penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum ...

29PENEGAKAN PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN HUKUMPROGRESIF DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAKOleh:Setya WahyudiFakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokertosetyawahyudi_unsoed@yahoo.co.idAbstractLaw enforcement with progressive law approach was very fit to implements in juvenile justiceenforcement, because juvenile juctice enforcement more signalyzed at juvenile protection’sinterest. The relevance of proressive law enforcement with juvenile justice system in Indonesia,relied on the aim of juvenile justice system and with the existence of arrest rule, detention andpenals fallout as effort and the form of sanction to juvenile, which can in treatment form whichlaid in juvenile justice constitution. Desire of criminal law enforcement with the progressive lawapproach in juvenile justice system in Indonesia not yet been fully conducted, this matter is knownby the police, attorney, and judge tendency, which still hold on positivistic view, so that criminallaw enforcer tend to do some detention to the juvenile constitution, while sanction fallout with aneye for child protection and prosperity not yet become the especial consideration.Kata kunci: pendekatan hukum progresif, Juvenile Justice System, perlindungan anakA. Latar BelakangKebijakan penyelenggaraan sistem peradilanpidana bagi anak yang melakukan tindakpidana (Anak Nakal), 1 tidak terlepas dari padatujuan perlindungan dan pembinaan anak yangbersangkutan, yaitu lebih menitik beratkanpada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi,pembinaan kesejahteraan pelaku anaktersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungananak, maka seperti yang dikemukakanoleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaantindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa,hakim dan pejabat lainnya, didasarkan padaprinsip demi kepentingan anak atau melihatkriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraananak yang ber-sangkutan, tanpamengurangi perhatian kepada kepentinganmasyarakat. 2Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak diIndonesia isinya melebihi kapasitas dalam pem-binaan anak nakal. 3 Hal ini disebabkan karenamemang ada kenaikan jumlah tindak pidanayang dilakukan oleh anak, dan juga karenahakim cenderung menjatuhkan pidana penjarabagi pelaku anak. Kondisi demikian tentunyasangat tidak mendukung dan menghambat pelaksanaanpembinaan terhadap anak nakalBerdasarkan penelitian, kebijakan penjatuhanpidana penjara terhadap anak nakal (delinkuen)menunjukkan adanya kecenderunganbersifat merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan bersifatmerugikan ini akibat dari efek pen-jatuhanpidana yang berupa stigma. 4Istilah sistem peradilan pidana anakmerupakan terjemahan dari istilah The JuvenileJustice System, yaitu suatu istilah yangdigunakan searti dengan sejumlah institusi yangtergabung dalam pengadilan, yang meliputipolisi, jaksa penuntut umum dan penasehathukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat pe-12Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal inisebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) UUNo. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu orangyang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18tahun dan belum pernah kawin.Sudarto, 1980, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, hlm. 129-130.34Lihat Kompas, 27 Pebruari 2004. Saat ini lembagapemasyarakat anak di ndonesia kewalahan karena isinyamelebihi kapasitas dalam pembinaan anak nakal.Lihat Paulus Hadisuprapto, Pemberian MaluReintegratif sebagai Sarana Nonpenal PenanggulanganPerilaku Delinkuen Anak ( Studi kasus di Semarang danSurakarta), Disertasi Program Doktor Ilmu HukumUniversitas Diponegoro, Semarang . 2003, hlm. 369.

30 Jurnal Dinamika HukumVol. 9 No. 1 Januari 2009nahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaananak. 5 Di dalam sistem peradilan pidana anak,terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusanperkara yang menyangkut kepentingan anak,yaitu segala aktivitas yang dilakukan olehpolisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harusdidasarkan pada suatu prinsip ialah demikesejahteraan anak dan kepentingan anak. 6Tujuan mensejahteraan anak dalamsistem peradilan pidana ini sudah ditekankanpada perundang-undangan baik secara internasionalyaitu dalam The Beijing Rules,maupuntelah diskomodir secara nasional dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Denganadanya kecenderungan hakim untuk menjatuhkanpidana penjara terhadap anak, makadapat disinyalir bahwa penegak hukum dalamsistem peradilan pidana anak masih lebihmenekankan pada aspek yuridis formal, danbelum menekankan pada tujuan untuk kepentingandan melindungi anak. Banyaknyakasus anak yang diputus pidana penjara saatini, menandakan hakim belum dapatmengefektikan sanksi tindakan terhadap anak.Menurut penulis, penegak hukum peradilan pidanaanak saat ini masih dominan padapenekanan aspek yuridis (aspek melihat pertimbanganperaturan saja), sehingga aspekkepentingan perlindungan anak cenderung diabaikan. Oleh karena itu putusan pidana penjaraatau kurungan bagi anak nakal selalu sajamuncul.Dengan kondisi demikian maka perlu adaperubahan tentang cara-cara memandang bagipenegak hukum ketika ia mengadili ataumenyelesaikan konflik di dalam perkara anak56Penulis menggunakan istilah sistem peradilan pidanaanak, merupakan terjemahan dari istilah The JuvenileJustice System sebagaimana digunakan SMRJJ – TheBeijing Rules yang tertera dalam Rule 5.1. Lihat pulaJoan Mc. Cord dan kawan-kawan. Joan Mc. Cord, CathySpatz Widom, and Nancy A. Crowell, eds., 2001,Juvenile Crime, Juvenile Justice. Panel on JuvenileCrime: Prevention, Treatment, and Control, NationalAcademy Press, Washington DC. Hlm. 154. Dalam bukutersebut disebutkan: “term juvenile justice is often usedsynonymously in addition to the court, but it also mayrefer to other affiliated institutions in addition to thecourt, including the police, prosecuting and defenceattorney, probation, juvenile detention centers, andjuvenile correctional facilities”.Sudarto, Op.Cit., hlm. 129, 140.nakal. Cara pandang penegak hukum peradilanpidana anak masih didominasi dengan carapandang yang menekankan bahwa “manusia ituuntuk hukum”, bukan “hukum untuk manusia”.Hukum untuk manusia artinya segala ketentuanhukum itu digunakan untuk meladeni kebutuhanmanusia. Sehingga kebutuhan manusia itulahyang menjadi utama, bukan hukum yangutama. Hukum hanya sebagai alat untukmemenuhi kebutuhannnya. Maka kalau hukumitu tidak memenuhi kebutuhan utama, tentaudilakukan modifikasi, reformasi, penafsiran,terhadap hukum tersebut. Cara pandang yangdisebut terakhir inilah yang disebut sebagaicara pandang penegakan hukum secara progresif.Diharapkan dengan penegakan hukumdengan pendekatan progresif dalam penegakanhukum dalam setiap tahapan–tahapan sistemperadilan pidana anak, penegak hukum akanmenekankan atau tidak melupkana padakepentingan perlindungan anak.Dalam kontek penulisan ini akan dikemukakan tentang penegakan hukum denganpendekatan progresif dalam penegakan hukumsistem peradilan pidana anak, dan pembenaranpenegakan hukum dengan pendekatan progresif,serta sejauhmana praktek peradilan pidanaanak ditinjau dari sudut penegakan hukumdengan pendekatan hukum progresif.Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenaibagaimanakah penegakan hukum denganpendekatan progresif dan implementasinyadalam penegakan sistem peradilan pidana anak,bagaimanakah dasar pembenaran pendekatanprogresif dalam penegakan sistem peradilanpidana anak di Indonesia, serta sejauhmanaaplikasi pendekatan progresif dalam prosesperadilan pidana anak di Indonesia.B. Pembahasan1. Penegakan hukum dengan pendekatanprogresif dan implementasinyaPendekatan hukum progresif berangkatdari asumsi dasar bahwa ”hukum adalah untukmanusia, bukan manusia untuk hukum”. Berangkatdari asumsi dasar ini, maka kehadiranhukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri

Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif 31Dalam Rangka Perlindungan Anaktetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untukitu apabila ada masalah di dalam hukum, makahukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki,bukan manusia yang dipaksa–paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. 7 Untuk itudalam penegakan hukum, seluruh prosesbekerjanya instrumen penegak hukum harusdapat dikembalikan pada pertanyaan apakahsudah mewujudkan keadilan? Apakah sudahmencerminkan kesejahteraan? Apakah sudahberorientasi kepada kepentingan rakyat?Dalam konsep hukum progresif manusiaberada di atas hukum, hukum hanya menjadisarana untuk menjamin dan menjaga berbagaikebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandangsebagai suatu dokumen yang absolute danada secara otonom. Berangkat dari pemikiranini maka dalam konteks penegakan hukum,penegak hukum tidak boleh terjebak padakooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakankebenaran.Hukum progresif yang bertumpu padarules and behavior, menempatkan manusiauntuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rulessecara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadiperubahan dalam masyarakat, ketika tesk-tekshukum mengalami keterlambatan atas nilainilaiyang berkembang di masyarakat, penegakhukum tidak boleh hanya membiarkan diriterbelenggu oleh tali kekang rules yang sudahtidak relevan tersebut, tetapi harus melihatkeluar (outward), melihat konteks sosial yangsedang berubah tersebut dalam membuatkeputusan-keputusan hukum.Hukum progresif bertumpu pada manusiamembawa konsekuensi pentingnya kreativitas.Kreativitas dalam konteks penegakan hukumselain untuk mengatasi ketertinggalan hukum,mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkanuntuk membuat terobosan-terobosanhukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yangdapat diharapkan dapat mewujudkan tujuankemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untukmembuat kebahagian manusia. Kreativitas7Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yangMembebaskan” , dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip,hlm. 5.penegak hukum dalam memaknai hukum tidakakan berhenti pada mengeja undang-undang,tetapi menggunakannya secara sadar untukmencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakanhukum secara sadar sebagai sarana pencapaiantujuan kemanusiaan berarti harus peka danresponsif terhadap tuntutan sosial. 8 Pandanganpendekatan hukum progresif diuraiakan dalambagan sebagai berikut. Bagan Deskripsi tentangpandangan pendekatan hukum progresif dalampenegakan hukum terlihat di bawah ini. 9Bertolak dari pandangan pendekatanhukum progresif sebagaimana dipaparkan diatas, maka dicoba untuk mengimplementasikandalam kerangka pikir penegakan hukum sistemperadilan pidana anak.a. Asumsi dalam penegakan sistem peradilanpidana (SPP) anak. Penegakan hukum peradilanpidana pidana anak berpandanganbahwa penegakan hukum peradilan pidanaanak adalah menekankan untuk kepentingananak, bukan semata-mata untuk kepentinganhukum peradilan anak. Peraturan perundang-undangansistem peradilan pidanaanak, bukan sebagai hukum yang mutlak danfinal, tetapi selalu dalam proses menjadi(law as a process, law in the making).b. Tujuan penegakan sistem peradilan pidanaanakPenegakan hukum sistem peradilan pidanaanak dengan pendekatan progresif bertujuanuntuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.c. Spirit dalam penegakan SPP anakPenegakan hukum SPP anak dilakukandengan spirit atau semangat pembebasanterhadap tipe, cara berpikir, asas dan teoriyang selama ini dipakai (mendominasi),dalam implementasi dan aplikasi UUPengadilan Anak selama ini.Dengan demikian di penegakan SPP anakterdapat semangat untuk dapat melakukan89Ibid.Pembuatan Bagan ini, sebagaimana dibuat Yudi Kristiana,Lihat Yudi Kristiana, “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaandengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan,Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)”,dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume 3 Nomor 1 /April2007, PDIH Undip, Semarang, hlm. 26.

32Tabel 1Pendekatan Progresif dalam Penegakan HukumNo. Identifikasi Pandangan pendekatan progresif dalam penegakan hukum1. Asumsi 1. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum;2. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam prosesmenjadi (law as a process, law in the making)2. Tujuan Penegakan hukum untuk Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia3. Spirit 1. pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selamaini dipakai dalam penegakan hukum;2. pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration ofjustice) yang berkuasa dan dirasa menghambat hukum dalammenyelasaikan persoalan.4. Progresivitas 1. penegakan hukum bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaanmanusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam prosesuntuk menjadi (law in the making);2. peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat baik local,nasional dan global;3. menolak status-quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korp.dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkanperlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiranprogresif terhadap hukum.5. Karakter 1. hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semulamenggunakan optik hukum menuju ke perilaku;2. hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalamhubungan erat dengan manusia dan masyarakat, (hukum responsif);3. hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkandilihat dan dinilai dari tujuan social yang ingin dicapai dan akibat yangtimbal dari bekerjanya hukum (hukum progresif berbagi paham denganlegal realism dan sociological jurisprudente);4. hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karenapeduli terhadap hal-hal yang meta-juridical, dan memiliki kedekatandengan critical legal studies namun cakupannya lebih luas.kreatifitas atau pembebasan terhadap kulturpenegakan hukum (administration ofjustice) dalam menyelesaikan perkara anakdengan titik tolak pada tujuan kesejahteraandan kebahagiaan anak.d. Progresivitas dalam penegakan SPP anakProgresivitas penegakan SPP anak dalambentuk memandang perundang-undanganSPP anak selalu dalam proses untuk menjadi(law in the making), untuk menujupada tujuan untuk kesejahteraan dankebahagiaan manusia/anak. Progresivitaspenegakan SPP anak dilakukan karena didalam proses penegakan hukum harus pekaterhadap perkembangan dan perubahanyang terjadi di masyarakat baik local,nasional dan global tentang isu perlindungananak.Progresivitas penegakan SPP anak ditunjukkanpula dengan menolak status-quomanakala menimbulkan kerugian bagi anakdan sangat merugikan kepentingan anaknakal.e. Karakter penegakan SPP anakKarakter penegakan SPP anak berusahamengalihkan titik berat kajian yang semulamenggunakan optik hukum menuju keperilaku. Oleh karena itu dalam penegakanSPP anak menitik beratkan pada tindakantindakanpenegak hukum lebih menitik beratkanpada tujuan menuju pada kepentinganper-lindungan anak.Karakter penegakan hukum progresif menyadarimenempatkan kehadirannya dalamhubungan erat dengan manusia dan masyarakat.Oleh karena itu penegak hukum ke-

Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif 33Dalam Rangka Perlindungan Anaktika mengimpelemetasikan SPP anak tidakdapat dilepaskan (merespon) untuk kepentinganatau kebutuhan-kebutuhan anak.Karakter penegakan hukum progresif memandanghukum tidak dipandang darikacamata hukum itu sendiri melainkandilihat dan dinilai dari tujuan sosial yangingin dicapai dan akibat yang timbal daribekerjanya hukum. Oleh karena itu denganpendekatan hukum progresif, dalam penegakanSPP anak akan selalu memperhatikantujuan SPP anak.Hukum progresif berbagi paham denganlegal realism karena hukum tidak dipandangdari kacamata hukum itu sendirimelainkan dilihat dan dinilai dari tujuansocial yang ingin dicapai dan akibat yangtimbal dari bekerjanya hukum. Oleh karenaitu dalam menerapkan SPP Anak, penegakhukum melihat tujuan yang ingin dicapaidalam SPP Anak tersebut.2. Dasar Pembenaran aplikasi pendekatanprogresif dalam penegakan SPP Anak diIndonesiaDasar pembenaran landasan pendekatanhukum progresif didalam penegakan SPP anak,diketahui pada tujuan sistem peradilan pidanaanak di Indonesia, yaitu menjamin terpenuhinyahak-hak anak, memberikan pengayoman,dan memberikan perlindungan hukum kepadaanak, baik yang mempunyai sikap perilakumenyimpang maupun yang melakukan perbuatanmelanggar hukum, agar mereka dapattumbuh dan berkembang, dan berpartisipasisecara optimal, sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandemi terwujudnya anak yang verkualitas,berakhlak mulia, dan sejahtera.Landasan pelaksanaan sistem peradilanpidana anak di Indonesia memperhatikan danberdasar ketentuan-ketentuan:a. UU Kesejahteraan Anak ( UU No. 4/1979);b. KUHAP ( UU No. 8/1981);c. UU Hak Asasi Manusia ( UU No. 39/1999);d. UU Pemasyarakatan ( UU No 12/1995);e. UU Pengadilan Anak ( UU No. 3/1997);f. UU Perlindungan Anak ( UU No. 23/2002);g. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia(UU No. 2/2002)h. Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No. 36/1990).3. Aplikasi pendekatan progresif dalam prosesperadilan pidana anak di Indonesiaa. Aplikasi pendekatan hukum progresif dalampenentuan penahanan terhadap AnakNakalPenyidikan merupakan langkah awalpenegak hukum dalam melaksanakan sistemperadilan pidana anak. Penyidikan anakdan penuntutan anak dilakukan oleh pihakkepolisian dan penuntut umum yang ditunjuk secara khusus. Penunjukkan secarakhusus ini, sebagaimana diatur dalam UUPengadilan Anak, bahwa penyidik anak harusmemenuhi syarat-syarat yaitu: 1) telahberpengalaman sebagai penyidik atau penuntutumum dewasa; 2) mempunyai minat,perhatian, dedikasi dan memahamimasalah anak, sebagaimana ditentukandalam Pasal 41 (2), Pasal 53 (2) UUPengadilan Anak.Dengan melihat syarat-syarat penyidikanak ini, maka dapat ditebak bahwa penyidikanterhadap anak harus memperhatikanperlindungan anak yang bersangkutan,atau dikatakan lebih menekankanpada kebutuhan perlindungan anak daripada kepentingan masyarakat secara luas.Hal ini mestinya akan mempengaruhi pihakpenyidik, bahwa di dalam penyidikan danpenuntutan selalu menekankan pada kepentinganperlindungan anak.Untuk mewujudkan kesejahteraan danperlindungan anak, maka perlu diadili olehsuatu badan peradilan yang menyelenggarakanperadilan yang dilakukan secarakhusus. Segala aktivitas yang dilakukandalam rangka peradilan anak ini, baik ituyang dilakukan oleh kepolisian, jaksa penuntutumum atau pengadilan, harusberdasarkan prinsip demi perlindungan dankesejahteraan anak. Oleh karena itu sangatwajar dalam penyidikan anak dihindarkanatau tidak boleh dilakukan dengan per-

36 Jurnal Dinamika HukumVol. 9 No. 1 Januari 2009terhadap anak yang sedang dilakukanpemeriksaan tahap pengadilan negericenderung dilakukan penahanan.5) Penumpukan status penahanan padatahap pemeriksaan pengadilan,menandakan bahwa penahanan lebihditekankan pada tujuan yang berkaitandengan kepentingan pemeriksaan,tidak pada kepentingan perlindungandan kesejahteraan anak.Bertolak dari kenyataan tentang pelaksanaanpenahanan ini, kiranya kehendakUU Pengadilan Anak, bahwa penahanananak dilakukan setelah sungguh-sungguhmempertimbangkan kepentingan anak,ibarat panggang jauh dari api. Kehedakmelindungi anak sebagaimana ditentukandalam Pasal 45 (1) UU Pengadilan Anakbahwa ”Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguhmempertimbangkan kepentingananak dan atau kepentingan masyarakat”,dan kehendak Pasal 16 (3) UUPerlindungan Anak, dan UU Hak Asasi Manusia(UU No. 39 tahun 1999) yaitu ”Penangkapan,Penahanan atau pidana penjaraanak hanya dilakukan apabila sesuaidengan yang berlaku dan hanya dapatdilakukan sebagai upaya terakhir. (garisbawah dari pen.). Demikian pula dalamKeputusan Presiden No. 36 tshun 1990 tentangpengesahan Konvensi Hak-hak Anak diIndonesia, telah ditegaskan bahwa Penangkapan,penahanan atau pemenjaraan terhadapanak, akan dilakukan sesuai hukumdan diterapkan hanya sebagai langkahterakhir dan untuk masa paling singkat yangdimungkinkan. Kehendak-kehendak tersebutdi dalam prakteknya masih belumdapat dilaksanakan. Kiranya kehendak penegakansecara progresif dalam pelaksanaanhukum pidana anak, masih memerlukanperjuangan yang panjang. Disinyalir bahwapenumpukan status tahanan seringkaliberkaitan dengan praktek jual beli perkarayang terjadi tidak hanya di ruang pengadilan,tetapi juga setelah sidang pengadilanberakhir. 13Penegak hukum sistem peradilan pidanaanak di Indonesia, menurut penulismasih sangat berkutat pada penonjolanpenggunaan kewenangan penahanan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 44 ayat(1) UUPA, yaitu untuk kepentingan penyidikan,Penyidik berwenang melakukanpenahanan terhadap anak yang didugakeras melakukan tindak pidana berdasarkanbukti permulaan yang cukup. Dasar ketentuanini yang menjadi dasar pijakanpelaksanaan penahanan terhadap anak.Namun demikian mestinya dalam penerapanketentuan pasal ini, harus melihathal-hal yang perlu diperhatikan, misalnyapenahanan dilakukan sebagai upaya yangterakhir sebagaimana ditentukan dalam UUHAM dan UUPA.b. Aplikasi pendekatan hukum progresifdalam penentuan putusan hakim terhadapanakAplikasi pendekatan hukum progresifdalam tahap pemeriksaan pengadilan anak,diwujudkan dalam putusan hakim anak yangdapat mencerminkan perlindungan anak.Oleh karena itu untuk mengecek sejauhmana putusan hakim anak dapat mencerminkanpendekatan hukum progresif ini,dengan melihat bentuk-bentuk putusanyang dijatuhkan pada anak. Secara yuridis,ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1997tentang Pengadilan Anak telah menentukantentang sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkanpada anak, yaitu berupa Pidana atauTindakan. Pidana terdiri dari pidana pokokdan pidana tambahan. Pidana pokoksebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 (2)UUPengadilan Anak, yang dapat dijatuhkanpada anak, yaitu: 1) pidana penjara; 2)pidana kurungan; 3) pidana denda; dan 4)pidana pengawasan. Sedangkan pidanatambahan yang dapat dijatuhkan padaanak nakal berupa perampasan barang–13 Herlina, Op.Cit. hlm. 32.

Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif 37Dalam Rangka Perlindungan Anakbarang tertentu dan atau pembayaran gantirugi. Kewajiban Pembayaran ganti rugi inimerupakan tanggung jawab orang tua atauorang lain yang menjalankan kekuasaanorang tua (lihat UU No. 3 tahun 1997 Pasal23 ayat (3) dan Penjelasannya). SanksiTindakan yang dapat dijatuhkan terhadapanak dapat berupa:1) mengembalikan kepada orang tua, waliatau orang tua asuh.2) menyerahkan kepada negara untuk mengikutipendidikan, pembinaan, danlatihan kerja, atau menyerahkan kepadadepartemen sosial atau organisasi sosialkemasyarakatan yang bergerak di bidangpendidikan, pembinaan dan latihankerja.Tabel 3Jenis Putusan Pada Peradilan AnakNo. Jenis Putusan Jmlh %1 Pidana bersyarat 42 7,42 Pidana Penjara, 523 92,4Kurungan, dan pidanapendidikan paksasebagai Anak Negara3 Kembali ke Orang Tua 1 0,2Jumlah 566 100Di dalam praktek peradilan pidanaanak ini, penjatuhan sanksi tindakanterhadap anak nakal sangat sedikit sekalidibandingkan dengan penjatuhan sanksipidana penjara atau sanksi pidana kurunganataupun sanksi lainnya. Hal ini dapat dilihatdalam data Statistik Nasional tentang jumlahnarapidana anak dan jenis penjatuhanpidananya. Kondisi jumlah narapidana anakdan jenis penjatuhan pidananya disajikandalam tabel sebagai berikut. 14No.Penulis melakukan penelitian di wilayahhukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto,15 dapat diketahui bahwa pada tingkatanlokal pun, kecenderungan hakimmenjatuhkan pidana penjara/kurunganpada anak nakal masih sangat menonjol.Tabel di bawah ini dapat menunjukkanmasih ada kecenderungan hakim menjatuhkanpidana penjara bagi anak di lokasiwilayah hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto16 Tabel 4Jenis Sanksi Terhadap AnakJenis sanksi yangdijatuhkanUmur anak (th)< 16 16 – 201 Mati/ seumur hidup 0 32 Penjara 1108 133493 Kurungan 14 1284 Pidana bersyarat/percobaan 148 7885 Denda 6 1076 Dikembalikan pada OrangTua57 97 Diserahkan pada pemerintah 12 5Jumlah 1245 14389Hakim-hakim Pengadilan Negeri di wilayahBapas Purwokerto mengatakan, bahwadalam menjatuhkan sanksi pidanakhususnya pidana penjara pada umumnyadengan pertimbangan-pertimbangan sebagaiberikut. 171) Anak sudah berumur lebih dari 12 tahun;2) Terdakwa anak juga sudah berulang kalimelakukan tindak pidana dan penjatuhansanksi pidana penjara dengan tujuanuntuk memberikan efek jera pada terdakwaanak, sehingga terdakwa anakdapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari disamping itu terdakwaanak akan mendapatkan pembinaan diLembaga Pemasyarakatan anak untuk14 Data ini diambil dari Biro Pusat Statistik Kriminal tahun1996, namun begitu pemaparan ini untuk sebagai buktibahwa ada kecenderungan hakim menjatuhkan pidanapenjara bagi anak nakal, dan kecenderungan ini sampaitahun 2007 masih demikian. Lihat Apong Helina dkk.2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapandengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi, Unicef -Polri, Jakarta, hlm.69.15 Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Purwokertomeliputi Kabupaten Banyumas, Purwokerto,Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen dan KabupatenCilacap.16 Data ini diolah dari dokumen yang terdapat di BAPASPurwokerto, dari tahun 2000 sampai dengan bulanAgustus 2007.17 Pengamatan terhadap putusan-putusan hakim dilokasipenelitian.

38 Jurnal Dinamika HukumVol. 9 No. 1 Januari 2009memperbaiki tingkah laku anak tersebut.3) Anak telah dilakukan penahanan dan penahanantersebut dilanjutkan pada waktuperkara dilimpahkan ke Kejaksaan,begitu juga pada waktu perkara dilimpahkanke Pengadilan, hakim yang menyidangkanperkara tersebut juga melakukan penahanan, sehingga di jatuhkansanksi pidana khususnya pidanapenjara,4) Sanksi tindakan menurut hakim, belumjelas aturannya, siapa yang mengawasidan bagaimana pelaksanaannya.5) apabila anak tersebut memang betulbetulmempunyai sifat nakal, dan kriminalserta sudah berulang kali melakukanperbuatan pidana, maka anak tersebuttidak perlu dijatuhi sanksi tindakannamun yang tepat adalah sanksi pidanakhususnya pidana penjara,6) karena jenis tindak pidananya termasuktindak pidana yang ancaman hukumannyalebih dari 5 tahun.Mencermati berbagai alasan hakim didalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak,tampak bahwa alasan-alasan yang digunakanadalah mengarah pada semata-mata melihatadanya perbuatan yang dilarang dilakukanoleh anak-anak dan telah dilakukan penahananterhadap anak nakal tersebut. Sedangkanpertimbangan kepentingan perlindungan anaknakal tersebut belum menjadi menjadi pertimbangan.Hal inilah yang menjadi alasanalasanhakim cenderung menjatukan pidanapenjara bagi anak nakal.Mencermati jenis putusan dan pertimbanganhakim di dalam menjatuhkan putusankepada anak nakal dalam praktek, dikaitkandengan titik tolak pandangan pendekatanhukum progresif, maka dapat dinyatakansebagai berikut:1) Asumsi dalam penegakan sistem peradilanpidana (SPP) anak saat ini, belum menekankanuntuk kepentingan anak.2) Tujuan penegakan sistem peradilan pidanaanak saat ini, tidak menekan pada bertujuanuntuk kesejahteraan dan kebahagiaananak.3) Spirit dalam penegakan SPP anak belumterdapat semangat untuk dapat melakukankreatifitas atau pembebasan terhadap kulturpenegakan hukum (administration ofjustice) dalam menyelesaikan perkara anakdengan titik tolak pada tujuan kesejahteraandan kebahagiaan anak.4) Progresivitas dalam penegakan SPP anaksaat ini, belum peka terhadap perkembangandan perubahan yang terjadi dimasyarakat baik lokal, nasional dan globaltentang isu perlindungan anak.5) Karakter penegakan SPP anak masih memandanghukum dari kacamata hukum itusendiri (positivistik), dan belum melihatdan menilai tujuan sosial yang ingindicapai dan akibat yang timbal daribekerjanya hukum.C. Penutup1. Penegakan hukum sistem peradilan pidanaanak dengan pendekatan hukum progresifberarti penegakan sistem peradilan pidanaanak yang menonjolkan pada tujuan kesejahteraananak;2. Dasar pembenaran penegakan hukum progresifdalam SPP Anak di Indonesia, berdasarkanketentuan tentang tujuan SPPanak dan dengan adanya ketentuan bahwa”Penahanan dilakukan dengan sungguhsungguhmempertimbangkan kepentingananak dan atau kepentingan masyarakat”,serta ketentuan bahwa ”Penangkapan, Penahananatau pidana penjara anak hanyadilakukan apabila sesuai dengan yangberlaku dan hanya dapat dilakukan sebagaiupaya terakhir”.3. Aplikasi penegakan hukum peradilan pidanaanak di Indonesia pada umumnya masihjauh dari kehendak penegakan hukumdengan pendekatan hukum progresif, dimana hal ini diketahui dengan dominasipenjatuan pidana penjara / kurungan padaanak, karena penegak hukum masih menitikberatkan atau melihat perbuatan jahatyang dilakukan anak semata, sehingga pada

Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif 39Dalam Rangka Perlindungan Anakanak tidak dijatuhkan sanksi tindakan padaanak.Daftar Pustaka:Cord, Joan Mc., & Cathy Spatz Widom, NancyA. Crowell, eds. 2001. Juvenile Crime,Juvenile Justice. Panel on Juvenile Crime:Prevention, Treatment, and Control.Washington DC: National AcademyPress;Filler, Ewald (Editor). 1995. Children AndJuvenile In Detention: Aplication OfHuman Right Standards, Vienna,Austrian;Hadisuprapto, Paulus. 2003. Pemberian MaluReintegratif sebagai Sarana NonpenalPenanggulangan Perilaku DelinkuenAnak (Studi kasus di Semarang danSurakarta). Disertasi. Semarang: ProgramDoktor Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro;Herlina, Apong, dkk. 2004. Perlindunganterhadap Anak yang berhadapan denganhukum Manual Pelatihan untuk POLISI.Jakarta: POLRI – Unicef;Kristiana, Yudi. “Rekonstruksi BirokrasiKejaksaan dengan Pendekatan HukumProgresif (Studi Penyelidikan, Penyidikandan Penuntutan Tindak PidanaKorupsi)”. dalam Jurnal HukumProgresif, Volume 3 Nomor 1 /April2007, PDIH Universitas Diponegoro,Semarang;Nawawi Arief, Barda. 2007. Kapita SelektaHukum Pidana Tentang SistemPeradilan Terpadu (Integrated CriminalJustice System). Semarang: BadanPenerbit Universitas Diponegoro;----------. 2007. Masalah Penegakan Hukum danKebijakan Hukum Pidana dalamPenanggulangan Kejahatan. Jakarta:Kencana Prenada Media Group;Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukumyang Membebaskan”. dalam JurnalHukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April2005, Program Doktor Ilmu HukumUniversitas Diponegoro, Semarang;Soetodjo, Wigati. 2006. Hukum Pidana Anak,Bandung: PT Refika Aditama;Sudarto. 1980. Kapita Selekta Hukum Pidana.Bandung: Alumni.