1 TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ...

1TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)SKRIPSIDiajukan Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan MemperolehGelar Sarjana Hukum Pada Fakultas HukumUniversitas Jenderal SoedirmanOleh :AJI PURNOMOE1A008263KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANFAKULTAS HUKUMPURWOKERTO2013

2ABSTRAKTINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)Oleh :AJI PURNOMOE1A008263Terorisme merupakan tindak pidana yang mengancam nyawa manusia, hartabenda dan kedaulatan suatu bangsa serta sering juga menimbulkan korban nyawadan harta benda yang banyak. Negara Republik Indonesia sebagaimanadiamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap BangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negaraberkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancamanterorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakanLegislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia.Tindak Pidana Terorisme pada saat ini tidak hanya saja dilakukan oleh orangdewasa namun saat ini anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidanaterorisme. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukumprimer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkaraNomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, Terdakwa AW (umur 17 tahun) terlibat secaralangsung dalam aksi terorisme. Saat ini belum ada Hukum pidana materiil tentanganak, dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, haltersebut hanya mengatur tentang hukum acara atau Hukum Formil tentang anak,sehingga dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak hukum pidanamateriilnya masih menggunakan hukum pidana materiil orang dewasa. Tindakpidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam hal ini pengaturannyamenggunakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantansan Tindak PidanaTerorisme. Terdakwa oleh hakim setelah menjalani proses persidangan, hakimmemeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan memperolehkeyakinannya, terdakwa terbukti secara memenuhi unsur-unsur tindak pidanasesuai rumusan Pasal 15 Jo Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003. Terdakwa juga tidakmempunyai alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dijatuhi sanksipidana. Hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap tindak pidana Terorismeyang dilakukan oleh anak memperhatikan rumusan Pasal 19 UU No. 15 Tahun2003, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 serta UU No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindugan Anak, maka dalam hal penjatuhan sanksi terhadapterdakwa berupa pidana penjara selam 2 tahun.

Kata Kunci : Terorisme, Anak, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.3

4ABSTRACTTerrorism is a crime that threaten human life, property and sovereignty of anation, and often also lead to loss of life and property are many. The Republic ofIndonesia as mandated by the Act of 1945 shall protect the whole Indonesiannation and the entire country of Indonesia. Therefore the State has an obligation toprotect all citizens from any threat of terrorism. Law No. 15 of 2003 is the policyof the Legislature in an effort to tackle terrorism in Indonesia. Crime Terrorismtoday is not only done by adults but now the kids have also begun to engage incriminal acts of terrorism. Research used in this research is normative law usingsecondary data in the form of primary and secondary legal materials. Based on theresults of the decision Case Number: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, Defendant AW(age 17 years) were directly involved in terrorism. Currently there is nosubstantive criminal law concerning children, the issuance of Law no. 3 of 1997on Juvenile Justice, it is only the procedural law governing Formal or law aboutchildren, so in terms of criminal offenses committed by children are still using thecriminal law criminal law materiilnya adult material. The criminal acts ofterrorism committed by children in this setting using the Law no. 15 of 2003 onPemberantansan Criminal Acts of Terrorism. The defendant by a judge after atrial, the judge hears evidence presented at trial and obtained his conviction, thedefendant proved meet the elements of criminal acts as defined by Article 15 ofArticle 9 of Law No. Jo. 15 of 2003. The defendant also has no reason erasercriminal, so that the defendant can be sentenced to criminal sanctions. Judge inimposing criminal witness against terrorism offenses committed by childrennoticed formulation Article 19 of Law no. 15 of 2003, Article 26 paragraph (1)and (2) Law no. 3 Year 1997 and Law no. 23 Year 2002 on Perlindugan son, thenin terms of sanctions against the defendant in the form of imprisonment for 2years subs.Keywords: Terrorism, Kids, Law No. 15 of 2003, Act No. 3 of 1997

5BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangConsideran Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak menyebutkan anak adalah tunas, potensi, dan generasi mudapenerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciridan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara padamasa depan. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukandukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjaminpelaksanaannyaDewasa ini kenakalan anak tidaklah dianggap sebagai hal yang luar biasalagi, saat ini sudah banyak sekali kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah anakanak,dalam artikel yang penulis baca di internet menyebutkan bahwa setiap tahunsekitar 6000 anak menjalani hukuman penjara atau tahanan, 1hal tersebutmembuktikan bahwa kenakalan anak saat ini bukanlah kenakalan yang biasananum kenakalan anak saat ini sudah bersinggungan dengan tindakan kriminaldan hukum, bahkan dalam waktu dekat ini banyak kasus yang melibatkan anakatau remaja usia belasan tahun, tidak hanya kasus perkelahian dan minumminumankeras, tetapi juga kasus pencurian, perampokan perusakan ataupembakaran, seks bebas, narkoba bahkan sampai melakukan tindak pidanaTerorisme.Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradabanmanusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan1 http://google.com//menujusistemperadilananakdiindonesia. Diakses tanggal 3 September 2012.

6peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dankedaulatan suatu negara. Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatukejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasionalbahkan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadapkeamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat danbangsa. 2 Sejarah di Indonesia yang tidak mungkin dapat kita lupakan ialah saatterjadinya Bom Bali 1, dari kasus tersebut memberi gambaran kepada negara ataupemerintah untuk lebih meningkatkan pengamanan terhadap pelaku tindak pidanaterorisme. Sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali tersebut, pemerintahberkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme denganmemidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadiprioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan,diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme,agar nantinya para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fugsinyaada suatu rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar hukum, hal tersebut sangatperlu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.Menyadari Tindak Pidana Terorisme lebih didasarkan pada peraturanyang dijadikan dasar hukum saat itu (sebelum UU No. 15 Tahun 2003) adalahKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khususserta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme,Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang2 http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Definisi_terorisme&oldid=5609532. Diakses padatanggal 02 Desember 2012

7Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002, yangpada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebutmenjadi bukti konkrit pemerintah, demi menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara,melindungi segenap warga negara serta demi terciptanya keamanan dankesejahteraan rakyat maka pemerintah harus mengambil langkah dalamPemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Tindak Pidana Terorisme saat ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa,dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetakmaupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam kasus TindakPidana Terorisme, seperti halnya dalam Putusan perkara Nomor:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, dimana anak-lah yang menjadi pelaku Tindak PidanaTerorisme.Tindak Pidana Terorisme di Indonesia belum ada aturan yang secarakhusus mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Anak,namun dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme memberikan ketentuan dalam Pasal 19 yang berbunyi: “Ketentuanmengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumurhidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindakpidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, uraian bunyi

8pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Tindak PidanaTerorisme yang dilakukan oleh anak sama dengan ketentuan Tindak PidanaTerorisme yang dilakukan oleh orang dewasa.Hasil penelitian putusan perakara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt,Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak, dalam putusan perkaratersebut pelaku anak memenuhi rumusan Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-UndangNomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme Menjadi Undang-Undang, pasal tersebut merumuskan:Pasal 15 “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat,percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorismesebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagaipelaku tindak pidananya.”Pasal 9 “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan keIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkanatau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkanke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatubahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya denganmaksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana denganpidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatanyang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkankepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam hukum materiil.Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan oleh Satochid Kartanegara bahwahukum pidana materiil berisikan peraturan peraturan berikut ini: 33 Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 6-7.

91. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Starafbare Feiten);2. Siapa-siapa yang dapat dihukum;3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukanperbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.Menurut Moeljatno, pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun ada kalanya dalam suatuperaturan perundang-undangan diatur hukum pidana meteriil yang lazim disebuthukum pidana khusus atau hukum pidana diluar KUHP. 4Dalam praktekberkembang pula istilah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.KUHP adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana, dimanaseharusnya semua tindak pidana dimasukan dalam kodifikasi tersebut. Akan tetapidalam kenyataanya hal tersebut tidak mungkin karena selalu timbul perbuatanperbuatanyang karena perkembangan zaman dapat menjadi suatu tindak pidana.Buku I KUHP yang memuat azas-azas hukum pidana pada umumnya berlaku bagiseluruh bidang hukum pidana positif, baik yang termuat didalam KUHP maupundilar KUHP. Dasar hukum tersebut ada dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakanbahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII Buku I, jugaberlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundangundanganlainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undangditentukan lain. 54 Loc. Cit5 M. Sudrajat Bassar. 1983. Hukum Pidana (Pelengkap KUHP). CV. Armico. Bandung. Hlm 16

10Pasal 1 Angka (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakyang merumuskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamindan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Berkaitan dengan hal tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3Undang-Undang yang sama, dimana masing-masing pasal tersebut berbunyi:Pasal 2Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila danberlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anakmeliputi :a. non diskriminasi;b. kepentingan yang terbaik bagi anak;c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dand. penghargaan terhadap pendapat anak.Pasal 3Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hakanak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasisecara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demiterwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dansejahtera.Berdasarkan Latar Belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarikuntuk meneliti tentang penerapan unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta hal-hal yang menjadipertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tindak

11Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara Tindak PidanaTerorisme yang dilakukan oleh anak dalam Putusan perkara Nomor :19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.B. Perumusan Masalah1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anakdalam Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN. Klt?2. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalammenjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Tindak Pidana Terorisme yangdilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 19/Pid. Sus/2011/PN. Klt?C. Tujuan PenelitianPenelitian ini bertujuan:1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN. Klt.2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksipidana dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anakdalam Putusan Nomor: 19/Pid. Sus/2011/PN. Klt.

12D. Kegunaan Penelitian1. Kegunaan TeoritisDengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikanpemahaman mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak,penerapan unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme Menjadi Undang-Undang serta pertimbangan hukumhakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorismeyang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.2. Kegunaan PraktisDengan adanya penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadapseluruh aparat penegak hukum dan juga masyarakat, demi terciptanyakepastian hukum maka setiap pelanggaran atau kejahatan harus ditegakantanpa terkecuali bagi anak. Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorismeyang dilakukan oleh anak, hakim dalam memeriksa perkara danmenjatuhkan sanksi pidana, harus dibedakan dengan orang dewasa dantetap harus memperhatikan kondisi kejiwaan si anak, karena anakmerupakan aset sebuah bangsa untuk tetap melanjutkan cita-cita bangsadan negara.

13BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana.1. Pengertian Hukum Pidana:a. HukumHukum adalah peratuan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orangsebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalahmenciptakan keselamatan, kebahagiaan dan tata-tertib didalam masyarakat.Adapun pengertian lain dari hukum menurut pendapat para sarjana yang ditulisdalam diktat Pengantaur Hukum Indonesia (PHI) Fakultas Hukum UniversitasJenderal Soedirman adalah :1) Utrecht, berpendapat hukum adalah himpunan peraturan-peraturan(perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib masyarakat danoleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.2) J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalahperaturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib,pelanggaran mana dalam peraturan-peraturan berakibat diambilnyatindakan yaitu dengan hukuman tertentu.3) Tirtamidjaja, hukum adalah semua aturan (norma) yang harusdituruti dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancamanmesti menggati kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan

14membahayakan diri sendiri, umpamanya akan kehilangankemerdekaanya, didenda dan sebagainya.Unsur-unsur hukum :1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat;2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;3) Peraturan ini bersifat memaksa;4) Sanksi terhadap pelanggar peraturan adalah tegas.b. PidanaSudarto, Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepadaorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,sedangkan menurut Ruslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan iniberwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuatdelik tersebut. 6c. Hukum PidanaPenegrtian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukumsebagai berikut: 71) Mezger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat padasuatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibatberupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2(dua) hal, ialah:6 Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni/1992/Bandung.Hlm 27 Sudarto, 1990. Hukum Pidana 1A 1B. Purwokerto: fakultas Hukum Unsoed.

15a) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu: dimaksudakanperbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkanadanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebutperbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat (verbrechenatau crime), oleh karena itu dalam perbuatan jahat ini harus adaorang yang melakukannya, maka mengenai perbuatan tertentuitu dapat diperinci menjadi 2(dua) ialah: perbuatan yangdilarang; dan orang yang melanggar perbuatan itu.b) Pidana, ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepadaorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarattertentu itu. Dalam hukum pidana modern, pidana ini jugameliputi “tindakan tata tertib (Tuchtmaatregel, Masznahme).2) Simons, hukum pidana ialah:a) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancamdengan nestapa, yaitu sanksi pidana apabila tidak ditaati;b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untukpenjatuhan pidana; danc) Keseluruhan peraturan yang memberikan dasar untukpenjatuhan dan penerapan pidana.3) Van Hamel : keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negaradalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni denganmelarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan

16mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggarlarangan tersebut.Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidanaberarti adalah yang dipidanakan atau penjatuhan pidana, yaitu yang oleh instansiyang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enakdirasakannya dan sebagai hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya. 8 Tentunyaada alasan melimpahkan pidana ini selayaknya ada hubungan dengan suatukeadaan, yang didalamnya seorang oknum bersangkutan bertindak kurang baik,maka unsur hukuman terhadap suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yangberlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan untuk:a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidanatertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telahmelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidanasebagimana yang diancam;c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakanapabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 92. Tujuan Hukum PidanaSebelum membahas mengenai tujuan hukum pidana, terlebih dahuludibahas mengenai fungsi dari hukum pidana itu sendiri, adapun fungsi dari hukum8 Wirjono Prodjodikoro. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia. PT Refika Aditama.Bandung. hlm 19 Andi Hamzah. 1994. Azas-azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 1-2.

17pidana dibagi menjadi 2(dua) fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus,penjelasan dari masing-masimg fungsi tersebut adalah:a. Fungsi umum dari hukum pidana adalah mengatur hidupkemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yangsozialrelevant, arinya ada sangkut pautnya dengan masyarakat.Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yangbersangkutan dengan tata susila, demikian juga denga hukum pidana.b. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentinganhukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya(Rechtguterchutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnyalebih tajam dibanding dengan cabang-cabang hukum lainnya. 10Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari hukum pidana ialah untukmemenuhi rasa keadilan, diantara para sarjana hukum diutarakan tujuan hukumpidana ialah:a. Untuk menakut-nakuti seseorang jangan sampai melakukan kejahatanbaik secara menakut-nakuti orang banyak maupun orang tertentu yangsudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukankejahatan lagi; atau10 Sudarto. Op.cit.hlm 5

18b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudahmenandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baiktabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 113. Berlakunya Hukum Pidanaa. Azas LegalitasAzas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “tiada suatuperbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundangundanganpidana yang mendahuluinya”Moeljatno menulis bahwa azas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian,antara lain :1) Tiada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau halitu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakananalogi (kiyas).3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 12yaitu:Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut diatas, jika diperinci berisi 2(dua) hal,1) Suatu tindak pidana harus dirumuskan dan disebutkan dalam suatuperaturan perundang-undangan, mengenai hal ini ada 2(dua)konsekuensi:11 Wirjono Prodjodikoro. Op.cit. hlm 1812 Ibid. hlmn 42

19Pertama, bahwa perbuatan orang yang tidak tercantum dalamundang-undang sebagai suatu tindak pidana juga tidak dapat dipidana. Jadidengan adanya azas legalitas hukum yang tidak tertulis tidak mempunyaikekuatan untuk diterapkan.Kedua, ada pendapat tentang larangan menggunakan analogi untukmembuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana sebagaimana dirumuskandalam undang-undang. Analogi artinya memperluas sauatu aturan denganmengabstraksikan menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari aturanitu dan kemudaian menerapkan aturan yang bersifat umum kepadaperbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Penerapananalogi ini dilakukan apabila terjadi kekosongan undang-undang untukperbuatan yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang.2) Peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindakpidana, yang menjadi dasar pemikiran ini adalah:a) Seperti hal yang pertama, menjamin kebebasan individuterhadap kesewenang-wenangan penguasa atau pengadilan;b) Pidana juga sebagai paksaan, dengan adanya ancaman pidanaterhadap orang yang melakukan tindak pidana penguasaberusaha mempengaruhi jiwa pelaku tindak pidana untuk tidakmelakukan tindak pidana. Ancama pidana harus ada pada saattindak pidana dilakukan sehingga dengan demikian dapattercegahnya suatu tindak pidana.

20b. Berlakunya Hukum Pidana Menurut TempatPembentuk undang-undang menetapkan berlakunya undang-undangterhadap tindak pidana yang terjadi didalam atau diluar wilayah negara dalambeberapa azas, antara lain:1) Azas teritorial atau wilayah;.2) Azaz nasionalitas pasif atau Perlindungan;3) Azas Personalitas atau Azas Nasionalitas Aktif;4) Azas Universal. 13Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian mengenai azas-azastersebut dalam bukunya, yaitu sebagai berikut: 141) Prinsip TeritorialitasPrinsip ini menganggap hukum pidana berlaku diwilayah hukumRepublik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana, ditegaskan dalamPasal 2 KUHP yang menyatakan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidanaIndonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana didalam wilayahNegara Indonesia, dengan demikian orang-orang asing yang berada diwilayah RItakluk kepada hukum pidana Indonesia.Prinsip teritorialitas diperluas dalam Pasal 3 KUHP, sampai kapal-kapalIndonesia, meskipun berada diluar wilayah Indonesia, maka dengan demikiansiapa saja juga orang asing dalam kapal-kapal laut Indonesia, meskipun sedangberada atau berlayar diwilayah negara lain takluk pada hukum pidana Indonesia.13 Andi hamzah. Op.cit. hlm 3214 Wirjono. Op.cit. hlm 47-54

212) Prinsip Nasional AktifPrinsip ini dimuat dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi:(1) Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlakubagi Warga Negara Indonesia, yang diluar wilayah negaraIndonesia bersalah melakukan:Kesatu : salah satu dari kejahatan-kejahatan yang termuatdalam Titel 1 dan 2 Buku II dan dalam Pasal-pasal 160,161, 240, 279, 450 dan 4451.Kedua : suatu tindak pidana yang menurut hukum pidanaIndonesia masuk golongan “kejahatan”, dan menuruthukum pidana dari tempat pidana itu dilakukan, diancampula dengan hukuman pidana.(2) Penuntutan kejahatan-kejahatan tersebut dalam sub keduajuga dapat dilakukan apabila si tersangka baru setelahmelakukan tindak pidana menjadi Warga NegaraIndonesia.Prinsip tersebut sedikit terdapat pembatasan, yaitu termuatdalam Pasal 6 KUHP, yang menentukan bahwa hukuman mati tidakboleh dijatuhkan oleh pengadilan di Indonesia apabila kejahatan yangbersangkutan, menurut hukum pidana negara asing yangbersangkutan, tidak diancam dengan hukuman mati.3) Prinsip Nasional PasifPrinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukumpidana Indonesia diluar wilayah Indonesia, berdasar atas kerugiannasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapaa kejahatansehingga siapa saja, termasuk orang asing yang melakukannya dimanasaja, pantas dapat dihukum oleh Pengadilan Negara Indonesia.Prinsip ini termuat dalam Pasal 4 ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPyang berbunyi sebagai berikut:Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagisiapa saja, yang diluar wilayah Indonesia telah melakukan:

22Ke-1 : salah satu dari kejahatan yang termuat dalam Pasalpasal104-108, 110, 111 bis sub 1, 127, 130-133;Ke-2 : suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertasatau mengenai segel atau mengenai merk yang dikeluarkanoleh pemerintah Indonesia;Ke-3 : suatu pemalsuan surat-surat hutang (schuldbrieven)atas beban Indonesia atau daerah dari Indonesia, ataupemalsuan dalam tanda-tanda deviden atau bunga dari suratsurathutang itu, atau dengan sengaja mempergunaka suratsuratberharga itu.4) Prinsip UniversalitasPrinsip ini melihat dalam suatu tata hukum Internasional,dimana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia,maka jika ada suatu tindak pidana yang merugikan bersama darisemua negara itu, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dandihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan,siapa saja yang melakukannya dan dimana saja.B. Tindak Pidana Terorisme dan Dasar Hukum di IndonesiaPengertian Tindak Pidana Terorisme, dalam Kamus Besar BahasaIndonesia menyatakan:“Teror adalah perbuatan (pemerintah dan sebagainya) yangsewenang-wenang (kejam, bengis dan sebagainya), usahamenciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seorangatau golongan. Menteror (meneror) adalah berbuat kejam(sewenang-wenang dan sebagainya) untuk menimbulkan rasa takut,biasanya untuk tujuan politik. Terorisme diartikan sebagaipenggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usahauntuk mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik-praktiktindakan teror” 1515 Farkhatul Aula. 2004. Perluasan Yurisdiksi Kriminal Terhadap Tindak Pidana TerorismeInternasional. Universitas Jendderal Soedirman. Purwokerto. Hlm 42

23Terorisme mengandung arti sebagai pengunaan atau ancaman, denganciri-ciri sebagai berikut: 161) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugianterhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukankehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko seriusbagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yangdidesain secara serius untuk campur tangan atau menggangu sitemelektronik;2) Penggunaan ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atauuntuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atauideologi;4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yangmelibatkan senjata api dan bahan peledak.Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukandalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa danikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan danperdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya16 http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Definisi_terorisme&oldid=5609532. Diakses padatanggal 02 Desember 2012

24dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupunbersifat internasional.Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan sertamemelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baikyang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukanpenegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Untukmenciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensiinternasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganterorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukumdalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidanaterorisme.Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan yang dijadikansebagai hukum positif di Indonesia tentang tindak pidana terorisme kedalamUndang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentan PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.UU No. 15 Tahun 2003, menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatanmelawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkankedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral,harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atausuasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadikehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat,

25lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan,perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitasinternasional.Pengertian Tindak Pidana Terorisme yang disebutkan di atas, adalahmerupakan hasil daripada menyimpulkan dari bunyi beberapa pasal dalam UUNo. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dalamPasal 6 sampai dengan Pasal 18 Bab III (Tindak Pidana Terorisme) dan Pasal 20sampai dengan Pasal 24 Bab IV (Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan DenganTindak Pidana Terorisme) dalam UU No. 15 Tahun 2003 Pemberantasan TindakPidana Terorisme. Adapun rumusan tersebut diringkas dalam beberapa pasal,antara lain:Pasal 6Pasal 9Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadaporang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan hartabenda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuranterhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup ataufasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana matiatau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia,membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaanpadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ataudari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledakdan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untukmelakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati ataupenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

26Pasal 12Pasal 13Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan ataumengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan ataupatut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untukmelakukan :a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki,menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir,senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapatmengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkankerusakan harta benda;b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjatabiologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir,senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,radioaktif atau komponennya;d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atauancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;e. mengancam :1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis,radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennyauntuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakanharta benda; atau2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam hurufb dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasiinternasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu.f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, atau huruf c; dang. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam huruf a sampai dengan huruf f.Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan ataukemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau hartakekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

27Pasal 15b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atauc. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun.Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, ataupembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindakpidananya.Berdasarkan dari penjabaran pasal-pasal tersebut di atas, dapat diambilkesimpulan unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme adalah:1. setiap bentuk penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutansecara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;2. setiap kejahatan permufakatan untuk melakukan Tindak PidanaTerorisme;3. setiap kepemilikan yang tidak sah dan/atau penggunaan secara melawanhukum senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;4. setiap perencanaan dan/atau pemberian bantuan atau kemudahan untukpelaku Tindak Pidana Terorisme. 17Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa karakteristik, antara lain:1. Karakteristik Organisasi:a. Rekuitment anggota yaitu terhadap orang-orang yang sepahamdengan mereka akan mendapat pelatihan-pelatihan atau semacampencucian otak;17 Farkhatul Aula. Op.cit. hlm 46

28b. Pendanaan bersifat sangat terselubung, hasil penyidikan terhadaphambali yang dilakukan badan Intelejen Amerika jelas menunjukanbahwa ada sumber-sumber tertentu yang menyumbang dana untukmereka;c. Hubungan internasional, mereka mempunyai akses keluar negeriyang cukup bagus, mereka tergolong penjahat yang memanfaatkanteknologi untuk memperbesar jaringan serta pengaruhnya.2. Karakteristik Perilaku:a. Motivasi, motif terorisme meliputi motif rasional, seperti adanyakebencian dari para pelaku terorisme terhadap orang-orang tertentuatau kelompok tertentu; motif psikologi yaitu dengan menimbulkanketakutan masyarakat luas; dan motif budaya yaitu budaya yang adadalam masyarakat seperi budaya kumpul kebo dan lain sebagainya.b. Dedikasi (kesetiaan), para terorisme mempunyai kesetiaan yangsangat tinggi, mereka tidak punya rasa takut, termasuk terhadapaparat keamanan, militansi mereka tinggi, bahkan ada yang bersediamati dalam menjalankan pekerjaan.3. Karakteristik sumberdaya, meliputi latihan kemampuan, pengalamanperorangan dan lain-lain. Para terorisme sebelum melakukan aksinyatelah memiliki kemampuan yang telah teruji karena mereka telahmenjalani latihan secara intensif dan pengalaman yang memadai. 1818 Ibid. hlm 48-49

29C. Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anakantara lain:Beberapa pengertian atau definisi Anak yang disebutkan undang-undang,a. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikandefinisi tentang anak adalah anak adalah orang yang dalam perkaraanak nakal telah mencapai umur 8(delapan)tahun tetapi belummencapai umru 18(delapan belas) tahun atau belum kawin.b. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak : anak adalah“seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasukanak yang masih dalam kandungan”.c. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme walaupun tidak menjelaskan pengertian anak namundalam Pasal 19 yang berbunyi: “Ketentuan mengenai penjatuhanpidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15,Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati ataupidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yangberusia di bawah 18 (delapan belas) tahun”.Mengenai pengertian Anak nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 TentangPengadilan Anak, Pasal 1 Butir 2 menjelaskan, “anak nakal adalah anak yangmelakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakanterlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupunmenurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yangbersangkutan.”Bambang Waluyo, menyebutkan bahwa sebagai pengaruh kemajuanIPTEK, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnyabukan hanya dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutamanorma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsemerisme dan asosial yangmakin lama dapat menjurus ketindakan kriminal seperti ekstasi, narkotika,

30pemerasan, pencurian, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya. Apalagi saat inibanyak orang tua yang terlalu disibukan mengurus kebutuhan duniawi sebagaiupaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi. Keadaan demikian anaksebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikapdan perilaku serta pengawasan dari orang tua. 19Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak, ketentuannya samadengan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan orang dewasa, yangmenjadi perbedaan adalah dalam penjatuhan sanksi pidana, hal tersebut tertuangdalam bunyi Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang tersebut, dimana masingmasingpasal tersebut berbunyi:Pasal 19Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidanamati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalamPasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yangberusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.Pasal 24Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untukpelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun.Hakim dalam memeriksa Perakara Tindak pidana Terorisme yangdilakukan oleh anak harus sadar bahwa anak bukanlah orang dewasa sehinggaperlu pendekatan yang khusus dalam penanganannya. Dalam hal ini Muladi dan19 Bambang Waluyo. Op.cit. Hlm 3

31Barda Nawawi Arief memberi peringatan, beberapa hal yang harus diperhatikandalam penanganan mengenai perkara anak: 201. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan jangan dianggapsebagi penjahat (criminal), tetapi harus dipandang sebagai seorang yangmemerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakanpendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis)yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental danpenurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapatmenghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anakdalam arti wajar.Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukanTindak Pidana Terorisme, selain harus memperhatikan Pasal 19 dan 24 UU No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga harusmemperhatikan Pasal 26 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bunyiPasal tersebut adalah:(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagiorang dewasa.(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanamati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yangdapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh)tahun.(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf a, belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun melakukan20 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Hlm123-124

32tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjaraseumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapatdijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)huruf b.(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf a, belum mencapai umur 12 (duabelas) tahun melakukantindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancampidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebutdijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24.D. Pidana dan Pemidanaan1. Istilah Pidana dan Pemidanaanvan Hamel memberikan pengertian pidana atau straf dalam bahasaBelanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh P.A.F. Lamintangyaitu: “suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh kekuasaan yang berwenanguntuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung-jawab dariketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orangtersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan olehnegara.” 21 Hal terjadinya suatu delik atau tindak pidana, tidak dapat langsungdikatakan bahwa orang yang melakukan suatu delik tersebut adalah bersalah danperbuatannya dapat dipertanngungjawaban secara hukum, namun harus melihatterlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana, adapun unsur-unsur Tindak Pidanaantara lain: 22a. Subjek Tindak Pidana;b. Perbuatan Tindak Pidana;21 P.A.F. Lamintang. 1984. Hukum Penintensier Indonesia. CV. Armico. Bandung. Hlm 4722 Wirjono Prodjodikoro. Op.cit. Hlm 55-61

33c. Hubungan Sebab-Musabab;d. Sifat Melanggar Hukum;e. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana.a. Subjek Tindak PidanaDalam pandang KUHP, yang dapat menjadi Subjek Tindak Pidanaadalah seorang manusia sebagai oknum, hal ini dapat terlihat dari rumusanrumusantindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagaisyarat menjadi subjek tindak pidana itu, juga terlihat dalam wujud hukuman ataupidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungandan denda.b. Perbuatan dari Tindak PidanaPerbuatan pertama-tama harus melihat pada perumusan tindak pidanadalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasaBelanda dinamakan delict-omschrijving. Misalnya dalam tindak pidana“pencurian”, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang milik oranglain, sebagian atau seluruhnya”, ini merupakan perumusan secara formal, yaitubenar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif,yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajibmelakukan sehingga suatu peristiwa terjadi, yang tidak terjadi apabila perbuatantertenti itu dilakukan, sebagai contoh dalam hal ini adalah seorang ibu yang tidakmemberi makan kepada anaknya padahal anaknya masih bayi sehingga anak

34tersebut meninggal, maka dengan ini si ibu dapat dikenakan Pasal 338 KUHPyaitu pembunuhan.c. Hubungan Sebab-MusababTindak pidana sebagai unsur pokoknya adalah ada suatu akibat tertentudari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakanbahwa harus ada hubungan sebab-musabab atas perbuatan si pelaku dengankerugian yang diderita orang lain tersebut.Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan adanya dua teorimengenai sebab-musabab ini, diman kedau teori ini satu sama lain salingbertentangan, adapaun teori tersebut adalah:Kesatu : dari Von Buri (tahun 1869) yang disebut teori conditio sine quanon (teori syarat mutlak) yang mengatakan, suatu hal adalah sebab dari akibatapabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan demikiandalam teori ini mengenal banyak sebab dari satu akibat.Kedua : dari von Bar (tahun 1870) diteruskan kemudian oleh VanKriese yang dainamakan teori adequate veroorzaking (penyebab yang bersifatdapat dikira-kirakan), dan yang mengajarkan bahwa suatu hal baru daatdinamakan sebab dari suatu akibat apabila menururt pengalaman manusiadapatdikira-kirakan, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.d. Sifat Melanggar HukumSifat penting dari suatu tindak pidana ialah onrechtmatigheid atau sifatmelanggar hukum dari suatu pidana itu. Tindak pidana adalah perumusan darihukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-

35norma hukumyang ada dibidang hukum lain, dengan adanya hukum pidanadengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan didalamnya, bersumber daripelanggara-pelanggaran dibidang hukum lain itu, jadi dengan sendirinya dalamtiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum.e. Kesalahan Pelaku Tindak PidanaSi pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenaikebatinan, yaitu hal kesalahan pelaku tindak pidana (schuld-verband). Hanyadengan hubungan batin ini perbuatan yang dialarang dapatdipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana, jika hal itu benar-benarterjadi maka baru dapat dikatakan ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapatdijatuhi hukuman pidana. Dalam unsur kesalahan terbagi menjadi dua macam,yaitu kesengajaan (opzet) dan kurang hati-hati (culpa), adapun yang dimaksuddengan hal itu adalah:1) Kesengajaan.Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzetbukan unsur culpa, hal ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapathukuman pidana ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam halini kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yang telah disebutkandiatas, yaitu: perbuatan yang dilarang; akibat yang menjadi pokok diadakannyalarangan itu; dan perbuatan itu melanggar hukum.

36Terdapat 3(tiga) macam kesengajaan, antara lain: 23a) Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu(opzet als oogmerk); bahwa dengan senagaja yang bersifat tujuanpelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapatdimengerti oleh khalyak banyak. Maka apabila kesengajaan ini adapada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa pellakudapat dikenakan hukuman pidana. Lebih nampak bila dikemukakanbahwa adanya pebuatan yang besifat tujuan ini, bahwa dapatdikatakan bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibatyang menjadi pokok alsan diadakannya ancaman hukuman pidana.b) kesengajaan yang tidak mengandung suatu tujuan melainkan disertaikeinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidbewustzijn atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku tindak pidana denganperbuatannya tidak menghendaki tujuan mencapai akibat yangmenjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akanmengikuti perbuatannya itu. Menurut teori kehendak menganggapakibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku. Hal ini mrip dengankesengajaan bersifat tujuan namun yang membedakan hanya akibatyang dikehendakki oleh pelaku hanya dapat digambarkan ataudibayangkan dalam gagasan pelaku.23 Ibid. hlm 61-66

37c) kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanyaada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat pastiakan terjadi (opzet bij mogelijkheid bewustzijn atau kesengajaansecara keinsafan kemungkinan); menurut van Dijck dan Pompemengatakan bahwa dengan adanya keinsafan kemungkinan, tidakada kesengajaan melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurangberhati-hati.2) Kurang berhati-hati (culpa).Arti kata dari Culpa ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmupengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelakutindak pidana yang tidak seberat dengan kesengajaan, yaitu karena kurangberhaiti-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Berkaitan denganhukuman pidana nantinya terhadap pelaku tindak pidana karena kurang hati-hatilebih ringan daripada pelaku tinda pidana yang melakukan tindak pidana dengansengaja.Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa Culpa sendiridibagi menjadi dua bagian yaitu:a) Culpa Khusus; ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidanamelainkan hal yang menyertai akibat itu.b) Culpa yang disamakan dengan Kelalaian.D. Simons, memberikan rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana(stafbaar Feit), yaitu:

38a. Perbuatan manusia (positif atau negatif); berbuat atau tidak berbuat ataumembiarkan;b. Diancam dengan pidana;c. Melawan hukum;d. Dilakukan dengan kesalahan;e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (teorekeningsverbaarpersoon).Dari unsur diatas Simons, menyebut adanya unsur objektif dan unsursubejktif dari strabaar feit, adapun unsur objektif yaitu: perbuatan orang; akibatyang dilihat dari perbuatan itu; mungkin ada perbuatan-perbuatan tertentu yangmengikuti hal itu, sedangkan unsur subjektif: orangnya mampu bertanggungjawab;ada kesalahan (dolus atau culpa).2. Teori-Teori Pidana dan PemidanaanSyarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialahperbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Rumusan deliksangat penting sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana harus bersifatpasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang dan apayang diperintahnya.a. Teori Absolut (absolute teorieen)Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidakboleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telahmelakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul

39dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakatakan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau tidak ke masa depan.Dapat dimasukan kedalam teori-teori absolut yaitu teori-toeri dari Kant,Hegel, Herbart, Stahl, von Bar, Kohler dan Polak yang dikenal sebagaiobjectiveringstheorieen, yang masing berpendapat sebagai berikut: 24Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapatdalam apa yang disebut kategorischen imperativ, yakni yang menghendaki agarsetiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan itu menurutkeadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keahrusan yang bersifatmutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-matadidasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.Hegel, hak yang dipandang sebagai sutu kebebasan yang sifatnya nyata,sedang sesuatu yang sifatnya melawan hak itu sebenarnya bersifat tidak nyata.Dilanggarnya suatu hak oleh sesuatu kejahatan itu secara lahiriah memang suatusegi yang sifatnya positif, akan tetapi yang menurut sifat kejahhatannya itu sendirisegi positifnya batal. Perbuatan yang sifatnya melawan hak itu harus ditiadakandengan suatu pidana sebagai suatu pembalasan.Herbart, pembalasan itu harus dipandang sebagai suatu yang sifatnyaaestetis. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidak-adilan.Disamping melihat pidana sebagai suatu pembalasan juga telah melihat24 P.A.F. Lamintang. Op.cit. Hlm 25-26

40pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat itu ssebagai motifyang lain dari suatu pidana.Stahl, azas pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan YangMaha Esa. Azas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagisetiap orang yang telah berbuat jahat. Negara merupakan suatu pengaturan yangnyata dari Tuhan di atas bumi, yang karena dilakukannya suatu kejahatan telahmembuat azas-azas dasarnya menjadi tercemar, untuk menegakkan wibawanya,negara harus melakukan tindakan-tindakan terhadap perbuatan-perbuatan jahat.b. Teori Tujuan (doeltheorieen)Teori ini berasal dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yakni teori-teoriyang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata padasatu tujuan tertentu, dimana tujuan itu dapat berupa: tujuan untuk memulihkankerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; atau tujuan untuk mencegah agarorang lain tidak melakukan kejahatan. Teori ini dibagi menjadi 2(dua) macamteori, yakni :1) Teori pencegahan umum atau alagemen preventive theorieen, yangingin dicapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan membuatjera setiap orang agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan.2) Teori pencegahan khusus atau bijzondere preventive theorieen, yangingin mencapai tujuan pidana iu dengan membuat jera, dengan

41memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu menjadi tidakmampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi. 25c. Teori Relatip (relatieve theorieen)Teori ini dimaksudkan mencari dasar pembenaran dari pidana pada suatutujuan yang sifatnya umum, yaitu untuk mengamankan tertib hukum. Dapatdimasukan kedalam teori ini adalah pendapat-pendapat dari penganut mazhabantropologi kriminal atau dari para penganut poligische school, yang mengatakanbahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat.Menurut Teori von LISZT, hukum itu gunanya adalah untuk melindungikepentingan-kepentingan hidup manusia, yang oleh hukum telah diakui sebagaikepentingan-kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan danmenetapkan batas-batas dari kepentingan-kepantingan hukum yang dimiliki olehorang yang satu dengan orang yang lain. Untuk dapat melaksanakan fungsinyaseperti itu, hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakan olehnegara dan negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang telahmelanggar norma-norma tersebut. 26van Hamel, berpendapat mengenai teori dari von LISZT, bahwa suatupidana itu dapat dibenarkan yaitu apabila pidana tersebut:1) Tujuannya adalah untuk menegakan tertib hukum;2) Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;3) Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain olehpelaku; dan25 Ibid. hlm 2726 Ibid. hlm 30-31

424) Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut crimineleaeteologie dan menghormati kepentingan-kepantingan yang sifatnyahakiki dari terpidana. 27d. Teori Kumpulan (gingstheorieen)Teori kumpulan ini pada dasarnya adalah menggabungkan dari teori-teoritersebut di atas. Kumpulan seperti yang dimaksud dalam teori ini adalah :1) Dengan mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, baik pada azaskebenaran maupun pada kebutuhan masyarakat akan perlunya suatupidana, yakni untuk menentukan apakah benar bahwa pembalasan itumenghendaki suatu kesalahan harus dibalas dengan suatu kesalahan;2) Dengan menganggap bahwa dengan terjadinya suatu tindak pidana itu,timbulah hak pada negara unuk menjatuhkan pidana, dimana orangharus membuat perbedaan antara apa yang disebut hak dengan apa yangdisebut kewajiban, karena kewajiban itu sendiri baru timbul kemudiansetelah adanya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan;3) Dengan mencari dasar pembenaran dari pidana pada tujuannya yakniuntuk mempertahankan tertib hukum, dengan catatan bahwa tujuantersebut tidak mungkin akan dicapai apabila tujuan itu ternyata telahtidak sesuai dengan kesadaran hukum, bahwa pidana itu sebenarnyamerupakan suatu pembalasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.27 Loc. Cit.

43Alasan penghapus pidana, menurut Ilmu hukum pidana menyebutkanbahwa alasan penghapus pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuat, makadibedakan mennjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu:a. Alasan PembenarMenghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipunperbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.Alasan pembenar yang ada dalam KUHP adalah Pasal 49 ayat (1)yaitu Pembelaan Terpaksa; Pasal 50 yaitu menurut peraturanundang-undang; dan Pasal 51 ayat (1) yaitu karena perintah jabatan.b. Alasan Pemaaf atau alasan penghapus kesalahanMenyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang ini tidak dapatdicela menurut hukum, dengan kata lain tidak bersalah atau tidakdapat dipertanggung-jawabkan, meskipun perbuatannya bersifatmelawan hukum. Alasan Pemaaf dalam KUHP ialah Pasal 44 yaitutidak mampu bertanggung-jawab; Pasal 49 ayat (2) yaitunoodweerexcees; Pasal 51 ayat (2) yaitu dengan ikhtikad baikmelaksanakan peringatan jabatan yang tidak sah.3. Jenis-jenis PidanaSebelum membahas mengenai jenis-jenis pidana, terlebih dahulu kitaharus mengetahui tentang tujuan dari pemidanaa itu sendiri, adapun tujan daripemidanaan pada dasarnya terdapat 3(tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yangingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: umtuk memperbaiki pribadi daripenjahatnya itu sendiri; membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-

44kejahatan; dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampumelakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengancara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 28Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenisjenispidana yang termuat dalam Pasal 10, didalamnya mengatur ada dua pidana,yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:1) Pidana pokok meliputi :a) Pidana mati;b) Pidana penjara;c) Pidana kurungan;d) Pidana denda.2) Pidana tambahan meliputi :a) Pencabutan beberapa hak tertentu;b) Perampasan barang-barang tertentu;c) Pengumuman putusan hakim.Adapun pengertian atau penjabaran dari masing-masing jenis pidanatersebut di atas, antara lain:a. Pidana MatiUndang-undang telah menentukan bahwa hakim itu hanya dapatmenjauthkan pidana mati yaitu apabila keamanan negara benar-benar telahmenghendakinya. Tentang bagaimana pelaksanaan pidana mati dalam lingkup28 P.F.A Lamintang. Op.Cit. hlm 35

45Peradillan Umum, hal mana telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16UU No. 2 Pnps Tahun 1964 sebagaimana yang dimaksud menentukan ketentuanketentuansebagai berikut:1) Dalam waktu 3x24(tiga kali dupuluh empat) jam sebelum saat pidanamati dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harusmemberitahu kepada terpidana tentag akan dilaksanakannya pidanamati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan mengemukakan sesuatu,maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksayang bersangkutan tersebut;2) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, makapelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yangdikandungannya itu telah lahir;3) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman,yakni didaerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telahmemutuskan pidana mati yang bersangkutan;4) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggungjawabmengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar pidanamati dari jaksa tinggi atau jaksa yang telah melakukan penuntutanpidana mati pada peradilan tingkat pertama;5) Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisidibawah pimpinan seorang perwira polisi;6) Kepala polisi dari daerah bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk)harus menghindari pelaksanaan pidana mati itu, sedang pembela diri

46terpidana atas permintaanya sendiri atau atas permintaan terpidanadapat menghadirinya;7) Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan dimuka umum;8) Penguburan jenazah dari terpidana diserahkan kepada keluarga ataukepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksaan daripenguburan yang sifat demontratif, kecuali demi kepentingan umummaka jaksa tingi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;9) Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu dikerjakan, maka jaksa tinggiatau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenaipelaksaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebutharus dicantumkan didalam Surat Keputusan dari Pengadilan yangbersangkutan. 29Pidana Mati dalam Rancangan KUHP, disebut bersifat khusus. Dalammembahas pidana mati bila melihat dari Naskah Rancangan KUHP sebagai jusconstittuendum. Hal-hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:1) Pidana mati dilakukan oleh regu tembak dengan menebak terpidanasampai mati;2) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan dimuka umum;3) Pidana mati tidak dapat dilakukan kepada anak dibawah umur18(delapanbelas) tahun;29 P.A.F. Lamintang. Op.cit. hlm 64-65

474) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwaditunda sampai wanita itu melahirkan atau orang yang sakit jiwa itusembuh;5) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan presidenatau penolakan grasi dari presiden;6) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama10(sepuluh) tahun, jika:a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;b) terpidana menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untukmemperbaiki;c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidakteralalu penting;d) ada alasan yang meringankan.7) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukan sikap dan perbuatanyang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumurhidup atau pidana penjara paling lama 20(duapuluh) tahun dengankeputusan Menteri Kehakiman;8) Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukan sikap danperbuatan yang terpuji sera tidak ada harapan untuk memperbaiki makapidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung;9) Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidakdilaksanakkan selama 10(sepuluh) tahun bukan karena terpidana

48melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidanaseumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman. 30Dari aturan pidana mati tersebut, terlihat adanya perubahan dan inovasiyang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahunsebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati dapat diubah menjadipidana penjara seumur hidup attau 20 tahun dengan Keputusan MenteriKehakiman dna sebagainya.b. Pidana PenjaraAdapun yang dimaksud dengan pidana penjara itu adalah suatu pidanaberupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukandengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, denganmewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua perraturan tata tertib yangberlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakantata tertib bagi mereka yang telah melanggar tata tertib tersebut.Menurut sistem penentuan ancaman pidana KUHP, pada dasarnya pidanapenjara itu merupakan satu-satunya ancaman pidana bagi apa yang disebutopzettelijk gepleegde misdrijven atau bagi kejahatan-kejahatan yang telahdilakukan dengan sengaja, sedangkan bagi apa yang disebut culpose misdrijvenatau bagi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dengan tidak sengaja ituhampir pidana penjara diatur secara alternatif dengan pidana kurungan.30 Bambang Waluyo. Op.cit. hlm 15

49c. Pidana KurunganPidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, merupakan suatupidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yangdilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembagapemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semuaperaturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yangdikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar tatatertib tersebut. Menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), dimasukanpidana kurungan kedalam KUHP itu terdorong dari 2(dua) macam kebutuhan,masing-masing yaitu:a. Oleh kebutuhan akan suatu bentuk pidana yang sangat sederhanaberupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya sangatsederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan; danb. Oleh kebutuhan akan perlunya bentuk pidana berupa pembatasankebebasan bergerak yang sifatnya tida begitu mmengenkang bagi delikdelikyang sifatnya tidak menunjukan adanya suatu kebobrokan mentalatau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupunsebagai suatu custodia honesa belaka. 31Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamayasatu tahun. Akan tetapi lamanya kurungan dapat diperpanjang selama satutahun empat bulan, karena tindak pidana bersangkutan telah dilakukan olehseorang pegawai negeri dengan menodai jabatannya yang bersiifat khusus, atau31 P.A.F. Lamintang. Op.cit. hlm 85

50karena pegawai negeri tersebut melakukan tidak pidana dengan menggunakankekuasaanya, kesempatan atau sarana yang ia peroleh karena jabatannya.Pidana kurang sebagai pengganti pidana denda, lamanya adalah sekuragkurangnyasatu hari dan selama-lamanya enam bulan, akan tetapi dapat diperberatselama-lamanya delapan bulan, yakni apabila tindak pidana telah dilakukan olehterpidana itu ada hubungannya dengan suatu somenloop van strafbare feitendengan suatu recidive atau dengan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 52KUHP.d. Pidana DendaPidana denda merupakan jenis pidana pokok ada dalam hukum pidanaIndonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dikenakan kepada orang dewasa, ataudengan kata lain biasanya tidak dikenakan kepada anak. Pasal 82 ayat (1) KUHP,orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang oleh undangundangtelah diancam dengan pidana pokok berupa pidana denda saja, setiapwaktu mereka itu dapat membebaskan diri mereka dari kemungkinan dituntut olehJaksa didepan pengadilan, yakni baik sebelum mereka dituntut maupun setelahmereka dituntut didepan pengadilan, dengan cara membayar uang denda tertinggiyang telah diancamkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukandan ditambah dengan biaya-biaya perkara apabila mereka itu telah dituntutdidepan pengadilan.Apabila para pelanggar itu secara sukarela telah membayar uang dendatertinggi kepada jaka bagi pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan dengan

51sendirinya jaksa juga tidak akan menuntut mereka didepan pengadilan. Apabilamereka tidak dituntut di pengadilan dengan sendirinya mereka tidak perlumenghadap ke sidang pengadilan. 32e. Pencabutan Hak-hak TertentuHak-hak yang boleh dicabut oleh hakim dengan putusan pengadilanterdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, dimana pasal tersebutmerumuskan:(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalamhal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalamaturan umum lainnya ialah:1. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatantertentu;2. Hak bekerja pada Angkata Bersenjata;3. Hak untuk memilih dan hak untu dipilih didalam pemilhanpemilihanyang diselengarakan menurut peraturan-peraturanumum;4. Hak untuk mmenjadi seorang penasehat atau kuasa yangdiangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas,pengampu atau pengampu pengawas, kecuali dari anakanaknyasendiri;5. Hak orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan atas diridari anak-anaknya sendiri; dan6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.Mengenai berapa lama pencabutan hak-hak tersebut, dapat dilakukanoleh hakim, Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan sebagai berikut:1) Jika hakim telah menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumurhidup, maka lamanya pencabutan hak itu adalah untuk seumur hidup;2) Jika hakim telah menjatuhkan pidana penjara sementara atau pidanakurungan, maka lamanya pencabutan hak itu sama dengan lamanya32 Ibid. Hlm 95

52pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya selama 2(dua) tahun lebihlama dari pidana pokoknya;3) Jika hakim telah menjatuhkan pidana denda, maka lamanya pencabutanhak itu sekurang-kurangnya adalah 2(dua) tahun dan selama-lamanya5(lima) tahun.f. Perampasan Barang-barang TertentuSalah satu ketentuan yang sangat menarik ialah dapat dijatuhkannyapidana tambahan ini tanpa adanya penjatuhan pidana pokok. Pidana ini dapatdijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jikaterpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampasadalah:1) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagianbesar diperoleh dari tindak pidana;2) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;3) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindakpidana;4) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi tindak pidana;5) Barang yang dibuat atau diperuntukan bagi terwujudnya tindak pidana.E. Pemidanaan Terhadap AnakBatas minimal usia anak untuk dapat diajukan ke sidang pengadilananak sebagaimana diatur dalam UU pengadilan anak adalah berumur 8(delapan)tahun. Patokan umur 8(delapan) tahun sebagai minimal usia ke pemeriksaansidang anak, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997

53Tentang Pengadilan Anak. Apabila anak belum mencapai umur 8(delapan)tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anaktersebut sebatas dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saja. Selanjutnya anaktersebut diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, dan dapatdiserahkan kepada Departemen Sosial apabila anak tersebut tidak dapat dibinaoleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. 33Batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti dapatdikenakan pidana atau tindakan), menurut UU Pengadilan Anak dibagi dalamdua kelompok, yaitu usia anak yang dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usiaanak yang dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Anak yang melakukantindak pidana berusia antara 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai12(duabelas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, adapun anak yangberusia 12(duabelas) tahun tetapi belum mencapai 18(delapanbelas) tahun,dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Batas maksimal untuk pertanggungjawabanpidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai umur 18(delapanbelas)tahun. 34 Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan megenai pemidanaan yangdapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 10KUHP, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim dalammenjauthkan sanksi pidana harus memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang No.33 Setya Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan PidanaAnak Di Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm 5134 Loc. Cit.

543 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana pasal tersebut merumuskansebagai berikut:Pasal 23 :(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokokdan pidana tambahan.(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:a. Pidana penjara;b. Pidana kurungan;c. Pidana denda; ataud. Pidana pengawasan.(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadapAnak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupaperampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.1. Pidana Penjara.Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanyaadalah ½ (satu per dua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa atau paling lama10 (sepuluh) tahun, kecuali itu pidana mati dan seumur hidup tidak dapatdijutuhkan kepada anak. Hal tersebut dengan maksud untuk melindungi danmengayom anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Selainitu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anakagar melalui proses pembinaan akan memperoleh jatidirinya untuk menjadimanusia yang mandiri, bertanggungjawab, berguna bagi diri, keluarga,masyarakat, bangsa dan negara.2. Pidana Kurungan.Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997, menyebutkan bahwa kurungan yangdapat dijauhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama ½ (satuper dua) bagi maksimum ancaman kurungan terhadap orang dewasa. Mengeanai

55apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa,adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap pidana yang dilakukansesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP dan Undang-undang lainnya.3. Pidana Denda.Kaitannya dengan Pidana Denda seperti pidana penjara dan pidanakurungan, pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga ½ (satu per dua)dari maksimum pidana denda yang diancamkan kepada orang dewasa. UndangundangPengadilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabilapidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan wajiblatihan kerja, hal tersebut dimaksudkan agar mendidik anak yang bersangkutansupaya memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.Berkaitan dengan wajib latihan kerja, perlu diciptakan koordinasi efektifdengan pekerja sosial dari Departemen Sosial maupun pekerja sosial sukarela dariorganisasi sosial kemasyarakatan, bahwa pekerja sosial bertugas membimbing,membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilandiserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaandan latihan kerja.Lama wajib latihan kerja sebagai penganti denda paling lama90(sembilanpuluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4(empat) jamsetiap hari serta tidak dilakukan pada malam hari. Hal demikian mengingatpertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan anak.

564. Pidana Pengawasan.Pidana pengawasan kepada anak yang melakukan tindak pidana, denganketentuan sebagai berikut:a. Lamanya, paling singkat 3(tiga) bulan, paling lama 2(dua) tahun.b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-haridirumah tersebut dilakukan oleh Jaksa.c. Pemberian bimbingan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan.Jenis pidana lain yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah PidanaTindakan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 TentangPengadilan Anak, dimana Pasal tersebut berbunyi:(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atauc. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi SosialKemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja.(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai denganteguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

57BAB IIIMETODE PENELITIAN1. Metode PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaranberdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini,hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagaisistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas antara sistemhukum dengan sistem lainnya. 352. Spesifikasi PenelitianSpesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahspesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yangmenggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang akan diteliti juga dengankeyakinan-keyakinan tertentu, mengambil kesimpulan dari bahan-bahan atauliteratur tentang obyek-obyek masalah yang akan diteliti dengan keyakinankeyakinantertentu. 363. Lokasi PenelitianPenelitian ini dilakukan dengan Pencarian bahan hukum dilakukan di PIIFakultas Hukum UNSOED dan UPT Perpustakaan UNSOED.35 Johny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. BanyumediaPublishing. Malang. Hlm. 57.36 Loc.cit.

584. Sumber DataSumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, adalahdata yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakandalam penelitian ini mencakup: 37a. Bahan hukum primair yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yangberupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang; danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikanpenjelasan mengenai bahan hukum primair yang berupa, buku-buku,literatur-literatur, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulisilmiah lainnya serta Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt5. Metode Pengumpulan DataPengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaanterhadap data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudiandikaji sebagai satu kesatuan yang utuh serta Putusan Nomor:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. PT RajaGrafindoPersada. Jakarta. Hlm 12-13

596. Metode Penyajian DataBahan hukum dalam penelitian ini akan disajikan dengan cara pemilihanbahan-bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian, kemudian merangkumdan memfokuskannya pada Hal-Hal yang pokok, untuk kemudian dikaji sebagaisatu kesatuan yang utuh. Dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yangdisusun secara sistematis.7. Metode Analisis DataAnalisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisisnormatif kualitatif, yaitu suatu cara menginterpretasikan hasil penelitian denganmendasarkan pada norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yangberkaitan dengan pokok permasalahan.

6128/0.3.19/Ep.2/02/2011, sejak tanggal 16 Pebuari 2011 sampai dengantanggal 25 Pebruari 2011;c. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 24Pebruari 2011, No. PRINT-245/0.3.19/Ep.2/02/2011, Sejak tanggal 24Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011;d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, berdasarkan Penetapanpenahanan, tanggal 01 Maret 2011 Nomor :69/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Klt, terhitung Sejak tanggal 01 Maret 2011sampai dengan tanggal 15 Maret 2011;e. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 08Maret 2011 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Klt, Sejak tanggal 16Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah membacakanSurat Tuntutan Pidana, sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 31 Maret2011, No : PDM-32/Klaten/Ep.2/2011. Terdakwa atas Tuntutan Tersebut, melaluiPenasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan dalam persidangan tanggal 5April 2011, atas Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakansecara lisan didalam persidangan, bahwa ia tetap pada tuntutan semula, demikianpula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada NotaPembelaannya. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Surakartatelah menyampaikan Laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan sebagaimana,pada akhir pemeriksaan telah pula menyampaikan hal-hal yang pada pokoknyasebagai berikut:

644. Keterangan SaksiJaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan 34 orang saksi, masing-masingdibawah sumpah. Berdasarkan Judul dan rumusan masalah dari Penelitian iniPenulis hanya menuliskan 5 dari 34 keterangan saksi, diantara ke-lima saksitersebut adalah saksi mahkota yang diajukan oleh JPU dan diterima oleh majelishakim, masing-masing saksi memberikan keterangan sebagai berikut:a. Saksi ROKI APRISDIANTO als. ATOK als. ABU IBRAHIM als.HERUCOKRO Bin NOVE GINIYANTO- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Yuda Anggoro, Joko Lelono,Nugroho, Agung Jati dan Tri Budi, kira-kira akhir 2008 awal 2009karena sering bertemu dalam pengajian-pengajian di Masjid Jami’Krapyak yang disampaikan oleh USTAD ABU UMAR ABDILLAH;- Bahwa dari berita-berita di TV, saksi melihat adanya penangkapanpenangkapanmujahidin yang disebut teroris oleh Densus 88, kemudiansaksi mengundang teman-teman kelompok pengajian tersebut, termasukTerdakwa untuk memastikan rencana jihad;- Bahwa pada waktu itu saksi katakan kepada anak-anak, “tidak usahtergesa-gesa setuju” tetapi dipikirkan dulu dan satu minggu lagi yangsetuju untuk bergabung, diminta datang kepada saksi;- Bahwa selang seminggu anak-anak datang kerumah Saksi dandikumpulkan ke Masjid dekat rumah saksi yaitu Masjid MadinatunNabawiyah di Desa Cangakan, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo;

65- Bahwa pada waktu itu yang datang untuk bergabung ada sekitar 12 oranganak dan 1 anak mahasiswa, antara lain, Terdakwa Agung, Nugroho,Yuda, Joko lelono, Eko, dan lain-lain;- Bahwa kemudian saksi membentuk tim kecil bernama Ightiyalat artinyapembunuhan misterius karena kata itu sering muncul dikajian;- Bahwa kelompok Ightiyalat ketuanya adalah saksi karena yang dituakanoleh yang lain, IRFAN koordinator untuk wilayah Klaten dan Terdakwadan yang lainnya sebagai anggota biasa;- Bahwa istilah Ightiyalat adalah sesuai dengan kajian dalam buku yangmenyebutkan bahwa amaliyah utama di Negara yang tidak tampakkonflinya yaitu dengan cara Ightiyalat dan Indonesia memenuhi syaratseperti doktrin dalam buku kajian dari Ustad Musab;- Bahwa kemudian saksi menugaskan Irfan yang tahu elektro muridnya Dr.Azhari yang mempunyai kepandaian membuat bom dan dia itu pernahjuga mengisi pengajian di Solo dan saat itu saksi hadir;- Bahwa kemudian saksi mendapat sms dari Irfan katanya ada roti barumau belajar tidak lalu saksi datang kerumah Irfan belajar rangkaianelektro memakai alat Projek bord dan membuat detonator, sedangmengenai bumbunya/bahan-bahan untuk membuat bom, hanya teori saja;- Bahwa saksi kerumah Irfan untk belajar membuat bom ada 5-6 kalipertemuan;- Bahwa, kemudian saksi memerintahkan kepada Irfan untuk mengajarianak-anak membuat bom;

66- Bahwa kemudian Irfan memilih untuk mengajari Eko dan Tribudi,sedangkan pengetahuan untuk bumbu bom didapat dari internetkebetulan yang mendapat Eko, saksi tidak tahu alamat situsnya karenasaksi tidak tahu cara membuka internet;- Bahwa untuk membuat peledak bahan-bahannya terisi KNO3/potasiumNirat, didalam KNO3 ada unsur potasiumnnya atau unsur sedawanyabanyak;- Bahwa saksi menyuruh Agung dan Nugroho untuk membeli pupuk merkTraktor Pak Tani karena mengandung KNO3;- Bahwa sebagai amaliyah yang pertama saksi menyuruh Nugroho dankepada anak-anak untuk membuat dan meletakkan bom disuatu tempat,dan tidak perlu menunggu perintah saksi dan diletakkan dimana tanpaijin saksi bisa dilakukan semua anggota kelompok;- Bahwa saksi menggunakan metode komando militer untuk memberikanperintah kerja oleh karena itu apabila salah seorang sudah saksi peritah,maka yang lainnya akan melaksanakannya;- Bahwa selanjutnya Nugroho yang mengatur mekanisme peletakan bom,serta kelompok sudah terbangun suatu kesepakatan;- Bahwa setelah aksi pelaksanaan peletakan bom-bom, bom Molotovtersebut, kemudian Nugroho melaporkan kembali tapi saksi sendiribelum pernah lihat bentuk bomnya;

67- Bahwa penempatan bom masing-masing diletakkan dipos Polisi ada duatempat, gereja ada dua tempat dan 1 bom lagi diletakkan di SendangSriningsih;- Bahwa menurut laporan Nugroho, bahwa terdakwa meletkan bom di PosPolisi Delanggu sendirian dan lain hari Terdakwa datang kerumah saksi,lalu bercerita kalau telah meletakan bom sendirian di Pos PolisiDelanggu;- Bahwa selain itu bom ditempatkan di Perayaan Penyebaran apem YaQowiyyu di Jatinom terdakwa juga yang meletakannya;- Bahwa mengenai perbuatan terdakwa bersama Hogan meletakan bom diAlun-alun Utara Solo dekat Kantor Polisi, adalah atas perintah langsungdari saksi;- Bahwa saksi menilai terdakwa yang paling berani karena memasang bomsendirian, dan di alun-alun Solo bersama dengan Hogan dari tim Hisbahmeletakkan bom yang paling besar;- Bahwa bom yang di alun-alun Solo yang membuat saksi dan beberapaorang dari tim Hisbah dan saksi memerintahkan Terdakwa dan Hoganuntuk dipasang diwilayah sekitar kraton;- Bahwa selain itu, saksi memberikan amplop berisi surat ancaman yangsaksi tulis tangan sendiri dan memenyuruh Terdakwa untuk menyebarkansurat ancaman tersebut di sekitar alun-alun Keraton;- Bahwa bunyi surat ancaman itu kira-kira intinya:“wahai presiden NKRI,Obama....kami para teroris akan senantiasa datang untuk melakukan

68penyembelihan, kami sangat bangga melampiaskan dan menumpahkandarah kalian.....”;- Bahwa ketika menulis surat itu saksi bersemangat dan meyakini benardan menggambar juga gambar pedang dengan tinta merah, dan menulisterbunuh atan dibunuh ancaman agar tidak melakukan kemusyrikan lagi;- Bahwa kemudian saksi memerintah kepada anak-anak untuk memasangbom tersebut ketempat perayaan penyebaran apem dan tempat dekatmakam ki Ageng Gribig;- Bahwa kemudian setahu saksi Terdakwa AW bersama Joko dan Nugrohobersama Andi memasang bom ditempat itu;- Bahwa senjata api saksi dipinjamkan kepada Terdakwa untuk membunuhorang kafir dan akan mendapat pahala dan menurut Terdakwa sempat ditembakkan ke kebaktian orang Kristen tapi karena suara terlalu keras jadidikembalikan lagi kepada saksi;- Bahwa dari 10 tempat sasaran bom, terdakwa menempatkan 3 bomsedangkan saksi belum pernah sekalipun ikut memasang bom;- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti ada di Terdakwa karena setahu saksibarang bukti semua ada di Agung, anggota kelompok tidak ada yangmelapor kalau ada yang menyimpan barang bukti;- Bahwa setelah kejadian seperti ini, saksi merasa meyesal telahmelibatkan anak-anak sekolah dan berjanji demi Allah tidak akanmelakukan provokasi lagi.Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan keterangannya;

69b. Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO als. UMAR bin NARTOSUMARTO- Bahwa saksi kenal terdakwa, karena satu sekolah di Sekolah SMK IIKlaten;- Bahwa selain itu saksi dan terdakwa ikut bersama dalam kegiatan ROHISdisekolah dan mengikuti kegiatan CDS (Corps Dakwah Sekolah) yangmerupakan kegiatan diluar Sekolah;- Bahwa saksi mewakili anggota tim klaten untuk di Bai’at mati olehpimpinan Hisbah Solo yang bernama SIGIT QORDOWI pada bulanRamadhan, karena ada rencana perang kota;- Bahwa maksud dibai’at mati, saksi dan Eko sebagai perwakilan dariklaten untuk siap membantu dan taat kepada amir selama amir tidakmelakukan maksiat dan siap mati dalam perang kota membantu hisbahsolo;- Bahwa ketika Mas Irfan lari karena ada penggrebekan dan oleh Mas Atoksaksi disuruh menggantikan posisi Irfan sebagai koordinator Klaten;- Bahwa sekitar awal September 2010, saksi dan Eko belajar meracik bomdari Irfan dan Eko bilang agar mencari info diinternet;- Bahwa kemudian saksi mencari diinternet mengenai cara membuat bahanpeledak yang disebut dengan black powder dengan mencampurkanKNO3, belerang dan arang semuanya dihaluskan kemudian disampaikanke Eko;

70- Bahwa kemudian sekitar selama 2 bulan dalam 10 kali pertemuan, saksidan Eko belajar membuat cara membuat bom;- Bahwa bahan-bahan yang dipersiapkan adalah pipa aluminium, lampunatal putih, kabel, serbuk korek api, semen putih, lem castol dan jamweker;- Bahwa bom yang dirakit menggunakan kaleng biscuit, diisi blackpowder, diberi paku lalu detonator dimasukkan ketengah-tengah bubuktadi;- Bahwa saksi sudah merakit bom dengan menggunakan black powdersebanyak 2 kali;- Bahwa selain itu saksi bersama dengan Terdakwa, Agung, Tribudi danYuda juga membuat bom Molotov memakai bensin dimasukkan dalambotol-botol diikat jadi satu kemudian detonator ditaruh ditengahnya;- Bahwa Terdakwa dan Joko ditugaskan meletakkan bom black powderdidekat menara penyebaran apem sedangkan saksi dan Mas Andimeletakkan bom didekat kuburan Ki Ageng Gribig;- Bahwa selain bom saksi juga menulis surat ancaman untuk diletakkandisebaran apem Jatinom yang intinya agar kaum muslimin menghentikanacara sebaran apem kalau tidak akan diberi hadiah yang lebih besar lagi;- Bahwa bom Molotov dibuat sebanyak 5 rangkaian dan kemudiandisebarkan masing-masing oleh saksi dan Tribudi disendang Sriningsihdan di Pos polisi Ketandan dekat RSI sekitar jam setengah1 malam;- Bahwa bom yang lain diletkkan digereja Manjung dan gereja Polanharjo;

71- Bahwa Terdakwa sendirian ditugaskan meletakkan bom di PospolDelanggu;- Bahwa semuanya dilaksanakan pada hari/malam yang sama dan ternyatabom yang meledak hanya yang diletakkan di Gereja Manjung saja,sedangkan yang lainnya tidak ada yang meledak;- Bahwa kemudian saksi disuruh Mas Atok ketempat Pak Dhe Punjul diSolo bersama dengan Terdakwa, Agung, Yuda dan Tribudi dan disanasudah ada Mas Atok, eko dan Nanang ndut, bom sudah mau selesai laludibagi tugas;- Bahwa Terdakwa dan Hogan bertugas meletakkan bom disekitar kraton/alun-alun pasar kliwon;- Bahwa saksi tahu Terdakwa diberi mas Atok tiga amplop-amplop kecil;- Bahwa Eko disuruh cari target sendiri tetapi tidak dapat akhirnyabersama saksi disuruh ditaruh di gereja Dawok;- Bahwa saksi ditangkap dijalan ketika sedang berjualan parfum;- Bahwa sekarang saksi merasa menyesali perbuatannya dan setelahditangkap saksi diberikan arahan tentang orangtua dan masa depan, kalaudulu hanya semangat saja tidak pernah berpikir apa-apa hanya mengejarsurga;- Bahwa saksi berjanji demi Allah tidak akan mengulangi lagiperbuatannya.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya;

72c. Saksi JOKO LELONO bin ROHMAT- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kelas 2 di Sekolah SMK IIKlaten;- Bahwa selain itu saksi dan terdakwa ikut bersama dan mengikutikegiatan CDS (Corps Dakwah Sekolah) yang merupakan kegiatan diluarSekolah;- Bahwa untuk persiapan berjihad Saksi bersama-sama teman-temanlainnya termasuk Terdakwa dalam kelompok IGHTIYALAT adalahlatihan fisik dan menembak;- Bahwa tindakan berjihad yang pernah dilakukan saksi dan terdakwaantara lain adalah sekitar bulan November 2010 meletakkan bom palsuberupa kotoran sapi di Masjid Baitul Makmur didaerah Solo Baru danMasjid At’tawun didaerah Delanggu Klaten serta meletakkan rangkaianbom dilokasi acara Perayaan Budaya menebar Apem yang terletak diJatinom Kab. Klaten;- Bahwa saksi juga meletakan bom di Sendang Sriningsih didaerahPrambanan, Sleman; di Gereja Manjung, Klaten; di Pos Polisi Ketandan,dekat dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Klaten; di Pos Polisi diDelanggu; di alun-alun keraton solo didepan Polsek Pasar Kliwon Solo;di Gereja didaerah Gawok, Sukoharjo dan di Gereja didaerah Polanharjo;- Bahwa Maksud menaruh/meletakkan Bom Rakitan dilokasi PerayaanBudaya penebaran Apem didaerah Jatinom karena Perayaan Budayamenyebar Apem merupakan kegiatan yang bersifat Syirik dan melanggar

73aturan atau bertentangan dengan Syariah Agama Islam; Maksud menaruhbom palsu kotoran sapi masjid, untuk menimbulkan adu domba antarakaum muslim dan orang Nasrani, seakan-akan yang menaruh/meletakkanbom kotoran sapi tersebut dilakukan orang Nasrani;- Bahwa saksi masih berusia 18 dan merasa menyesal dengan perbuatansaksi, dan mau berubah pemikirannya tentang Negara dan pemerintahandengan berjalannya waktu;- Bahwa saksi berjanji demi Allah tidak akan mengulangi perbuatan sepertimenteror orang dan ihktialat.Atas keterangan saksi Joko Lelono bin Rohmat, terdakwa membenarkanketerangan saksi.d. Saksi TRIBUDI SANTOSO Bin SUTOMO- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan rekan lainnya karena satusekolah dan ikut ROHIS serta pengajian-pengajian dan bedah buku diKrapyak di masjid An-Nur dan pengajian tentang jihad dirumah ustadMusab;- Bahwa suatu ketika saksi mendapat sms untuk datang kerumah Agung diKrapyak bersama Nugroho, Terdakwa dan Yuda disana sudah adaperlengkapan membuat bom, ada botol air mineral, jam beker, lakban,kabel dan detonator untuk membuat 5 paket bom molotov yang akandisebarkan pada malam itu juga;- Bahwa setahu saksi yang paling pandai membuat bom adalah Eko tapikalau dalam aksi Eko tidak banyak berperan karena mengalami

74kecelakaan akibat bahan-bahan peledak meledak dan Eko terbakar laludirawat di rumah sakit;- Bahwa tugas saksi adalah membuat rangkaian elektro setelah mendapatgambar dari Eko dan Terdakwa bertugas meracik bomnya;- Bahwa semua teman saling membantu membuat bom tapi Nugroho yangpaling ahli, selesai sekitar malam hari tanggal 1 Desember 2010 danlangsung bagi tempat sasaran tapi saksi tidak tahu siapa yangmenentukan;- Bahwa kemudian saksi dan nugroho berboncengan membawa 2 paketuntuk diletakkan di Gua Maria Sendang Sriningsih Sleman;- Bahwa bom yang lain diletakkan di Pos Polisi Ketandan dekat RSI, saksisendiri yang meletakkannya dibawah meja;- Bahwa satu paket dibawa Terdakwa untuk ditaruh di Pos Polisi Delanggudan dua paket lagi dibawa Agung dan Yuda untuk gereja Manjung danPolanharjo, setelah itu semua pulang krumah masing-masing danberkomunikasi hanya lewat sms;- Bahwa bom yang diletakkan oleh Terdakwa yaitu di Pos Polisi Delanggu,tempat acara penyebaran Apem di Jatinom dan yang diletakkan di alunalunsekitar Keraton Solo didepan Polsek Pasar Kliwon, semuanya tidakada yang meledak;- Bahwa selain itu Yuda dan Agung meletakkan bom palsu Masjid Atta’wun dan Joko meletakkan di Masjid Baitul Makmur, Solo BaruSukoharjo;

75- Bahwa saksi pernah latihan meracik bom digunung dan memahamibahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom yaitu bahan peledak,bensin, belerang, kno3, arang, detonator, saklar switch, timer, lakban,resistor dan lampu LED;- Bahwa ketika itu saksi beranggapan meletakkan bom termasukpanggilan jihad tetapi sekarang saksi merasakan banyak negatifnya, baikuntuk keluarga dan masyarakat.Atas keterangan saksi Tribudi Santoso bin Sutomo, terdakwa membenarkanketerangan saksi.e. Saksi YUDA ANGGORO al. BILAL bin SRIYANTA- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena satu sekolahan di SMK 2Klaten dan sekarang saksi duduk dikelas 4;- Bahwa saksi ikut kegiatan disekolah yaitu Rohani Islam (ROHIS), samaseperti Terdakwa dan, ikut CDS (Corps Dakwah Sekolah) yaitu, kegiatankeagaman diluar sekolah bersama dengan beberapa teman lainnya,termasuk Terdakwa;- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Agung, dan Nugroho belajarmembuat bom sekitar bulan September 2010 yang diajari oleh EkoSuryanto untuk melakukan amaliyah Jihad memerangi Thogut dan orangorangkafir sebagaimana yang saksi pahami setelah mengikuti taklimyang disampaikan oleh Ustad MUS’AB adapun sasaran bom adalahrumah ibadah, pos polisi dan tempat kemusyirkan;

76- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Agung Jati Santoso,Nugroho, Tribudi pernah membuat bom molotov di daerah BuntalanKlaten;- Bahwa tugas Terdakwa pada waktu itu memasukkan bensin kedalambotol Aqua yang dijadikan bom molotov; dan dilengkapi dengan timer,berisi bensin;- Bahwa kemudian saksi tahu, Terdakwa sendirian meletakkan 1(satu) bommolotov tersebut di Pos Polisi Delanggu pada sekitar jam 00.30 Wib;- Bahwa saksi tahu, NUGROHO bersama TRIBUDI meletakkan 1 buahbom di Goa Maria daerah Prambanan perbatasan Klaten-Yogyakarta dan1buah bom lagi di Pos Polisi ketandan dekat RSI Klaten;- Bahwa saksi bersama AGUNG JATI SANTOSO meletakkan 2 buah bomyaitu di Gereja Jawa Manjung dan Gereja Polanharjo Klaten;- Bahwa tujuan dari peletakan bom-bom tersebut adalah untuk balasdendam atau qisosh terhadap polisi yang selama ini telah menangkappara mujahidin dan mengganggap sebagai teroris. Bom yang diletakkandigereja adalah untuk meneror orang-orang kafir supaya takut beribadahdi Gereja. Selain itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yangdilakukan orang-orang Nasrani selama ini;- Bahwa bom diletakkan di Jatinom karena banyak orang melakukankemusyrikan disana dengan mencari berkah dimakam dan dimasjidPancasila karena bukan masjid umat Islam;

77- Bahwa saksi bersama dengan Joko Lelono pernah menaruh bom kotoransapi, dimasjid Baitul Makmur dan Masjid At Ta’aawun/Masjid Pancasilayang terletak di Dk. Kaliwingko, Ds. Banaran, Kec. Delanggu, Kab.Klaten, dengan tujuan untuk adu domba antar umat Bergama;- Bahwa ide membuat bom dari Mas Atok dan Mas Irfan, Mas Atok jugayang memberikan arahan untuk menyerang pos polisi dan merusakfasilitas umum agar terjadi teror;- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ust. Sigit dipengajian dirumahnyadi Solo Baru bersama 4 rekan lainnya dan di Solo bersama denganNugroho, saksi pernah dibai’at sumpah mati tapi kurang tahu untuk apa;- Bahwa sekarang pandangan saksi sudah berubah dan saksi mengakuikalau apa yang saksi lakukan merugikan baik waktu dan juga pendidikansaksi.Atas keterangan saksi Yuda Anggoro als. Bilal bin Sriyanta, terdakwamembenarkan keterangan saksi.5. Keterangan TerdakwaTerdakwa AW alias AHMAD bin PARTONO telah memberi keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:- Bahwa terdakwa, berstatus sebagai siswa SMKN 2 Klaten kelas 4;- Bahwa disekolah terdakwa aktif di organisasi keagamaan, Rohani Islam(ROHIS), dan kegiatan keagaman diluar sekolah Terdakwa ikutOrganiasasi CDS (Corp Dakwah Sekolah);

78- Bahwa Terdakwa, selain itu juga mengikuti Pengajin-pengajian dirumahUstad MUS’AB di Gergunung Klaten Utara yang diikuti oleh kuranglebih 20 Orang peserta diantaranya, saksi ROKI APRISDIANTO AliasMas Atok, Saksi YUDA ANGGORO, Saksi JOKO LELONO, SaksiNUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, AGUNGJATI SANTOSO, IRFAN dan yang lainnya;- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa cara Ust. Mus’ab menyampaikankajin terkesan provokatif dan semangat, pada bagian yang disemangati,khususnya mengenai jihad;- Bahwa dalam pengajian tersebut awalnya tentang aqidah Islamselanjutnya tauhid lalu penekanan pada jihad melawan orang-orang kafir,kajian tersebut merasuk dalam diri terdakwa;- Bahwa suatu ketika terdakwa diajak Eko kerumah Mas Atok, dirumahMas Atok, Eko membuat rangkaian elektro, katanya itu untuk membuatbom, kemudian Terdakwa diajak belajar membuat rangkaian elektro olehMas Atok dan Eko namun terdakwa tidak bisa;- Bahwa kemudian terdakwa tahu bahan untuk membuat bom antaralainKNO3, lalu diberitahu Nugroho bil KNO3 ada didalam pupuk, yaitupupuk merk traktor pak tani dan bahan lainnya yaitu arang dan belerang;- Bahwa senua bahan membuat bom tersebut sudah siap tinggal bawa tang,lalu bersama dengan Agung, Tribudi, Eko, Nugroho dan Yuda pergikegunung tumpang untuk mencoba bahannya dan mencari perbandinganyang paling cepat menimbulkan api yaitu 1:1:1;

79- Bahwa pertama semua bahan dihaluskan menjadi black powder tapi tidaktahu cara menggabungkan, lalu dengan prinsip petasan dibuat granattangan dengan menggunakan selongsong baterai ABC besar, dilubangiatasnya, isi dikeluarkan, kemudian diisi bubuk petasan black powder,bawahnya diperkuat dengan semen putih dan lem, selanjutnya petasandimasukkan yang fungsinya sebagai detonator;- Bahwa percobaan pertama gagal, kemudian AGUNG membawa sendawalalu dicampurkan ke black powder sehingga dapat menimbulkan api lebihcepat;- Bahwa sekitar bulan November 2010, terdakwa bersama denganNugroho, Agung, Tribudi dan Yuda diinstruksikan dipanggil ROKIAPRISDIANTO alias ATOK ke Sukoharjo kemudian disuruh untukmembuat bom Molotov sebanyak 5 buah dengan target bulan Novemberharus sudah disebarkan;- Bahwa kemuadian Terdakwa dan teman-temannya mempersiapkan danmengumpulkan bahan-bahan untuk membuat bom Molotov, yaitu berupabotol aqua, jam weker, kabel, dahulu;- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Yuda ditugaskan mengisi botolaqua dengan bensin ¾ botol, dan untuk setiap satu rangkaian bom terdiridari 5 botol, sehingga semuanya ada 25 botol aqua;- Bahwa pada awal Desember 2010 sekitar jam 00.30 Wib terdakwakemudian meletakkan Bom Molotov dipasang Timer yang telah dibuattersebut di Pos Polantas Delanggu dekat Sub Terminal Delanggu Klaten;

80- Bahwa ketika terdakwa sampai disasaran, Pos Polantas dalam keadaanterkunci, lalu terdakwa memecah 2 kaca nako pakai tangan kemudianmenaruh bom dilantai;- Bahwa bom yang lain diletakkan NUGROHO dan TRIBUDI ke GuaMaria dan Pos Polantas Ketandan, dua bom lagi dibawa AGUNG danSaksi YUDA ke-gereja di Polanharjo dan di Gereja Manjung BahwaTerdakwa, pada pagi harinya sempat mengecek peletakan Bom di GerejaManjung dan ternyata meledak karena ada bekas terbakar sedangkan bommolotov lainnya tidak meledak;- Bahwa kemudian Terdakwa dengan diboncengkan oleh Hogan berangkatmencari mencari lokasi yang sepi disekitar kawasan kraton danmenemukan lokasi di alun-alun utara Pasar Kliwon didepan Kantor Polisilalu bom diletak kan ditrotoar;- Bahwa selain membawa bom terdakwa juga diperintah oleh ROKIAPRISDIANTO alias ATOK untuk menaruh 3buah surat ancaman,namun terdakwa tidak membaca isinya;- Bahwa setelah meletakkan bom, semua kecuali Eko, berkumpul dimasjidAl-Huda Ngruki dan laporan ke ROKI APRISDIANTO alias ATOK;- Bahwa terdakwa sekitar akhir Desember 2010 sekitar jam 22.00 Wib,pernah melempar Bom Molotov di Masjid Asy-syifa kebakaran;- Bahwa terdakwa pada sekitar pertengahan Januari 2011 diberitahu olehAgung untuk kerumah kontrakan Mas Atok untuk membuat bom lagi

81yang akan diletakkan diacara Saparan di Kyai Gribig, disana sudah adaNugroho;- Bahwa kemudian terdakwa disuruh membeli KNO3 di Pedan, arang diMlinjon lalu buat bom dalam bentuk kaleng dirumah Agung;- Bahwa kemudian Terdakwa sekitar jam 09.00Wib, bersama Joko denganmengenakan seragam pramuka membawa bom dalam tas sekolah, lalumeletakkan 1(satu) rangkain Bom yang dipasang Timer berikut suratancaman yang ditulis Saksi Nugroho di Tanah Lapang dibawah toweruntuk sebar apem didekat Makam Ki Ageng Gribig Jatinom Klaten yangdipergunakan untuk upacara tradisi Sebar Apem atau Saparan atauYaaqowiyyu, dengan maksud BOM meledak dan mengacaukan Upacaratersebut;- Bahwa bom yang diletakkan di Kyai Gribig tidak meledak lalumemberitahu Nugroho melalui sms dengan bahasa sandi “luwih enakmaneh”;- Bahwa terdakwa bersama dengan Agung, Yuda dan Tribudi pernah puladisuruh Mas Atok untuk membuat bom pura-pura atau bom palsu yangdiberi timer berupa bom kotoran sapi;- Bahwa kemudian bom kotoran sapi tersebut dibawa oleh Joko ke Solobaru, Yuda dan Agung membawa ke Pakis tapi masjid terkunci akhirnyaditaruh untuk diletakkan di Masjid At Ta’aawun Yayasan Amal BhaktiMuslim Pancasila yang terletak di Dk. Kaliwingko, Ds. Banaran, Kec.Delanggu, Kab. Klaten;

82- Bahwa Terdakwa bersama dengan AGUNG JATI SANTOSO datangkerumah ROKI APRISDIANTO alias ATOK di Sukoharjo, terdakwadiberi 1(satu) pucuk Pen gun berikut pelurunya sebanyak 19(Sembilanbelas butir) diperintah untuk digunakan Ightiyalat (membunuhorang secara diam-diam);- Bahwa empat hari kemudian Terdakwa bersama NUGROHO BUDISANTOSO dengan mengendarai sepeda motor Honda Impressa warnahitam miliknya mencari Target yaitu polisi atau orang kafir untukditembak;- Bahwa ketika PEN GUN dicoba ditembakkan ternyata macet, lalu dicobalagi dipinggir jalan, meletus dengan suara keras, selanjutnya ketika lewatdidaerah Bramen disebuah rumah ada acara pernikahan orang Kristenlalu terdakwa menembakkan tapi tidak kena sasaran;- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wib di Waru BakiSukoharjo, namun pelurunya sebanyak 17(tujuhbelas) butir Terdakwasimpan dirumah;- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwamerupakan sisa pembuatan bom yang belum sempat dibuang, KNO3tadinya dirumah Agung tapi penuh, arang memang disimpan dirumahterdakwa dan korek api untuk detonator yang menyuruh Eko;- Bahwa sekarang terdakwa merasa sangat menyesal dan bertobat dari hatiyang paling dalam tidak akan mengulangi lagi, menyadari kalauperbuatan terdakwa salah dan sangat merepotkan semua pihak, sekolah

83dan polisi terutama kedua orangtua, melawan orang tua dan menjadi anakdurhaka terutama kepada ibu;Bahwa terdakwa bersumpah demi Allah tidak akan mengulangi teror dan jihadseperti itu lagi dan semoga hal ini menjadi pelajaran buat diri terdakwa.6. Alat Bukti SuratAlat bukti yang diajukan didepan persidangan dalam perkara ini adalahbukti-bukti surat sebagai berikut:a. Berkas Perkara Nomor: BP/ II/2011/Densus tanggal 17 Pebuari 2011.b. Hasil Labfor Cabang Semarang sesuai Berita Acara No.Lab:109/BHF/I/2011, terhadap barang bukti yang dilaksegel NomorBukti BB-0247/2011 s/d BB-0257/2011.c. Hasil Lab (hasil swab, positif mengandung senyawa oksidator/senyawakimia yang dapat digunakan sebagai pembentuk bahan peledak, sesuaiBerita Acara Labfor Cab. Semarang No. Lab:109/BHF/I/2011, romawiIV. Kesimpulan angka 1). Hasil lab terhadap 1 (satu) buah tas jinjingwarna hitam tanpa merk.d. Hasil Lab (hasil swab, positif mengandung senyawa oksidator/senyawakimia yang dapat digunakan sebagai pembentuk bahan peledak, sesuaiBerita Acara Labfor Cab. Semarang No. Lab:109/BHF/I/2011, romawiIV. Kesimpulan angka 1) hasil lab terhadap 1 (satu) buah tas ranselwarna hitam tanpa merk

84e. Hasil Labfor Cab. Semarang, sesuai Berita Acara No.Lab:1360/BHF/XII/2010, terhadap barang bukti yang dilaksegel LabforNomor Bukti:BB-2787/2010 BB-2790/2010f. Hasil Lab oleh Labfor Cab. Semarang, sesuai Berita Acara No.Lab:1398/BHF/XII/2 010, terhadap barang bukti yang dilaksegelLabfor Nomor Bukti:BB-2902/2010s/d BB-2906/2010.g. Hasil Labfor Cab. Semarang, sesuai Berita Acara No. Lab:140 /BHF/II/2011, terhadap barang bukti yang dilaksegel Labfor NomorBukti:BB-0330/2011s/d BB-0337/2011.7. Pertimbangan Hukum HakimMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternative yang dikombinasikan dengan subsidairitas, yakni: KesatuPrimair: Melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Subsidiair:Melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-UndangRepublik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Atau Melanggar dan diancam pidanadalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama/Kesatu Primair,terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

85pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme MenjadiUndang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:a. Unsur: Setiap orang;b. Unsur: Melakukan permufakatan jahat;c. Unsur: secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dariIndonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak danbahan-bahan lainnya yang berbahaya;d. Unsur: dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorismeMenimbang, bahwa untuk itu sebelum Hakim Majelis, menjatuhkanpidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhalsebagai berikut:Hal - hal yang memberatkan:a. Bahwa Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut dimasyarakat;b. Bahwa Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa permusuhan antarumat beragama;

86c. Bahwa Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain;Hal-hal yang meringankan:a. Bahwa Perbuatan Terdakwa didorong oleh jiwa muda yang orangorangyang tidak bertanggungjawab, termasuk dalam hal ini oleh UstadMus’ab maupun oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK;b. Bahwa Terdakwa masih berusia anak-anak sehingga masih dapatdiharapkan untuk memperbaiki kehidupannya;c. Bahwa Orang tua terdakwa sangat mengharapkan agar terdakwakembali dapat menjalankan kehidupan yang baik sehingga dapat meraihmasa depan yang lebih baik;d. Terdakwa sopan dipersidangan;e. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;f. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi;g. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Hakim Majelis perlumempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang antara lain,mengemukakan:a. Terdakwa masih muda usia, masih ada kesempatan untuk memperbaikidiri, pintar dan diharapkan bisa menjadi salah satu asset bangsa;b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi;

87c. Selama proses hukum berjalan, terdakwa bersikap baik dan jujur;d. Terdakwa sebagai anak tertua dalam keluarga dan kehadirannya sangatdibutuhkan orang tua dan adik-adiknya;e. Pentingnya penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentinganperlindungan Anak, pasal 64 ayat (2) huruf d)Menimbang bahwa selanjunya Pembimbing Kemasyarakatanmenyimpulkan bahwa apabila dalam persidangan AW terbukti bersalah, makaagar dituntut dan dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan hal-hal yangmeringankan dengan berpedoman pada pasal 26 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997,agar secepatnya AW kembali kepada orang tua, melanjutkan pendidikan demimasa depan dirinya dan keluarga serta negara;Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (1)Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Pidanapenjara, yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau palingbanyak adalah ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagiorang dewasa;Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Majelis ketentuan dalampasal 26 ayat (1) tersebut diberlakukan pula dalam hal batas minimum khususancaman pidana bagi anak. Pemberlakuan ½(satu per dua) dari batas minimumpidana orang dewasa bagi terdakwa anak, telah pula dipertegas oleh MahkamahAgung, dalam putusannya tertanggal 22 September 2010 No. 1956K/Pid.sus/2010;

88Menimbang bahwa khusus untuk tindak pidana Terorisme, pasal 19Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang minimumkhusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10. Pasal 11,pasal 12, pasal 13,pasal 15 dan pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhanpidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana dimaksud dalampasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusiadibawah 18(delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdiatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUNo. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan pasal 19Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, makamenurut hemat Hakim Majelis ancaman pidana terhadap terdakwa anak dalamperkara tindak pidana teroris paling lama adalah 10tahun penjara danmengesampingkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus.8. Amar PutusanMengadili:a. Menyatakan Terdakwa Anak AW, sebagaimana tersebut di atas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakejahatan: TERORISME

89b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa anaktersebut, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anaktersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkankepadanya;d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;e. Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam persidanganadikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain;f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,- ( limaribu rupiah);B. Pembahasan1. Penerapan unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang No. 15Tahun 2003 dalam putusan perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.KltPeranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui prosesperadilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknyakebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. dalam hubungan tersebutjelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dankeadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalampersidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampaieksekusinya.Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatanyang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana,

90dengan pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila pembuktian dengan alatalatbukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahanyang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman,sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat buktikepadanya akan dijatuhkan hukuman. 38Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukan bahwa adabeberapa sistem atau teori membuktikan teori yang didakwakan, antara lain: 39a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasrakan Undang-undang SecaraPositif (positief wttelijk bewijstheorie).Dalam sistem pembuktian ini yang dijadikan dasar bagi hakim dalmmengambil putusan hanya didasarkan pada pembuktian alat-alat bukti yangdisebutkan dalam undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatansesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinanhakim tidak dibutuhkan sama sekali.b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu.Hakim dalam mengambil putusan apabila berdasarkan teori ini makatidak dibutuhkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, hanya membutuhkankeyakinan hakim saja.38 Mohhamad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. Hukum Acara Pidana Dalam Teori danPraktek. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 102-10339 Ibid. hlm 245-250

91c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim AtasAlasan yang Logis (Laconviction Raisonnee).Hakim dapat memutus seorang bersalah berdasarkan keyakinannya,keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatukesimpulan yang berlandasan pada peraturan-peraturan pembuktian.d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (negatiefwettelijk).Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yangsah yang ada dalam undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yangdiperoleh dari alat-alat bukti tersebut.Berkaitan dengan macam-macam teori pembuktian di atas, Indonesiamenganut sistem pembuktian Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undangsecara Negatif (negatief wettelijk), hal ini dapat terlihat dalam Bunyi Pasal 183KUHAP, dimana pasal tersebut merumuskan hakim tidak boleh menjatuhkanpidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benarterjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar melakukannya”.Pasal 183 KUHAP berkaitan erat dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAPmengenai macam-macam alat bukti, adapun macam-macam alat bukti tersebutialah:a. Keterangan saksi;b. Keterangan ahli;c. Surat;

92d. Petunjuk;e. Keterangan terdakwa.Berkaitan dengan pembahasan di atas, dapat dijadikan sebagaipertimbangan hakim dalam menerepkan unsur-unsur tindak pidana yangdilakukan oleh terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum, dalam hal ini hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana makahakim harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang terpenuhi dalamtindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan memeriksa alat bukti yangdiajukan dalam persidangan.Hasil penelitian Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anakdalam putusan perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, alat bukti yang diajukandalam persidangan antara lain: Keterangan Saksi; Alat Bukti Surat; KeteranganTerdakwa. Hasil penelitian dalam putusan tersebut Terdakwa didakwa oleh JPUdan diputus oleh Hakim sesuai dengan dakwaan oleh JPU melakukan TindakPidana Terorisme sesuai dengan Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 15Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adapun pasaltersebut mengatur sebagai berikut:Pasal 15 yang merumuskan:“Setiap orang yang melakukanpermufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukantindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana denganpidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”

93Pasal 9 Undang-undang tersebut merumuskan:“Setiap orang yangsecara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ataudari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledakdan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untukmelakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati ataupenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsuryang ada dalam pasal tersebut antara lain:a. Setiap orang;b. Melakukan permufakatan jahat;c. Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dariIndonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak danbahan-bahan lainnya yang berbahaya;d. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.Add. a) Setiap OrangSetiap orang adalah Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baikperseorangan (persoonlijke) kewajiban yang melakukan perbuatan pidana danmampu bertanggungjawab yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada

94alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, criminal liability dapatdilakukan sepanjang pembuat tidak mempunyai defence, ketika melakukansuatu tindak pidana. 40Hasil penelitian Putusan Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt,diperoleh identitas dari terdakwa adalah: Ahmad bin Partono alias AW; tempatlahir : Klaten; Umur : 17 Tahun; Tempat tinggal : Klaten. Berdasarkan identitasTerdakwa, sesuai dengan batas minimal usia anak untuk dapat diajukan kesidang pengadilan anak sebagaimana diatur dalam UU pengadilan anak adalahberumur 8(delapan) tahun. Patokan umur 8(delapan) tahun sebagai minimalusia ke pemeriksaan sidang anak, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Apabila anak belum mencapai umur8(delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, makaterhadap anak tersebut sebatas dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saja.Selanjutnya anak tersebut diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tuaasuhnya, dan dapat diserahkan kepada Departemen Sosial apabila anak tersebuttidak dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. 41Batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti dapatdikenakan pidana atau tindakan), menurut UU Pengadilan Anak dibagi dalamdua kelompok, yaitu usia anak yang dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usiaanak yang dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Anak yang melakukantindak pidana berusia antara 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai40Chairul Huda. 2006. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ . Prenada Media. Jakarta. Hlm 62.41 Setya Wahyudi. Op. Cit. Hlm 51

9512(duabelas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, adapun anak yangberusia 12(duabelas) tahun tetapi belum mencapai 18(delapanbelas) tahun,dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Batas maksimal untuk pertanggungjawabanpidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai umur 18(delapanbelas)tahun. 42Add. b) Melakukan Permufakatan jahatPasal 15 UU No. 15 Tahun 2003, pada pokoknya mengatur ada 3(tiga)macam bentuk tindak pidana, antara lain: permufakatan jahat; percobaan; ataupembantuan dalam melakukan tindak pidana, dan dalam pasal tersebut semuabentuk tindak pidana tersebut pemidanaannya sama dengan pelaku tindakpidana.Melakukan Permufakatan Jahat, menurut Pasal 88 KUHP “dikatakanada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akanmelakukan kejahatan”. Jadi permufakatan jahat mengadung unsur-unsursebagai berikut:1) adanya dua orang atau lebih (pembantuan);2) adanya kesepakatan;3) akan melakukan kejahatan. 43Percobaan dalam Pasal 53 KUHP yang merumuskan: “mencobamelakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya42 Loc. Cit.43 Adami Chazawi. 2002. Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm 38

96permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pasal tersebut tidak menyebutkanapa percobaan itu, tetapi hanya menetapkan dalam keadaan apa percobaan dapatdipidana, yaitu apabila memenuhi syarat-syarat: 441) harus ada niat dari pelaku;2) harus ada permulaan pelaksanaan;3) pengunduran diri yang tidak suka rela.Penjelasan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa:“Pembantuan dalam Pasal ini adalah Pembantuan sebelum, selama, dan setelahkejahatan dilakukan”. Pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagaiberikut: “dipidana karena pembantuan kejahatan”:1) mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktukejahatan dilakukan;2) mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan.Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang pengadilan dalam putusan perkaraNomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, hakim setelah mendengar keterangan dari saksidan keterangan terdakwa, hal yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temankelompoknya lebih cenderung kearah Permufakatan Jahat untuk melakukan tindakpidana, hakim memperoleh keyakinan tentang adanya unsur permufakatandituangkan dalam pertimbangan hakim, dimana ringkasan mengenaipertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut:44 D. Scaffmeister, dkk, penerjemahan J.E Sahetapy. 1995. Hukum Pidana. Liberty. Yogyakarta.Hlm 214-215

97Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan persiapanpersiapanyang dilakukan oleh kelompok Roki Aprisdianto alias ATOK, bersamasamadengan Terdakwa (AW),Budi Santoso, Joko Lelono, Irfan dan YudaAnggoro dan yang lainnya adalah menyusun team dengan susunan organisasisebagai berikut: Roki Aprisdianto alias ATOK sebagai Amir atau pemimpinkelompok:1) Terdakwa AW alias AHMAD Bin PARTONO, sebagai anggota2) YUDA ANGGORO, sebagai Bendarahara.3) NUGROHO BUDI SANTOSO, sebagai anggota.4) JOKO LELONO Bin ROHMAT, sebagai anggota.5) TRI BUDI SANTOSO, sebagai anggota.6) IRFAN, sebagai Koordinator wilayah Klaten7) AGUNG JATI SANTOSO, sebagai anggota.8) SARJIANTO, sebagai anggota.9) ROSYID ARIFIN, sebagai anggota10) MUNCAR, sebagai angota.11) EKO SURYANTO, sebagai anggota.Setelah mereka dapat memahami cara atau teknik membuat bom,kemudian atas perintah Roki Aprisdianto alias ATOK, masing-masing, termasukTerdakwa berbagi tugas belajar membuat rangkaian bom dan menempatkandiberbagai tempat seperti:

981) Sekitar bulan akhir Nopember-awal Desember 2010 Terdakwa danteman-temannya mulai belajar dan membuat rangkaian Bom dan telahberhasil membuat 5 (lima) buah rangkaian bom molotov, kemudianbom dibagikan kepada masing-masing anggota team untuk diletakkandiberbagai sasaran target pada malam itu juga sekitar jam 24.00 Wib,terdakwa dan anggota yang lain mulai melakukan aksinya;2) Pada awal Desember 2010 sekitar jam 00.30 Wib TerdakwaMeletakkan Bom Molotov,yang dipasang Timer di Pos PolantasDelanggu dekat Sub Terminal Delanggu Klaten;3) Yuda Anggro dan Nugroho Budi Santoso membawa 2 (dua) buah bommolotov dan meletakkan bom molotoov tersebut didepan GerejaKristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klatendan didepan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo,Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;4) 2 (dua) buah bom molotov lainnya dibawa oleh di Gua Bunda Maria diSendang Sri Ningsih, Perbatasan Klaten-Yogyakarta, dan juga di PosPolisi Ketandan dekat Rumah Sakit Islam (RSI) Jl. Raya Solo-Yogyakarta;5) Pada pertengahan Desember 2010 sekitar jam 00.15 Wib, atas perintahlangsung dari Roki Aprisdianto alias ATOK, Terdakwa meletakkan1(satu) Unit BOM Rakitan yang dipasang Timer diatas Trotoar DepanPolsek Pasar Kliwon dan menyebarkan tiga buah amlop yang brisi suratancaman;

996) Pada sekitar akhir Desember 2010 sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwamelempar Bom Molotov di Masjid Asy-syifa Pancasila Klaten diatasgenting;7) Pada pertengahan Januari 2011 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwameletakkan 1(satu) Unit Bom Rakitan yang dipasang Timer didekatMakam Ki Ageng Gribig Tatinom Klaten yang sedang dipergunakanuntuk upacara tradisi Sebar Apem atau Saparan atau Yaaqowiyyu.Add. c) Melawan Hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dariIndonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak danbahan-bahan lainnya yang berbahayaTindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuatancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum lain, yaituhukum perdata, hukum tata negara serta hukum administrasi negara, makadegan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang ada didalamnyabersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum lain, jadi dengan sendirinyadalam tiap tindak pidana ada sifat melanggar hukum atau onrectmatigheid. 45Melawan hukum adalah salah satu unsur tindak pidana, melawanhukum merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan, dan bukan45 Wirjono Prodjodikoro. Op. Cit. Hlm 59

100terhadap si pembuat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan Sudartomengemukakan ada 2 (dua) jenis yaitu:1) sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskansebagai suatu delik dalam undang-undang;2) sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila, perbuatan tersebut tidak hanya yangterdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi juga harus melihatazas-azas hukum yang tidak tertulis. 46Berdasarkan uraian penjelasan mengenai melawan hukum di atas,keyakinan hakim dalam menerapkan unsur melawan hukum dalam perkaraNomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan, menurut pendapat hakim dalam menerapkan unsur melawanhukum dituangkan dalam pertimbangan hakim yang penulis ringkas sebagaiberikut yaitu:Fakta yang telah terungkap pada awal Desember 2010, sekitar jam 05.00-06.00 WIB dibeberapa tempat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalten telahditemukan 5 (lima) rangkaian Bom dalam waktu yang hampir bersamaan, antaralain yaitu:1) di Pos Jaga Polantas 03 Dukuh Sukorame Desa Karang KecamatanDelanggu Kab. Klaten;46 Sudarto. Op. Cit. Hlm 70

1012) di depan Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec.Ngawen Kab. Klaten;3) di depan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo,Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;4) di Gua Bunda Maria di Sendang Sri Ningsih, Perbatasan Klaten-Yogyakarta;5) di Pos Polisi Simpang Empat Rumah Sakit Islam (RSI) Jl. Raya Solo-Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten UtaraKab. Klaten.Terdakwa kemudian membawa dan meletakkan Bom di Pos PolantasDelanggu dekat Sub Terminal Delanggu, Agung dan Yuda berboncengan sepedamotor menuju ke Gereja Manjung dan Gereja di Polanharjo untuk meletakkanditempat tersebut, Nugroho dan Tri Budi mengambil Target di Gua MariaSendang Sriningsih Prambanan dan Pos Polisi Ketandan.Pada malam akhir bulan Desember 2010 sekitar jam 20.00 WibTerdakwa bersama dengan Tri Budi Santoso membawa Bom Molotov tersebutberangkat menuju ke Masjid Pancasila Asy-syifa, lalu melemparkannya keatasmasjid Pancasila Asy-syifa di Klaten, dan botol pecah serta menimbulkan kobaranapi tapi tidak merembet dan langsung padam, sedangkan BOM palsu yang dibuatdari kotoran sapi dan dipasang Timer palsu diletakkan di Masjid Pancasila Atta’awunDelanggu oleh Agung Budi Santoso dan Yuda Anggoro sedangkan JokoLelono sendirian meletakknya di Masjid Baitul Makmur Solo Baru Sukoharjo.

102Pada hari jumat sekitar jam 09.15 Wib Terdakwa bersama dengan JokoLelono dengan membawa 1(satu) Unit Bom Rakitan yang sudah disetel untukmeledak sekitar jam 13.00 Wib, naik Sepeda motor berangkat menuju keKomplek makam Ki Ageng Gribig di Jatinom Klaten yang akan diselenggarakanupacara Saparan atau sebar apem Yaa Qowiyyu, begitu juga Nugroho BudiSantoso bersama Andi dengan naik sepeda motor berangkat ke Komplek makamKi Ageng gribig Jatinom Klaten dengan membawa 1(satu) unit Bom rakitan.Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa meletakkan Bom rakitan tersebutdibawah tower/panggung tempat pelemparan Apem pada Upacara Saparan atauYaa-Qowiyyu dengan maksud agar Bom rakitan meledak sesuai dengan waktuyang ditentukan pada Timer yaitu sekitar jam 13.00 Wib dan selain itu terdakwajuga meletakkan lembar kertas yang berisi ancaman yang ditulis oleh NugrohoBudi Santoso diletakkan disekitar Komplek makam Ki Ageng Gribig di JatinomKlaten tersebut, ternyata bom tersebut tidak meledak dan berhasil diamankan olehpetugas.Add. d) Melakukan Tidak Pidana TerorismeBerkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, dalam Kamus Besar BahasaIndonesia menyatakan:“Teror adalah perbuatan (pemerintah dan sebagainya) yangsewenang-wenang (kejam, bengis dan sebagainya), usahamenciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seorangatau golongan. Menteror (meneror) adalah berbuat kejam(sewenang-wenang dan sebagainya) untuk menimbulkan rasa takut,biasanya untuk tujuan politik. Terorisme diartikan sebagaipenggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha

103untuk mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik-praktiktindakan teror” 47Terorisme mengandung arti sebagai pengunaan atau ancaman, denganciri-ciri sebagai berikut: 481) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugianterhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukankehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko seriusbagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yangdidesain secara serius untuk campur tangan atau menggangu sitemelektronik;2) Penggunaan ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atauuntuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atauideologi;4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yangmelibatkan senjata api dan bahan peledak.Hakim dalam perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.klt, dalammenerapkan unsur “melakukan tindak pidana terorisme” yang dilakukan olehterdakwa bersama dengan teman-temannya setelah hakim melihat fakta yangterungkap dalam persidangan setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam47 Farkhatul Aula. Op. Cit. Hlm 4248 http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Definisi_terorisme&oldid=5609532. Diakses padatanggal 02 Desember 2012

104persidangan, dimana hal ini dituangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusanperkara tersebut, penulis ringkas sebagai berikut:Terdakwa bersama teman-teman Kolompok Ightiyalat, pada sekitar akhirNopember-awal Desember 2010 telah membuat 5 (lima) rangkaian Bom Molotovdan kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan telah diltakkan untukdiledakkan: di Pos Jaga Polantas 03 Dukuh Sukorame Desa Karang KecamatanDelanggu Kab. Klaten; didepan Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh TubanKulon Kec. Ngawen Kab. Klaten; didepan Pintu Kapel Santa Ancilla DukuhPlumbon Desa Karanglo, Kec. Sri Ningsih, Perbatasan Klaten-Yogyakarta; di PosPolisi Simpang Empat Rumah Sakit islam (RSI) Jl. Raya Solo-Yogyakarta DukuhKerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten.Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kelompoknya dilakukandengan penuh kesadaran untuk memperjuangkan norma-norma yang dianggapbenar oleh kelompoknya, antara lain Kelompok yang diikuti Terdakwa meyakinibahwa: “jihad yang paling besar adalah melawan orang kafir”; “Jihad adalah samadengan teror”; “siapa yang dengan jihadnya melakukan pembunuhan orang kafirakan mendapatkan pahala.” Pandangan-pandangan atau pemahaman tentang jihadtersebut yang disampaikan oleh Ustad MUS’AB dalam setiap kajian-kajiannyakemudian menjadi pemahaman kelompok yang diikuti terdakwa tersebut, telahmemprovokasi dan membuat semangat bagi anggotanya untuk mempratekkanamaliyah-amaliyah dengan tujuan menteror orang lain, menimbulkanketidaknyamanan atau gangguan terhadap publik, dengan mengabaikan akibatyang timbul dari teror tersebut.

105Tindakan Terdakwa bersama dengan kelompoknya telah menimbulkanperasaan cemas, ketakutan dan perasaan was-was, bagi masyarakat dan atau bagiorang-orang yang bekerja dilingkungan tempat dimana rangkaian bom atau suratancaman tersebut ditemukan. Ternyata baik Terdakwa maupun teman-temankelompoknya termasuk pemimpin kelompok Roki Aprisdianto alias ATOK, tidakpernah mempersoalkan apakah Bom akan meledak atau tidak dan juga tidakpernah memperhitungkan, apabila bom benar-benar meledak apakah akanmenimbulkan korban bagi orang-orang yang tidak berdosa termasuk ibu hamilmaupun anak-anak.Hakim sebelum menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkanhal-hal mengenai dapat atau tidaknya seorang dipertanggungjawabkan mnuruthukum, hal-hal atau alasan penghapusan pidana tersebut adalah menurut Ilmuhukum pidana menyebutkan bahwa alasan penghapus pidana dapatmenyangkut perbuatan atau pembuat, maka dibedakan mennjadi 2(dua) jenisalasan penghapus pidana, yaitu:a. Alasan PembenarMenghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipunperbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.Alasan pembenar yang ada dalam KUHP adalah Pasal 49 ayat (1)yaitu Pembelaan Terpaksa; Pasal 50 yaitu menurut peraturanundang-undang; dan Pasal 51 ayat (1) yaitu karena perintah jabatan.b. Alasan Pemaaf atau alasan penghapus kesalahan

106Menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang ini tidak dapatdicela menurut hukum, dengan kata lain tidak bersalah atau tidakdapat dipertanggung-jawabkan, meskipun perbuatannya bersifatmelawan hukum. Alasan Pemaaf dalam KUHP ialah Pasal 44 yaitutidak mampu bertanggung-jawab; Pasal 49 ayat (2) yaitunoodweerexcees; Pasal 51 ayat (2) yaitu dengan ikhtikad baikmelaksanakan peringatan jabatan yang tidak sah.Berdasarkan uraian diatas, apabila unsur-unsur telah terbukti secarasah dengan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan hakimtelah memperoleh keyakinannya serta terdakwa tidak memiliki alasanpengahapus pidana maka dalam hal ini terdakwa dinyatakan secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya danterdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesaui dengan tindak pidana yangdilakukan oleh terdakwa.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Sanksi PidanaTerhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh AnakDalam Putusan Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.KltPidana dipandang sebagai suatau nestapa yang dikenakan kepada pembuatkarena melakukan suatu delik, hal tersut bukan merupakan tujuan akhir darihukum pidana melainkan tujuan terdekat. Adapun tujuan akhir hukum pidanaadalah memperbaiki pembuat. Jika pelaku tindak pidana adalah seorang anakmaka ia dimasukan kedalam pendidikan paksa untuk memperbaiki tingkahlakunya yang buruk.

107Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan hukum pidan disingkat dengantiga R dan satu D yaitu: Reformation; Restraint; Restribution serta Deterrence,penjelasan dari masing-masing tersebut sebgai berikut:a. Reformation yaitu memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindakpidana agar ia menjadi baik dan berguna bagi masyarakat, dalam halini masyarakat tidak akan rugi karena pelaku tindak pidana tersebutberubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.b. Restraint yaitu mengasingkan pelanggar atau pelaku tindak pidana darimasyarakat. Dengan pengasingan tersebut maka masyarakat akanmenjadi lebih aman.c. Retribution ialah pembalasan bagi pelaggar karena telah melakukankejahatan. Sistem yang banyak dikritik sebagai sistem yang tidaksesuai dengan masyarakat yang beradab.d. Deterrence yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa atauorang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untukmelakukan pelanggaran atau kejahatan. 49Pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana,dan dalam hal pelaku tindak pidana tersebut tidak mempunyai alasan penghapuspidana, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidanayang termuat dalam Pasal 10, didalamnya mengatur ada dua pidana, yaitu pidanapokok dan pidana tambahan.49 Andi Hamzah. Op Cit. hlm 28-29.

108Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:a. Pidana pokok meliputi :1) Pidana mati;2) Pidana penjara;3) Pidana kurungan;4) Pidana denda.b. Pidana tambahan meliputi :1) Pencabutan beberapa hak tertentu;2) Perampasan barang-barang tertentu;3) Pengumuman putusan hakim.Jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP merupakan acuan bagi jenispidana yang termaktub dalam hukum pidana khusus, kecuali pidana tambahan.Berlakunya UU NO. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang merupakanperaturan khusus, dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang pidanaterhadap anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), adapun macammacampidana adalah:a. Pidana Pokok:1) Pidana Penjara;2) Pidana Kurungan;3) Pidana Denda; atau4) Pidana Pengawasan.b. Pidana Tambahan:1) Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau

1092) Pembayaran ganti rugi.c. Tindakan:1) Pengembalian kepada orang tua, wali atau orangtua asuh;2) Menyerahkan kepada negara untuk memngikuti pendidikan,pembinaan dan latihan kerja, atau3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosialkemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaandan latihan kerja.Berkaitan dengan anak yang melakukan suatu tindak pidana maka perlumenjadi pertimbangan hakim mengenai kentuan dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak, dimana pasal tersebut memuat ketentuan yaitubatas minimal anak dapat diajukan dalam persidangan adalah anak yang berumur8(delapan) tahun dan belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun.Batas minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan (dalam artidapat dikenai pidana atau tindakan), menurut Undang-undang Pengadilan Anakdibagi dalam dua kelompok, yaitu usia anak yang hanya dapat dikenai sanksitindakan dan usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan. Anakyang melakukan tindak pidana berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapaiusia 12(dua belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan. Adapun anak berusia12(dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18(delapan belas) tahun dapat dijatuhisanksi pidana atau tindakan. Batas maksimal usia untuk pertanggungjawabanpidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai umur 18(delapan belas) tahun. 5050 Setya Wahyudi. Op.Cit. hlm 51

110Penanggulangan kenakalan anak dengan sistem peradilan pidana anak,sama dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau sanksi hukumpidana (penal policy). Apabila penanggulangan kejahatan dengan hendakmenggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal, maka ditetapkan terlebihdahulu tentang dua masalah sentral, yaitu tentang: 51a. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana;b. Sanksi yang seharusnya digunakan atau dikenakan.Kontek pencegahan kenakalan anak, maka penetapan masalah sentraltersebut terhadap kenakalan anak (penetapan tindak pidana anak dan sanksipidana terhadap anak), perlu memperhatikan pendapat Sudarto, dengan mengacupendapat Sudarto, maka masalah sentral pertama dalam kontek penanggulangankenakalan anak, sebagai berikut:a. Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan tujuanpembangunan generasi muda. Sehubungan dengan itu, penggunaanhukum pidana anak harus bertujuan untuk menanggulangi kenakalananak dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan-tindakanpenanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman anak.b. Perbuatan anak yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangidengan hukum pidana anak harus merupakan perbuatan yangdikehendaki, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian materiilatau spiritual atas diri anak dan warga masyarakat pada umumnya.51 Ibid. hlm 51-52

111c. Penggunaan hukum pidana anak harus pula memperhitungkan prinsipbiaya dan hasil.d. Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan kapasitas ataukemampuan daya kerja penegak hukum. 52Masalah sentral ke dua sanksi apakah yang seharusnya dikenakan kepadapelaku anak, dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan secara umum, yaitu:a. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatananak.b. Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan yang lebihmerugikan atas diri anak (stigmatisasi), daripada apabila sanksi tidakdikenakan.c. Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektifdengan kerugian yang lebih kecil. 53Berkaitan Anak yang melakukan tindak pidana Terorisme, hakim dalampertimbangannya harus mengacu kepada rumusan Pasal 19 Undang-undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNo. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismeMenjadi Undang-undang, dimana pasal tersebut merumuskan:“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenaipenjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidupsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelakutindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas)tahun”.52 Loc. Cit53 Ibid. hlm 53

112Disamping Pasal tersebut diatas hakim dalam memutus tindak pidanaterorisme yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan rumusan Pasal 26Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana pasaltersebut merumuskan sebagai berikut:Pasal 26:(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua)dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 hurufa, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadaanak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 hurufa, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidanayang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, makaterhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 hurufa, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidanayang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjaraseumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satutindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan pertimbangan hakimdalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme yangdilakukan oleh anak, dalam putusan perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt,terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 15 jo Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam hal ini hakimmemutus terdakwa dengan sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara selama2(dua) tahun. Hal tersebut diperoleh hakim setelah memeriksa alat bukti yangdiajukan dalam persidangan dan hakim teleh memperoleh keyakinan, adapunpertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dituangkan dalam pertimbangan

113hakim dalam putusan tersebut yang pada initinya menyebutkan hal-hal sebagaiberikut:Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Hakim Majelis, menjatuhkanpidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhalsebagai berikut:Hal- hal yang memberatkan:a. Bahwa Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut dimasyarakat;b. Bahwa Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa permusuhan antarumat beragama;c. Bahwa Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain;Hal-hal yang meringankan:a. Bahwa Perbuatan Terdakwa didorong oleh jiwa muda yang orangorangyang tidak bertanggungjawab, termasuk dalam hal ini oleh UstadMus’ab maupun oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK;b. Bahwa Terdakwa masih berusia anak-anak sehingga masih dapatdiharapkan untuk memperbaiki kehidupannya;c. Bahwa Orang tua terdakwa sangat mengharapkan agar terdakwakembali dapat menjalankan kehidupan yang baik sehingga dapat meraihmasa depan yang lebih baik;d. Terdakwa sopan dipersidangan;e. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

114f. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi;g. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Hakim Majelis perlumempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang antara lain,mengemukakan:a. Terdakwa masih muda usia, masih ada kesempatan untuk memperbaikidiri, pintar dan diharapkan bisa menjadi salah satu asset bangsa;b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi;c. Selama proses hukum berjalan, terdakwa bersikap baik dan jujur;d. Terdakwa sebagai anak tertua dalam keluarga dan kehadirannya sangatdibutuhkan orang tua dan adik-adiknya;e. Pentingnya penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentinganperlindungan Anak, Pasal 64 ayat (2) huruf d)Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1)Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Pidanapenjara, yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau palingbanyak adalah ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagiorang dewasa;Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Majelis ketentuan dalamPasal 26 ayat (1) tersebut diberlakukan pula dalam hal batas minimum khusus

115ancaman pidana bagi anak. Pemberlakuan ½ (satu per dua) dari batas minimumpidana orang dewasa bagi terdakwa anak, telah pula dipertegas oleh MahkamahAgung, dalam putusannya tertanggal 22 September 2010 No. 1956K/Pid.sus/2010;Menimbang bahwa khusus untuk tindak pidana Terorisme, Pasal 19Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang minimumkhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan Pasal 16dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumurhidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindakpidana terorisme yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdiatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUNo. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan Pasal 19Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, makamenurut hemat Hakim Majelis ancaman pidana terhadap terdakwa anak dalamperkara tindak pidana teroris paling lama adalah 10 tahun penjara danmengesampingkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus;

116Menimbang, bahwa selanjutnya bilamana terdakwa harus dijatuhi pidanapenjara, sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menuruthemat Hakim Majelis, pidana yang akan dijatuhkan, tidaklah hanya semata-matadipandang sebagai pembalasan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidanalagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa pidana tersebutsekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar terdakwa menjadimanusia yang lebih baik dan bermartabat di pemidanaannya;Menimbang, bahwa selain dari pada itu, tidak kalah pentingnya adalahbahwa dengan pemidanaan diharapkan mampu mengembalikan keseimbanganmasyarakat yang terganggu (restutitioin integrum) sehingga Hakim Majelismemandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini adalah cukup adil,baik bagi terdakwa sendiri, maupun bagi Negara dan masyarakat pada umumnya,sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa dengan pemikiran yang demikian ini, maka tuntutanJaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjaraselama 4 (empat) tahun, menurut hemat Hakim Majelis masih terlalu berat bagidiri terdakwa yang masih anak-anak dan oleh karena itu pula harus diturunkan,sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri, khususnya terhadap diri terdakwaakan lebih tepat dan bermanfaat.

117Bab VPenutupA. Simpulan1. Penerapan unsur-unsur Pasal 15 Jo 9 UU No. 15 Tahun 2003 dalamPutusan Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang HukumPidana Materiil yang dilakukan oleh anak samapai saat ini belum ada,dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya mengaturmengenai Hukum Formil atau Hukum Acara tentang anak. Tindak PidanaTerorisme yang dilakukan oleh anak saat ini belum ada aturan khusus yangmengaturnya, maka dalam hal Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anakhukum yang digunakan adalah UU No. 15 Tahun 2003 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Anak, dalam putusanperkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, dimana terdakwa didakwa oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) melakukan tindak pidana terorisme sesuai dengan rumusanPasal 15 Jo Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003. Hakim setelah memeriksa alat buktiyang diajukan dalam persidangan yaitu berupa Keterangan Saksi, Alat Bukti Suratdan Keterangan Terdakwa memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindakpidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003, telah terbukti dilakukanoleh terdakwa, unsur-unsur tersebut antara lain : Setiap orang; MelakukanPermufakatan Jahat; Secara Melawan Hukum memasukkan ke Indonesia,

118membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia, sesuatu senjataapi, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yangberbahaya; Untuk melakukan Terorisme.Hal diterapkaanya Pasal 15 Jo Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003 terhadaptindak Pidana terorisme yang dilakukan oleh anak adalah dalam rangkakriminalisasi dari Pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951, karena dalam haltindak pidana Terorisme sangat merugikan bagi Bangsa dan Negara, nyawamanusia, harta benda, dan lain sebagainya maka dalam hal ini tindak pidanaterorisme tidak ada toleransi lagi begitu juga terhadap pelaku anak, dalam setiaptindak pidana terorisme apabila tersangka atau terdakwa telah terbukti melakukantindak pidana terorisme maka ia patut untuk mendapat sanksi pidana.2. Pertimbang Hukum Hakim dalam Memberikan Sanksi PidanaTerhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh AnakDalam Putusan Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.KltHakim dalam mewujudkan tujuan Hukum yaitu Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan dapat dilihat dari Putusan mengenai sanksi pidanaterhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum.hakim dalammenjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana harus memperhatikanbeberapa aspek atau pertimbangan yaitu: pertimbangan yuridis; pertimbanganfilosofis dan pertimbangan sosiologis.

119Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, dalam menjatuhkan sanksipidana hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan UU No. 3 Tahun 199tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak hakim juga dapat melihatdari ketentuan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme. Selain pertimbangan tersebut hakim juga harusmemperhatikan manfaat dari pemberian sanksi terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh anak dan juga kondisi psikhis dari anak.Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak dalam PutusanPerkara Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, dimana yang dijadikan pertimbanganoleh hakim adalah Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak, Laporan Hasil Penelitian dari BAPAS, hal-hal yangmeringankan dan memberatkan Terdakwa. Terdakwa juga tidak mempunyaialasan penghapus pidana, maka dalam hal ini hakim setelah memperolehkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidanaterorisme sesuai rumusan Pasal 15 Jo 9 UU No. 15 Tahun 2003, terdakwadijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 tahun.Sanksi pidana penjara selama 2 tahun tersebut lebih ringan darituntutan yang diajukan oleh JPU yang mengajukan tuntutan pidana penjaraselam 4 tahun, maka dalam hal ini hakim telah benar-benar memperhatikanaspek-aspek atau pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan sanksipidana terhadap terdakwa.

120B. Saran1. Kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana terorisme yangdilakukan oleh anak, mensosialisasikan aturan-aturan hukum yangmengatur hal tersebut kepada masyarakat terutama orang tua agarnantinya orang tua dapat memberikan perhatian secara khusus kepadaanak-anaknya supaya tidak terjerumus dalam tindak pidana terorisme,serta masyarakat paham akan arti keadilan dalam penjatuhan sanksipidana kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.2. Hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dalammenjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan rasa keadilan sertamanfaat bagi anak dalam penjatuhan sanksi tersebut, dalam hal ini hakimdapat memberikan sanksi seperti sanksi tindakan untuk membina anakyang melakukan tindak pidana.

121DAFTAR PUSTAKAA. LiteraturAula, Farkhatul. 2004. Perluasan Yurisdiksi Kriminal Terhadap Tindak PidanaTerorisme Internasional. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.Bassar, M. Sudrajat. 1982. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Ghalia. Bandung.____________, 1983. Hukum Pidana (Pelengkap KUHP). CV. Armico. Bandung.Chazawi, Adami. 2002. Kejahatan Terhadap Keamanan dan KeselamatanNegara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hamzah, Andi. 1994. Azas-azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.Huda, Chairul. 2006. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ “. Prenada Media.Jakarta.Ibrahim, Johny. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.Banyumedia Publishing. Malang.Lamintang, P.A.F. 1984. Hukum Penintensier Indonesia. CV. Armico. Bandung.Makarno, Mohhamad Taufik dan Suhasril. 2004. Hukum Acara Pidana DalamTeori dan Praktek. Ghalia Indonesia. Jakarta.Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.Alumni/1992/Bandung.Prodjodikoro, Wirjono. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia. PT RefikaAditama. Bandung.Sahetapy, J.E. 1995. Hukum Pidana. Liberty. Yogyakarta.Scaffmeister, D. dkk, penerjemahan J.E Sahetapy. 1995. Hukum Pidana. Liberty.Yogyakarta.Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. PTRajaGrafindo Persada. Jakarta.Sudarto, 1990. Hukum Pidana 1A 1B. Purwokerto: fakultas Hukum Unsoed.Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan SistemPeradilan Pidana Anak Di Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta.Waluyo, Bambang. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta.

122B. Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang PengadilanAnak__________________, Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.__________________,Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 TentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.C. Sumber LainInternethttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Definisi_terorisme&oldid=5609532.Diakses pada tanggal 2 Desember 2012http://google.com//menujusistemperadilananakdiindonesia. Diakses tanggal 3 September2012.http://eprints.unsri.ac.id/606/1/Kritisi_Terhadap_Kebijakan_Formulasi_Sanksi_Tindakan_Bagi_Anak_Nakal_Dilihat_dari_Perspektif__AliranMazhab_Utilitis_(Kemanfaatan). Diakses pada tanggal 23 Januari 2013.