KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri 

Klas IA Mataram tahun 2012 dilaksanakan sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang LAKIP Tahun 

2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. 

LAKIP Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2012 merupakan gambaran hasil yang 

dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan 

datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

serta berguna bagi semua pihak yang terkait. 

KETUA PENGADILAN NEGERI 

MATARAM 

H.BUDI SUSILO, SH.,MH 

NIP. 19610520 198512 1 001

PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM 

JL. LANGKO NO. 68A MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT 

Telp. (0370) 621293 – 631142 Fax. (0370) 640633 

Website : www.pn-mataram.go.id 

E-mail : info@pn-mataram.go.id 

Mataram, 19 Februari 2013 

Kepada 

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 

di – 

M A T A R A M 

SURAT PENGANTAR 

Nomor : W25-U1/ 

/PL.01/II/2013 

NO. URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN 

Pengiriman Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Untuk 

menjadikan 

1. 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 

2012 Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Klas 

1 (Satu Gabung) 

periksa. 

IA Mataram 

Panitera/Sekretaris 

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 

SULAIMAN, SH.,MH 

Nip.19600322 198203 1 004 

Tembusan : 

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung R.I di - Jakarta 

2. Arsip

DAFTAR 

ISI 

Kata Pengantar ................................................................................................................ i 

Daftar Isi ................................................................................................................ ii 

Ringkasan eksekutif ................................................................................................................ iii 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 

B. Struktur Organisasi ............................................................................................................ 3 

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................... 4 

BAB II Rencana Strategi 

A. Rencana Strategis ............................................................................................................ 9 

B. Visi dan Misi........................................................................................................................ 12 

C. Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................................................................ 13 

D. Matrik Kinerja Anggaran ..................................................................................................... 15 

E. Matrik Pencapaian Kinerja.................................................................................................. 16 

F. Rencana Kinerja Tahunan 2012 ......................................................................................... 18 

G. Penetapan Kinerja Tahunan ............................................................................................... 20 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Pengukuran Kinerja ............................................................................................................ 22 

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.............................................................................................. 24 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan......................................................................................................................... 26 

B. Saran .................................................................................................................................. 27

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman 

bertugas menyelengarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan 

Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 

undang-undang, Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan 

Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52, dan pasal 53 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan 

Umum, Tugas pokok dan fungsinya adalah : 

Tugas Pokok : 

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Pidana, perkara Perdata, perkara 

Tipikor, dan perkara PHI dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Mataram. 

2. Sebagai Penyelenggara Fungsional atau Pelayanan Publik 

3. Tindak Lanjut : 

- Terwujudnya kemandirian badan peradilan 

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

Sedangkan Fungsinya adalah : 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta 

penyelesaian perkara dan eksekusi. 

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta 

administrasi peradilan lainnya. 

3. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum. 

4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

LANDASAN KERJA : 

A. Landasan Yuridis. 

1. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 

4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Junto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian. 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 

tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan. 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung 

jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan 

tugas pengawasan. 

8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 

9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor. 0363.0/005-01.2/III/2009 tanggal 31 Desember 2008, 

Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009. 

B. V I S I 

Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan supremasi 

hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan 

publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya 

rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”, maka Visi Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram yaitu 

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG ”. 

C. M I S I 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 

d. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan mewujudkan Visi dan Misi tersebut 

diatas berdasar DIPA Tahun 2012, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram memiliki 3 (tiga) Program 

Utama yaitu : 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Program 

tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran serta Pengadilan Negeri Klas IA Mataram untuk 

menunjang program Nasional dalam bidang penegakan hukum dan HAM dan pemberantasan KKN. 

Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Klas IA Mataram merupakan bentuk pertanggung jawaban 

kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dari 

dana APBN sebesar Rp. 7.606.787.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus 

Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Dana untuk : 

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Penggunaan anggaran untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram, tertuang dalam 3 Program yaitu : 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung 

sebesar Rp 6.958.887.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan 

Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung Rp 296.100.000,- 

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 351.800.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh 

Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM TAHUN 2012 

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data 

1. peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang 

diselesaikan dalam setiap tahunnya 

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah 

mediasi yang diterima dan menjadi perkara 

Hakim Mediasi yang ditunjuk 

2. Peningkatan Penyelesaian Perkara Persentase jumlah perkara yang putus a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah 

perkara yang diregister pada tahun 2012 Gugatan: 75,11% (163 

Majelis Hakim dan Penitera 

Pengganti 

a. Perdata : 

perkara diminutasi : 217 perkara dalam proses tahun 2012) 

1. Gugatan 

Permohonan: 96,53% (974 perkara diminutasi : 1009 perkara 

dalam proses tahun 2012) 

2. Permohonan 

Gugatan 

Berkas Perkara yang 

masuk 

b. Pidana : 

b. Perbandingan antara sisa perkara yang belum diminutasi 

1. Biasa 

dengan jumlah Perkara yang telah diminutasi (46 perkara belum 

2. Singkat 

diminutasi : 569 perkara yang telah diminutasi dalam tahun 

2012) 

3. Cepat/Ringan 

4. Lalulintas 

c. Pidana Khusus (Tipikor) c. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah 

perkara yang diregister pada tahun 2012 : (17 perkara 

diminutasi : 29 perkara yang masuk di tahun 2012) 

d. Pengadilan Hubungan Industrial d. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah 

perkara yang diregister pada tahun 2012 : 5 perkara diminutasi : 

7 perkara yang masuk di tahun 2012) 

3. Peningkatan penertiban administrasi 

perkara 

a. Persentase berkas yang diajukan banding, 

kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap 

Perbandingan antara berkas yang diajukan upaya hukum yang 

lengkap (terdiri atas bundel A dan bundel B) jumlah berkas yang 

diajukan banding yang diproses pada tahun 2012) 

Panitera/sekretaris Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram 

Berkas Perkara yang 

masuk 

b. Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke majelis 

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram dengan berkas perkara yang 

didistribusikan 100% 

Panmud Perdata, Pidana, Tipikor 

dan PHI 

Register Perkara 

4. Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari 

Keadilan yang tidak mampu di Posbakum 

c. Persentase penyampaian pemberitahuan sidang Sudah Jelas Juru Sita Register Perkara 

tepat waktu pada tahun ini Perdata, Pidana, Tipikor 

dan PHI. 

Persentase perkara yang dilakukan oleh 

masyarakat yang tidak mampu dengan jumlah 

bantuan hukum yang sudah di sediakan 

Perbandingan perkara yang diberikan bantuan hukum dengan 

jumlah bantuan hukum yang disediakan. 

Panitera/sekretaris Pengadilan 


Berkas perkara/Laporan 

Bantuan Hukum

5. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan 

Eksekusi 

Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan 

dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk 

Perbandingan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Ketua Pengadilan Negeri 

Permohonan eksekusi 

6. Peningkatan Kualitas pengawasan Persentase pengaduan yang masuk ke Pengadilan 

pada tahun ini 

Perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dan 

ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan). 

Ketua Pengadilan dan Panitera 

Sekretaris 

Panmud Hukum/Petugas 

Pengelola 

7. Peningkatan Transparansi dan 

aksesibilitas masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice ) 

Persentase Proses penyelesaian perkara yang 

dapat dipublikasikan pada tahun ini. 

Perbandingan persentasi proses putusan perkara yang sudah 

diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat 

Pertama (sesuai SK KMA No 1-44/KMA/SK/I/2011 Tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

Petugas Pengelola Informasi dan 

Data (PPID) 

Register Perkara 

Persentasi keberhasilan para pencari keadilan 

mengunduh informasi dalam tahun ini 

Persentase kepuasan masyarakat pencari keadilan 

Petugas Pengelola Informasi dan 

Data (PPID) 

Website Pengadilan 



PANITERA/SEKRETARIS 

SULAIMAN, SH.,MH 

NIP. 19600322 198203 1 004


BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi 

dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya 

harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai 

bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga 

sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. 

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun 

berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan 

kebutuhan. 

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan 

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 

24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan 

Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan 

peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam 

undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian 

berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi 

dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram merupakan Pengadilan 

Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1


untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undan-undang atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan 

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja 

dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dalam 

satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta 

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum 

Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas 

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. 

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, 

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, 

pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas 

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera 

melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan 

perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Klas IA Mataram merupakan 

kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri 

Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 

tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2012 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang 

dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. 

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah 

Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, sebagai 

Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana, Perkara Perdata, Perkara 

Tipikor maupun Perkara PHI. 



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat 

pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali 

serta administrasi peradilan lainnya. 

3. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum. 

4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

C. Sistematika Penyajian 

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, 

serta sistematika Penyajian. 

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana 

strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012 serta Perjanjian Kinerja 

(Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013. Pada bab ini rencana strategis Tahun 

2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program 

utama dan kegiatan pokok. 

BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan 

antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian 

sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil 

pengukuran kinerja). 

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, 

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri 

Klas IA Mataram serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula 

saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. 

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Tahun Anggaran 2012. 



BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan 

lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan 

sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang 

dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai 

sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan 

serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam 

memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, 

adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal 

maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). 

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus 

dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas 

pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah 

pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah 

untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. 

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas 

pokok Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana 

kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan 

pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat 

diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat 

meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat 

pencari keadilan. 



Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan 

secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. 

Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan 

perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas 

beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi 

hingga di daerah sebagai berikut : 

Tahap persiapan rencana : 

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, 

merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan 

penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran 

dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan 

satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. 

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi 

yaitu: 

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain 

dan transparan. 

2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati. 

3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan. 

4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram. 

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai 

tantangan dan masalah yang akan diatasi. 

Tantangan utama meliputi : 

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan 

Kabupaten Lombok Utara terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Peradilan . 

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah 

terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, 

kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk 



masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem peradilan bisa kembali pulih. 

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan 

institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung 

mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada 

kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari 

proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. 

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program 

melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan 

target secara maksimal. 

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks 

keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. 

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram berusaha untuk memperioritaskan pembangunan 

sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 

akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal 

dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. 

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui 

rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IA Mataram kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek 

yaitu: 

1. Ketenagaan mencakup: 

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi 

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. 

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada. 

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi. 

2. Sarana mencakup : 

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. 

b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem 

pelayanannya melalui sistem aplikasi. 

3. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram. 



4. Ketatalaksanaan mencakup : 

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal. 

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang telah disusun dengan 

tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak 

dan juknis yang ada. 

5. Hukum materil mencakup : 

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. 

b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat 

umum khususnya para pencari keadilan. 

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 

a. V I S I : 

Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan 

peradilan, maka Pengadilan Negeri Klas IA Mataram mempunyai Visi yang sama 

dengan Mahkamah Agung RI yakni : 

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ 

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada 

pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan 

Negara Republik Indonesia. 

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Klas IA Mataram khususnya 

dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu 

peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta 

sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 

Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus 

dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sesuai dengan Misi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : 

b. M I S I 

Menjaga kemandirian badan peradilan. : 

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 

Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram. 



2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

a. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, yaitu 

meliputi : 

a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

pelayanan masyarakat. 

b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai 

dan terpenuhi sesuai dengan target. 

c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor. 

b. Sasaran Strategis 

a. Uraian 

1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 

2) Meningkatnya kuaslitas SDM pegawai. 

3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional. 

4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara 

dengan baik. 

5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Mataram dan 

Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait. 

6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang 

kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari. 

7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara. 

8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat. 

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012, Pengadilan Negeri 

Klas IA Mataram memiliki kebijakan program yaitu : 

a. Kebijakan 

1) Mengusulkan penambahan pegawai untuk ditempatkan pada bidang teknis maupun 

kesekretariatan 



2) Mengikutsertakan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional 

untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan untuk meningkatkan kemampuan serta 

mutu para pejabat dan staf 

3) Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung 

RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan 

profesional. 

4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi. 

5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. 

6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari 

keadilan. 

7) Menetapkan standarisasi biaya perkara. 

8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan 

melalui media informasi elektronik. 

b. Program 

1) Penerapan kepemerintahan yang baik 

2) Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. 

3) Penegakan hukum dan HAM 

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klas IA Mataram menggunakan indikator 

asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel 

penentu yaitu ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara dan kemapanan/efektifitas dan 

efesiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 

sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri 

Klas IA Mataram. 

a. Indikator Kinerja Sasaran 

Indikator Kinerja Sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian 

sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Sasaran 

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010-2014, yang tertuang dalam Rencana 

Strategis Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010-2014, menjadi alat ukur dalam 



penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Klas IA 

Mataram dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun). 

Indikator Kinerja Sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan 

kebijakan serta strategis dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan 

rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas setiap 

indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), sebagai 

pertangungjawaban atas pelaksanaan/penggunaan anggaran. 

Indikator Kinerja Sasaran disusun dengan melihat visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan 

dicapai Pengadilan Negeri Klas IA Mataram. 

b. Indikator Kinerja Kegiatan 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Mataram akan 

diukur tingkat capaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja 

tersebut terdiri dari indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), 

manfaat (benefit) dan dampak (impact). 

Tingkat rencana capaian kinerja tersebut setiap akhir tahun dibandingkan dengan 

realisasinya pada akhir tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dengan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). 

c. Target Kinerja 

Target kinerja utama Pengadilan Negeri Klas IA Mataram mengacu kepada 

prakiraan indikator penyelesaian perkara. Indikator penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram pada tahun 2011 menyelsaikan perkara : Gugatan 75,11%, 

Permohonan 96,53%, Pidana 91,91%, PHI 71,42%, Tipikor 58,62% dari jumlah perkara 

yang diterima. 

d. Perhitungan Capaian Kinerja 

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi 

dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Realisasi 

Tingkat capaian kinerja = X 100 % 

Rencana 



Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki 

karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi” mengandung makna kinerja 

“semakin tidak baik” atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut : 

Rencana – (Realisasi-Rencana) 

Tingkat Capaian Kinerja = X 100 % 

Rencana 

Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian 

kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian 

kinerja akan semakin tinggi. 

Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan 

menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan. 

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data 

Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan 

secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang 

baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan. 

e. SKALA PENILAIAN 

Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian 

sebagai berikut : 

0 - 55 : Sangat Kurang 

56 - 70 : Kurang 

71 - 85 : Cukup 

86 - 100 : Baik 

Lebih dari 100 : Sangat Baik 

Dengan pengukuran kinerja, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram melakukan evaluasi 

kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. 

Strategi yang baru dapat dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal 

sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas standar atau rencana capaian kinerja juga dapat 

dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. 



Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan 

Negeri Klas IA Mataram. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan 

terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang sudah dirumuskan dalam renstra 

(rencana strategis). 

Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 

Tujuan Strategis 

Sasaran 

1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagai pelayanan masyarakat. 

2. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar 

tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target dan meningkatkan sarana dan 

prasarana kantor. 

3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu, meningkatnya 

penyelesaian perkara dan meningkatnya penyelesaian administrasi peradilan 

Th. I 

(2010) 

Th. II 

(2011) 

Th. III 

(2012) 

Th. IV 

(2013) 

Th. V 

(2014) 

1. Terwujudnya kesejahteraan 

pegawai. 

2. Meningkatnya kualitas SDM 

pegawai. 

3. Meningkatnya mutu dan jumlah 

tenaga terampil dan profesional. 

4. Terciptanya keamanan dan 

kebersihan, agar lingkungan 

terjaga serta terpelihara dengan 

baik. 

5. Meningkatnya koordinasi dan 

konsultasi ke Pengadilan Tinggi 

Mataram dan Mahkamah Agung 

RI serta pihak-pihak terkait. 

Tersedianya dan meningkatkannya 

sarana dan prasarana yang 

menunjang kelancaraan 

pelaksanaan tugas sehari-hari. 

1. Tersedianya informasi dan 

dokumentasi serta adanya 

standarisasi biaya perkara. 

2. Terwujudnya sistem pelayanan 

administrasi dan informasi yang 

akurat. 

3. Terlaksananya penyelesaian 

perkara secara cepat, sederhana 

dan biaya ringan. 

4. Terwujudnya ketertiban 

administrasi perkara 



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 

Pada Tahun 2012, Pengadilan Negeri Klas IA Mataram telah memiliki rencana kinerja yang 

tergambar dalam tabel berikut : 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 

PENGADILAN NEGERI Klas IA MATARAM 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

1 Meningkatkan secara nyata pelayanan 

yang baik dalam administrasi perkantoran 

dan administrasi 

Prosentase peningkatan pelayanan 

administrasi umum dan administrasi 

perkara sesuai SOP 

Prosentase peningkatan poliklinik dan 

obat-obatan termasuk honorarium Dokter 

dan perawat Sesuai SOP 

Prosentase peningkatan pakaian dinas 

guna peningkatan disiplin aparatur di 

Lingkungan Pengadilan Negeri Klas IA 

Mataram Sesuai SOP 

Prosentase peningkatan ketersediaan 

toga pakaian kerja satpam, pesuruh 

sesuai SOP 

Prosentase peningkatan 

penyelenggaraan perpustakaan/ 

kearsipan/dokumentasi sesuai SOP 

Prosentase peningkatan perawatan 

gedung kantor Pengadilan Negeri Klas 

IA Mataram 


rumah negara 


kendaraan bermotor roda 4/6/10 

Persentase peningkatan perawatan 

kendaraan bermotor roda 2 

Persentase peningkatan perawatan 

sarana gedung kantor 

Persentase peningkatan langganan daya 

dan jasa 

Persentase Peningka;tan jasa keamanan 

dan kebersihan 

Persentase peningkatan jasa pos dan 

giro/sertifikat 

Persentase peningkatan operasional 

perkantoran dan pimpinan 

Persentase peningkatan administrasi 

pengelola kepegawaian 

Persentase peningkatan penatausahaan 

pembukuan verifikasi & Pelaksana 

anggaran 

Persentase peningkatan pembinaan 

administrasi dan pengelola perlengkapan 

Persentase peningkatan pembinaan dan 

akomodasi 

100% 

100% 

4% 

10% 

90% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



2 Meningkatkatnya Pelayanan serta Bantuan 

Hukum 

3 Meningkatkan sarana dan prasarana 

Aparatur Mahkamah Agung 

Persentase peningkatan bantuan hukum 

dan Saksi/Penterjemah / Biaya 

100% 

Pengacara/ Penyelesaian Perkara 

Hukum 

Persentase Peningkatan Pengadaan 

100% 

perlengkapan sarana dan prasarana 

Persentase peningkatan pengadaan 

peralatan kantor inventaris kantor) 100% 

4 Meningkatanya Kepuasan Masyarakat 

Pencari Keadilan 

Persentase peningkatan operasional 

persidangan peradilan 

- . Pengamanan persidangan 

-. Konsumsi/uang makan terdakwa 

100% 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012 



1 Terlaksananya pelayanan Peradilan 

dengan baik bagi masyarakat 

Prosentase perkara tingkat pertama 

yang diterima tepat waktu/sesuai SOP 90% 


diputus sesuai SOP 

90% 

Prosentase perkara berhasil melalui 

mediasi sesuai SOP 

0% 

Prosentase penyelesaian penyitaan 

sesuai SOP 

10% 

Prosentase permohonan eksekusi 

diputus 

30% 

Prosentase Permohonan Pendaftaran 

Badan Hukum yang diproses sesuai 

? 

SOP 

2 Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat 

pertama yang dimuat dalam website PN 

Mataram sesuai SOP 

3 Terselenggaranya peradilan cepat 

dengan tanpa biaya/biaya ringan 

4 Terciptanya peningkatan SDM 

Peradilan Negeri Mataram 

5 Terselenggaranya fungsi 

pengawasan yang efektif 

6 Terselenggaranya ketertiban 

administrasi Kepaniteraan 

Prosentase masyarakat pencari keadilan 

yang telah mengunduh 

30% 

n.a 

Prosentase publikasi jadwal sidang 100% 

Jumlah putusan perkara prodeo 50% 

Jumlah terlaksananya sidang di tempat 

sidang jauh zetting plat 

100% 

Prosentase perkara yang tidak naik 

banding 

11% 

Prosentase laporan pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

Nihil 

Prosentase perkara yang tertib dan tepat 

waktu untuk banding, kasasi maupun 

90% 

PK 

Registrasi minutasi perkara pada tingkat 

pertama 

100% 

Prosentase penyelesaian Putusan 100% 



perkara tingkat pertama 

Prosentase Penyelesaian salinan 

putusan tingkat pertama 

100% 

Prosentase Pendaftaran Badan Hukum 100% 

Presentase penyampaian salinan 

putusan ke pada para pihak, penuntut 

100% 

umum, polisi, dan tersangka 

Prosentase pemberitahuan putusan 

banding kasasi dan PK 

100% 

Prosentase Penyetoran Dana HHK/PNBP 

ke Kas Negara 

100% 

Prosentase Pengarsipan berkas perkara 100% 

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2012 



1 Terlaksananya pelayanan Peradilan 

dengan baik bagi masyarakat 


yang diterima tepat waktu/sesuai SOP 90% 



90% 

Prosentase perkara berhasil melalui 

mediasi sesuai SOP 

0% 

Prosentase penyelesaian penyitaan 

sesuai SOP 

10% 



30% 

Prosentase Permohonan Pendaftaran 

Badan Hukum yang diproses sesuai 

? 

SOP 

2 Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat 

pertama yang dimuat dalam website PN 

Mataram sesuai SOP 

3 Terselenggaranya peradilan cepat 

dengan tanpa biaya/biaya ringan 

4 Terciptanya peningkatan SDM 

Peradilan Negeri Mataram 

5 Terselenggaranya fungsi 

pengawasan yang efektif 

6 Terselenggaranya ketertiban 

administrasi Kepaniteraan 

Prosentase masyarakat pencari keadilan 

yang telah mengunduh 

30% 

n.a 

Prosentase publikasi jadwal sidang 100% 

Jumlah putusan perkara prodeo 50% 

Jumlah terlaksananya sidang di tempat 

sidang jauh zetting plat 


banding 

Prosentase laporan pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

Prosentase perkara yang tertib dan tepat 

waktu untuk banding, kasasi maupun 

PK 

Registrasi minutasi perkara pada tingkat 

pertama 

Prosentase penyelesaian Putusan 


100% 

11% 

Nihil 

90% 

100% 

100% 





100% 

Prosentase Pendaftaran Badan Hukum 100% 


putusan ke pada para pihak, penuntut 

100% 

umum, polisi, dan tersangka 

Prosentase pemberitahuan putusan 

banding kasasi dan PK 

100% 

presentase Penyetoran Dana HHK/PNBP 

ke Kas Negara 

100% 

Prosentase Pengarsipan berkas perkara 100% 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

a. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai 

dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcomes, 

benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat 

capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi 

untuk mendapatkan persentasenya. 

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja 

sebagai berikut : 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

1 Terlaksananya 

pelayanan Peradilan 

dengan baik bagi 

masyarakat 

2 Terwujudnya 

tranparansi peradilan. 

3 Terselenggaranya 

peradilan cepat dengan 

tanpa biaya/biaya 

ringan 

4 Terciptanya 

peningkatan SDM 

Peradilan Negeri 

Mataram 

Prosentase perkara tingkat 

pertama yang diterima tepat 

waktu/sesuai SOP 


pertama diputus sesuai SOP 

Prosentase perkara berhasil 

melalui mediasi sesuai SOP 

Prosentase penyelesaian 

penyitaan sesuai SOP 



Prosentase Permohonan 

Pendaftaran Badan Hukum yang 

diproses sesuai SOP 

Prosentase salinan putusan 

tingkat pertama yang dimuat dalam 

website PN Mataram sesuai SOP 

Prosentase masyarakat pencari 

keadilan yang telah mengunduh 

Capaian 

(%) 

100% 100% 100% 

100% 95% 95% 

4% 1,3% 1,3% 

10% Nihil Nihil 

90% 60% 60% 

100% 100% 100% 

50% 35% 35% 

n.a n.a - 

Prosentase publikasi jadwal siding 100% 100% 100% 

Prosentase perkara diterima dan di 

putus yang dipublikasikan di 

website 

90% 80% 80% 

Jumlah putusan perkara prodeo 50% Nihil Nihil 

Jumlah terlaksananya sidang di 

tempat sidang jauh zetting plat 


banding 

100% Nihil Nihil 

50% 63,82% 63,82% 




fungsi pengawasan 

yang efektif 


ketertiban administrasi 

Kepaniteraan 

Prosentase laporan pengaduan 

yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 

Prosentase perkara yang tertib dan 

tepat waktu untuk banding, kasasi 

maupun PK 

Registrasi perkara pada tingkat 

pertama 

Prosentase penyelesaian Putusan 




100% 80% 80% 

100% 100% 100% 

100% 90% 90% 

100% 90% 90% 

Prosentase Pendaftaran Badan 

Hukum 

100% 100% 100% 


putusan ke pada para pihak, 

penuntut umum, polisi, dan 

100% 100% 100% 

tersangka 

Prosentase pemberitahuan 

putusan banding kasasi dan PK 

100% 100% 100% 

presentase Penyetoran Dana 

HHK/PNBP ke Kas Negara 

100% 100% 100% 

Prosentase Minutasi berkas 

perkara 

100% 100% 100% 

Prosentase Pengarsipan berkas 

perkara 100% 80% 80% 

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut 

ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis 

pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh 

kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2012 semua Program dan Kegiatan telah memberikan 

Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram. Namun mengingat anggaran 

yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Klas IA 

Mataram Tahun 2012 belum Optimal. 

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun 

perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat 

prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya 

melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja 



terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan 

dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dapat 

meningkat. 

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan pencapaian 

sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini : 

Sasaran : Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. 

Peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung direalisasikan dengan 

menggunakan program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Indikator kinerja yang ditetapkan, 

untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan 

kegiatan meliputi: 

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut 

Indikator 


pertama yang diterima tepat 

waktu/sesuai SOP 

Target 

2012 

(%) 

Realisasi 

2012 

(%) 

Capaian 

2012 

(%) 

100% 100% 100% 

2011 

(%) 

Realisasi 

2010 

(%) 


pertama diputus sesuai SOP 100% 95% 95% 

Prosentase perkara selesai 

melalui mediasi sesuai SOP 4% 1,3% 1,3% 

Prosentase penyelesaian 

penyitaan sesuai SOP 10% Nihil Nihil 

Prosentase permohonan 

eksekusi diputus sesuai SOP 90% 60% 60% 

Prosentase minutasi perkara 

yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 

Rata-rata capaian 



BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat 

tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih 

dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian 

sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu 

program. 

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 

menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya 

Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi 

belum dapat diukur setelah tahun anggaran. 

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Lakip, maka dibandingkan antara matrik 

pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat 

kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang 

tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan 

pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan 

dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun 

secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi. 

B. SARAN 

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang 

dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil 

yang maksimal belum terwujud. 

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan 

Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Klas 

IA Mataram. 



Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk 

kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat 

terwujud. 

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang 

masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan 

maksimal. 


Pengadilan Negeri Klas IA Mataram

KATA PENGANTAR

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?