rancangan undang-undang republik indonesia nomor 31 ... - ProPatria

Menimbang
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG
PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diakui dan
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa usaha untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan
berdasarkan hukum;
c. bahwa kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan,
aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia perlu diberi landasan hukum;
d. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam
mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan,
kebersamaan, dan kejujuran;
e. bahwa merupakan kenyataan sejarah bangsa Indonesia, Partai Komunis Indonesia yang menganut
paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melakukan penghianatan terhadap
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
harus tetap diberlakukan dan dilaksanakan secara konsekuen;
f. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik sudah tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan, serta atas dasar amanat Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001 tentang laporan Pelaksanaan Putusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan
Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA
pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, karena
itu perlu diperbaharui;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu
dibentuk undang-undang tentang partai politik;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C (1), Pasal 27
ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARTAI POLITIK.
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan
anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
BAB II
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK
Pasal 2
(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara
Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris.
(2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga serta kepengurusan tingkat nasional.
(3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman
dengan syarat:
a. memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undnag Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50%
(lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25%
(dua lima puluh persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain; dan
d. memiliki kantor tetap.
Pasal 3
(1) Departemen Kehakiman menerima pendaftaran pendirian Partai Politik yang telah memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambatlambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Pasal 4
Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan
tanda gambar partai politik didaftarkan ke Departemen Kehakiman.
BAB III
ASAS DAN CIRI
Pasal 5
(1) Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang
tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan undang-undang.
BAB IV
TUJUAN
Pasal 6
(1) Tujuan umum partai politik adalah:
a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
d. cita-citanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
(2) Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
(3) Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara
konstitusional.
BAB V
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan
memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 8
Partai Politik berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen
Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum;
e. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat;
f. mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
g. mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
h. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 9
Partai Politik berkewajiban:
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima,
serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
i. membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan
Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca
keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam)
bulan setelah hari pemungutan suara.
BAB VI
KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA
Pasal 10
(1) Warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
(2) Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara
Indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga.
(2) Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih dan dipilih.
(3) Anggota partai politik wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta
berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.
Pasal 12
Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan
keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila:

a. menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan atau
menyatakan menjadi anggota partai politik lain;
b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga; atau
c. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan yang bersangkutan
diberhentikan.
BAB VII
KEPENGURUSAN
Pasal 13
(1) Partai politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat mempunyai kepengurusan
sampai tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan lainnya.
(2) Kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara.
(3) Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah
partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan
kesetaraan dan keadilan gender.
(4) Dalam hal terjadi pergantian dan penggantian kepengurusan partai politik tingkat nasional sesuai
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepada
Departemen Kehakiman paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya pergantian dan penggantian kepengurusan tersebut.
(5) Departemen Kehakiman memberikan keputusan terdaftar kepada pengurus baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran diterima.
Pasal 14
(1) Apabila terjadi keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah atau
terdapat kepengurusan ganda partai politik yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah
peserta forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), keberatan itu
diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dicapai, para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
(3) Selama dalam proses penyelesaian, kepengurusan partai politik yang bersangkutan dilaksanakan
untuk sementara oleh pengurus partai politik hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3).
Pasal 15
Pengurus dan/atau anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau
keanggotaan partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atas partai politik yang sama dan/atau
membentuk partai politik yang sama.
BAB VIII
PERADILAN PERKARA PARTAI POLITIK
Pasal 16
(1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan
negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60
(enam puluh) hari dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(1) Keuangan partai politik bersumber dari:
e. iuran anggota;
f. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
g. bantuan dari anggaran negara.
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 17
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang, barang, fasilitas,
peralatan, dan/atau jasa.
(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai
politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
(4) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
Pasal 18
(1) Sumbangan dari anggota dan bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
b paling banyak senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
(2) Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b paling banyak senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu)
tahun.
(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan oleh perusahaan dan/atau badan
usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
LARANGAN
Pasal 19
(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang atau tanda gambar yang sama dengan :
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan
internasional;
d. nama dan gambar seseorang; atau
e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik lain.
(2) Partai politik dilarang :
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
atau
c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara dalam
memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan
perdamaian dunia.
(3) Partai politik dilarang :
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun, yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa
mencantumkan identitas yang jelas; atau

c. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, i badan usaha milik daerah,
badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.
(4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
(5) Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham
Komunisme/Marxisme-Leninisme.
Partai politik bubar apabila:
a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
BAB XI
PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN
Pasal 20
b. menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau
c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasal 21
(1) Partai politik dapat bergabung dengan partai politik lain dengan cara:
a. bergabung membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
b. bergabung dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik.
(2) Partai politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(3) Partai politik yang menerima penggabungan dari partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3.
Pasal 22
Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b dan penggabungan
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Berita Negara oleh Departemen
Kehakiman.
BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 23
Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan undang-undang ini meliputi tugas sebagai berikut:
a. melakukan penelitian secara administratif dan substantif terhadap akta pendirian dan syarat
pendirian partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5;
b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik yang tercantum dalam akta pendirian
partai politik dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b;
c. melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
d. menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan
tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pergantian atau
penggantian kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
e. meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik dan hasil audit laporan keuangan dana
kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, dan huruf j; dan
f. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap laranganlarangan
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), (3), (4), dan (5);

Pasal 24
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh:
a. Departemen Kehakiman di dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
b. Komisi Pemilihan Umum di dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf e; dan
c. Departemen Dalam Negeri melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf f.
(2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 25
Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak partai politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
BAB XIII
SANKSI
Pasal 26
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik oleh Departemen
Kehakiman.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf h dikenai sanksi
administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf I dan huruf j dikenai
sanksi administratif berupa diberhentikannya bantuan dari anggaran negara.
Pasal 27
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik oleh Departemen Kehakiman.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan sementara partai politik paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(3) Pelarangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya oleh pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(5) Sebelum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 92), ayat (3), dan
ayat (4) pengurus pusat partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu didengar keterangannya.
Pasal 28
(1) Setiap orang yang memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/bdan
usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan
usaha memberikansumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang
melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disita untuk negara.
(5) Pengurus partai politik yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19
ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 1,000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
(6) Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap
Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e, dan partainya dapat dibubarkan.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
(1) Partai Politik yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik telah
disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diakui keberadaannya
dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 9 (sembilan)
bulan ejak berlakunya undang-undang ini.
(2) Partai Politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan
keabsahannya sebagai badan hukum dan tidak diakui keberadaannya menurut undang-undang ini.
(3) Dengan berlakunya undang-undang ini, penyelesaian perkara partai politik yang sedang dalam
proses peradilan menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.
Pasal 30
Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan
pembubaran partai politik dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 32
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO
Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …… NOMOR …

I. UMUM
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2002
TENTANG PARTAI POLITIK
Pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu
pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui partai
politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan
masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai Politik merupakan komponen yang sangat
penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada
kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan.
Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan
berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang
memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan,
fungsi, dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan adalah wahana untuk mencapai tujuan
berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat
mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai
upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu.
Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat
merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh..
Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik sebagai
aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin
menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan
kehidupan kepartaian, di samping adanya sistem dan proses pelaksanaan pemilihan umum secara
memadai.
Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum
akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas. Untuk merancang
keterkaitan sistemik antara sistem kepartaian, sistem pemilihan umum dengan sistem konstitusional,
seperti tercermin dalam sistem pemerintahan, diperlukan adanya kehidupan kepartaian yang mampu
menampung keberagaman.
Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan
adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa; yaitu sistem multipartai sederhana.
Dalam sistem multipartai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerja sama menuju sinergi nasional.
Mekanisme ini di samping tidak cenderung menampilkan monolitisme, juga akan lebih menumbuhkan
suasana demokratis yang memungkinkan partai politik dapat berperan secara optimal. Perwujudan
sistem multipartai sederhana dilakukan dengan menetapkan persyaratan kualitatif ataupun kuantitatif,
baik dalam pembentukan partai maupun dalam penggabungan partai-partai yang ada.
Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan
rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan.
Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan
penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan
partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat,
mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum,
menghormati hak asasi manusia, serta dan menjamin terciptanya stabilitas keamana.
Dalam rangka menegakkan aturan dalam undang-undang ini, diperlukan pengawasan dan sanksi
terhadap pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa pembentukan, anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga, maksud, tujuan, asas, program kerja dan perjuangan Partai Politik tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi, sekurangkurangnya
50% dari jumlah kabupaten/kota, dan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah
kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan adalah hasil penghitungan
dengan pembulatan ke atas.
Kabupaten/kotamadya administratif di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
kedudukannya setara dengan kabupaten/kota di provinsi lain.
Huruf c
Yang dimaksud dengan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama,
lambang, dan tanda gambar partai politik lain adalah tidak memiliki kemiripan yang
menonjol yang nyata-nyata menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai
bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang
terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain.
Huruf d
Yang dimaksud dengan mempunyai kantor tetap adalah mempunyai alamat sekretariat
yang jelas yang ditunjukkan dengan dokumen yang sah dan ketentuan ini berlaku dari
pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Penggunaan dana bantuan dari anggaran negara kepada partai politik dilaporkan setiap
tahun kepada Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, dan diaudit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang khusus
menampung dana kampanye pemilihan umum, yang dipisahkan dari rekening keperluan
lain.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan berkedudukan di ibukota negara adalah dapat berkantor pusat di DKI
Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.
Ayat (3)
Kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan
dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, tata cara penyelesaian perkara partai
politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Ayat (2)
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan anggaran negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan lembaga perwakilan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota.
Partai politik yang mendapatkan kursi di:
a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi bantuan keuangan yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diberi bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diberi bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
Bantuan yang dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah dan disampaikan kepada partai politik
untuk biaya administrasi dan/atau sekretariat partai politik sesuai dengan kemampuan keuangan
negara dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dikecualikan dari perusahaan atau badan usaha lain adalah badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari
gambar/simbol yang ada dalam lambang negara tidak termasuk dalam ketentuan ini.
Huruf b
Yang dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah lambang dari lembaga-lembaga
negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Yang dimaksud dengan lambang pemerintah adalah lambang instansi pemerintah seperti
departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang,
dan tanda gambar partai politik lain adalah memiliki kemiripan yang menonjol yang nyatanyata
menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan,
cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang tedapat dalam nama,
lambang, dan tanda gambar partai politik lain.
Dalam hal terdapat partai politik yang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar
yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
lambang, atau tanda gambar tersebut. Partai politik yang mendaftar lebih akhir harus
mengubah nama, lambang, atau tanda gambarnya.

Ayat (1)
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan pihak asing adalah warga negara asing, organisasi
kemasyarakatan asing dan pemerintahan asing.
Huruf b
Yang dimaksud dengan identitas yag jelas adalah meliputi keterangan tentang nama dan
alamat lengkap perseorangan atau perusahaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penggabungan partai-partai politik dideklarasikan serta dituangkan dalam berita acara
penggabungan dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan undangundang
ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan pengurus dalam Pasal 28 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) adalah unsur
pengurus partai politik yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
tersebut.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR….