24.08.2015 Views

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi ...

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi ...

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

208 Jurnal Dinamika HukumVol. 11 No. 2 Mei 2011<strong>anak</strong> didik pemasyarakatan dengan narapidanadewasa. 31Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai Korbanpada Tingkat Penyidikan di KepolisiaanPenulis telah melakukan wawancara denganpenyidik di POLRES Banyumas <strong>yang</strong> diwakilioleh Kanit III Serse Kriminal IPDA Sus Irianto.Pada waktu pemeriksaan, korban di periksadi ruang tersediri, yaitu Ruang Pelayanan Khusus(RPK) korban kekerasan <strong>terhadap</strong> perempuanbaik dewasa maupun <strong>anak</strong>-<strong>anak</strong> dibawahumur. Sedangkan di POLRES Banyumas telahterbentuk RPK ini merupakan suatu kemajuan.Di mana sebelumnya kasus-kasus tentang perempuandan <strong>anak</strong>-<strong>anak</strong> <strong>yang</strong> mengalami kekerasanseksual ditampung dalam di tempat, yaituBagian Pidana Umum di POLRES Banyumas.Penyidikan kasus-kasus kekerasan <strong>terhadap</strong>perempuan dan <strong>anak</strong>-<strong>anak</strong> di bawah umur(perbuatan cabul, perkosaan, sodomi dan lainlain),sebenarnya harus dilakukan oleh penyidikkhusus (Wanita) di Ruang Penyidikan Korban.Ruang Penyidikan Korban ini bertujuan untukmemberikan <strong>perlindungan</strong> <strong>terhadap</strong> korbanserta mempermudah pemeriksaan <strong>terhadap</strong>korban agar korban lebih terbuka dalam memberiketerangan. Selain itu, untuk sedikit mengurangibeban psikologis korban apabila korbandiperiksa penyidik laki-laki.Petugas RPK POLRES Banyumas terdiridari 4 personil, yaitu 3 perempuan dan 1 lakilaki,<strong>yang</strong> menangani kekerasan <strong>terhadap</strong> perempuandan <strong>anak</strong>-<strong>anak</strong> dibawah umur. Apabila<strong>yang</strong> perempuan semua bekerja atau dalam keadaanmendesak tidak dapat menangani korbanperempuan, bisa dialihkan kepada penyidik laki-laki,<strong>yang</strong> juga berperspektif gender. LSM-LSM <strong>yang</strong> bergerak dibidang perempuan dan<strong>anak</strong>-<strong>anak</strong> boleh mendampingi korban pada tahappelaporan, penyidikan, sampai dengan pengadilan,begitu juga dengan pihak orang tua.Bentuk <strong>perlindungan</strong> <strong>yang</strong> diberikan PolresBanyumas <strong>yang</strong> lainnya adalah dalam hal31Mahmud Mulyadi, “Perlindungan <strong>terhadap</strong> Anak <strong>yang</strong>Berkonflik dengan Hukum: Upaya menggeser KeadilanRetributif menuju Keadilan Restoratif”, Jurnal Equality,Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Hal. 82-94meminta kesaksian kepada korban tindak pid<strong>anak</strong>ekerasan seksual <strong>terhadap</strong> <strong>anak</strong> di bawahumur. Korban dalam memberikan kesaksiannyadapat didampingi oleh orang tua atau LBH-LBH<strong>yang</strong> bergerak dalam bidang perempuan atau<strong>anak</strong>-<strong>anak</strong>.Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai Korbanpada Tingkat PenuntutanWawancara dengan seorang jaksa <strong>yang</strong> diwakili oleh Djatmiko, S.H. Jaksa pada KejaksaanNegeri Banyumas sebagai instansi <strong>yang</strong>bertugas dan berwenang untuk melakukan penuntutan.Dari hasil wawancara dengan JaksaDjatmiko, S.H. sebagai Jaksa Pidana Umum,diperoleh hasil bahwa proses kerja kejaksaanterdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-penuntutan,penuntutan dan eksekusi.Pra-penuntutan diawali dengan SuratPemberitahuan. Dimulainya Penyidikan (SPDP)dari polisi kepada kepala Kejaksaan. Kemudiankepala kejaksaan menunjuk seorang jaksa untuk<strong>menjadi</strong> jaksa penuntut, setelah itu berkasperkara masuk ke kejaksaan dan dilimpahkankepada Jaksa Pidana Umum (Jampidum). Jampidummenyerahkan berkas kepada Jaksa <strong>yang</strong>ditunjuk untuk menangani perkara tersebut,terhitung tujuh hari dari diterimanya berkasjaksa <strong>yang</strong> ditunjuk untuk menangani perkaratersebut. Tujuh hari dari diterimanya berkas,jaksa harus menentukan sikap, apabila berkastidak lengkap maka jaksa harus mengirimkan P-18 (pemberitahuan berkas perkara belum lengkap)kepada penyidik, disusul kemudian denganP-19 (Pemberitahuan materi berkas <strong>yang</strong> kuranglengkap). Setelah berkas dianggap lengkapmaka diterbitkan P-21 (pemberitahuan sudahlengkap), 14 hari tidak ada lagi sikap makaberkas dianggap lengkap.Pada tahap penuntutan, penyidik melimpahkanbarang bukti serta terdakwa kepadakejaksaan. Jampidum melimpahkan berkas perkarakepada jaksa untuk dibuat penuntutan(dakwaan), dalam 5 hari jaksa harus sudahmembuat tuntutan dalam bentuk surat dakwaan(biasanya dengan dakwaan primer dandakwaan sekunder), kemudian tuntutan dima-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!