ISPO_Handbook

Recommendations

Info

ISPO AUDITS HANDBOOKINDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL SYSTEM CERTIFICATIONPRINCIPLES, CRITERIA, INDICATORS AND GUIDANCEPRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR PANDUAN2.3 Tumpang Tindih dengan Usaha PertambanganPerusahaan Perkebunanmemiliki kesepakatan terhadappenyelesaian tumpang tindihdengan usaha pertambangansesuai peraturan perundangundangan.1. Tersedia kesepakatan tertulisantara pemegang hak atastanah (pengusaha perkebunan)dengan pengusahapertambangan2. Tersedia bukti bahwaPengusaha pertambangan telahmengembalikan tanah bekastambang seperti kondisi semula(tanah lapisan bawah di bawahdan lapisan atas berada di atas)tanpa menimbulkan dampakerosi dan kerusakan lahan danlingkungan.2.4 Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa SawitRencana dan RealisasiPembangunan Kebun dan UnitPengolahan Kelapa Sawit1. Tersedia dokumen rencana danrealisasi pemanfaatan lahan(HGU) untuk pembangunanperkebunan unit pengolahankelapa sawit kantor, perumahankaryawan,sarana pendukungdan kebutuhan lainnyaa. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubarayang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada arealIzin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin daripemegang hak atas tanah (Perusahaan Perkebunan)b. Kesepakatan antara pemegang hak atas tanah(pengusaha perkebunan) dengan pengusahapertambangan antara lain mencakup :- Luasan, periode usaha pertambangan, teknikpenambangan dan besaran kompensasi;- Kewajiban Pengusaha pertambangan untukmengembalikan tanah bekas tambang (reklamasi)tanpa menimbulkan dampak erosi, kerusakan lahandan lingkungan- Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihakpengusaha pertambanganc. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usahaperkebunan masih berlanjut, maka lahan tersebut wajibdikembalikan untuk usaha perkebunana. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai denganperuntukannya dan waktu yang ditargetkanb. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yangdikeluarkanc. Realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawitdan kapasitasnya36 | P a g eMenara Thamrin Suites 1402Jln. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta - Indonesia 10250www.ekomoditi.id | www.plantationdirectory.com
ISPO AUDITS HANDBOOKINDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL SYSTEM CERTIFICATIONPRINCIPLES, CRITERIA, INDICATORS AND GUIDANCEPRINSIP DAN KRITERIA INDIKATOR PANDUAN2. Tersedia dokumen rencanapembangunan unit pengolahandan realisasi kapasitas unitPKS.2.5 Penyediaan Data dan Informasi Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang-UndanganPenyediaan Data dan InformasiKepada Instansi Terkait sertaPemangku KepentinganLainnya Selain Informasi yangDikecualikan Sesuai PeraturanPerundang- undangan.1. Tersedia SOP pelayananinformasi kepada pemangkukepentingan2. Tersedia dokumen pemberianinformasi kepada pemangkukepentingan3. Tersedia dokumen tanggapanatas pelayanan informasiterhadap permintaan informasi.3 PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUTd. Untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izinsetelah UU Nomor 39 Tahun 2014 wajib mengusahakanseluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6(enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah.Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran,keuangan (termasuk pinjaman dan jaminan bank), dokumenlegalitas perusahaan (tanah,izin usaha, dan lainnya),keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapaninformasi tersebut akan berdampak negatif terhadapekonomi, lingkungan dan sosial.3.1 Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan GambutPerlindungan TerhadapPemanfaatan Hutan AlamPrimer dan Lahan Gambut1. Tersedia dokumen pelepasankawasan apabila lahan yangdigunakan adalah berasal darikawasan hutan2. Tersedia dokumen Izin Lokasidari bupati/walikota.a. Penundaan izin baru yang berkaitan dengan usahaperkebunan yaitu Izin Lokasi, izin usaha perkebunan danhak atas tanahb. Penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutanprimer dan lahan gambut yang berada pada hutankonservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksiterbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yangdapat dikonversi) dan areal penggunaan lainc. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkanpersetujuan prinsip Menteri Kehutanan dikecualikand. Penundaan (moratorium) izin lokasi, IUP dan pemberianhak atas tanah berlaku sampai dengan 20 Mei 2015.37 | P a g eMenara Thamrin Suites 1402Jln. MH. Thamrin Kav. 3 Jakarta - Indonesia 10250www.ekomoditi.id | www.plantationdirectory.com
Page 1 and 2: ISPO AUDITS HANDBOOKINDONESIAN SUST
Page 35: ISPO AUDITS HANDBOOKINDONESIAN SUST
Page 87 and 88:
ISPO AUDITS HANDBOOKINDONESIAN SUST
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
show all

ISPO_Handbook

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?