuan dan landasan pembentukan negara sesuaidengan cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtside), sebagaimana telahdirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;2. Senantiasa berpegang pada Wawasan Nusantara dalam rangka menjaminperwujudan persatuan dan kesatuan bangsa, dan wawasan kebangsaan sebagaiupaya mengkokohkan negara persatuan serta wawasan Bhineka Tunggal Ikadalam rangka menjamin kelestarian budaya dan masyarakat yang majemukdalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;3. Melakukan pendekatan yang komprehensif, serasi dan selaras, sehingga dapatdipenuhi dasar yuridis dalam upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian31 Barda Nawawi Arief, 2001. Op.cit., hlm. 14.32 Muhammad Ghalib, 1999. Profesionalitas Jaksa dan Antisipasi Perkembangan Kejahatan.Ceramah Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Seminar Nasional ”Mafia dalam SistemPeradilan di Indonesia”. Semarang, tanggal 6 Maret 1999. hlm. 22.

hukum, dasar filosofis dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan dasarsosiologis dalam rangka memenuhi hajat orang banyak;4. Lebih meningkatkan peranan dan partisipasi dalam penegakan HAM,menciptakan kesadaran hukum yang kondusif dalam penyelenggaraankehidupan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;5. Terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional, integritaspribadi dan disiplin aparat kejaksaan. 33Sebagai implementasi kebijaksanaan yang telah ditetapkan, menurut20Muhammad Ghalib, perlu disusun suatu strategi dalam penegakan hukumdengan memperhatikan telebih dahulu permasalahan yang bersifat strategis:1. Pelaksanaan penerapan dan penegakan hukum yang memberikan kepastianhukum, keadilan dan penegakan HAM kepada masyarakat terutama pencarikeadilan;2. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses pembentukan hukum,sehingga produk-produk hukum yang dihadirkan lebih berorientasi kepadapenerapan dan penegakannya;3. Terbentuknya dan berfungsinya suatu sistem manajemen dan organisasipenegak hukum yang mantap dan mampu mendukung pelaksanaan tugas danwewenang di bidang masing-masing;4. Profesionalisme, integritas pribadi, dan disiplin Sumber Daya Manusia(SDM) aparatur penegak hukum agar lebih berdaya guna dan berhasil gunadalam melaksanakan tugasnya;5. Meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara lebihmerata, sehingga mampu mewujudkan dan menegakan disiplin Nasional;6. Meningkatkan koordinasi intern maupun ekstern dalam rangka penegakanhukum secara terarah dan terpadu;7. Meningkatkan komunikasi intern dan ekstern dalam rangka pengembanganSistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang akurat;8. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsionaldalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugasaparat penegak hukum. 34C. Dilakukan bersama-sama

21Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, mengenai pengertian‟dilakukan bersama-sama‟, hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yangbekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnyamereka bersama-sama mengambi l barang-barang dengan kehendak bersama.Dengan dipergunakan kata gepleegd (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan)maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masukistilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lagimemenuhi syarat ”bekerja sama”. Jadi Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KU H P tidakberlaku apabila hanya ada seorang ”pelaku” (dader) dan ada seorang pembantu(medeplichtige) dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 K U H P. 35Lebi h lanj ut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan ”bekerja sama” inimisalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja samadalam melakukan, pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah danmengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjagadan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahuioleh orang lain. 36Menurut R. Soesilo, ”turut melakukan” dalam arti kata ”bersama-samamelakukan‟. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak35 Wirjono Prodjodikoro, 1986. Tindak - tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco, Bandung,hlm., 23.36 Wirjono Prodjodikoro, 1986. Loc. cit.

22boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yangsifatnya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidakmasuk J PfidfiElfiu1fir J akan tetapi dihukum sebagai ”membantu melakuan”(medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56 KU HP. 37Mengenai pengertian yang menyuruh melakukan atau doen pleger,Sumaryanti memberikan penj elasan tentang hal tersebut yaitu sebagai berikut :”Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya ada duaorang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukanorang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh oranglain, meskipun ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukansendiri tindak pidana”. 38Lebi h lanj ut Sumaryanti mengemukakan bahwa ”turut melakukanperbuatan” memberikan penjelasan bahwa ”Turut serta melakukan dalam artikata ”bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialahorang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (made pleger)tindak pidana itu. Di sini kedua orang itu semuanya melakukan tindakpidana”. 39Dikemukakan oleh R. Tresna, bahwa orang yang turut serta melakukanperistiwa pidana, ia ikut serta di dalam peristiwa piadna itu. Hanya di dalamperanannya terdapat perbedaan : di dalam hal orang-orang yang melakukanperistiwa pidana. Semua orang yang ikut serta itu mempunyai peranan yang ikutserta melakukan peristiwa pidana, peranan orang-orang yang campur tangan itu37 R. Soesilo, 1989. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal. Politea, Bogor., hlm. 7338 Sumaryanti, 1987. Peradilan Koneksitas di Indonesia, Suatu Tinjauan Ringkas, PT. Bina Aksara,Jakarta. hlm. 29.39 Sumaryanti, 1987. Loc. cit.

23tidak sama derajatnya, yangsatu menjadi pelaku, yang lainnya hanay ikutmelakukan saja, meskipun di pengikut itu oleh undnag-undang dianggap samadosanya. Dihukum sama dengan si pelaku. 40D. Pidana dan Pemidanaan1. PidanaBerkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah inidikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kataatau istilah pidana tersebut. Untuk mengetahui pengertian istilah pidana,maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksudtentang perkataan pidana itu sendiri.Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dankonvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karenaistilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebuttidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilahsehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena“pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasanpengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifatsifatnyayang khas. 41Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut inidikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana :40 R. Tresna, 1959. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Tiara Limited, Jakarta. Hlm. 8441 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni Bandung.hlm. 2.

24a. Pendapat dari Sudarto, bahwa yang dimaksud dengan pidana ialahpenderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukanperbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.b. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujudsuatu nespata yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuatdelik itu. 42c. Sedangkan pendapat yang di kemukakan oleh Van Hamel, arti dari padapidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:“Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan olehkekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negarasebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar,yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatuperaturan hukum yang ditegakkan oleh negara”. 43d. Menurut pendapat Simons, perkataan pidana atau straf itu diartikansebagai “Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telahdikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatuputusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”. 44e. Algra-Janssen merumuskan pidana atau straf sebagai berikut :“Alat yang dipergunakan olah penguasa (hakim) untuk memperingatkankepada mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapatdibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembalisebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidanaatas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandai nya ia telahtidak melakukan suatu tindak pidana”. 4542 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Loc. cit.43 Lamintang. 1984b. Hukum Penitersier Indonesia. Alumni, Bandung. hlm. 47.44 Ibid., hlm. 48.45 Lamintang. 1984b. Loc. cit.

25Sehubungan dengan pengertian perkataan “pidana” ini, Sudartomempertanyakan penggunaan istilah “pidana” sejalan dengan perkembanganhukum pidana dewasa ini. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan :“Yang jelas harus disadari ialah bahwa pengeritan pidana dari abad kesembilanbelas perlu diadakan revisi apabila kita menghendaki suatupembaharuan dalam hukum pidana kita. Pada waktu KU HP kita dibuat, ialahlebih dari 60 tahun yang lalu, mengenakan pidana diartikan sebagaipemberian nestapa secara sengaja. Ilmu hukum pidana perkembangannya,lebih-lebih dengan munculnya sanksi yang berupa tindakan sebagai akibatdari pengaruh aliran modern maka di berbagai negara akhirnya pengertianpidana demikian itu harus ditinjau kembali”. 46Dari beberapa rumusan tentang pengertian perkataan “pidana” yangdikemukakan para sarjana di atas, dapat diketahui bahwa “pidana” padahakikatnya mempunyai pengertian sebagai suatu “penderitaan” atau“nestapa”. Namun ada pula pendapat sarjana yang berpandangan lain, merekamengemukakan bahwa hakikat pidana bukanlah pemberian penderitaan ataunestapa. Hulsman misalnya, dalam hal ini berpendapat bahwa “hakikatpidana ialah 3 tot G1-RUG1EER1517” (menyerukan untuk tertib)”. PendapatHulsman tersebut senada dengan pendirian van Binsbergen yangmengemukakan bahwa “ciri hakiki pidana adalah 3 “11 t111 FICK jIQI GRRr G1RY1LK1IGEt1r/Lk1LYECE11T6TEDTHELEf1IN(suatu pernyataan salah olehpenguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana)”. 47Dari beberapa difinisi di atas menurut Muladi & Barda NawawiArief, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atauciri-ci ri sebagai berikut:4647Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hlm. 80-81.Sudarto. 1986. Loc. cit.

26a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaanatau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yangmempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindakpidana menurut undang-undang.Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi diatas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwapidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri sipelaku. Apa yang dikemukakan oleh Alf Ross tersebut sebenarnya secaraeksplisit juga terlihat dalam definisi para sarjana yang lain. Penambahansecara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secaraj elas antara pidana dengan tindakan perlakuan (treatment). 48Menurut Alf Ross, “concept of punishment” bertolak pada dua syaratatau tujuan, yaitu:a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yangbersangkutan(punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom itis imposed); danb. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku(the punishment is an expression of disapproval of the action for whict itis imposed). 49Menurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai “punishment”hal-hal sebagai berikut:a. Tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidakmerupakan pernyataan pencelaan;Misal : pemberian “electric shock” pada binatang pada suatu penelitianagar tingkah lakunya dapat diamati atau dikontrol.48 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Op.cit. hlm. 4.49 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Loc. cit

27b. Tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidakdimaksudkan untuk mengenakan penderitaan;Misal : teguran, peringatan atau penyi ngkiran oleh masyarakat.c. Tindakan-tindakan yang di samping tidak dimaksudkan untukmengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyatan pencelaan;Misal : langlah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat/mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagimasyarakat atau tindakan dokter gigi yang mencabut gigiseorang pasien. 50Perbedaan antara “punisment” dan “treatment” menurut Alf Rosstidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (unsur penderitaan), tetapiharus didasarkan pada ada tidaknya unsur kedua (unsur pencelaan). HerbertL. Packer juga berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakanatau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara “punishment” dan“treatment”. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauhperanan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakantindakan.Pendapat H. L. Packer tuj uan utama dari “treatment” adalah untukmemberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan.Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang,tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasarpembenaran dari “treatment” ialah pada pandangan bahwa orang yangbersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalahuntuk meningkatkan kesej ahteraannya. 51

Sedangkan “punishment” menurut H.L. Packer, pembenarannya28didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut:a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidakdikehendaki atau perbuatan yang salah .(the prevention of crime or undesired conduct or effending conduct);b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada sipelanggar.(the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceivedwrong doing).Jadi dalam hal pidana, fokusnya adalah pada perbuatan salah atautindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain,perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yangharus ada, untuk adanya “punishment”. Ditegaskan oleh H. L. Packer bahwadalam hal “punishment” kita memperlakukan seseorang karena ia telahmelakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegahterulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untukkedua-duanya.Dalam hal “treatment” tidak diperlukan adanya hubungan denganperbuatan; kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atauberanggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharapatau berpikiran bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik,tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, tujuan utamanya adalahmelakukan pencegahan terhadap perbuatan salah itu dan bukan perbaikanterhadap di ri si pelanggar. 5252 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Loc. cit.

Perbedaan secara tradisioni l antara pidana dan tindakan ini Sudartomengemukakan sebagai berikut :“Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat,sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaanatau perawatan si pembuat.Jadi secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untukorang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampubertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidakmempunyai kesalahan tidak mungkin di pidana terhadap orang ini dapatdijatuhkan tindakan”. 53Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untukmempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konfl ik(conflictoplosing). Penyelesaian konflik ini dapat terdi ri dari perbaikankerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak ataupengembalian kepercayaan antar sesama manusia. 54Binsbergen berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah “suatupernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatutindak pidana” (een terechtwijzing door de overheid gegeven terzake van eenstrafbaar feit). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurutBinsbergen adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untukmempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkanpembuat sendiri” (onduldbaar is, zowed om het behoud van degemeenschap, als om het behoud van de dader zelf).Demikian pula G.P. Hoefnagels tidak setuj u dengan pendapat bahwapidana merupakan suatu pencelaan (censure) atau suatu penjeraan2953 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Loc. cit.54 Ibid., hlm. 9.

30(discouragement) atau merupakan suatu penderitaan (suffering). Pendapatnyaini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidanaadalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan olehundang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampaivonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidanamerupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses itu sendiri (sejakpenahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. 552. PemidanaanMenurut Sudarto perkataan “pemidanaan” adalah sinonim denganperkataan penghukuman. Hal ini dikemukakan Sudarto sebagai berikut:“Penghukuman berasal dari dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagaimenetapkan hukum atau memutusberatkan tentang hukumnya.Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanyamenyangkut bidang khusus hukum pidana saj a, akan tetapi juga bidangbidanghukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). Sehinggamenetapkan hukum dalam bidang hukum pidana, maka istilah tersebutharus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidanakerapkali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhanpidana” oleh hakim. “Penghukuman” dalam hal ini juga mempunyai maknayang sama dengan sentence atau veroordeling, misalnya dalam pengertian3 TenJKFICIFRCCiJiRQ:XXD' aJaVE YRRLZMLCIXijkEYHRRrCIeXC' yang samaartinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. 56Penghukuman (dalam hukum acara (KU HAP) disebut dengan istilahpemidanaan). Hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (KU HAP) Pasal 1 ke-11, yang menyatakan :“ ... yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan “Putusan Pengadilan”adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,yang berupa SIP ICIVIV' (cetak tanda petik dan tebal oleh penulis) atau55 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Loc. cit.56Sudarto, 1986. Op. Cit., hlm. 72

31bebas atau lepas dari segala tutuntan hukum dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini”Pengertian pemidaaan menurut pendapat W.A. Bonger adalah sebagaiberikut :“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinyadengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang jugamerupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatanyang dilakukan oleh masyarakat (dal am hal ini negara) dengan sadar.Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatukelompok, suatu kollektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurutperhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman ialah “tentangan yangdinyatakan oleh kollektivitas dengan sadar”. 57Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensionaldapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena itu istilah dapatberkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanyasering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Hal tersebut perludijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunyacara berfikir dari para penulis di negara Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan daripidana, sehingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadarikacaunya cara berfikir para penulis Belanda itu, secara harafiah telahmenerjemahkan perkataan 3 CRIlECeLETPLa1' dengan perkataan “tujuan daripidana”, padahal yang dimaksud dengan perkataan 3 CRHECILETPLa1' itusebenarnya adalah “tujuan dari pemidanaan”. 585758Bonger, 1982 . Pengantar Tentang Kriminologi. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25.Lamintang, 1984b. Op.cit., hlm. 49.

32E. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer dikalangan masyarakat Indonesia atau crime bagi orang Inggris. Tetapi, jikaditanyakan; apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan ? Orang mulaiberpikir dan atau bahkan balik bertanya. Menurut Hoefnagels kejahatanmerupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengertian yang digunakandalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari (common parlance),tetapi sering berbeda dalam mengartikanya. Mengapa demikian ? Hal itudisebabkan bahasa sehari-hari tidak memberikan gambaran yang jelas tentangkejahatan, tetapi hanya merupakan suatu ekspresi dalam melihat perbuatantertentu. 59Di samping itu, Howard Abadinsky menulis bahwa kejahatan seringdipandang sebagai mala in se atau mala prohibita. Mala in se menunjuk kepadaperbuatan, yang pada hakikatnya, kejahatan, contohnya pembunuhan.Sedangkan, Mala pro hibita menunjuk kepada perbuatan yang oleh negaraditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (unlawful).Berkaitan dengan hal tersebut, Sahetapy menulis bahwa pengertian ataumakna kejahatan bisa tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridisatau bisa juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Namun,yang jelas, menurut Sahetapy, makna dan ruang lingkup kejahatan secarayuridis tidak sama dan tidak serupa dengan kejahatan secara kriminologis. 6059 M. Arief Amrullah, 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). BayumediaPublishing, Malang. hlm. 2.60 M. Arief Amrullah, 2004. Loc. cit.

33Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhirini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembanganmasyarakat termasuk kejahatan pencucian uang. Hal itu sebagaimana ditulis olehBenedict S. Alper bahwa kejahatan sebenarnya merupakan problem sosial yangpaling tua. 61Sebagaimana ditulis oleh Hans G. Nilsson, Money Laundering telahmenjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia pada hampir duadekade dan khususnya Dewan Eropa (Council of Europe) yang merupakanorganisasi internasional pertama. Dalam Rekomendasi Komite para Menteri daritahun 1980 telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahayabahayanyaterhadap demokrasi dan Rule of Law. Dalam rekomendasi tersebutjuga dinyatakan, bahwa transfer dana hasil kejahatan dari negara satu ke negaralainnya dan proses pencucian uang kotor melalui penempatan dalam sistemekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasionalmaupun internasional. Namun demikian, hampir satu dekade rekomendasitersebut tidak berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadapmasalah tersebut. Baru kemudian setelah meledaknya perdagangan gelapnarkotika pada tahun 1980-an, telah menyadarkan masyarakat internasionalbahwa money laundering telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruhkeutuhan sistem keuangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahanserius terhadap stabilitas demokrasi dan Rule of Law. 6261 Ibid., hlm. 562 Ibid., hlm. 7

34Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untukmenghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yangmelakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil darikegiatan money laundering di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar,berjumlah satu triliun Dolar setiap tahun. Dana-dana gelap tersebut akandigunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Selainitu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhanmoney laundering di dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persenproduk domestik bruto dunia. Apabila menggunakan statistik tahun 1996,persentase tersebut menunj ukkan bahwa money laundering berkisar antara 590miliar US Dolar sampai dengan 1,5 triliun US Dolar. Angka terendah, kira-kirasetara dengan nilai keseluruhan produk ekonomi Spanyol. Selain itu Hans G.Nilsson, berdasarkan perkiraan Financial Action Task Force on MoneyLaundering (FATF) bahwa setiap tahun di Eropa dan Amerika Utara berkisarantara 60 hingga 80 miliar Dollar AS telah terjadi pencucian dalam sistemkeuangan. 63Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan : ”apakah yang dimaksuddengan money laundering tersebut“ ? Terdapat bermacam-macam pengertiantentang money laundering, namun semua tetap dalam salah satu jenis kejahatanyang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skalanasional maupun internasional. Money laundering merupakan sebuah istilahyang kali pertama digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk63 Ibid., hlm. 8

35kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelapyang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olahdiperoleh dari sumber yang sah. Singkatnya, istilah money laundering kalipertama digunakan dalam konteks hukum dalam sebuah kasus di AmerikaSerikat pada tahun 1982. Kasus tersebut menyangkut denda terhadap pencucianuang hasil penjualan kokain Colombia. Dalam perkembangannya, proses yangdilakukan lebih kompleks lagi dan sering menggunakan cara mutakhirsedemikian rupa sehingga seolah-olah uang yang diperoleh benar-benar alami.Karena itu, wajar jika dalam The National Money Laundering Strategy for 2000yang merupakan blueprint Amerika Serikat dalam upaya menanggulangi moneylaundering telah dikemukakan bahwa money laundering itu relatif mudah untukdiucapkan, akan tetapi sulit dilakukan investigasi dan penuntutan. Khususnya,seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan dengan ketentuan bahwadana atau kekayaan yang dilakukan transaksi itu adalah hasil kejahatan. 64Kembali kepada pertanyaan, mengenai pengertian money launderingtersebut, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)merumuskan bahwa money laundering adalah proses menyembunyikan ataumenyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentinganpenghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakuya menikmati keuntungankeuntunganitu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjatasecara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnyaperdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak.64 Ibid., hlm. 9.

36Penggelapan, perdagangan orang dalam (insider trading), penyuapan dan bentukpenyalahgunaan komputer dapat j uga menghasilkan keuntungan yang besar danmenimbulkan dorongan untuk menghalalkan (legitimize) hasil yang diperolehmelalui money laundering. Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dariM. Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis seperti berikut.1. Money Laundering merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu,maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen)dimanupulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal darisumber yang sah (legal).2. Money Laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasilkejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usuluang tersebut. 65Dalam Pasal 641 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999 – 2000 dinyatakan : “Setiap orang yangmenyimpan uang di bank atau di tempat lain, mentransfer, menitipkan,menghibahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilaiuang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak atau tindak pidanakorupsi, ...” Dalam penjelasannya pada intinya dinyatakan bahwa ketentuanPasal 641 tersebut lazim dikenal dengan istilah pencucian uang hasil kejahatan(money laundering).Sebagai perbandingan, dalam Section 81 (3) dari Proceeds of Crime Act1987 (Cth) Gabriel A. Moens, merumuskan money laundering sebagai berikut,yaitu seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika :1. Seseorang yang melakukan baik langsung maupun tidak langsung, dalamsituasi transaksi yang menggunakan uang, atau kekayaan lainnya, yangdiperoleh dari hasil kejahatan; atau65 Ibid., hlm. 10.

372. Seseorang menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan ataumemasukkan uang ke Australia, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh darihasil kejahatan; dan seseorang yang mengetahui, atau seharusnya mendugabahwa uang atau kekayaan lainnya itu diperoleh atau diketahui, baiklangsung maupun tidak langsung dari sejumlah bentuk kegiatan yangmelawan hukum. 66Selanjutnya, menurut ketentuan Article 38 (3) Finance Act 1993Luxembourg, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yangterdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan, menggunakan,menanamkan, penempatan, pengiriman, yang dalam undang-undang yangmengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan statusperbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntunganekonomi yang diperoleh dari tindak pidana lainnya.Hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut, selanjutnya perlu dicuciguna mengaburkan sumber perolehannya. Adapun metode proses pencucian itumel i puti tiga tahap. Pertama, adalah placement harta kekayaan ke dalam sistemkeuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Negara-negara harusada persyaratan pelaporan terhadap transaksi tunai yang besar, di manatransaksi – transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah yang lebih besar denganmemecahnya ke dalam transaksi-transaksi kecil, yaitu yang disebut dengansmurfing. Di samping itu, pendekatan alternatif lainnya adalah secara fisikmelakukan penyelundupan dalam jumlah besar uang tunai ke luar negeri danmenyimpannya di negara di mana persyaratan pelaporannya kurang ketat.Kedua, tahapan dalam pencucian uang meliputi apa yang pada umumnya disebutdengan layering, yaitu memisahkan dana (kekayaan) dari asalnya dan dilakukan66 M. Arief Amrullah, 2004. Loc. cit.

38untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalammelakukan penelusurannya. Ketiga adalah integration, yang membutuhkanpenempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan ke dalam ekonomiyang sah tanpa menimbukan kecurigaan asal perolehannya. Contoh untuk tahapketiga ini adalah pembelian real estate atau dapat melibatkan bank di negaranegarayang tidak mempunyai peraturan mengenai money laundering. 67Di Australia, menurut Gabriel A. Moens, pada umumnya metoda yangdigunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas :1. Real estate, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan namasamaran, seperti perusahaan, keluarga atau teman.2. Concealed identity, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekeningdengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluargaatau teman.3. Funds sent overseas, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri denganmenggunakan beberapa sarana termasuk PeDRESIOTI PEECK/MTI PEGFILDLIKcheques, atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.4. False income, utang palsu dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutangdengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yangdisediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu ataskekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjamankepada perusahaan yang dimiliki oleh pelaku. Kemungkinan lain pinjamanpalsu tersebut dibuat dengan jalan si pelaku seolah berutang kepada oranglain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil kejahatan.5. Mingling, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolahmenjadi bagian dari kegiatan bisnis yang sah. 68Pada mulanya, memang, kejahatan pencucian uang selalu dikaitkandengan perdagangan narkotika atau psikotropika, tetapi dalam perkembangannyadiperluas hingga meliputi uang haram hasil dari kejahatan-kejahatan

terorganisasi yang lain. Hal itu seperti yang tercantum dalam Rekomendasi 1dari The Forty Recommendations yaitu Each country should take immediatesteps to ratify and to implement fully, the 1988 United Nations Conventionagainst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (KonvensiWina). Dalam perkembangan selanjutnya, money laundering menjangkauterrorist assets, reporting suspicious transactions related to terrorism. Bahkandalam The Forty Recommendations yang telah revisi pada tahun 2003, FATFtelah pula mencantumkan The 2000 United Nations Convention sebagai ruanglingkup dari tindak pidana pencucian uang.Berkaitan dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 641 RUU tentangKUHP di atas, para konseptor atau perancang ketentuan Pasal 641 tersebut telahmengembangkan cakupan dari kejahatan pencucian uang tidak hanya terbataspada uang hasil dari perdagangan gelap narkotika atau psikotropika. Saat ini,dengan telah berlakunya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang,di mana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun2002 Nomor 30) secara limitatif disebutkan ada lima belas tindak pidana yangdapat dikategorikan sebagai kejahatan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 25Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108) tentang Perubahan atasUndang-Undang No. 15 Tahun 2002, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah ditingkatkan lagi menjadi dua puluh limatindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. 6969 M. Arief Amrullah, 2004. Loc. cit.6768Ibid., hlm. 11.Ibid., hlm. 12.

40Dalam praktik kegiatan money laundering hampir selalu melibatkanperbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistempembayaran terutama yang bersifak elektronik (electronic funds tranfer) danahasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir ataubergerak melalui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasiabank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Menurut Sundari S.Arie, proses money laundering diwuj udkan dalam tiga tahapan sebagai berikut :1. Placemet stageYaitu suatu tahapan menempatkan uang hasil kejahatan pada sistem keuanganyang antara lain dilakukan memalui pemecahan sejumlah besar uang tunaimenjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalamsimpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlahinstrumen keuangan (sheques, money orders, etc.) yang akan ditagihkan danselanjutnya didepositosikan di rekening bank yang berada dilokasi lain.Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untukmembeli suatu aset/property di yurisdiksi setempat atau diluar negeri.2. Layering stageSetelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uangakan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau penggerakan dana yangdimaksud untuk menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkindisalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, ataupencucian uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui“electronic funds/wire tranfer” kepada sejumlah bank yang berada dibelahandunia lain. Tindakan untuk menyebarkan hasil kejahatan kedalam negarayang tidak mempunyai rezim anti money laundering, dalam beberapa halmungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagaipembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolaholahnampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah.3. Integration stageDalam tahapan ini hasi kejahatan di investasikan dalam kegiatan ekomoniyang sah misalnya pencucian uang akan memili h menginvestasikan dalambentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalamkegiatan usaha yang mengandung risiko. 7070 Sundari, S. Arie, 2002, Penerapan Know Your Customer Principle di Perbankan dan KaitannyaDengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Keadilan Vol. 2, Center For Law And JusticeStudies, Jakarta, hlm. 33

Menurut Munir Fuady ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uangyaitu sebagai berikut :1. Kerjasama Penanaman Modal,Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkanlagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (joint venture).Selanj utnya keuntungan dari perusahaan joint venture dii nvestasikan lagi kedalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebutsudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.2. Kredit Bank SwissUang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkandi bank tertentu, lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito.Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain.Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal di mana kejahatandilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.3. Transfer ke luar NegeriUang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeridi negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalamnegeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.4. Usaha Tersamar di dalam NegeriSuatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasilkejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi.Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkanuang bersih.5. Tersamar Dalam Perj udianUang hasil, kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itudianggap sebagai usaha j udi. Atau membeli nomor undian berhadiah dengannomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggapsebagai hasil menang undian.6. Penyamaran DokumenUang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukungoleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesanbahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengandokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukandouble invoice dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasilkegiatan ekspor – impor.7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkanlagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negri. Sehingga uangitu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit ) dari luar negeri.8. Rekayasa Pinjaman Luar NegeriUang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekayasadokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri. 71Dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 200342tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa :Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksuduntuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana kekayaan, sehinggaseolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.Dikemukakan oleh Irman TB, bahwa tindak pidana pencucian uangsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 (1) Undang-undang No. 15 tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah denganUndang-undang No. 25 tahun 2003 mengandung unsur sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Menerima atau menguasai;3. Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan ataupenukaran;4. Harta kekayaan;5. Diketahuinya atau patut didganya;6. Merupakan hasil tindak pidana.Sehingga dalam unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsurpokok yang harus selalu ada dalam setiap tindak pidana pencucian uang yaitu :1. Kegiatan transaksi;71 Munir Fuady, 2001. Hukum Perbankan Indonesia. Cirtra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155

432. Sesuatu harta kekayaan;3. Perbuatan melanggar hukum.Dengan demikian menurut Irman, TB. pola pencucin uang adalah telahterjadi suatu tindak pidana asal (predicate crime) kemudian menghasilkan hartakekayaan dan harta kekayaan tersebut ditransaksikan ke dalam penyedia jasakeuangan. Pola ini dapat digambarkan sebagai berikut : 72Alur Terjadinya Tindak Pidana Pencucian UangPerbuatanTindak Melawan Pidana Money LaundringHukumPerbuatan Melawan Hukum72 Irman, TB. 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang,MQ g yy phlm. 81.Diketahui/patut diduga hasiltindak pidanaTndak Pidana Asal(predicate crime)HartaKekayaandari TindakPidanaTransaksiPenempatanTransfer dst

BAB IIIMETODE PENELITIANA. Metode PendekatanMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yaknibahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang,selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonomtertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. 73B. Spesifikasi PenelitianSpesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahdeskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangundanganyang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yangmenyangkut permasalahan yang sedang diteliti. 74C. Lokasi Penelitian, Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi diPengadilan Negeri Purwokerto.D. Sumber DataSehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitianini yaitu pendekatan yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan adalahdata sekunder. Sumber data sekunder dimaksud meliputi peraturan perundang-73 Soemitro Ronny Hanitijo, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Ghalia Indonesia,Jakarta. hlm. 1174 Ibid., hlm. 9844

undangan yang berlaku, buku-buku literatur, dokumen atau arsip-arsip yang45berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan Putusan PengadilanNegeri Purwokerto Perkara Nomor : 36/Pid.Sus/201 1/PN. Pwt.E. Metode Pengumpulan DataData sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studikepustakaan (library research), yaitu mempelajari Putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor : 36/Pid.Sus/201 1/PN. Pwt, peraturan perundang-undangan,buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokokpermasalahan yang sedang diteliti.F. Metode Penyajian DataData yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yangdisusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yangdiperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan denganpokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokokpermasalahan yang diteliti.G. Metode Analisis DataData yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitumenjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma,teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana. 7575 Ibid., hlm. 51

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Hasil PenelitianPenelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto46perkara Nomor : 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, tentang ti ndak pidana “Menerima,Menguasai Penempatan dan Pentransferan Yang Patut Diduganya MerupakanHasil Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Narkotika Secara Bersama-sama danBerlanj ut”, dari hasil penelitian tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagaiberikut :1. Duduk PerkaraTerdakwa I Unum Haeni dan terdakwa II Didi Riyanto bersamaIr. A.R. Farida, Khamil Yahyanoor, Laurens Joosvia Marpaung Als. EdiJohnson Als. Hendrik, Mugilan Anguthan, Perumal G. Anguthan, A.Arivananthan Anguthan, Leo Nababan, Suryabahadur Tamang Als. KiranAls. Borki Als. David, pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2008 sampaidengan hari Jum‟at 29 Oktober 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu laindalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempatdi Bank Central Asia Purwokerto Jl. Jenderal Soedirman Purwokerto, atausetidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, telah melakukan atau yang menyuruh lakukan atauturut melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian

47harus dipandang sebagai salah satu perbuatan yang diteruskan, menerima ataumenguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinyaatau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika.2. DakwaanPara Terdakwa dihadapkan di muka persidangan Pengadilan NegeriPurwokerto atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan AlternatifSubsidairitas, yaitu sebagai berikut :- Dakwaan Kesatu Primair :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika- Subsidair :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 112ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009Atau- Kedua Primair :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 137huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP- Subsidair :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 137huruf b UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP

Atau- Ketiga Primair :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 348UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang- Subsidair :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4UU No 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP- Lebih Subsidair :Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP3. Saksi dan Barang buktia. SaksiUntuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah, saksi-saksi tersebut adalah :1) Saksi : Suraedi2) Saksi : Toto Susilo3) Saksi : Heru Subiarso

4) Saksi : Laurens Hoosvia arpaung als. Edi Jonsons als. Hendrik5) Saksi : Surya Bahadur Tamang als. Kiran als. Boski6) Saksi : Ulfa Afria7) Saksi : Endarto Putra Jaya, SH8) Saksi : Indah Puji Astuti9) Saksi : AR. Farida10) Saksi : Arivananthan Anguthan11) Saksi : Perumal Angutah12) Saksi : Tet Mie13) Saksi : Michael Sutrisno14) Saksi : Mohammad Novian, SH.MH (saksi ahli)49b. Barang bukti1) 1 (satu) buah Handphone Merk HT Mobile2) 1 (satu) buah Handphone Merk Sonny Erikson3) 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0821138924844) 1 (satu) buah SIM Card XL No. 087837444590(Disita dari Unun Haeni)1) 1 (satu) buah Handphone Merk Smart Freen warna Putih tanpa kartu2) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 5000 warna Biru Tua tanpakartu3) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1202 tanpa kartu4) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1280 berikut SIM Card No.087872156432(Disita dari Didi Riyanto)

501) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 3 lembardengan Kode BB A-C2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa RT 04/IV KecamatanPatikraja, Kabupaten Banyumas seluas 191 M 2 .3) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 1 lembardengan Kode BB D4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00694 Desa Sidabowa, KecamatanPatikraja, Kabupaten Banyumas atas nama Murdono dan Akta JualBeli yang belum jadi sejumlah 1 Buku dengan kode BB-E4. Keterangan Terdakwaa. Terdakwa I : Unun Haeni- Terdakwa II (Didi Riyanto) adalah kakak kandung Terdakwa I (UnunHaeni);- Terdakwa Didi (Terdakwa II) bekerja di Rupbasan Purwokerto dansebelumnya bekerja di LP Nusakambangan, tetapi tidak tahujabatannya;- Terdakwa I (Unun Haeni) bekerja di Kaldo Sari Nabati CabangPurwokerto, sebelumnya bekerja di : pertama tahun 2004 bekerja diFrisian Flag, kedua tahun 2006 pindah di Kalbe Farma, ketiga tahun

2008 pindah di PT. Fontena Brand Indonesia, dan keempat tahun 2010sampai sekarang Terdakwa I bekerja di Kaldo Sari Nabati;- Karena pekerjaan Terdakwa I pindah-pindah, setiap kali pindahperusahaan dari perusahaan menyuruh untuk membuka rekening baru;5- Terdakwa I mempunyai 5 (lima) rekening di BCA Purwokerto yangdigunakan untuk menerima gaji Terdakwa I (Unun Haeni), dari 5rekening tersebut, ada 2 rekening yang dibuat atas perintah Terdakwa II(Didi Riyanto) semua rekening ada ATM nya dan yang menggunakanMB ada 2 rekening, satu dipegang oleh Terdakwa I dan satu dipegangoleh Terdakwa II;- Terdakwa II pernah meminjam semua rekening BCA milik Terdakwa I,3 rekening dipegang oleh terdakwa I dan 2 rekening dipegang olehTerdakwa II yang direrahkan ATM dan Buku Tabungan, dan MB;- Terdakwa II pinjam rekening BCA milik Terdakwa I menurutpengakuan Terdakwa II ada temannya yang mau tranfer dan uangnyaakan diambil;- Setelah pinjam rekening kadang langsung dikembalikan dan kadangdipegang dulu oleh Terdakwa II, jika Terdakwa I butuh kemudianmenghubungi Terdakwa II melalui telpon untuk minta rekeningTerdakwa I agar dikembalikan, setelah itu ATM beserta bukunyadiserahkan lagi kepada Terdakwa II;- Terdakwa I mempunyai rekening di bank lain yaitu di BRI, tetapiTerdakwa II tidak pernah meminjam rekening BRI milik Terdakwa I;

5- Sebagai pemilik rekening Terdakwa I pernah melihat saldo di bukutabungan yang dipinj am oleh Terdakwa II, karena saksi pernah disuruhuntuk mengecek dan prin out Buku, Terdakwa I juga pernah disuruholeh Terdakwa II untuk mentransfer baik melalui Teller maupun MByang nilainya besar-besar;- Saldo paling kecil Rp 1 j uta –Rp 2 j uta, ada j uga saldo sebesar Rp 50juta, Rp 70 juta, Rp 200 juta dan yang terbesar Rp 462 juta;- Pada waktu disuruh untuk mentransfer Terdakwa II memberikan nomorrekening dan nama orang yang akan ditransfer, akan tetapi Terdakwa Ilupa pernah transfer kepada siapa saja karena tidak pernah mengingatingat,tetapi lebih dari 10 (sepuluh) orang;- Terdakwa I tidak tahu uang tersebut uang apa, karena curigaTerdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II tetapi Terdakwa IItidak pernah memberi tahu, dan hanya menj awab uang tersebut bukandari hasil kejahatan, apa yang disuruh dikerjakan saja, selanjutnyaTerdakwa I tidak pernah bertanya lagi kepada Terdakwa II;- Terdakwa II meminj am rekening milik Terdakwa I karena kebanyakanyang transfer melalui rekening BOA sedang Terdakwa II tidakmempunyai rekening BOA sehingga pinj am rekening Terdakwa I;- Terdakwa I pernah menyuruh Terdakwa II untuk membuka rekening diBOA tetapi Terdakwa II mengatakan tidak perlu karena sudahmenggunakan rekening Terdakwa I;

- Terdakwa I kenal dengan saksi Ulfa karena pernah menjadi partnerdalam satu perusahaan yang ditempatkan di Moro Purwokerto;5- Pada tahun 2008 Terdakwa I pernah pinjam ATM milik saksi Ulfa, saatitu Terdakwa II datang ke tempat kerjaan Terdakwa I di Moro maupinjam ATM milik Terdakwa I karena ada temannya mau transfer, akantetapi saat itu Terdakwa I tidak membawa ATM, kemudian Terdakwa IImenyuruh Terdakwa I untuk meminjam temannya, selanjutnyaTerdakwa I meminjam ATM milik saksi Ulfa;- Terdakwa I pernah disuruh oleh Terdakwa II untuk menerima telpondan bicara dengan Surya Bahadur als. Boski als. Kiran tujuannya adalahuntuk berkenalan saja;- Sebelumnya Terdakwa I belum pernah bertemu dengan Boski als.Kiran, Terdakwa I bertemu Boski als. Kiran pada waktu di BNN;- Terdakwa I pernah tanya kepada Terdakwa II siapa Boski als. Kirantersebut dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa Boski als. Kiran adalahNapi di Nusakambangan;- Semula Terdakwa I tidak tahu uang apa yang masuk ke rekening danyang di transfer Terdakwa I, Terdakwa I tahu dari penyidik BNN bahwaternyata rekening milik Terdakwa I telah dipinjamkan kepada Kiranoleh Terdakwa II;- Setelah rekening Terdakwa I diblokir, Terdakwa I sms kepada Ulfamengajak bertemu, dan ternyata rekening milik saksi Ulfa juga diblokir;

54- Di dalam Terdakwa I membantu Terdakwa II melakukan transaksi baikmenerima dan mentransfer tidak mendapatkan apa-apa, Terdakwa IImemang sering memberi uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 50.000,0tetapi uang tersebut untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk membantuorang tua, karena Tersdakwa I tinggal bersama orang tua;- Dalam 1 bulan Terdakwa II kadang memberi uang hingga 3 kali,Terdakwa I juga pernah diberi uang sebesar Rp 1 juta sebanyak 2 kalipada waktu akan membali HP dan waktu akan pasang PAM di rumah,pada waktu disuruh untuk membuka rekening Terdakwa II jugamemberi uang sebesar Rp 500 ribu untuk buka rekening;- Terdakwa II pernah menjalankan bisnis hiasan bunga tetapi sekarangsudah berhenti, dalam menjalankan bisnis tersebut tidak memerlukanmodal hingga Rp 400 juta;- Rekening yang masih aktif adalah nomornya ... 31614, setalahTerdakwa I pindah ke Kaldo Sari Nabati kemudian pindah bankPermata dan nomor rekening tersebut tidak digunakan lagi;- Terdakwa I menyesal;- Terdakwa I belum pernah dihukum.b. Terdakwa II : Didi Riyanto- Terdakwa II bekerja sebagai PNS di LP Besi Nusakambangan sejaktahun 2000 s/d tahun 2008, dan sekarang bekerja di RupbasanPurwokerto;

55- Tahun 2005 Terdakwa II kenal dengan Surya Bahadur Tamang als.Boski. Als. Kiran di LP Besi Nusakambangan, saat itu kapasitasTerdakwa sebagai Pegawai LP dan Surya Bahadur als. Boski als. Kiransebagai Napi kasus Narkoba yang dihukum selama 20 tahun;- Setelah berkenalan kemudian da komunikasi, karena sebagai Napi jauhdari keluarga, jika keluarga ingin kirim uang untuk keperluan Napiminta tolong kepada pegawai, lalu Surya Bahadur als. Boski als. Kiranminta tolong kepada Terdakwa II untuk menerima kiriman uang darikeluarga Boski als. Kiran;- Sejak tahun 2005 Terakwa II meminjam dan menggunakan rekeningatas nama Terdakwa I, rekening tersebut ada ATM dan MobileBanking;- Adik Terdakwa II yaitu Terdakwa I mempunyai 5 rekening dansemuanya pernah dipinjam oleh Terdakwa II;- Semula transfer yang diterima dari isteri Boski als. Kiran bernamaFitriyani di Jakarta sebesar Rp 3.5 juta, kemudian transfer dari temanBoski als. Kiran, kadang nilainya sedikit dan kadang banyak;- Di dalam tahanan boleh membawa HP karena itu kebijakan pimpinan,jika ada transfer kalau Terdakwa II sedang dinas pemberitahuannyasecara langsung, jika tidak sedang dinas pemberitahuannya melaluitelpon;- Atas perintah Kiran, Terdakwa II disuruh mengecek uang yang masukke rekening berapa, nanti sebagian dikirim lagi kesini dan kesitu,

56Boski als. Kiran memberikan nama, nomor rekenig dan nominal uangyang akan ditransfer, jika ada transfer yang nilainya besar di rekeningyang dipegang Terdakwa I, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa Iuntuk mengecek;- Di rekeing an. Terdakwa I pernah menerima transfer dari rekeningFarida sebesar Rp 462 juta, kemudian Terdakwa II menyuruh TerdakwaI untuk ambil melalui teller dan ditransfer lagi tetapi Terdakwa II lupauang terebut ditransfer kepada siapa saja;- Uang yang ditransfer melalui ATM jumlahnya antara Rp 50 juta –Rp 70 j uta;- Terdakwa II di dalam membantu Boski als. Kiran untuk menerima danmentransfer uang mendapat Fie (imbalan) dari Boski als. Kiran yangbesarnya antara Rp 1 j uta s/d 2 j uta, akan tetapi pemberian upahnyasemaunya Boski als. Kiran, tidak setiap perintah kemudain mendapatimbalan;- Fie (imbalan) tersebut digunakan untuk memnuhi kebutuhan sehari-haridan tidak benar uang fie tersebut digunakan untuk membeli tanah,Terdakwa II membeli tanah dari uang dapat arisan dan jual perhiasandari bawaan waktu nikah;- Terdakwa II pernah 2 kali pinjam rekening an. Ulfa yaitu pertamapinjam melalui Terdakwa I dan yang kedua pinjam sendiri kepadaUlfa; - Terdakwa II meminj am rekening milik U lfa karena rekeningmilikTerdakwa I diblokir;

- Terdakwa II pernah menyuruh saksi Ulfa untuk membuka rekening di57BCA kemudian rekening tersebut dipakai dan dipegang olehTerdakwa II;- Rekening an. Ulfa yang dipakai dan dipegang Terdakwa II ada 2rekening, yang dipegang oleh Terdakwa II berupa ATM dan MB, jikatarik dengan buku Terdakwa II minta tolong kepada saksi Ulfa;- Menurut Terdakwa II melakukan seperti itu adalah hal biasa dan wajar,karena sebagian besar pegawai LP di Nusakambangan berbuatseperti itu;- Uang yang masuk dan yang ditransfer nilainya besar-besar, Terdakwa IIpernah curiga dan tanya kepada Kiran mengenai uang tersebut uangapa, lalu dijawab oleh Kiran itu uang judi bola dan bukan uangNarkoba;- Terdakwa II dalam menerima dan mentransfer uang tidak menggunakanrekening atas nama sendiri, karena Kiran mengatakan supaya memakairekening yang ada, adan karena Terdakwa II sudah beberapa kali mintatolong akhirnya keterusan;- Rekening Ulfa dan Unun (Terdakwa I) semua dipakai oleh Kiran, jikadi rekening Ulfa jumlahnya tidak mencukupi untuk mentransfer, makarekening Ulfa ditransfer dari rekening Terdakwa I, dan pernah jugatransfer dari rekening Ulfa ke rekening Ulfa;- Terdakwa II pernah dengan menganai PPATK yaitu Lembaga yangmempunyai hak untuk memeriksa transaksi yang mencurigakan;

58- Terdakwa II pernah menyuruh Terdakwa I untuk menrima telepon danbicara dengan Boski als. Kiran, tujuannya untuk memberikankepercayaan kepada Boski als. Kiran, waktu itu rekening an. Ununsudah dipakai oleh Boski;- Terdakwa II menyesal;- Terdakwa II belum pernah dihukum.5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umuma. Membebaskan Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyanto daridakwaan Kesatu dan Keduab. Menyatakan Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyanto telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencucian Uang secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana suratdakwaan alternatif Ketiga Lebih Subsidair Pasal 5 Undang-undang No. 8Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPc. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Unun Haeni selama 1(satu) tahun dan Terdakwa II Didi Riyanto selama 2 (dua) tahun.d. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa I Unun Haeni danTerdakwa II Didi Riyanto masing-masing sebanyak Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulankurungan;e. Menyatakan barang bukti berupa :1) 1 (satu) buah Handphone Merk HT Mobile2) 1 (satu) buah Handphone Merk Sonny Erikson

3) 1 (satu) buah Handphone Merk Smart Freen warna Putih tanpa kartu4) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 5000 warna Biru Tua tanpakartu5) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1202 tanpa kartu6) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1280 tanpa kartu597) Sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa RT 04/IV KecamatanPatikraja, Kabupaten Banyumas seluas 191 M 2 berikut Sertifikat HakMilik Nomor: 00694 Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja,Kabupaten Banyumas atas nama Murdono dan Akta Jual Beli yangbelum jadi sejumlah 1 Buku dengan kode BB-EDirampas untuk Negara;1) 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0821138924842) 1 (satu) buah SIM Card XL No. 0878374445903) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 3 lembardengan Kode BB A-C4) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 1 lembardengan Kode BB D5) SIM Card No. 087872156432Dilampirkan dalam berkas perkara

60f. Menetapkan agar Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyantountuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).6. Pertimbangan Hukum HakimUntuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindakpidana maka semua unsur dalam dakwaan harus terpenuhi dan terbukti secarasah dan meyakinkan. Karena dakwaan disusun secara Alternatif Subsidairitasmaka Majelis diperkenankan memilih salah satu dakwaan antara dakwaanKesatu, dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga yang sesuai dengan fakta yangterungkap di persidangan dan dari dakwaan alternatif yang terpilih tersebutMajelis akan mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidairitastersebut mulai dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbuktiakan dipertimbangkan dakwaan berikutnya.Para Terdakwa dihadapkan di muka persidangan Pengadilan NegeriPurwokerto atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan AlternatifSubsidairitas. Karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikankebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang relevan untukdipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.Berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim memilih untukmempertimbangkan dakwaan Ketiga, dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umummempunyai struktur dakwaan sebagai berikut :

61a. Dakwaan Primair, melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,dalam dakwaan Ketiga Primer tidak terbukti sehingga para terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan Ketiga Primair tersebut. Karena dakwaan KetigaPrimair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaanberikutnya yaitu dakwaan Ketiga Subsidair.b. Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaanKetiga Sub sidair tidak terbukti sehingga para terdakwa harus dibebaskandari dakwaan Ketiga Subsidair tersebut, karena dakwaan Ketiga Subsidairtidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnyayaitu dakwaan Ketiga Lebih Sub sidair.c. Dakwaan Lebih Subsidair, melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undangNo. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :1) Setiap Orang2) Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)3) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turutmelakukan4) Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harusdipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.Ad. 1) Setiap Orang

62Yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah seseorang atausubjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depanpersidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidanadengan identitas sebagimana diuraikan dalam surat dakwaan untukmenghi ndari terj adinya salah orang (error in person).Di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama :Unun Haeni dan Didi Riyanto dengan identitas sebagaimana tersebutdi atas sebagai para terdakwa atas identitas yang dipertanyakanMajelis Hakim terhadap terdakwa maka identitas tersebut diakui olehpara terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan.Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,para terdakwa adalah orang dewasa yang sehat j asmani dan rohani nyadan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, karena selamapemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenardan pemaaf yang dapat menghapus sifat perbuatan para terdakwa.Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsurpertama ini telah terpenuhi.Ad. 2) Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran ataumenggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)Unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satusub unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lain.

63bukti surat dikaitkan dengan barang bukti maka dapat diketahuiTerdakwa II Didi Riyanto sebagai PNS di Lembaga PemasyarakatanBesi Nusakambangan Cilacap, di mana ruang lingkup tugasnya antaralain pembinaan Narapidana, telah berkenalan dengan salah satu dariNarapidana yang ada yaitu Suryabahadur Tamang Als Kiran AlsBoski Als David.Saat Terdakwa II Didi Riyanto berkenalan dengan saksiSuryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David, perkenalantersebut selain berhubungan antara terdakwa dengan binaannya, jugaberhubungan tentang penitipan uang guna kebutuhan makanantambahan, lalu berkembang menjadi suatu kesepakatan untukmelakukan kegiatan yang berkaitan dengan Cheker dan tarik tunaiserta transfer, peran Terdakwa II dalam kegiatan tersebut adalahsebagai Cheker untuk mengetahui berapa uang masuk pada rekeningyang dikuasai Terdakwa II dan kemudian tarik tunai serta transfer,sedangkan Suryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als Davidberperan sebagai pengendali di dalam Lapas Besi Nusakambangan,adapun untuk menampung keluar masuknya keuangan, Terdakwa IIbekerjasama dengan Terdakwa I Unun Haeni yang berperan membukarekening di BCA Cabang Purwokerto atas nama Terdakwa I sekaligusjuga sebagai penarik tunai serta transfer.Selain rekening milik Terdakwa I juga menggunakanrekening atas nama Ulfa Alfria masing-masing rekening No.

640460691294 dan No. 0460992664 di BCA Cabang Purwokerto,sedangkan untuk mentransfer menggunakan Mobile Banking denganHP XL No. 08783744590 milik Terdakwa I, mengenai keluarmasuknya keuangan melalui rekening yang telah dipersiapkan selaludiawasi atau digerakan oleh Suryabahadur Tamang Als Kiran AlsBoski Als David yang berada di Lapas Nusakambangan melaluitelpon kepada Terdakwa II, seletah Terdakwa II menerima perintahlalu berangkat ke Bank melaksanakan perintah bersama-sama denganTerdakwa I atau dengan Ulfa Afria atau kadang-kadang hanyaTerdakwa II bila memungkinkan cukup melalui Mobile Banking (MB)disesuaikan dengan perintah dari Suryabahadur Tamang Als Kiran AlsBoski Als David.Saat Terdakwa II menyetujui keinginan dari saksiSuryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David makaTerdakwa II mengetahui uang yang ada di rekening Terdakwa I adalahberasal dari kejahatan karena saksi Suryabahadur Tamang Als KiranAls Boski Als David mengatakan uang tersebut adalah untuk kegiatanperjudian bola dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untukmembuka rekening yang dipakai untuk menampung uang yangmerupakan hasil tindak pidana tersebut.Terdakwa I sepatutnya mengetahui kalau uang yang adadirekeningnya berasal dari tindak pidana karena Terdakwa II pernahmemberitahukan kalau uang yang ada di rekening Terdakwa I adalah

65milik saksi Suryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als Davidyang merupakan Narapidana di Lapas Besi Nusakambangan, dan baikTerdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui uang yang ada direkening Terdakwa I sangat banyak dan tidak mungkin seorangNarapidana yang sudah tidak dapat bekerja di luar Lapas bisamemiliki uang sebanyak itu kecuali uang tersebut berasal dari hasilkejahatan.Perbuatan dari Terdakwa I Unun Haeni menerima dalamrekeningnya atas perintah dari Terdakwa II Didi Riyanto aliran danamilik Suryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David ternyatatidak hanya untuk kepentingan keluarga Suryabahadur Tamang AlsKiran Als Boski Als David saja akan tetapi juga untuk keperluan lainyang kemudian baru diketahui terkait dengan Narkotika sehinggadengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.Ad. 3) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atauturut melakukanBerdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perananTerdakwa I dan Terdakwa II dalam menerima transfer dari dana miliksaksi Suryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David adalahbahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerjasama dalammengelola dana tersebut yaitu untuk mengecek uang yang masuk kerekening Terdakwa I dan kemudian mentranfer ke reneking orang lainsebagaimana yang disuruh oleh saksi Suryabahadur Tamang Als Kiran

Als Boski Als David dan kemudian perbuatan tersebut diketahui66terkait dengan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh saksiSuryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David sehinggadengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.Ad. 4) Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikianharus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.Sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I danTerdakwa II telah melakukan perbuatan menerima dan kemudianmentranfer dalam milik saksi Suryabahadur Tamang Als Kiran AlsBoski Als David yang disimpan di rekening milik terdakwa I dan haltersebut dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut :No. TanggalNo.Rekening1. 5- 4- 2010 0460791290Ulfa2. 14-9-2010 0460931614Unun3. 14-9-2010 0460931614Unun4. 14-9-2010 0460931614Unun5. 15-10-2010 0460992664Ulfa6. 21-10-2010 0460931614UnunPerihal Jumlah (Rp) KeteranganTarikanpemidahandengan bukukecil (THPGold) oleh Ulfaata s p er inta hterdakwaUnun transferVia ATMUnunmentransfer ViaMBUnun transferVia MBUlfa tranfer ViaATMUnun transferVia MB ke420.000.000,00 5-4-201055.000.000,00 Dikirim keYulianton Rek.27316005722.000.000,00 Rek8210140531TETMI3.000.000,00 Dikirim ke M.Sutrisno No.Rek.821007497130.000.000,00 Dikirim keMichael S. No.Rek821007497174.800.000,00 Kirim ke6530098786

677. 26-10-2010 0460931614Unun8. 26-10-2010 0460992664Ulfa9. 26-10-2010 0460992664Ulfa10. 27-10-2010 0460992664Ulfa11. 29-10-2010 0460992664UlfatahapanUlfa transferVia ATMPemindahanlangsungtabungan Ulfake tahapanUlfa transferVia ATMUlfa transferV i a AT M k etahapanUlfa Via ATMke tahapanA.n. AR. Farida51.000.000,00 Dikirim keYulianton Rek.2731600572250.000.000,00 Ke rekening2681257715A.n. Luyono60.000.000,00 Dikirim ke4830269059A.n. IndahPujiastuti=Hendrik75.000.000,00 Kirim ke6530098786A.n. AR. Farida74.000.000,00 Dikirim ke6530098786A.n. AR. FaridaDengan fakta seperti terurai di atas maka unsur keempat telahterpenuhi.Karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Lebih Sub sidairterpenuhi sehingga dakwaan tersebut terbukti secara sah danmenyakinkan sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dandihukum setimpal dengan perbuatannya. Penjatuhan pidana padadasarnya harus memenuhi filosofi penghukuman yaitu bahwapenjatuhan pidana bukanlah meruakan bentuk pembalasan akan tetapipenjatuhan pidana merupakan sarana preventif yaitu mencegah oranglain mengikuti perbuatan terdakwa, dan sarana kuratif yaitumenyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan efek membuat jerakepada para terdakwa sehingga mereka tidak mengulangiperbuatannya.

68Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,Majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Lebih Subsidair dankarena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifatmelawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahandalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dankepada terdakwa harus dijatuhi pidana.Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka harusdipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dariperbuatan terdakwa :Hal-hal yang memberatkan :1) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat2) Terdakwa II (Didi Riyanto) sebagai PNS telah melanggar sumpah jabatanHal-hal yang meringankan :a. Para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannyab. Terdakwa I (Unun Haeni) sedang menyusui bayinya yang terlahir saatproses perkara disidangkan;c. Para terdakwa belum pernah dihukum;d. Terdakwa II (Didi Riyanto) mempunyai tanggungan nafkah atas seorangisteri dan anak yang masih kecil.7. Putusan Hakim

69a. Menyatakan Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyantotidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dalam dakwaan Ketiga Primair dan dakwaan Ketiga Subsidair;b. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Ketiga Primair dan dakwaanKetiga Subsidair tersebut;c. Menyatakan Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyantoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Menerima, Menguasai Penempatan dan Pentransferan Yang PatutDiduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Terkait DenganNarkotika Secara Bersama-sama dan Berlanj ut”;d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Unun Haeni oleh karena itudengan pidana penj ara selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa IIDidi Riyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidanadengda masing-masing sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayardenda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masingselama 2 (dua) bulan;e. Menetapkan masa penahanan yang telah dij alani Para Terdakwa tersebutakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali khususTerdakwa I Unun Haeni waktu selama dia dirawat inap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara tidak ikut dikurangkan;f. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;g. Menetapkan masing-masing berupa :

1) 1 (satu) buah Handphone Merk HT Mobile2) 1 (satu) buah Handphone Merk Sonny Erikson3) 1 (satu) buah Handphone Merk Smart Freen warna Putih tanpa kartu4) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 5000 warna Biru Tua tanpakartu5) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1202 tanpa kartu6) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1280 tanpa kartu707) Sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa RT 04/IV KecamatanPatikraja, Kabupaten Banyumas seluas 191 M 2 berikut Sertifikat HakMilik Nomor: 00694 Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja,Kabupaten Banyumas atas nama Murdono dan Akta Jual Beli yangbelum jadi sejumlah 1 Buku dengan kode BB-EDirampas untuk Negara;1) 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0821138924842) 1 (satu) buah SIM Card XL No. 0878374445903) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 3 lembardengan Kode BB A-C4) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 1 lembardengan Kode BB D5) SIM Card No. 087872156432

Dilampirkan dalam berkas perkarah. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).B. PembahasanBerdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitianterhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor36/Pid.Sus/2011/PN. Pwt. mengenai Tindak Pidana “Menerima,Menguasai Penempatan dan Pentransferan Yang PatutDiduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Terkait DenganNarkotika Secara Bersama-sama dan Berlanjut” serta denganmelakukan studi pustaka yang berhubungan dengan pokokpermasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dilakukanpembahasan sebagai berikut :1. Penerapan Unsur – unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering) Pada Per kara No. 36/Pid.Sus/2011/PN.PwtDalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokertotersebut di atas, Para Terdakwa dihadapkan di mukapersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaanAlternatif Subsidairitas. Karena dakwaan disusun secaraalternatif maka memberikan kebebasan bagi Majelis Hakimuntuk memilih dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkanberdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.Berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim memilih untuk71mempertimbangkan dakwaan Ketiga Lebih Subsidair, melanggar Pasal 5 ayat(1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP joPasal 64 ayat (1) KUHP, dalam tindak pidana pencucian uang (money

72laundering) yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk “Menerima,Menguasai Penempatan dan Pentransferan Yang Patut Diduganya MerupakanHasil Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Narkotika Secara Bersama-samadan Berlanjut”, dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor36/Pid.Sus/201 1/PN. Pwt., dapat diuraikan sebagai berikut :Tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1)Undang-undang No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KU HP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :a. Setiap Orangb. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)c. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukand. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harusdipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.Ad. a. Unsur setiap OrangMenurut Simons, penjelasan tentang siapa yang harusdipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :”Melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yangdengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undangundangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki olehundang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang ataumengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang ataudengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsursuatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang,baik itu unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpamemandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

tersebut timbul dari dirinya sendi ri atau timbul karena digerakkan olehpihak lain”. 76Mengenai unsur setiap orang, adalah orang atau subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukumyang berlaku dan tidak ada alasan menurut hukum ia dapat dibebaskandari tanggung jawab pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan,berarti siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa kecuali, sehatjasmani, rohani dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana.Menurut pandangan dalam Kitab Undang-undang HukumPidana, yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah manusia. Halini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP,yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindakpidana itu, juga terlihat pada ujud hukuman/pidana yang termuatdalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dandenda. 77Dikemukakan oleh Andi Hamzah, mengenai pengertianPegawai Negeri menurut Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian :”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau7376 Lamintang, 1984. Op. Cit. hal. 56877 Wirjono Prodjodikoro, 1989. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco. Bandung. hlm. 55

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku”. 7874Berdasarkan pengertian pegawai negeri dalam Undang-undangtersebut di atas dapat diketahui Terdakwa II Didi Riyanto sebagaiorang perorangan atau subjek hukum ternyata memilikikedudukan/jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di LembagaPemasyarakatan Besi Nusakambangan Cilacap.Di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama :Unun Haeni dan Didi Riyanto sebagai subjek hukum yang diajukanoleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu perbuatanpidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanuntuk menghindari terjadinya salah orang (error in person), identitasyang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap para terdakwa makaidentitas tersebut diakui oleh para terdakwa secara tegas dan tidakdibantah di persidangan.Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, paraterdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dantermasuk orang yang cakap berbuat hukum, karena selamapemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenardan pemaaf yang dapat menghapus sifat perbuatan para terdakwa.Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsurpertama ini telah terpenuhi.

75Ad. b. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran ataumenggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Ti ndak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 ayat (1)merumuskan sebagai berikut :“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyarrupiah)”.Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, “Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatukondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keingingan,atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yangmengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”.Dari rumusan Pasal 5 ayat (1) beserta dengan penjelasnnyasebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan PutusanPerkara No. 35/Pid. Sus/201 1/PN.Pwt, dan dengan mendasarkan padaketerangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti suratdikaitkan dengan barang bukti maka, dapat diketahui Terdakwa IIDidi Riyanto sebagai PNS di Lembaga Pemasyarakatan BesiNusakambangan Cilacap, di mana ruang lingkup tugasnya antara lain

pembinaan Narapidana, telah berkenalan dengan salah satu dariNarapidana yang ada yaitu Suryabahadur Tamang Als Kiran AlsBoski Als David.76Perkenalan tersebut selain berhubungan antara terdakwadengan binaannya, juga berhubungan tentang penitipan uang gunakebutuhan makanan tambahan, lalu berkembang menjadi suatukesepakatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Chekerdan tarik tunai serta transfer, peran Terdakwa II dalam kegiatantersebut adalah sebagai Cheker untuk mengetahui berapa uang masukpada rekening yang dikuasai Terdakwa II dan kemudian tarik tunaiserta transfer, sedangkan Suryabahadur Tamang Als Kiran Als BoskiAls David berperan sebagai pengendali di dalam Lapas BesiNusakambangan, adapun untuk menampung keluar masuknyakeuangan, Terdakwa II bekerjasama dengan Terdakwa I Unun Haeniyang berperan membuka rekening di BCA Cabang Purwokerto atasnama Terdakwa I sekaligus juga sebagai penarik tunai serta transfer.Saat Terdakwa II menyetujui keinginan dari saksiSuryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David makaTerdakwa II mengetahui uang yang ada di rekening Terdakwa I adalahberasal dari kejahatan karena saksi Suryabahadur Tamang Als KiranAls Boski Als David mengatakan uang tersebut adalah untuk kegiatanperjudian bola dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk

77membuka rekening yang dipakai untuk menampung uang yangmerupakan hasil tindak pidana tersebut.Terdakwa I sepatutnya mengetahui kalau uang yang adadirekeningnya berasal dari tindak pidana karena Terdakwa II pernahmemberitahukan kalau uang yang ada di rekening Terdakwa I adalahmilik saksi Suryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als Davidyang merupakan Narapidana di Lapas Besi Nusakambangan, dan baikTerdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui uang yang ada direkening Terdakwa I sangat banyak dan tidak mungkin seorangNarapidana yang sudah tidak dapat bekerja di luar Lapas bisamemiliki uang sebanyak itu kecuali uang tersebut berasal dari hasilkejahatan.Perbuatan dari Terdakwa I Unun Haeni menerima dalamrekeningnya atas perintah dari Terdakwa II Didi Riyanto aliran danamilik Suryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David ternyatatidak hanya untuk kepentingan keluarga Suryabahadur Tamang AlsKiran Als Boski Als David saja akan tetapi juga untuk keperluan lainyang kemudian baru diketahui terkait dengan Narkotika sehinggadengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.Ad. c. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukanatau turut melakukan

78Mengenai pengertian yang menyuruh melakukan atau doenpleger, Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitusebagai berikut :”Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnyaada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana,akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dandihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”. 79Lebih lanj ut Sumaryanti mengemukakan bahwa ”turutmelakukan perbuatan” memberikan penjelasan bahwa ”Turut sertamelakukan dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”, sedikitdikitnyaharus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger)dan orang yang turut melakukan (made pleger) tindak pidana itu. Disini kedua orang itu semuanya melakukan tindak pidana”. 80Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perananTerdakwa I dan Terdakwa II dalam menerima transfer dari dana miliksaksi Suryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David adalahbahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerjasama dalammengelola dana tersebut yaitu untuk mengecek uang yang masuk kerekening Terdakwa I dan kemudian mentranfer ke reneking orang lainsebagaimana yang disuruh oleh saksi Suryabahadur Tamang Als Ki ranAls Boski Als David dan kemudian perbuatan tersebut diketahuiterkait dengan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh saksiSuryabahadur Tamang Als Kiran Als Boski Als David.79 Sumaryanti, 1987. Op. Cit. hlm. 29.80 Sumaryanti, 1987. Loc. cit.

79Dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwadipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukandimuka persidangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan,dalam perkara Nomor : 36/Pid. Sus/201 1/PN. Pwt., diketahui bahwaTerdakwa I dan Terdakwa II terbukti sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh atau turut melakukan perbuatan, dengan demikianunsur ini telah terpenuhi.Ad. d. Unsur beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengandemikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yangditeruskan.Dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa beberapa perbuatanyang satu sama lain harus ada hubungannya itu supaya dapatdipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurutpengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat :1) Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;2) Perbuatan-perbuatnnya itu harus sama atau sama macamnya;3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. 81Mengenai suatu perbuatan yang berhubungan harus dipandangsebagai satu perbuatan yang diteruskan, dalam Pasal 64 ayat (1)KUHP dirumuskan sebagai berikut :”Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikianharus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanyasatu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masingperbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannyaberlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberathukuman utamanya”.81 R. Soesilo, 1989. Op. cit. hlm. 81-82

80Sehubungan dengan pengertian perbuatan yang berhubunganharus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimanatersebut di atas, apabila dihubungkan dengan putusan perkaraPengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt.Sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan TerdakwaII telah melakukan perbuatan menerima dan kemudian mentransferdana milik Suryabahadur yang disimpan di rekening milik TerdakwaI, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ternyatadilakukan dalam beberapa kali, perbuatan-perbuatan tersebut masihtermasuk dalam satu kehendak yang mempunyai hubungansedemikian rupa, serta masih dalam kurun waktu yang tidak terlalulama yaitu tanggal 5 April 2010 hingga 29 Oktober 2010. Denganfakta tersebut, maka unsur keempat telah terpenuhi.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada PerkaraNo. 36/Pid.Sus/201 1/PN.PwtBerdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor : 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, dalam putusan PengadilanNegeri Purwokerto tersebut diketahui bahwa Terdakwa I Unun Haeni danTerdakwa II Didi Riyanto dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “Menerima, Menguasai Penempatan danPentransferan Yang Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana YangTerkait Dengan Narkotika Secara Bersama-sama dan Berlanjut”,

81sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga LebihSubsidair, melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyasebagai berikut :e. Setiap Orangf. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)g. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukanh. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harusdipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskanSeluruh unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi oleh paraterdakwa yaitu : Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyantodengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan PenuntutUmum, para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum,yaitu: “Menerima, Menguasai Penempatan dan Pentransferan Yang PatutDiduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Terkait Dengan NarkotikaSecara Bersama-sama dan Berlanjut”, dan untuk selanjutnya dijadikansebagai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untukmenj atuhkan putusannya.Berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwasendiri di persidangan serta di hubungkan dengan barang bukti yang diaj ukandi muka persidangan, yang satu dengan yang lain saling berhubungan.

82Dalam putusan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, tentang tindak pidana “Menerima, MenguasaiPenempatan dan Pentransferan Yang Patut Diduganya Merupakan HasilTindak Pidana Yang Terkait Dengan Narkotika Secara Bersama-sama danBerlanjut”, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang diperlukansekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang syah menurut Pasal 183KUHAP, selama persidangan berlangsung dalam perkara ini keterangansaksi-saksi dan alat bukti serta keterangan terdakwa sendiri telah sesuaidengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,yaitu :a. Keterangan saksi;1) Saksi : Suraedi2) Saksi : Toto Susilo3) Saksi : Heru Subiarso4) Saksi : Laurens Hoosvia arpaung als. Edi Jonsons als. Hendrik5) Saksi : Surya Bahadur Tamang als. Kiran als. Boski6) Saksi : Ulfa Afria7) Saksi : Endarto Putra Jaya, SH8) Saksi : Indah Puji Astuti9) Saksi : AR. Farida10) Saksi : Arivananthan Anguthan11) Saksi : Perumal Angutah12) Saksi : Tet Mie

13) Saksi : Michael Sutrisno14) Saksi : Mohammad Novian, SH.MH (saksi ahli)b. Barang bukti berupa :1) 1 (satu) buah Handphone Merk HT Mobile2) 1 (satu) buah Handphone Merk Sonny Erikson3) 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0821138924844) 1 (satu) buah SIM Card XL No. 087837444590(Disita dari Unun Haeni)1) 1 (satu) buah Handphone Merk Smart Freen warna Putih tanpakartu2) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 5000 warna Biru Tua tanpakartu3) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1202 tanpa kartu4) 1 (satu) buah Handphone NOKIA type 1280 berikut SIM Card No.087872156432(Disita dari Didi Riyanto)1) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 3 lembardengan Kode BB A-C2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa RT 04/IV KecamatanPatikraja, Kabupaten Banyumas seluas 191 M 2 .3) Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sidabowa,Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas, sejumlah 1 lembardengan Kode BB D83

4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00694 Desa Sidabowa, KecamatanPatikraja, Kabupaten Banyumas atas nama Murdono dan Akta JualBeli yang belum jadi sejumlah 1 Buku dengan kode BB-E.c. Keterangan terdakwa :Terdakwa I : Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyanto, denganidentitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum,identitas tersebut diakui oleh para terdakwa secara tegas dan tidakdibantah di persidangan.Dalam hal pemeriksaan keterangan saksi-saksi, keterangan paraterdakwa dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, pertimbanganhukum hakim telah sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal184 ayat (1) KUHAP, yaitu :(1) alat bukti yang sah ialah :a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor : 36/Pid.Sus/201 1/PN. Pwt., terhadap alat-alat bukti yangsah yang telah diajukan dalam perkara tersebut di atas, dan ditinjau daripersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, denganmemepertimbangkan nilai pembuktian masing-masing bukti, majelis hakimsebelum menjatuhkan putusan pidana juga telah mempertimbangkan hal-halyang memberatkan dan meringankan para terdakwa.84

Hal-hal yang memberatkan :1) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat2) Terdakwa II (Didi Riyanto) sebagai PNS telah melanggar sumpah jabatanHal-hal yang meringankan :1) Para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya2) Terdakwa I (Unun Haeni) sedang menyusui bayinya yang terlahir saatproses perkara disidangkan;3) Para terdakwa belum pernah dihukum;4) Terdakwa II (Didi Riyanto) mempunyai tanggungan nafkah atas seorangisteri dan anak yang masih kecil.Di dalam menjatuhkan pidana hakim mendasarka pada masalahmasalahsosial yang didalamnya terdapat suatu kepentingan para terdakwa,dan mempertimbangkan hal-hal yang memberikan perhatian danperlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelismemperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Ketiga Lebih Subsidair dan karena tidak ditemukan alasanpemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yangmeniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakanbersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana.85

86Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pidana yang dijatuhkanoleh Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Pidana Nomor :36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, mengenai tindak pidana “Menerima, MenguasaiPenempatan dan Pentransferan Yang Patut Diduganya Merupakan HasilTindak Pidana Yang Terkait Dengan Narkotika Secara Bersama-sama danBerlanjut”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan :Menyatakan Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyanto tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadalam dakwaan Ketiga Primair dan dakwaan Ketiga Subsidair; Membebaskanpara Terdakwa dari dakwaan Ketiga Primair dan dakwaan Ketiga Subsidairtersebut.Menyatakan Terdakwa I Unun Haeni dan Terdakwa II Didi Riyantoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Menerima, Menguasai Penempatan dan Pentransferan Yang PatutDiduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Terkait Dengan NarkotikaSecara Bersama-sama dan Berlanj ut”;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Unun Haeni oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa IIDidi Riyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana dengdamasing-masing sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabi la Para Terdakwa tidak membayar denda tersebutmaka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penahanan yang tel ah dij alani Para Terdakwa tersebut akan

87dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali khususTerdakwa I Unun Haeni waktu selama dia dirawat inap di rumah sakit di luarRumah Tahanan Negara tidak ikut dikurangkan.

BAB VPENUTUPA. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkansebagai berikut :3. Penerapan Unsur – unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering) Pada Perkara No. 36/Pid.Sus/201 1/PN.PwtBerdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahuibahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga Lebih Subsidair telahterpenuhi, melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 joPasal 55 ayat (1) ke- 1 KU H P jo Pasal 64 ayat (1) KU HP, sehi ngga paraterdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana “Menerima, Menguasai Penempatan dan Pentransferan YangPatut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Terkait DenganNarkotika Secara Bersama-sama dan Berlanjut”.Dalam Putusan Perkara No. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt, hakimPengadilan Negeri Purwokerto telah sesuai menerapkan unsur-unsur dalamdakwaan Ketiga Lebih Subsidair dari Penuntut Umum, yang unsur-unsurnyaadalah sebagai berikut :i. Setiap Orangj. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)k. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukanl. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harusdipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara No.36/Pid.Sus/201 1/PN.PwtDalam menjatuhkan putusan pidana, hakim Pengadilan NegeriPurwokerto Pada Putusan Perkara No. 36/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt mengenaiTindak Pidana “Menerima, Menguasai Penempatan dan Pentransferan YangPatut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Terkait DenganNarkotika Secara Bersama-sama dan Berlanjut”, hakim Pengadilan NegeriPurwokerto telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu :dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalamPasal 184 ayat (1) KUHAP, yang telah terbukti di persidangan yang meliputi :Keterangan para saksi, barang bukti, dan keterangan para terdakwa sendiri.Terhadap alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalampersidangan, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu denganalat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masingmasing bukti, maj elis hakim sebelum menj atuhkan putusan pidana j uga telahmempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan paraterdakwa. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana bagipara terdakwa sudah tepat, semua fakta yuridis yang terungkap di87

90persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur dalamdakwaan Ketiga Lebih Subsidair, dengan demikian telah membuat keyakinanhakim sebagai dasar dalam memutus perkara.B. SaranMeskipun undang-undang tentang pencucian uang telah diadakan perubahan danpenyempurnaan, namun pelaku tindak pidana pencucian uang masih juga dapat mencari celahuntuk membebaskan diri dari tuntutan pidana. Fihak-fihak yang menerapkan hukum diharapkanselalu berkoordinasi untuk lebih mensosialisasikan undang-undang tentang pencucian uang inikepada masyarakat,

DAFTAR PUSTAKAAmrullah, M. Arief, 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering). Bayumedia Publishing, Malang.Arie, Sundari, S., 2002, Penerapan Know Your Customer Principle di Perbankandan Kaitannya Dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal KeadilanVol. 2, Center For Law And Justice Studies, Jakarta.Arief, Barda Nawawi, 2001. Masalah Penegakan Hukum & KebijakanPenanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.Bonger, 1982 . Pengantar Tentang Kriminologi. PT. Pembangunan, Jakarta.Fuady, Munir, 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu. CitraAditya Bakti, Bandung., 2001. Hukum Perbankan Indonesia. Cirtra Aditya Bakti, Bandung.Ghalib, Muhammad, 1999. Profesionalitas Jaksa dan Antisipasi PerkembanganKejahatan. Ceramah Jaksa Agung Republik Indonesia dalam SeminarNasional ”Mafia dalam Sistem Peradilan di Indonesia” Semarang, tanggal 6Maret 1999.Halim, Ridwan A., 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia,Jakarta.Hamzah, Andi, 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasionaldan Internasional. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hanitijo, Soemitro Ronny, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. GhaliaIndonesia, Jakarta.Huda, Chairul, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis TerhadapTeori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. KencanaPrenada Media, Jakarta.Irman, TB., 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, MQS Publishing & AyyccsGroup, Jakarta.Lamintang, 1984a. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.--------, 1984b. Hukum Penitersier Indonesia. Alumni, Bandung.91

92Manan, Bagir, 2004. Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim,Polisi, Jaksa dalam Pandangan Islam). Agung Ilmu, Bandung.Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori Dan Kebijakan Pidana. AlumniBandungMuladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peraadilan Pidana. Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, Semarang.Prodjodikoro, Wirjono 1989. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco.Bandung.Rahardjo, Satjipto, tanpa tahun. Masalah Penegakan Hukum (Suatu TinjauanSosiologis). Sinar Baru, Bandung.Sapardjaja, Komariah E., 2002. Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam HukumPidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannyadalam Yurisprudensi. Alumni, Bandung.Siahaan, NHT, 2005. Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan. Sinar Harapan,Jakarta.Soesilo, R., 1989. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarkomentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal. Politea, Bogor.Sudarmadji, 2002, Essensi dan Cakupan UU Tentang Pencucian Uang di Indonesia,Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan, Jakarta.Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung., 1990/1991. Diktat Hukum Pidana Jilid I A-B. Fakultas Hukum UniversitasJenderal Soedirman, Purwokerto.Sumaryanti, 1987. Peradilan Koneksitas di Indonesia, Suatu Tinjauan Ringkas, PT.Bina Aksara, Jakarta.Utrecht, E., 1986. Hukum Pidana I . Pustaka Tinta Mas, Surabaya.Widjojanto, Bambang, 2007. Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalamPembenrantasan Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia. Direktorat JenderalPeraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.Undang-undang:Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang.