laporan singkat rapat dengar pendapat umum komisi ii dpr ri ...

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
DENGAN
PANITIA KHUSUS PEMEKARAN KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KAMIS, 8 MARET 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi
Selatan
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2012
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si/Ketua Komisi II
DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Penyampaian aspirasi pembentukan calon Kabupaten Bone
Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Kehadiran : 5 orang Anggota Komisi II DPR RI
HADIR :
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
I. PENDAHULUAN
Mestariany Habie, SH
Drs. Akbar Faizal, M.Si
TERBATAS
(Untuk Kalangan Sendiri
)
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Panitia Khusus
Pemekaran Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dibuka pukul 13.15 WIB
oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si /
F-PG
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN
1. Tim Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten Bone menyampaikan maksud
kedatangannya ke Komisi II DPR RI untuk melaksanakan tugas berdasarkan
Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bone No.38/DPRD/VIII/2009 tentang
Rekomendasi atas kelanjutan Proses pembentukan calon kabupaten Bone
Selatan dan Grand Design Kabupaten Bone kepada DPRD Kabupaten Bone
Masa Jabatan 2009-2014.

2. Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah
No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah, maka Tim Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten
Bone menyampaikan aspirasinya kepada Komisi II DPR RI terkait dengan
pemekaran Kabupaten Bone menjadi Kabupaten Bone Selatan. Dalam rangka
memenuhi ketentuan tersebut, Tim juga menyampaikan beberapa dokumen
sebagai berikut:
a. Surat Bupati Bone No. 130.4/225/I/Tapem (13 Januari 2011) perihal
kelengkapan syarat pembentukan calon Kabupaten Bone Selatan.
b. Surat Bupati Bone No.135/2010/XII/Tapem (29 Desember 2011) perihal
kelengkapan bahan usul calon Kabupaten Bone Selatan;
c. Dokumen aspirasi masyarakat calon Kabupaten Bone Selatan;
d. Hasil Kajian Daerah Kabupaten Bone;
e. Peta wilayah calon Kabupaten Bone Selatan;
f. Keputusan DPRD Kabupaten Bone No.01/DPRD/I/2010 (29 Januari 2010)
tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bone Selatan.
g. Keputusan Bupati Bone No.58 Tahun 2011 (13 Januari 2011) tentang
Persetujuan Nama Calon Kabupaten Bone Selatan;
h. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No.1 Tahun 2012 tanggal 24
Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bone Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan.
i. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.776/II/Tahun 2012 (29 Feb
2012) tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Bone Selatan Provinsi
Sulawesi Selatan;
j. Laporan hasil Evaluasi kajian Teknis Pembentukan Kabupaten Bone
Selatan oleh Pemerintah Provinsi Sulawsesi Selatan bekerja sama dengan
Badan Pusat Statik Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Tim Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten Bone menyampaikan kepada
Komisi II DPR RI bahwa dalam pembentukan calon Kabupaten Bone Selatan
ini meliputi Kecamatan Kahu, Libureng, Patimpeng, Bontocani, Kajuara,
Salomekko, dan Kecamatan Tonra.
4. Tim Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten Bone menyampaikan kepada
Komisi II DPR RI bahwa dari 98 (sembilan puluh delapan) Desa/Kelurahan
yang tersebar dalam 7 (tujuh) wilayah Kecamatan Kahu, Libureng, Patimpeng,
Bontocani, Kajuara, Salomekko, dan Kecamatan Tonra sebagaimana yang
direncanakan sebagai wilayah calon Kabupaten Bone Selatan, terdapat 71
(tujuh puluh satu) BPD/FKK yang telah menyampaikan Surat Keputusan
BPD/FKK sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dalam Desa/Kelurahan
yang bersangkutan tentang Pembentukan calon Kabupaten Bone Selatan
dengan rincian:
a. Kecamatan Kahu ; 20 BPD/FKK, 20 SK, 20 setuju (100%)
b. Kecamatan Libureng ; 20 BPD/FKK, 15 SK, 15 setuju (75%)
c. Kercamatan Patimpeng ; 10 BPD/FKK,10 SK,10 setuju (100%)
d. Kecamatan Bontocani ; 11BPd/FKK; 11 setuju (100%)
e. Kecamatan Salomekko : 18 BPD/FKK, 7 SK, 7 Setuju (87,5%)
f. Kecamatan Kajuara ; 18 BPD/FKK, 8 SK, 8 Setuju (44,4%)
g. Kecamatan Tonra ; 11 BPD/FKK, 0 SK, semuanya menolak (0%)

III. KESIMPULAN/PENUTUP
Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan
kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk
menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa
Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Tim Panitia
Khusus Pemekaran Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan
mengingatkan agar senantiasa mengikuti Peraturan Pemerintah No.78 Tahun
2007 mengenai Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan
Daerah dalam proses Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom Baru Calon
Kabupaten Bone Selatan tersebut. Komisi II DPR RI juga menyampaikan bahwa
tujuan utama Pembentukan daerah otonom baru yakni untuk kesejahteraan
masyarakat dan mengatasi berbagai masalah rentang kendali.
Rapat ditutup Pukul 14.00 WIB.
JAKARTA, 8 MARET 2012
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,
TTD
Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si
A-219