PESAN PIMPINAN - DPR-RI

PESAN PIMPINAN 

SUSUNAN REDAKSI 

PARLEMENTARIA EDISI 91 TH.XLII 2012 

Pengawas Umum Pimpinan DPR RI 

Penanggung Jawab/ 

Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si 

Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum 

Pimpinan Pelaksana Djaka Dwi Winarko 

Pimpinan Redaksi Dwi Maryanto, S.Sos 

Wakil Pimpinan Redaksi Dadang Prayitna, S.IP.,MH 

Mediantoro, SE 

Anggota Redaksi Dra. Trihastuti 

Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos 

M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos 

Agung Sulistiono, SH 

Fotografer Rizka Arinindya 

Sirkulasi Supriyanto 

Alamat Redaksi/Tata Usaha 

Bagian Pemberitaan DPR RI 

Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, 

Jl. Jend. Gatot Soebroto 

Senayan, Jakarta 

Telp. (021) 5715348, 5715350, 

Fax (021) 5715341 

Email : penerbitan@dpr.go.id 

www.dpr.go.id/berita 

! 

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |

Laporan Utama 

DAFTAR ISI 

9 | Peran Parlemen Menjadi Salah Satu 

Ujung Tombak 

“Priyo mengingatkan, pada awal reformasi 

DPR pernah dikritik oleh mendiang Presiden 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu Gus 

Dur mengatakan dengan sebutan 

taman kanak-kanak. 

Tentunya, kata Priyo, yang dimaksudkan 

Gus Dur saat itu bahwa DPR secara 

kelembagaan paska Orde Baru masih 

belajar berdemokrasi, membangun 

kelembagaan yang efektif dan akuntabel.” 

PROFIL 

46 | M. Prakosa 

Badan Kehormatan, 

lanjut Prakosa, sedang menindaklanjuti 

yang dilakukan 

oleh BURT terkait dugaan 

adanya indikasi pembiaran 

proyek. “Tidak ada yang 

boleh lepas tanggungjawab 

atau lepas tangan. Kalau 

indikasi pembiaran itu 

benar terbukti maka itu jelas 

pelanggaran,”tegasnya. 

Jika dilihat secara fungsi, paparnya, tidak ada 

masalah dengan anggota dewan dalam menjalankan 

fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sorotan 

publik muncul karena hal yang diluar dari sifat kedewanan, 

seperti keberadaan BURT 

Menurut Prakosa, seharusnya tidak dibebankan 

kepada anggota. “Masa anggota mengurusi rumah 

tangga, secara fungsi itu salah. Kita itu hanya mengawasi, 

mengatur anggaran dan membuat undangundang,”ungkapnya. 


> Masyarakat Religius dan Supremasi Moral 

LAPORAN UTAMA 

> Peran Parlemen Menjadi Salahsatu Ujung Tombak 

SUMBANG SARAN 

> Menata Parlemen Dengan Mengubah UU MD3 

PENGAWASAN 

> BBM: Pemerintah Harus Hati-hati Mengambil Keputusan Yang Sensitif 

> Haji: Mencari Format Pelaksanaan Haji Yang Baik 

ANGGARAN 

> APBN Harus Miliki Ideologi Kerakyatan 

LEGISLASI 

> RUU UU Ormas 

> RUU Koperasi: Dorong Kemandirian Rakyat 

PROFIL 

> M. Prakosa 

KUNJUNGAN LAPANGAN DPR 

> Kunjungan Kerja Komisi VI, VII, VIII, V DPR RI Ke Berbagai Daerah di Indonesia 

SOROTAN 

> Pemiskinan Pengemplang Pajak Timbulkan Efek Jera 

LIPUTAN KHUSUS 

> Fit and Proper Test BPK 

SELEBRITIS 

> Tiya Diran 

PERNIK 

> Taman DPR 

Parlementaria Edisi 91 Tahun XLII 2012 

POJOK PARLE 

> “Hidup Penderitaan Rakyat” 

Sorotan 

57| Pemiskinan Pengemplang Pajak, 

Timbulkan Efek Jera 

Belum Lama ini kita 

kembali terhentak, dan 

dikagetkan muncul 

kembali kasus pajak 

seperti kasus Gayus II, 

yang kali ini menimpa 

pegawai pajak berinisial 

DW yang diduga 

memiliki Rp. 60 Miliar. Kejaksaan Agung (Kejagung) 

telah menetapkan DW sebagai tersangka pada 16 

Februari 2012, setelah ditetapkan sebagai tersangka, 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor 

Rachmad juga mengatakan penyidik Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengajukan 

permohonan cekal terhadap DW. 

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | 

4 

9 

22 

28 

32 

36 

38 

42 

46 

49 

57 

60 

63 

66 

70


Masyarakat Religius 

dan Supremasi Moral 

Peradaban atau civilization 

didefinisikan dalam beberapa 

pengertian. Beberapa ilmuwan 

Barat seperti Samuel Huntington, 

Czarnowski, Rene Sedilot dan lain-lain, 

mengartikan civilization sebagai nilainilai, 

institusi-institusi dan pola pikir, 

termasuk khasanah pengetahuan dan 

kecakapan teknis yang mencapai taraf 

tertentu dari kebudayaan yang menjadi 

bagian dari suatu masyarakat dan 

terwariskan dari generasi ke generasi. 

Dalam Islam, ada istilah yang disebut 

hadharah, yang artinya sekumpulan 

konsep tentang kehidupan yang 

berupa peradaban spiritual (diniyah 

ilahiyyah) maupun hasil berpikir manusia 

(wadl’iyyah basyariyyah). 

Banyak sekali peradaban yang 

tumbuh, kemudian mati, bangkit 

kembali, dan seterusnya, yang pernah 

ada di muka bumi ini. Bahkan 

banyak pula peradaban yang hilang 

lenyap dari muka bumi, meskipun 

dulu pernah berjaya dan gilang gemilang. 

Tercatat, banyak sekali bekas 

peradaban yang pernah berjaya, namun 

hilang dan hanya meninggalkan 

bekas, seperti Machu Picchu di Peru, 

Angkor Wat di Kamboja, Mesir Kuno, 

Petra di Yordania, dan lain-lain. Bahkan 

ada peradaban seperti dongeng, 

antara ada dan tiada. 


Saat ini, menurut Samuel Huntington, 

terdapat sembilan peradaban 

yang masih eksis, yaitu peradaban 

Barat, Konfusianis, Jepang, Islam, Hindu, 

Slavik, Ortodoks, Amerika Latin, 

dan Afrika. Dari peradaban-peradaban 

tersebut ada tiga peradaban besar, 

yaitu: peradaban Barat, peradaban 

China dan peradaban Islam. 

Namun, peradaban yang tumbuh 

dan berkembang, sesungguhnya tidak 

ada yang berdiri sendiri, antarperadaban 

yang ada di Bumi saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi. 

Peradaban Barat yang dianggap 

sedang berjaya saat ini, dipengaruhi 

langsung oleh peradaban Yunani- 

Romawi, Judeo-Kristiani, dan Islam. 

Bahkan disebutkan bahwa, Peradaban 

Barat itu bukanlah peradaban yang 

baru yang tumbuh di muka bumi, 

tetapi peradaban lama yang tumbuh 

kembali (re-birth) atas pilar-pilar peradaban 

Yunani-Romawi, Judeo-Kristiani, 

dan Islam, meskipun beberapa 

ilmuwan Barat kadang menolak adanya 

pengaruh Islam dalam peradaban 

mereka. 

Peradaban Islam 

Begitu pula peradaban Islam, pada 

awal-awal kelahirannya juga dipengaruhi 

oleh peradaban Yunani-Romawi. 

Saling mempengaruhi antar-peradaban 

memang sangat dimungkinkan, 

sebab bagi ilmuwan Islam, menerima 

warisan intelektual dari manapun 

datangnya bukanlan suatu kekeliruan. 

Bahkan sebagaimana dibuktikan 

dalam sejarah, umat Islam “tidak alergi” 

terhadap peradaban Mesopotamia, 

Bizantium, Persia, Hindu maupun 

China. Hal ini dimungkinkan, karena 

Islam adalah agama yang inklusif, terbuka 

dan toleran terhadap pengaruh 

“asing” sejauh tidak bertentangan 

dengan prinsip tauhid (tauhid). 

Jika umat Islam mengalami kekalahan 

atau kemunduran, mereka 

segera ingat pada QS. Ali Imron 140 

yang artinya:“dan masa (kejayaan dan 

kehancuran) itu kami pergilirkan diantara 

manusia (agar mereka mendapat 

pelajaran)”. Ayat Qur’an yang segera 

menjadi kesadaran inilah yang membuat 

umat Islam selalu optimis bahwa 

peradaban Islam yang sempat 

berjaya dan mengalami keruntuhan, 

akan tumbuh kembali. Al Qur’an 

pun menjelaskan periode masa kenabian 

dengan berbagai peristiwa 

yang mengguncang dunia, mulai dari 

Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, 

masing-masing memiliki sejarahnya 

tersendiri. Dari rentetan sejarah itu, 

ada sebuah pesan yang tak lekang

oleh waktu, yakni nilai ketauhidan 

(tauhid). Artinya, Allah SWT, memiliki 

peran terhadap maju-mundurnya 

peradaban manusia. 

Nilai Agama dan Supremasi Moral 

Jika kita memetik pelajaran dari 

bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban, 

dapat disimpulkan bahwa 

peradaban akan bangkit dan tetap 

berjaya, tatkala masyarakatnya tetap 

konsisten mematuhi pesan nabi dan 

pemimpin yang taat (pada nilai-nilai 

ketauhidan). Yaitu mematuhi pesan 

agama (religius) dan berpegang teguh 

nilai-nilai moral bangsanya. Namun 

peradaban akan cepat runtuh tatakala 

mereka mulai ingkar terhadap agama 

dan memusuhi pemimpin yang taat 

kepada agama dan moral bangsanya. 

Melihat ini, kemudian yang menjadi 

pertanyaan adalah, masihkah 

masyarakat dan bangsa kita taat terhadap 

nilai-nilai agama dan nilainilai 

moral? Masihkah para pemimpin 

kita bisa diteladani karena akhlak dan 

moralnya? 

Ada beberapa penyebab kehancuran 

peradaban bangsa, seperti 

kepuasan diri para ilmuwan para pemimpin, 

sikap hedonis dan rusaknya 

moral dan akhlak masyarakatnya, atau 

dihancurkan oleh faktor luar seperti 

serbuan bangsa lain atau kerusakan 

alam. Faktor kerusakan alam atau serbuan 

dari bangsa lain, tercatat pernah 

dialami oleh bangsa manapun. Bencana 

alam pernah menggilas beberapa 

peradaban dunia, seperti bencana 

gunung Vesufius di Italia, dan bahkan 

sampai saat inipun, beberapa peradaban 

masing saling curiga dan saling 

berperang. 

Dari faktor pemimpin, dalam kajian 

siyasah Islamiyah seorang pemimpin 

haruslah dapat dipercaya, berkata 

benar, menyampaikan kebenaran, dan 

memiliki kekuatan yang menunjukan 

kemampuan dia dalam memimpin (al 

qudwah). Begitu pentingnya komitmen 

kejujuran seorang pemimpin 

kepada rakyatnya, sampai-sampai 

agama mengharamkan surga bagi 

pemimpin yang mati dalam keadaan 

menipu rakyat. Rakyat-pun diharamkan 

taat kepada pemimpin yang tak 

bermoral yang suka membuat kezaliman. 

Namun sebaliknya, rakyat wajib 

taat kepada pemimpin yang memiliki 

moral yang baik sesuai ajaran agama. 

Pemimpin yang bermoral tentunya 

bekerja keras untuk kemakmuran 

rakyatnya, melihat dengan mata rakyat, 

berbicara dengan bahasa rakyat, 

dan menangis ketika melihat rakyatnya 

dihimpit kemiskinan. 

Dari faktor masyarakatnya, dijelaskan 

oleh ilmuwan Muslim Ibn Khal- 



dun, bahwa yang merusak peradaban 

diantaranya adalah tenggelamnya 

masyarakat dalam kemewahan dan 

memperturutkan hawa nafsunya sehingga 

terjerumus dalam kehancuran. 

Ibn Khaldun juga menjelaskan bahwa 

tujuan pembangunan adalah terbentuknya 

peradaban dan kemegahan. 

Apabila tujuannya telah tercapai, maka 

secara perlahan akan berbalik menuju 

kehancuran dan mulai memasuki usia 

senja, seperti layaknya terjadi pada 

daur kehidupan. Peradaban adalah 

tujuan pembangunan dan sekaligus 

merupakan penyebab kehancurannya. 

Lebih lanjut, berpendapat, moralitas 

yang dihasilkan oleh peradaban 

dan kemegahan adalah sebuah 

kerusakan. Maka apabila manusia 

telah rusak moral dan agamanya, 

maka rusak pulalah kemanusiaannya 

dan jati dirinya. Sebab manusia dianggap 

sebagai manusia karena bergantung 

pada sejauhmana dia mampu 

mengambil manfaat dan menghindari 

bahaya secara konsisten. Namun 

karena keterbatasannya, manusia tidak 

mampu menjaga sikap konsistennya. 

Baik disebabkan oleh ketidakberdayaannya 

mensyukuri kesejahteraan, 

maupun karena merasa ujub dengan 

kemegahan yang diperolehnya. 

Korupsi Anti-Peradaban 

Seorang bangsawan Inggris 


Abadke-19 Lord Acton mengatakan: 

“power tends to corrupt; absolute 

power tends to corrupt absolutely”. 

Kekuasaan memiliki korelasi positif 

dengan perilaku korupsi. Korupsi biasanya 

dilakukan oleh orang yang memiliki 

kuasa, sedangkan cara berkuasa 

bisa dilakukan dalam sistem politik 

apapun. Dengan kata lain, perilaku 

korup sering dilakukan oleh para pemimpin, 

dan perilaku ini, juga bisa 

berlangsung dalam peradaban manapun. 

Korupsi telah menjadi penyakit 

bagi setiap peradaban dan menjadi 

kejahatan kemanusiaan. 

Ironisnya, tema korupsi, saat 

ini masih menjadi tema yang terus 

mengemuka dalam kehidupan bangsa 

kita. Bukan hanya terhadap masyarakatnya, 

para pemimpin bangsa 

ini, kerap diberitakan terlibat dalam 

berbagai kasus korupsi yang akut. 

Maraknya perilaku korup yang melanda 

bangsa ini, dikhawatirkan akibat 

pendidikan dan pola pembangunan 

masa lalu yang keliru, yang tidak 

dilakukan secara menyeluruh tetapi 

hanya dititikberatkan pada pembangunan 

empirik yang hanya mengacu 

pada tujuan-tujuan hedonis semata. 

Ibnu Khaldun mengatakan, bahwa 

pembangunan sebuah peradaban 

yang berkesinambungan, seharusnya 

tidak meninggalkan aspek-aspek spiritual 

dan moral bangsa. Sebab makna 

membangun peradaban mencakup 

makna umur dan kemakmuran sebagai 

objek tujuan. Artinya, setiap jiwa 

yang diberi umur harus memba 

ngun. Sebab kerja-kerja pembangunan 

adalah ibadah yang wajib dilakukan 

manusia selaku pemimpin (khalifah) 

di muka bumi demi tercapainya 

kemakmuran dunia akherat. 

Sementara, perilaku korupsi adalah 

perilaku yang bertolak belakang dengan 

upaya membangun peradaban. 

Kejahatan korupsi ini adalah perilaku 

yang jauh meninggalkan aspek-aspek 

spiritual dan moral sehingga jauh dari 

upaya membangun sebuah peradaban 

yang kuat. Dalam catatan sejarah 

pula, disimpulkan bahwa sebuah peradaban 

bangsa akan cepat runtuh, 

tatkala korupsi telah menjadi penyakit 

dan menggerogoti masyarakatnya. 

Dengan bangkit dan runtuhnya 

sebuah peradaban akibat adanya korupsi, 

sesungguhnya kita telah diperingatkan 

agar membangun sebuah 

peradaban yang benar-benar beradab, 

baik kepada Tuhan, kepada sesama, 

maupun kepada alam sekitar kita. 

Membangun peradaban ini, dapat 

dilihat jelas melalui konsep madinah 

atau civil society, dimana berkumpulnya 

sebuah komunitas yang bersamasama 

membangun peradaban yang 

didasari supremasi moral dan ruh keagamaan. 

Wallahu’alam Bissawab.*

PROLOG 

Mencari Format 

Ideal Perubahan 

UU MD3 

Baru-baru ini, Badan Legislasi 

(Baleg) DPR RI menyelenggarakan 

Workshop dan Fokus Group 

Discussion dengan tema : “Menata 

Parlemen Yang Demokratis, Efektif, 

dan Akuntabel”. 

Workshop ini diselenggarakan 

dengan tujuan untuk mencari masukan 

dalam rangka perubahan UU 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

(MD3). Masukan-masukan tersebut 

akan disusun dalam bentuk proceding 

yang diharapkan dapat dijadikan 

pijakan dalam perubahan undangundang 

tersebut. 

Peserta workshop terdiri dari berbagai 

Lembaga/Instansi, yaitu Pimpinan 

MPR, Pimpinan DPD, Pimpinan 

alat kelengkapan DPR, Pimpinan alat 

kelengkapan DPD, Pimpinan Fraksi,, 

Anggota Badan Legislasi, Ketua Asosiasi 

DPRD Provinsi, Ketua Asosiasi 

DPRD Kabupaten/Kota, Akademisi 

dari Universitas Negeri/Swasta, dan 

LSM pemerhati parlemen. 

Pembicara dalam kegiatan ini 

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Sae- 

fuddin, Wakil Ketua DPD Laode Ida, 

Asep Warlan Yusuf, mantan Pimpinan 

Baleg Ferry Mursyidan Baldan, Guru 

Besar Hukum Tata Negara dan Direktur 

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) 

Fakultas Hukum Universitas Andalas 

Padang Saldi Isra dan mantan Pimpinan 

Baleg lainnya Pataniari Siahaan. 

Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius 

Mulyono dalam kesempatan tersebut 

mengatakan, keberadaan UU tentang 

MD3 yang dimaksudkan untuk menata 

sistem keparlemenan dalam satu 

undang-undang, banyak mendapat 

kritik dari berbagai kalangan, baik 

yang berkaitan dengan teknis pembentukan 

undang-undang maupun 

dari substansi yang dimuatnya. 

Terkait dengan teknis pembentukan 

undang-undang, penempatan 4 

(empat) lembaga dalam satu undangundang 

kiranya perlu dilakukan revisi 

dengan mengacu pada perintah konstitusi. 

Sebagaimana diketahui, dalam 

UUD 1945 mengenai MPR, DPR dan 

DPD disebutkan pengaturan lebih 

lanjut mengenai lembaga-lembaga 

tersebut diatur “dengan” undangundang. 

Sedangkan pengaturan lebih 

lanjut mengenai DPRD disebutkan 

diatur “dalam” undang-undang. 

Dari sisi teknis perundang-undangan, 

penggunaan kata “dengan” dan 

kata “dalam” memiliki makna tersendiri. 

Kata “dengan” diartikan dengan 

undang-undang tersendiri, sedangkan 

kata “dalam” diartikan tidak harus 

diatur dengan undang-undang 

tersendiri. 

Kemudian dari sisi materi muatan 

yang diatur dalam UU tentang MPR, 

DPR, DPD dan DPRD juga mengandung 

beberapa masalah. Diantara 

masalah-masalah tersebut adalah, 

materi muatan UU tentang MD3 banyak 

mengatur hal-hal yang bersifat 

teknis, yang semestinya menjadi materi 

muatan peraturan di masingmasing 

lembaga. 

Sebagai contoh, penetapan jumlah 

komisi yang dilakukan pada 

awal masa keanggotaan dewan dan 

permulaan tahun sidang dalam UU 


LAPORAN PROLOG UTAMA 

tentang MD3 mengikat dewan dan 

permulaan tahun sidang dalam UU 

tentang MD3 mengikat dewan untuk 

melakukan perubahan jumlah komisi 

sesuai dengan dinamika dan kebutuhan 

komisi, beban kerja serta jumlah 

mitra kerja yang harus diawasi. 

Selain itu, penataan hubungan 

DPR dan DPD dalam konteks pembentukan 

undang-undang. Dalam konstitusi 

disebutkan bahwa DPD memiliki 

kewenangan untuk ikut membahas 

RUU terkait kewenangannya. 

Frasa “ikut membahas” dalam 

konstitusi belum secara jelas digambarkan 

dan dijelaskan oleh penyusun 

perubahan konstitusi, sehingga dalam 

beberapa undang-undang yang didalamnya 

mengatur mengenai pembentukan 

undang-undang terdapat 

penafsiran yang berbeda atas frasa 

“ikut membahas”. 

Permasalahan lainnya adalah 

ketidakjelasan dan ketidaktegasan 

kedudukan DPRD sebagai lembaga 

perwakilan rakyat di daerah. Di satu 

pihak anggota DPRD merupakan 

wakil rakyat yang dipilih secara langsung 

dalam pemilihan umum, di lain 

pihak DPRD merupakan bagian dari 

pemerintahan daerah yang pada prak- 


teknya mempunyai kedudukan yang 

tidak sejajar dengan kepala daerah. 

Konsekuensi DPRD yang diposisikan 

sebagai bagian dari pemerintahan 

daerah, maka pengaturan tentang 

DPRD semestinya dimuat dalam 

undang-undang yang mengatur tentang 

pemerintahan daerah. 

Sistem Pendukung DPR, DPD dan 

DPRD dalam UU tentang MD3 juga 

tidak diatur secara jelas, terutama 

pengaturan mengenai badan fungsional/keahlian 

dan kelompok pakar/ 

tim ahli. 

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi 

Santoso dalam sambutan pembukaan 

mengatakan, untuk membangun parlemen 

yang demokratis, efektif dan 

akuntabel harus disempurnakan dahulu 

sistem parlemen bikameral yang 

Workshop dan Fokus Group Discussion “Menata Parlemen Yang Demokratis, Efektif, dan 

Akuntabel” yang diadakan oleh Badan Legislasi DPR RI di KK 2 Gedung Nusantara 

kita pilih. 

Parlemen yang kuat itu adalah 

parlemen yang bergerak berbasis nilai 

dan ideologi. Hal ini bisa terjadi bila 

agresi anggota parlemen didesain 

secara efektif. Untuk itu menurutnya, 

penyederhanaan partai politik sangat 

perlu dilakukan. 

Mantan Pimpinan Baleg Ferry 

Mursyidan Baldan mengatakan, untuk 

mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi 

Dewan, disain idealnya adalah memulai 

dengan adanya alat kelengkapan 

yang setara terhadap fungsi-fungsi 

pokok Dewan, artinya Komisi, Badan 

Anggaran dan Badan Legislasi memiliki 

kedudukan yang sama. 

Ferry juga berpendapat, setiap 

anggota Komisi, Badan Anggaran dan 

Badan Legislasi tidak dirangkap satu 

sama lainnya. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) RI Laode Ida menyampaikan, 

mengingat keterbatasan fungsi 

dan kewenangan DPD, maka dia 

berharap dilakukan perubahan-perubahan 

yaitu posisi DPD harus lebih 

diperkuat sehingga dalam menjalankan 

fungsinya dapat maksimal, bukan 

hanya sebagai lembaga “pelengkap” 

dari lembaga legislatif yang hanya 

memberi pertimbangan, usulan kepada 

DPR. Demikian juga dalam berhadapan 

dengan lembaga Negara lainnya 

yang menjadi mitra kerja DPD. 

Untuk itu, agar secara mendasar 

kembali ke akarnya hanya dapat dilakukan 

dengan mengamandemen 

pasal-pasal dalam UUD 1945 yang 

mengatur tentang DPD. 

Sementara Guru Besar Hukum 

Tata Negara dan Direktur Pusat Studi 

Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum 

Universitas Andalas Padang, Saldi 

Isra menyoroti tidak adanya kejelasan 

DPRD dalam fungsi legislasi 

Berdasarkan Undang-Undang 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

(MD3), DPRD memiliki fungsi legislasi. 

Namun sering terjadi ketidakjelasan 

dan ketidaktegasan sebagai pemegang 

kekuasaan membuat peraturan 

daerah. 

Selain itu, posisi DPRD sebagai pemegang 

kekuasaan legislatif di daerah 

masih menjadi perdebatan. 

Pimpinan MPR, DPR, DPD, mantan 

Pimpinan Badan Legislasi dan Guru 

Besar Hukum Tata Negara Universitas 

Andalas mengupas dengan jelas 

bagaimana Menata Parlemen Yang 

Demokratis, Efektif, dan Akuntabel 

melalui perubahan Undang-Undang 

MD3. (tt.iky) 

***

LAPORAN UTAMA 

Peran Parlemen Menjadi 

Salah Satu Ujung Tombak 

Saat membuka Workshop yang diselenggarakan Badan Legislasi (Baleg) 

DPR RI, Wakil Ketua DPR RI H. Priyo Budi Santoso menyampaikan, demokrasi 

Indonesia saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang seluruh 

elemen masyarakat. Keterbukaan, kebebasan berpendapat, menguatnya 

hak-hak asasi manusia (HAM) dan lain sebagainya merupakan 

wujud dari demokrasi yang kita jalani. 

Parlemen sebagai salah satu pilar 

lembaga negara selain eksekutif 

dan yudikatif, dahulu hanya 

menjadi “stempel” kebijakan pemerintah/eksekutif, 

dan kini memainkan 

peran kontrol/pengawasan yang kritis 

dan lebih maju. 

Namun kendati demikian, kata 

Priyo, kita masih berada dalam dua 

pusaran kekuatan. Pada satu sisi ingin 

eksekutif berdiri kuat, tapi pada sisi 

lain tidak boleh melemahkan peran 

legislatif/parlemen. Ini sama dengan 

dilema yang ingin memperkuat negara, 

tapi sisi berbeda people power 

(kekuatan rakyat) harus berdiri tegak 

di atas segalanya. 

Oleh karena itu, kata Priyo, perlu 

eksekutif yang kuat sebagai bentuk 

komitmen presidensial sebagai pelaksana 

roda pemerintahan negara. Tapi, 

harus diimbangi dengan parlemen 

yang juga kuat sebagai representasi 

suara rakyat, vox populi vox dei; suara 

rakyat suara Tuhan. 

Disinilah dibutuhkan parlemen 

yang efektif, demokratis, dan akuntabel 

sebagaimana tema yang diusung 

pada acara Workshop. Parlemen 

merupakan pengawal demokrasi, jika 

parlemennya lumpuh, maka demokrasi 

pun tidak dapat berjalan dengan 

baik, begitu juga sebaliknya. 

Priyo menambahkan, pasca reformasi 

parlemen secara kelembagaan 

menjadi tumpuan demokrasi sehingga 

tidak heran jika acapkali menjadi 

pusat perhatian. Perubahan demi pe- 

“Priyo mengingatkan, pada awal 

reformasi DPR pernah dikritik oleh 

mendiang Presiden Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur). Saat itu Gus Dur 

mengatakan dengan sebutan 

taman kanak-kanak. 

Tentunya, kata Priyo, yang 

dimaksudkan Gus Dur saat itu bahwa 

DPR secara kelembagaan paska Orde 

Baru masih belajar berdemokrasi, 

membangun kelembagaan yang 

efektif dan akuntabel.” 

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memberikan sambutan pada acara workshop 

yang diadakan oleh Baleg DPR RI 


LAPORAN UTAMA 

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) disela-sela acara Workshop dan Fokus Group Discussion 

rubahan harus terus dilakukan untuk 

membangun kelembagaan parlemen 

yang kuat. 

Priyo mengingatkan, pada awal 

reformasi DPR pernah dikritik oleh 

mendiang Presiden Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur). Saat itu Gus Dur 

mengatakan dengan sebutan taman 

kanak-kanak. 

Tentunya, kata Priyo, yang dimaksudkan 

Gus Dur saat itu bahwa DPR 

secara kelembagaan paska Orde Baru 

masih belajar berdemokrasi, membangun 

kelembagaan yang efektif 

dan akuntabel. 

Namun DPR kini menurut Priyo 

jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. 

Kendati pun masih ada lubang 

sistem yang perlu ditambal dan 

dibenahi. 

Lebih jauh Priyo menyampaikan, 

di medan jalan demokrasi Indonesia 

yang masih terjal ini, peran parlemen/ 

legislatif menjadi salah satu ujung 

tombaknya. Menurutnya, ruang yang 

dapat dimainkan oleh legislatif adalah 

dengan cara membangun check and 

balances terhadap pemerintah dengan 

baik. 

Check and balances ini sangat diperlukan 

karena dia melihat sepanjang 

perjalanan demokrasi paska reformasi, 

masih ada euphoria negatif, 

sekalipun perlahan mulai mereda seiring 

dengan tumbuhnya kedewasaan 

demokrasi kita. 

10 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | 

Euforia yang Priyo maksud adalah 

selebrasi “kekuasaan” para pemegang 

kekuasaan, baik di pusat atau di daerah 

sehingga banyak yang keteteran 

dalam menjalankan pemerintahan 

dengan baik. 

Karenanya, diperlukan daya kontrol 

yang kuat dari parlemen terhadap 

eksekutif. Hal ini melihat besarnya 

kekuasaan, khususnya di daerah 

dalam mengelola kekayaannya tidak 

berbanding lurus dengan kesiapan 

perangkat sistem yang kuat yang kita 

miliki. Inilah yang kemudian menyebabkan 

eksekutif acapkali melakukan 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 

power). 

Priyo menambahkan, berdasarkan 

amandemen UUD 1945, sistem yang 

kita pilih adalah sistem parlemen bikameral 

(dua kamar) dengan adanya 

DPR dan DPD. Ke dua lembaga inilah 

yang akan menjalankan peran keparlemenannya, 

sekalipun wewenang 

dan tugas ke dua lembaga tersebut 

tidak setara. 

Sistem bikameral ini sampai sekarang 

diakui masih menjadi perdebatan 

dan banyak kurang. Priyo 

berpendapat, untuk membangun parlemen 

yang demokratis, efektif dan 

akuntabel harus disempurnakan dahulu 

sistem parlemen bikameral yang 

kita pilih ini. 

Parlemen yang kuat itu adalah 

parlemen yang bergerak berbasis nilai 

dan ideologi. Hal ini bisa terjadi bila 

agresi anggota parlemen didesain 

secara efektif. Untuk itu menurutnya, 

penyederhanaan partai politik sangat 

perlu dilakukan. 

Pernyataan ini karena kita membutuhkan 

konsolidasi yang cepat dan 

kuat di parlemen. Sebuah konsolidasi 

yang berbasis pada nilai/ideologi, bukan 

pada prinsip politik transaksional. 

Dengan demikian, fraksi-fraksi politik 

pun harus diminimalisir. 

Karena itu, Priyo sangat mendukung 

jika Parlemen Treshold (PT) pada 

Pemilu 2014 dinaikkan dari 2,5% menjadi 

5% agar parlemen dapat terbangun 

secara efektif dan efisien. (tt,iky) 

*** 

Suasana Workshop dan Fokus Group Discussion

Tugas MPR Sosialisasikan 

Empat Pilar Kebangsaan 

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifudddin 

“Jika MPR melaksanakan tugas itu dengan 

lurus sehingga bersih dari korupsi, suap, 

dan sejenisnya, maka MPR juga sudah dapat 

dikatakan melaksanakan tugas secara 

akuntabel,” papar Lukman. 

Lukman Hakim Saifuddin Wakil 

Ketua MPR RI periode 2009 - 

2014 dalam memberikan masukan 

terkait dengan revisi UU tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD memfokuskan 

pada tema “Efektivitas dan 

Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas MPR 

RI”. 

Dalam konteks ketatanegaraan 

MPR ada beberapa tugas dan wewenang 

MPR RI menurut UUD 1945 

dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Tugas dan kewenangan itu diantaranya, 

mengubah dan menetapkan 

UUD 1945, melantik Presiden dan/ 

atau Wapres hasil Pemilu, memutuskan 

usul DPR untuk memberhentikan 

Presiden dan/atau Wapres dalam 

masa jabatannya, setelah MK memutuskan 

bahwa Presiden/Wapres terbukti 

melakukan pelanggaran hukum, 

melakukan perbuatan tercela dan/ 

atau terbukti Presiden/ Wapres tidak 

memenuhi syarat lagi. 

Tugas lain secara ketatanegaraan, 

melantik Wapres menjadi Presiden 

apabila Presiden berhenti, diberhentikan, 

atau tidak melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya. Memilih 

Wapres dari dua calon yang diusulkan 

Presiden apabila terjadi kekosongan 

jabatan Wapres dalam masa jabatannya. 

Dan, memilih Presiden dan Wapres 

apabila keduanya mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan. 

Menurut Lukman, tugas dan kewenangan 

MPR itu bersifat sekali 

dan selesai. Artinya, jika MPR sudah 

melaksanakan tugas dan kewenangan 

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | 11

LAPORAN UTAMA 


itu dengan lancar, MPR sudah dapat 

dikatakan telah melaksanakan tugas 

dan kewenangannya secara efektif, 

jelasnya. 

“Jika MPR melaksanakan tugas itu 

dengan lurus sehingga bersih dari korupsi, 

suap, dan sejenisnya, maka MPR 

juga sudah dapat dikatakan melaksanakan 

tugas secara akuntabel,” 

papar Lukman. 

Jadi, tandas Lukman, efektivitas 

dan akuntabilitas MPR dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya 

adalah sejauhmana lembaga MPR 

mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya 

sesuai dengan prosedur 

ketatanegaraan yang telah ditetapkan 

secara bersih, jujur dan penuh amanah. 

Agar negara tetap tertata rapi 

sesuai dengan aturan ketatanegaraan 

yang telah disepakati bersama. 

Menurut Lukman, MPR tidak 

mengalami kesulitan berarti untuk 

melaksanakan tugas dan wewenangnya 

secara efektif dan akuntabel. 

Karena, terangnya, ketentuan tentang 

pelaksanaan tugas dan wewenang 

MPR sudah diatur dengan jelas dalam 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Namun demikian Lukman tidak 

menapik kemungkin lain bisa saja 


terjadi. Misalnya, MPR tetap memutuskan 

pemberhentian Presiden atau 

sebaliknya setelah memenuhi persyaratan 

segala macam peraturan terkait, 

namun mayoritas rakyat di luar 

gedung MPR secara masif tidak mau 

menerima keputusan itu. 

Apakah jika hal itu terjadi MPR 

dapat dianggap tidak melaksanakan 

tugas dan wewenangnya secara efektif 

dan akuntabel? Pertanyaan itu dijawab 

tegas Lukman, tentu saja tidak. 

Sebab, MPR sudah melaksanakan 

tugas dan wewenangnya meskipun 

keputusan itu tidak sesuai dengan 

mayoritas rakyat. 

Tugas MPR 

di Luar Ketatanegaraan 

Lebih jauh Lukman memaparkan, di 

luar tugas ketatanegaraan, MPR juga 

mempunyai tugas kebangsaan sesuai 

amanat UU No. 27 Tahun 2009 pasal 

15 ayat (1) huruf e yang menugaskan 

anggota MPR, baik DPR dan DPD untuk 

melakukan sosialisasi UUD 1945 

kepada seluruh lapisan masyarakat di 


seluruh Indonesia di bawah koordinasi 

pimpinan MPR. 

MPR periode 2009 - 2014 menterjemahkan 

amanat itu dengan sosialisasi 

Empat Pilar Kebangsaan, yaitu

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 

Tunggal Ika. 

Menurut Lukman, untuk mengukur 

akuntabilitasnya relatif mudah. 

Dengan melihat anggota MPR sudah 

menggunakan anggaran sosialisasi 

Empat Pilar Kebangsaan dengan 

benar, tepat sasaran, dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Namun, lanjutnya, untuk menilai 

efektivitasnya akan menghadapi kerumitan, 

karena berkaitan dengan pertanyaan 

apakah sosialisasi Empat Pilar 

Kebangsaan itu merasuk ke kalbu 

dan alam pikiran peserta sosialisasi, 

sehingga Empat Pilar Kebangsaan itu 

terpatri di alam sadar dan alam bawah 

sadar peserta, tandasnya. 

Tetapi, sebuah hasil studi yang dilakukan 

oleh tiga lembaga, antara lain 

LPPM Universitas Airlangga Surabaya, 

CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

dan Setara Institute yang dipublikasikan 

akhir Desember 2011 dapat 

memberikan jawaban dan gambaran 

tentang efektivitas dari sosialisasi Empat 

Pilar Kebangsaan yang dilakukan 

oleh MPR itu. Hasil studi tersebut 

menunjukkan sebanyak 96% peserta 

sosialisasi mengakui manfaat dari 

program itu 

Menurut survey terhadap partisi- 

pan program sosialisasi Empat Pilar 

Kebangsaan menunjukkan, adanya 

keinginan secara sukarela untuk turut 

melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 

di lingkungan terdekatnya. 

Inisiatif untuk melakukan apa yang 

telah mereka peroleh selama mengikuti 

program sosialisasi kepada lingkungan 

terdekatnya tampak sangat 

kuat diekspresikan oleh sebesar dari 

mereka, yaitu mencapai 91,1%. 

Dengan fakta itu sosialisasi Empat 

Pilar Kebangsaan tidak saja telah 

dapat meningkatkan pengetahuan 

dan apresiasi terhadap nilai-nilai 

Pancasila, UUD negara RI, NKRI, dan 

Bhineka Tunggal Ika tetapi juga telah 

mendorong minat masyarakat untuk 

menularkan kepada lingkungan terdekat 

mereka. 

Dengan demikian, lanjut Lukman, 

program sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 

dapat dikatakan berhasil 

memberikan dampak positif bagi kelompok 

sasaran. “Para peserta program 

sosialisasi yang tersebar di 33 

provinsi itu telah menyatakan kesanggupan 

untuk menjadi agen sosialisasi 

empat pilar kehidupan berbangsa dan 

bernegara, setidaknya untuk lingkungan 

terdekat mereka,” katanya. 

Pembicara dalam acara Workshop yang diadakan oleh Baleg DPR RI 

Rekomendasi 

Teruskan Program 

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim 

Saifuddin diakhir permaparan 

menyarankan, berdasarkan hasil studi 

itu merekomendasikan supaya program 

Empat Pilar Kebangsaan terus 

dilanjutkan serta dilakukan pengembangan 

dari segi teknis pelaksanaan 

program. 

Lukman memandang perlu adanya 

penyelenggaraan forum pelaksana 

tugas lembaga-lembaga negara 

sebagai bentuk laporan perkembangan 

(progress report) atas pelaksanaan 

fungsi, tugas dan wewenang 

lembaga Negara. 

Disamping itu, Lukman juga mengingatkan, 

pentingnya penentuan 

arah pembangunan nasional secara 

berkelanjutan, dan sekaligus merupakan 

pencerminan dari konsensus 

nasional yang secara sistematis tersaring 

dan terserap dalam satu wadah 

formal, serta memiliki kekuatan legitimasi. 

“Karena itu sudah seyogyanya 

diperlukan lembaga yang paling sesuai 

untuk merumuskan arah pembangunan 

nasional, baik jangka pendek 

maupun jangka menengah,” pungkasnya. 

(tt/iky) 


LAPORAN UTAMA 

Berharap Posisi DPD Diperkuat 

Sehingga Fungsi Maksimal 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida dalam 

kesempatan Workshop yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR 

menyampaikan dari hasil sebuah survey terbaru terungkap bahwa 

keberadaan DPD hingga kini belum dirasakan manfaatnya secara 

proporsional oleh masyarakat. 

Wakil Ketua DPD RI Laode Ida 

Ini kiranya kritik masyarakat yang 

sudah sering muncul terhadap 

DPD, dan hal itu dapat diterima 

secara terbuka. Hal ini karena posisi 

DPD, meskipun sudah menjalankan 

aktualisasi fungsinya secara maksimal, 

memang tidak mampu berbuat lebih 

banyak karena keterbatasan yang dimiliki 

dari segi kewenangan. 

Hasil survey LSI (Lembaga Survei 

Indonesia) pada Desember 2011 

menggambarkan tingginya harapan 

publik akan adanya penguatan dan 

perluasan kewenangan DPD melalui 

amandemen UUD 1945, seperti dalam 

hal pembuatan undang-undang hing- 


ga penyusunan anggaran dan pengangkatan 

pejabat publik. 

Survei LSI itu menunjukkan sekitar 

87,6% responden mengetahui bahwa 

tugas DPD RI untuk mewakili kepentingan 

daerah, sekitar 78% responden 

berharap DPD memiliki kewenangan 

yang lebih luas dalam memutuskan 

undang-undang yang berkaitan dengan 

kepentingan daerah. 

Sebanyak 74% berharap DPD 

dapat menindaklanjuti hasil pengawasan 

terhadap pemerintah, sekitar 

70% responden berharap DPD bersama 

DPR RI membuat undang-undang. 

Selain itu, sebanyak 71% responden 

berharap DPD dan DPR bisa bersamasama 

memberikan persetujuan atas 

RAPBN. Sekitar 64% juga berharap, 

DPD juga berwenang ikut mengangkat 

pejabat publik yang penting, seperti 

Hakim Agung, Gubernur Bank 

Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri. 

Untuk penguatan posisi dan kewenangan 

DPD RI sekitar 65% responden 

setuju agar dilakukan melalui mekanisme 

amandemen UUD 1945. 

Melihat dari hasil survei tersebut, 

timbul pertanyaan dapatkah harapan 

masyarakat itu dipenuhi oleh DPD terkait 

dengan perubahan dan perbaikan 

perannya dalam sistem ketatanegaraan 

kita? 

Menurut Laode, ini terkait dengan 

kepentingan bersama untuk menata 

peran DPD dalam hubungannya dengan 

DPR, pemerintah serta lembaga 

negara lainnya. Tujuannya, untuk meletakkan 

posisi DPD agar dapat menjalankan 

fungsinya sebagai bagian 

dari lembaga legislatif yang menjalankan 

mandat konstituennya. 

Jika dilihat hubungan DPD dengan 

DPR dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang DPD, ada beberapa hal 

yang perlu menjadi perhatian. 

Dewan Perwakilan Daerah dapat 

mengajukan rancangan undangundang 

berdasarkan program legislasi 

nasional. Rancangan undang-undang 

yang dimaksud harus disertai dengan 

penjelasan atau keterangan dan/atau 

naskah akademik dapat diusulkan 

oleh panitia perancang undang-

undang dan/atau panitia kerja. Usul 

RUU tersebut diputuskan menjadi 

ranca-ngan yang berasal dari DPD 

dalam sidang paripurna DPD. 

Usulan lain yang disampaikan Laode 

adalah, DPD juga memberikan 

pertimbangan terhadap Rancangan 

Undang-undang kepada Pimpinan 

DPR. Terhadap rancangan undangundang 

tentang APBN, DPD memberikan 

pertimbangan kepada DPR 

dengan jangka waktu paling lambat 

empat belas hari sebelum diambil 

persetujuan bersama antara DPR dan 

Presiden. 

Terkait dengan RUU yang membahas 

tentang pajak, pendidikan dan 

agama, DPD memberikan pertimbangan 

kepada DPR dan paling lambat 

tiga puluh hari sejak diterimanya surat 

dari pimpinan DPR. 

Selain itu, DPD juga memiliki tugas 

dan wewenang dalam hal memberikan 

pertimbangan kepada DPR mengenai 

calon anggota BPK. Pertimbangan 

tersebut diputuskan dalam sidang 

paripurna DPD. Pertimbangan yang 

sudah diputuskan tersebut diserahkan 

kepada Pimpinan DPR sebagai 

pertimbangan DPD paling lambat tiga 

hari sebelum pelaksanaan pemilihan 

anggota BPK. 

Salah satu tugas DPD adalah mengawasi 

jalannya undang-undang. 

Dalam hal penyampaian hasil pengawasan 

tersebut, DPD menyampaikan 

hasil pengawasan atas undang-undang 

kepada DPR sebagai 

bahan pertimbangan. Hasil pengawasan 

tersebut diputuskan dalam sidang 

paripurna DPD. 

Laode menambahkan, dalam 

regulasi dikemukakan bahwa DPD 

memiliki sejumlah hak yaitu, mengajukan 

rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukkan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat 

dan daerah, 

Selain itu, ikut membahas ranca- 

ngan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah. 

DPD juga memiliki hak memberikan 

pertimbangan kepada DPR dalam 

pembahasan rancangan undangundang 

tentang anggaran pendapatan 

dan belanja negara dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan 

pajak, pendidikan dan agama. 

Hak yang dimiliki lainnya adalah 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan dan 

agama. 

Lebih jauh Laode mengatakan, 

secara konstitusional DPD memeiliki 

kewenangan yang sangat terbatas 

untuk memberikan pertimbangan, 

mengajukan usul saran kepada DPR 

dan mengawasi pelaksanaan UU tertentu. 

Kewenangan legislatif sepenuhnya 

di DPR bersama Presiden, demikian 

pula dalam hal budget DPD hanya 

bisa memberikan pertimbangan dan 

usulan. Demikian pula dalam hal pengawasan 

terhadap pelaksanaan UU, 

anggaran dan kebijakan politik tertentu, 

semuanya harus diteruskan kepada 

DPR untuk ditindaklanjuti. 

Dalam hal ini, kewenangan DPD 

bersifat “konsultatif”, karena tidak 

mempunyai kewenangan untuk memutus, 

sedangkan DPR kewenangannya 

amat dominan, dimana semua kewenangan 

Presiden ada keterlibatan 

DPR. 

Menurut Laode, hubungan DPD 

dengan DPR penting untuk dikomunikasikan, 

terutama berkenaan dengan 

mekanisme legislasi. Sejauh ini, kata 

Laode, mekanisme kerja legislasi dan 

pengawasan dilakukan antara Komisi 

DPR dan Komite DPD secara parsial 

dan sporadic, juga bervariasi tergantung 

dari interaksi masing-masing. 

Belum ada upaya proporsional 

dan serius untuk secara sistemik melembagakan, 

padahal sesungguhnya, 

dengan produktifitas tingkat legislasi 

yang tidak memuaskan di mata rakyat, 

seharusnya bisa dikoreksi dengan 

mengembangkan sinergi DPR dan 

DPD. 

“Jadi harus ada keberanian 

melakukan terobosan yang sistematis 

dan melembaga, baik oleh Pimpinan 

DPR maupun DPD,” kata Laode. 

Beberapa Hal 

Yang Harus Dibenahi 

Menyangkut hubungan DPD dengan 

DPR, ada beberapa hal yang 

harus dibenahi dan disepakati terutama 

dalam aktualisasi DPD dalam 

menjalankan fungsinya, diantaranya 

adalah masalah pengaturan mekanisme 

kerja. 

Perihal masalah pengaturan mekanisme 

kerja ini terkait dengan beberapa 

hal yakni, penyusunan Program 

Legislasi Nasional, (Prolegnas) 

Prioritas Tahunan, pengajuan dan 

pembahasan RUU dan pertimbangan 

atas RUU. 

Mengenai penyusunan Prolegnas 

prioritas tahunan, selama ini DPD amat 

mengapresiasi atas keikutsertaan dan 

keterlibatan DPD dalam pembahasan 

Prolegnas di DPR. Hal itu menurut Laode, 

telah berjalan dengan baik. 

Namun ada harapan yang ingin 

dia sampaikan yaitu keikutsertaan 

DPD dalam penyusunan daftar RUU 

Prolegnas prioritas tahunan dimungkinkan 

hingga ke tingkat perumusan. 

Adapun terkait pengajuan dan 

pembahasan RUU, diperlukan keiikutsertaan 

DPD dalam pembahasan RUU 

bersama DPR dan Presiden, yang meliputi 

pengantar musyawarah, pembahasan 

daftar inventarisasi masalah 

(DIM), dan penyampaian pendapat 

mini. 

Laode juga berharap mekanisme 

kerja dalam pembahasan RUU yang 

melibatkan DPR, Pemerintah dan 


LAPORAN UTAMA 

DPD, terutama pembahasan DIM dan 

penyampaian pendapat ini, mengikutsertakan 

DPD. 

Keikutsertaan tersebut meliputi 

DPD memiliki wakil dan ikut serta 

dalam rapat kerja antara alat kelengkapan 

DPR dengan Pemerintah untuk 

menentukan jadwal pembahasan RUU, 

DPD diundang dalam pembicaraan 

tingkat II di Rapat Paripurna DPR. 

DPD memiliki wakil dalam pembahasan 

RUU di DPR yang berjumlah 

paling banyak 1/3 jumlah anggota 

alat kelengkapan DPR yang membahas 

suatu RUU atau paling sedikit 6 

(enam) orang. 

Pokok-pokok gagasan lainnya 

yang disampaikan Laode adalah masalah 

pertimbangan atas RUU APBN. 

Dalam hal ini DPD mengingatkan 

bahwa DPR menerima dan menindaklanjuti 

pertimbangan tertulis terhadap 

RUU APBN yang disampaikan oleh 

DPD yang diberikan paling lambat 14 

hari sebelum diambil persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden. 

Dia mengharapkan, DPD diikutsertakan 

sejak awal pembahasan sehingga 

pertimbangan yang disampaikan 

oleh DPD tepat sasaran dan bermanfaat 

bagi daerah. Untuk itu, katanya, 

DPD meminta agar DPR mengundang 

DPD dalam Rapat Paripurna DPR untuk 

bersama-sama mendengarkan 

keterangan Pemerintah mengenai Pokok-pokok 

Pembicaraan Pendahuluan 

RAPBN sejak RAPBN 2011. 

Dia juga berharap, DPD dapat ikut 

serta dalam pertemuan antara DPR 

dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia 

(BI), dan Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) 

dalam pembicaraan tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) dan ekonomi 

makro. 

Mengenai pertimbangan atas RUU 

tertentu, DPD berharap agar DPR mencantumkan 

Pasal 22D ayat (2) UUD 

1945 dalam konsiderans “mengingat” 

RUU yang mendapat pertimbangan 

DPD dan mencantumkan keputusan 

DPD dalam konsiderans “memperhatikan” 

dalam keputusan DPR, dan 

meminta Komisi DPR menyampaikan 


paparan hasil pertimbangan DPD. 

Pokok gagasan selanjutnya yang 

disampaikan Laode adalah pengawasan 

atas UU tertentu. Dalam hal 

ini, DPD berharap agar DPR mencantumkan 

Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 

dalam konsiderans “mengingat” UU 

yang direvisi apabila hasil pengawasan 

DPD menjadi dasar perevisian, 

mencantumkan keputusan DPD tentang 

hasil pengawasan DPD dalam 

konsiderans “memperhatikan” dalam 

keputusan DPR, dan meminta Komisi 

DPR menyampaikan paparan hasil 

pengawasan DPD. 

Dari beberapa catatan yang disampaikannya, 

Laode Ida memberikan 

sejumlah catatan utama sebagai 

kesimpulan mendasar yaitu, kedudukan 

DPD sebagai lembaga perwakilan 

daerah yang memperjuangkan aspirasi 

dan kepentingan daerah sudah 

tepat dan memang dibutuhkan kehadirannya. 

Namun demikian menurut Laode, 

seharusnya posisi DPD dapat sejajar 

dengan DPR, bukan lebih rendah. Di 

samping itu, sebagai lembaga Negara 

DPD mempunyai fungsi yang sangat 

lemah, hanya sebagai pelengkap 

bagi lembaga legislatif, dimana 

hanya sebagai lembaga konsultatif, 

dan pertimbangan, tidak mempunyai 

kewenangan dalam memutus. Selain 

Wakil Ketua DPD RI Laode Ida (paling kiri) 

juga, DPD dibatasi pada persoalanpersoalan 

berkaitan dengan otonomi 

daerah. 

Laode melihat, hubungan DPD 

dengan lembaga Negara lainnya, seperti 

MPR, DPR Mahkamah Konstitusi, 

Pemerintah Daerah dan DPRD ada, 

tetapi hanya pada masalah-masalah 

tertentu saja dan sifatnya hanya sebagai 

pemberi “pertimbangan”. 

Berdasarkan keterbatasan fungsi 

dan kewenangan DPD tersebut, 

maka dia berharap dilakukan perubahan-perubahan 

yaitu posisi DPD harus 

lebih diperkuat sehingga dalam 

menjalankan fungsinya dapat maksimal, 

bukan hanya sebagai lembaga 

“pelengkap” dari lembaga legislatif 

yang hanya memberi pertimbangan, 

usulan kepada DPR. Demikian juga 

dalam berhadapan dengan lembaga 

Negara lainnya yang menjadi mitra 

kerja DPD. 

Untuk itu, agar secara mendasar 

kembali ke akarnya hanya dapat dilakukan 

dengan mengamandemen 

pasal-pasal dalam UUD 1945 yang 

mengatur tentang DPD. 

Laode menegaskan, Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah sendiri 

tentunya harus memperjuangkan 

hak-haknya supaya sejajar dengan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(tt,iky)

Memperkuat Posisi Baleg 

Dengan Cara Re-Disain 

Dalam memberikan masukannya terkait dengan revisi UU 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), mantan Pimpinan 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2004-2009, 

Ferry Mursyidan Baldan memfokuskan pada thema “Menata Alat 

Kelengkapan bagi Penguatan Fungsi DPR”. 

Alat kelengkapan DPR terdiri 

dari 11 Komisi dan 7 (tujuh) 

Badan, yang jika ditelaah dari 

segi fungsi pokok Dewan, fungsi 

Pengawasan oleh 11 Komisi, Fungsi 

Budgeting oleh Badan Anggaran dan 

Fungsi Legislasi oleh Baleg. Sementara 

Badan-badan lain adalah Alat Kelengkapan 

yang tidak berkaitan langsung 

dengan fungsi pokok Dewan. 

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan 

fungsi Dewan, menurut Ferry, disain 

idealnya adalah memulai dengan 

adanya alat kelengkapan yang setara 

terhadap fungsi-fungsi pokok Dewan, 

artinya Komisi, Badan Anggaran dan 

Badan Legislasi memiliki kedudukan 

yang sama. 

Ferry juga berpendapat, setiap 

anggota Komisi, Badan Anggaran dan 

Badan Legislasi tidak dirangkap satu 

sama lainnya. Selain itu, review terhadap 

mitra kerja komisi, seiring Kementerian 

Hukum dan HAM, Sekretariat 

Negara dan Sekretariat Kabinet menjadi 

mitra kerja Baleg, sedang Menteri 

Keuangan dan Bappenas mitra kerja 

Badan Anggaran. 

Dengan disain ini, kata Ferry, maka 

akan menegaskan bahwa masingmasing 

fungsi Dewan ditempatkan 

pada posisi yang sama, dan semua 

anggota terbagi dalam 3 (tiga) fungsi 

pokok secara permanen. 

Terkait dengan penggunaan hak 

mengajukan RUU, Ferry mengatakan, 

melekatnya hak mengajukan RUU Mantan Pimpinan Baleg DPR RI periode 2004-2009 Ferry Mursyidan Baldan 


LAPORAN UTAMA 

Suasana Workshop dan Fokus Group Discussion 

pada anggota Dewan belum dirasa 

optimal karena memang daya dukungnya 

yang tidak memadai, seperti 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

yang masih berbasis alat kelengkapan, 

dalam hal ini komisi. 

Ferry juga menyoroti, komisi yang 

relatif jarang memberi support pada 

RUU yang diajukan oleh anggota, 

atau setidaknya memfasilitasi untuk 

dibahas, agar menjadi RUU. 

Menurut Ferry, persyaratan administratif 

yang panjang juga menjadi 

faktor yang menyebabkan anggota 

enggan untuk mengajukan RUU. Selain 

itu, penyusunan Prolegnas yang 

tidak melibatkan anggota, sehingga 

memunculkan kesan bahwa hak mengajukan 

RUU pada dirinya, hanya 

bersifat administratif, tidak substantif. 

Dengan posisi yang kuat dari 

Badan Legislasi, seperti usulan redisain, 

maka tahapan pembentukan 

UU dapat dilakukan dengan lebih 

singkat. 

Dimulai dari tahap perencanaan, 

dalam tahap ini penyusunan Prolegnas 

hendaknya tidak berdasarkan 

judul UU, tapi konten atau substansi 

pokok, yang bisa saja menjadi lebih 

dari 1 judul UU. Selain itu, DPR juga 

tidak terbebani pada jumlah pencapaian 

penyelesaian. 

Dalam tahap penyusunan dan harmonisasi 

UU, dengan re-disain, maka 

sepenuhnya dilakukan oleh Baleg 

yang keanggotaannya sudah full, bu- 


kan lagi sisa waktu. 

Pada tahap selanjutnya, tahap 

pembahasan, jika usul DPR, maka 

pembahasan dilakukan oleh Komisi 

yang mengusulkan, supaya tidak kehilangan 

“ruh” tujuan pembentukan 

UU, jika RUU berasal dari Pemerintah, 

maka pembuatan Daftar Inventarisasi 

Masalah (DIM) hanya untuk substansi 

pokok saja. 

Berkaitan dengan waktu, menurut 

Ferry, ada baiknya ditetapkan batas 

waktu pembahasan pembentukkan 

UU, misalnya 2 atau 3 masa sidang, 

yang jika tidak selesai maka pembahasannya 

diambil alih oleh Baleg, dan 

komisi yang bersangkutan tidak boleh 

membentuk UU dalam 1 (satu) Tahun 

Masa Sidang. 

Terkait dengan pembatasan waktu 

ini, perlu ditetapkan batasan waktu 

setiap tahapan pembentukkan UU, 

termasuk penyusunan DIM yang jika 

tidak dipenuhi, maka Fraksi yang bersangkutan 

dianggap tidak memiliki 

pendapat/pandangan. 

Selain menyoroti tahapan mekanisme 

pembentukkan UU , Ferry 

juga memandang perlunya penataan 

Fraksi dalam penguatan fungsi DPR. 

Meski bukan Alat Kelengkapan 

Dewan, namun secara politis, Fraksi 

memiliki kewenangan besar dalam 

proses pengambilan keputusan di 

Dewan. Dalam hal ini timbul pertanyaan, 

bisakah kita memulai penataan 

dengan “Memperketat” syarat pem- 

bentukkan Fraksi. 

Hal ini bisa dimulai dengan jumlah 

nominal, yakni sekurang-kurangnya 

memiliki anggota 20% dari jumlah 

anggota Dewan atau 5 (lima) terbesar 

perolehan kursi, maka Partai tersebut 

dapat membentuk Fraksi. 

Dalam hal ini, tidak lagi dikenal 

adanya Fraksi gabungan, jika perolehan 

suaranya dibawah 20% atau 

perolehannya tidak masuk 5 besar, 

maka wajib bergabung dengan Fraksi 

yang ada. 

Kewajiban Melaporkan 

Kinerjanya 

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan 

pentingnya bagi Dewan 

melaporkan kinerjanya. Menurut 

Ferry, kewajiban melaporkan kinerja 

sebagai Anggota Dewan, cukup 

dilakukan pada setiap masa Reses, 

karena sejatinya masa reses adalah 

masa melaporkan apa-apa yang dilakukan 

selama masa sidang, termasuk 

menyerap aspirasi masyarakat di 

Dapilnya. 

Sedangkan laporan menyeluruh 

dalam konteks Dewan, bisa dituangkan 

dalam memori akhir masa jabatan 

Dewan secara kolektif, yang berisi 

apa-apa yang menjadi target, apa 

yang dicapai, apa yang tidak dapat dicapai 

dan penyebabnya. 

Dengan demikian, kata Ferry, maka 

tugas-tugas dalam melaksanakan 

fungsi Dewan diemban secara kolektif, 

sedang tugas-tugas politik sebagai 

wakil rakyat lebih personal atau kolektif 

dalam lingkup Dapil. 

Secara keseluruhan, optimalnya 

pelaksanaan fungsi Dewan tidak semata 

tergantung pada aturan main, 

tapi lebih pada kesadaran kerja kolektif, 

karena semua kewenangan kenegaraan 

yang diberi oleh UU adalah 

pada Dewan bukan Personal anggota 

Dewan. 

Sedang untuk personal Anggota 

Dewan, menurut Ferry, diberi fasilitas, 

hak bahkan imunitas untuk dapat 

melaksanakan tugas Dewan secara 

Kelembagaan/Kolektif. (tt,iky) 

***

Tidak Ada Kejelasan DPRD 

Dalam Fungsi Legislasi 

Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan 

DPRD (MD3), DPRD memiliki fungsi legislasi. Namun sering terjadi 

ketidakjelasan dan ketidaktegasan sebagai pemegang kekuasaan 

membuat peraturan daerah. 

Selain itu, posisi DPRD sebagai 

pemegang kekuasaan legislatif 

di daerah masih menjadi 

perdebatan. Dalam hal ini timbul pertanyaan, 

bagaimana mendisain kemandirian 

DPRD dalam konsep trias 

politika? 

Guru Besar Hukum Tata Negara 

dan Direktur Pusat Studi Konstitusi 

(PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang, Saldi Isra menyoroti 

beberapa pasal dalam UUD 1945, UU 

MD3, UU tentang Pemerintahan Daerah, 

dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 

1945 berbunyi : Pemerintahan daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan 

kota memiliki DPRD yang anggotaanggotanya 

dipilih melalui pemilihan 

umum. 

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 berbunyi 

: Pemerintahan daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Sementara Pasal 291 UU tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatakan, 

DPRD provinsi merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 

provinsi. 

Pasal 292 UU MD3, Ayat 1, DPRD 

provinsi mempunyai fungsi legislasi, 

anggaran dan pengawasan. Ayat 2 

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum 

Universitas Andalas Padang, Saldi Isra 

berbunyi ke tiga fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat di 

provinsi. 

Pasal 293 UU MD3 ayat (1) berbunyi 

: DPRD provinsi mempunyai tugas 

dan wewenang membentuk peraturan 

daerah provinsi bersama gubernur. 

Selain itu, membahas dan memberikan 

persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan 

dan belanja daerah provinsi yang 

diajukan oleh Gubernur. 

Ayat 2 mengatakan, ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan peraturan DPRD provinsi 

tentang tata tertib. 

Saldi menambahkan, dalam UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 41 disebutkan 

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran 

dan pengawasan. 

Sementara Pasal 42 (ayat 1) menyebutkan, 

DPRD mempunyai tugas 

dan wewenang membentuk Perda 

yang dibahas dengan kepala daerah 

untuk mendapat persetujuan bersama 

dan membahas dan menyetujui rancangan 

Perda tentang APBD bersama 

dengan kepala daerah. 

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Pasal 1 Angka 7 menyebutkan, 

Peraturan Daerah Provinsi 

adalah Peraturan Perundang-Undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi de- 


LAPORAN UTAMA 

ngan persetujuan bersama Gubernur. 

Undang-undang yang sama Pasal 

34 ayat (1) mengatakan, penyusunan 

Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh 

DPRD Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Provinsi. 

Berdasarkan penjelasan normatif 

tersebut, kata Saldi, ada beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian yaitu, 

DPRD disebutkan sebagai bagian dari 

unsur penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Pengaturan demikian menurut 

Saldi Isra, tidak memungkinkan 

penerapan konsep Trias Politika dalam 

pengertian “pemisahan kekuasaan”. 

Ketentuan yang ada lebih dekat dengan 

penerapan Trias Politika dalam 

pengertian “pembagian Kekuasaan”. 

Dengan posisi demikian, menjadi 

sulit meletakkan DPRD sama dan sebangun 

dengan model fungsi legislasi 

DPR. 

Saldi juga menjelaskan, tiga UU 

yang ada (UU MD3, UU No. 32/2004 

dan UU No. 12/2011) tidak mengelaborasi 

bagaimana detailnya proses 

legislasi di DPRD. Dengan begitu, 

proses lebih banyak mengandalkan 

peraturan DPRD. 

Sejauh ini, katanya, penyusunan 

dan substansi Peraturan DPRD lebih 

banyak merujuk kepada Peraturan 

Workshop dan Fokus Group Discussion yang diadakan oleh Baleg DPR RI 


Pemerintah (PP). 

Jika memang hendak menempatkan 

DPRD sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, sebaiknya 

pengaturan fungsi legislasi lebih 

didetailkan dalam UU Pemerintahan 

Daerah. 

PP Tidak Sinkron 

Dalam kesempatan Workshop kali 

ini, Saldi juga menyoroti, saat ini peraturan 

yang memberi arahan pembentukan 

Tata Tertib DPRD yang diatur 

dalam PP seringkali tidak sinkron 

dengan peraturan yang lebih tinggi 

(UU). 

Di sini timbul pertanyaan, regulasi 

apa yang perlu disusun untuk menjadi 

pedoman dalam penyusunan Tatib, 

apakah langsung pendelegasian dari 

UU yang berimplikasi pada ketidaksamaan 

Tatib di masing-masing DPRD 

atau perlu ada peraturan selevel PP 

yang menjadi pedoman penyusunan 

Tatib. Karena hal ini juga berimplikasi 

pada pengalokasian anggaran yang 

bisa dibenarkan menurut peraturan 

perundang-undangan. 

Sejauh ini, yang menentukan substansi 

Tatib DPRD tidak hanya pengaturan 

yang ada dalam PP. Praktek 

menunjukkan, acapkali muncul 

(Peraturan Menteri dan Surat Edaran 

Menteri) yang mengatur substansi 

Tatib. 

Karena “perintah” yang beragam 

tersebut, sangat mungkin terjadi disinkronisasi 

antara yang satu dengan 

yang lain. Oleh karena itu, akan menjadi 

jauh lebih baik jika UU mengatur 

semacam “pedoman” penyusunan 

Tatib DPRD. Paling tidak, UU mengatur 

substansi apa saja yang diatur 

dalam Tatib DPRD, Namun demikian, 

apapun level pengaturannya menurut 

Saldi, sebaiknya disediakan ruang 

bagi DPRD untuk adanya kreatifitas. 

Saldi menambahkan, pengaturan 

di tingkat UU tidak selalu memberi ruang 

yang lebih leluasa. Boleh saja diberi 

ruang untuk adanya perbedaan. 

Meskipun demikian, katanya, untuk 

semua substansi yang ditentukan 

dalam UU harus berlaku sama untuk 

semua Tatib DPRD. 

Dalam pengertian itu, semua substansi 

yang diatur dalam UU harus 

dimuat dalam Tatib DPRD. Kelonggaran 

yang diberikan kepada DPRD 

hanya sebatas mengakomodasi 

kekhasan daerah dan tidak diperkenankan 

bertentangan dengan substansi 

yang ada dalam UU. 

Selain itu, karena ini menyangkut 

kelembagaan, lebih baik kalau ada 

aturan internal yang pokok-pokoknya 

diatur dalam UU. 

Sudah Efektifkah 

Alat Kelengkapan 

Hal lain yang menjadi sorotan 

adalah, saat ini di DPRD terdapat 

alat kelengkapan baik berupa Komisi 

maupun Badan-badan. Apakah alat 

kelengkapan ini sudah efektif dan 

efisien dalam mengemban pelaksanaan 

fungsi dan wewenang DPRD.? 

Jika dilihat Pasal 302 (1) UU MD3, 

Alat Kelengkapan DPRD provinsi terdiri 

atas : Pimpinan, Badan Musyawarah, 

Komisi, Badan Legislasi daerah, 

Badan Anggaran, Badan Kehormatan 

dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan 

dan dibentuk oleh rapat 

paripurna. 

Dalam hal penentuan Pimpinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

erasal dari partai politik berdasarkan 

urutan perolehan kursi terbanyak di 

DPRD provinsi (Kabupaten/Kota). 

Ketua DPRD (provinsi/kabupaten/ 

kota) ialah anggota DPRD provinsi 

yang berasal dari partai politik yang 

memperoleh kursi terbanyak pertama 

di DPRD provinsi. 

Menurut Saldi, pola pengisian 

Pimpinan (termasuk Ketua DPRD) 

yang didasarkan kepada raihan urutan 

suara di DPRD telah menghilangkan 

sebuah proses yang demokratis 

di DPRD. 

Selain itu, katanya, pola pengisian 

yang demikian potensial “membunuh” 

kesempatan bagi partai politik 

lain yang kebetulan tidak berasal 

dari partai politik yang memiliki suara 

terbesar. 

Tambah lagi, kalau suara antara 

yang meraih posisi teratas hanya 

berselisih tipis dengan posisi berikutnya, 

aturan ini terasa “zalim” untuk 

hadirnya Ketua yang lebih mumpuni. 

Mungkin bisa dicek ke lapangan, betapa 

banyaknya seorang anggota DPRD 

menjadi ketua hanya karena keharusan 

ketentuan yang sejalan dengan 

proses demokrasi yang berkualitas. 

Sementara menyoroti Badan Legislasi 

Daerah, jika dilihat Pasal 36 UU 

No. 12/2011, penyusunan Prolegda 

Provinsi antara DPRD Provinsi dan 

Pemda Provinsi dikoordinasikan oleh 

DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan 

DPRD Provinsi yang khusus 

menangani bidang legislasi. 

Ayat (2) UU ini juga mengatakan, 

penyusunan Prolegda Provinsi di 

lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan 

oleh alat kelengkapan DPRD 

Provinsi yang khusus menangani bidang 

legislasi. 

Ayat (3) menyebutkan, penyusunan 

Prolegda Provinsi di lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan 

oleh Biro Hukum dan dapat 

mengikutsertakan instansi vertikal 

terkait. 

Ayat selanjutnya mengatakan, ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata 

cara penyusunan Prolegda Provinsi di 

lingkungan DPRD Provinsi sebagaima- 

Workshop dan Fokus Group Discussion yang diadakan oleh Baleg DPR RI 

na dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan DPRD Provinsi. 

Sistem Kepegawaian 

Yang Tepat 

Bahasan lainnya yang menjadi sorotan 

Saldi Isra adalah sistem kepegawaian 

seperti apa yang tepat bagi 

pendukung Dewan. 

Menurutnya, kelompok pakar/tim 

ahli belum diatur dengan jelas dalam 

UU MD 3. Di sini timbul pertanyaan 

sistem pendukung keahlian yang 

bagaimana yang diperlukan Dewan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas 

dan kewenangannya ? 

Dalam hal ini, Saldi berpandangan 

staf pendukung merupakan keniscayaan. 

staf pendukung diperlukan sesu 

ai dengan keahlian yang diperlukan. 

Dalam hal ini, staf pendukung tidak 

dalam status PNS. 

Kalau di daerah, staf pendukung 

ini dapat dimulai dari ahli di alat kelengkapan 

dan kalau keuangan memungkinkan, 

dapat juga diusahakan 

staf ahli untuk anggota. (tt/iky) 


LAPORAN SUMBANG UTAMA SARAN 

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH 

Menata Parlemen 

Dengan Mengubah 

UU MD 

Penataan kelembagaan parlemen 

memang harus dilakukan 

melalui amandemen UUD 1945 

yang kelima, tidak cukup hanya 

dengan mengubah UU No. 27 Tahun 

2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD 

(UU MD3). Apabila penataan itu di- 


pandang sebagai sesuatu yang fondamental 

maka harus dimulai dengan 

perubahan/amandemen UUD 1945 

yang kelima. Karena sulit akan didapatkan 

penataan kelembagaan parlemen 

yang akan benar-benar demokratis, 

efektif, dan akuntabel berdasarkan 

Perlu dijelaskan yang 

dimaksud dengan unsur 

partai politik adalah orang 

yang duduk di MPR itu 

benar-benar mewakili 

partai politik. Pengisiannya 

melalui pemilihan umum (pemilu) 

khusus untuk MPR. 

Dalam Pemilu tersebut ada 

orang-orang Parpol yang 

hanya duduk di DPR. 

Dengan demikian, anggota DPR 

tidak merangkap sebagai anggota 

MPR, meski pengisiannya 

bersamaan dalam 

Pemilu. 


Kepala Program Doktor dan 

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana 

Universitas Padjadjaran Bandung 

Pancasila apabila penataannya hanya 

dilakukan dengan mengubah UU tentang 

MD3. 

Untuk mengubah UUD 1945 memerlukan 

suatu kajian yang sangat 

mendalam, komprehensif, konsisten, 

serta dilakukan oleh para ahli ketatanegaraan 

(dalam arti luas) yang 

sudah teruji dan diakui kepakarannya. 

Karena itu, untuk mengubah UUD 

1945 diperlukan waktu yang cukup 

dengan forum yang luas dan melibatkan 

banyak keahlian. Sehingga, 

untuk sementara ini dapat dimaklumi 

dengan mengubah UU tentang 

MD3 jauh lebih mudah dari pada mengubah 

UUD 1945. 

Sehingga, pemikiran dalam 

melakukan penataan kelembagaan 

parlemen, dibagi dalam dua tataran. 

Tataran pertama, penataan melalui 

perubahan UUD 1945 pasca amandemen 

keempat, dengan dilakukan 

amandemen UUD 1945 yang kelima. 

Tataran kedua, penataan dilakukan 

hanya dengan mengubah UU tentang 

MD3, dengan tetap mengacu pada 

kelembagaan parlemen seperti diatur 

dalam UUD 1945 yang sekarang ini 

berlaku. 

Pengertian Umum Konstitusi 

dan Negara Hukum 

Menurut James Brice, konstitusi 

diartikan sebagai a frame of political 

society, organized through and by 

law, that is to say one in which law has 

established permanent institutions 

with recognised functions and definite 

rights. “Again a constitution may 

be said to be a collection of principles

according to which the powers of the 

government, the rights of the governed, 

and relations between the two 

are adjusted”. (CF. Strong, Modern 

Political Constitutions) 

Konstitusi diartikan Sir Keneth C. 

Wheare, sebagai sekumpulan ketentuan 

hukum tertinggi yang tersusun 

di dalam suatu dokumen yang mengatur 

pemerintahan negara. 

Pendapat senada dikemukakan 

oleh S.E. Finner , konstitusi sebagai 

sekumpulan norma hukum yang 

mengatur alokasi fungsi, kekuasaan, 

serta tugas-tugas di antara berbagai 

lembaga negara, serta yang menentukan 

hubungan-hubungan di antara 

lembaga-lembaga negara tersebut 

dengan rakyat, dan biasanya termodifikasi 

di dalam suatu dokumen. 

Sementara itu, Benyamin Akzin 

dalam sebuah artikel berjudul “On the 

Satbility and Reality of Constitution” 

berpendapat, konstitusi merupakan 

dokumen atau sekumpulan dokumen 

serta kebiasaan ketatanegaraan, 

baik yang ditetapkan secara formal 

maupun yang disepakati sebagai 

ketentuan dasar mengenai susunan 

dan fungsi negara, serta menetapkan 

pula secara pasti dan efektif kerangka 

dasar proses-proses pemerintahan 

dan proses-proses yuridis ketatanegaraan. 

Loewenstain berpendapat, konstitusi 

merupakan suatu sarana dasar 

untuk mengawasi proses-proses 

kekuasaan. Oleh karena itu, setiap 

konstitusi senantiasa mempunyai 

dua tujuan, yaitu untuk memberikan 

pembatasan dan pengawasan terhadap 

kekuasaan politik, dan untuk 

membebaskan kekuasaan dari kontrol 

mutlak para penguasa, serta menetapkan 

bagi para penguasa tersebut 

batas-batas kekuasaannya. 

Muhammad Tahir Azhary mengambil 

inspirasi dari sistem hukum 

Islam mengajukan pandangan tentang 

ciri-ciri nomokrasi atau negara hukum 

yang baik itu mengandung sembilan 

prinsip. Kesembilan prinsip itu : 1. 

Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 

2. Prinsip musyawarah. 3. Prinsip keadilan. 

4. Prinsip persamaan. 5. Prinsip 

pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia. 6. Prinsip 

peradilan yang bebas. 7. Prinsip perdamaian. 

8. Prinsip kesejahteraan. 9. 

Prinsip ketaatan rakyat. 

Jimly Ashiddiqie berpendapat, 

dianut dan dipraktekkannya prinsip 

demokrasi atau kedaulatan rakyat 

yang menjamin peran serta masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan 

kenegaraan, sehingga setiap 

peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan dan ditegakkan mencer- 

Jajaran Pimpinan Sidang Bersama DPR-DPD 16 Agustus 2011 

minkan nilai-nilai keadilan yang hidup 

ditengah masyarakat. 

Hukum dan peraturan perundangundangan 

yang berlaku tidak boleh 

ditetapkan dan diterapkan secara 

sepihak oleh dan/atau hanya untuk 

kepentingan penguasa secara bertentangan 

dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Karena hukum tidak dimaksudkan 

hanya menjamin kepentingan 

segelintir orang yang berkuasa, melainkan 

menjamin kepentingan akan 

rasa adil bagi semua orang tanpa 

kecuali. 

Dengan demikian, cita negara hukum 

(rechtsstaat) yang dikembangkan 

bukanlah ‘absolute rechtssaat’, 

melainkan ‘democratische rechtsstaat’ 

atau negara hukum yang demokratis. 

Dalam setiap negara hukum yang 

bersifat nomokratis harus dijamin 

adanya demokrasi, sebagaimana di 

dalam setiap negara demokrasi harus 

dijamin penyelenggaraannya berdasar 

atas hukum. 

Penataan Kelembagaan 

Parlemen Melalui 

Amandemen UUD 1945 

Konstitusi, menurut Hans Kelsen 

dan kemudian dikembangkan oleh 

muridnya Hans Nawiasky serta 

Adolf Merkl, paling tidak memuat dua 

norma utama, yaitu staatsfundamen- 


SUMBANG SARAN 

talnorm (norma fundamental negara) 

dan staasgrundgesetz (aturan dasar 

negara). 

Dengan demikian, kedudukan 

norma yang terdapat dalam konstitusi 

merupakan kristalisasi dari hasil 

perjuangan politik bangsa di waktu 

yang lampau, pandangan tokohtokoh 

bangsa yang hendak diwujudkan, 

baik untuk waktu sekarang, maupun 

untuk masa yang akan datang. 

Juga merupakan suatu kehendak 

dalam hal perkembangan kehidupan 

ke-tatanegaraan bangsa yang akan 

dipimpin, serta tingkat-tingkat tertinggi 

perkembangan ketatanegaraan 

bangsa. 

Jika ditelusuri, terjadinya reformasi 

konstitusi (constitutional reforms) 

di berbagai negara yang ditandai 

dengan perubahan terhadap materi 

muatan konstitusi, menurut beberapa 

literature antara lain James L. 

Sundquist dalam bukunya ”Constitution 

Reform and Effective Government” 

(1992); Barber Conable (1984) 

seorang Republican veteran; Arthur M. 

Schlesinger Jr. Dalam artikelnya berjudul 

“Leave The Constitution” (1966) 

dan K.C. Wheare “Modern Constructions” 

(1971) mengatakan, bahwa 

perubahan konstitusi suatu negara 

itu sekurang-kurangnya berkisar pada 

tiga isu utama. 

Pertama, menyangkut pertanyaan 

sejauhmanakah pencapaian negara 


kesejahteraan (welvaartstaat/welfare 

state) mewujudkan dalam kehidupan 

warga negaranya? Indikasinya, apakah 

negara diselenggarakan dengan 

tidak efisien, dengan menghamburhamburkan 

sumber daya (resources) 

dengan dalih untuk dan atas nama 

negara, yang oleh konstitusi justru diberikan 

kekuasaan kepada pemerintah 

untuk melakukannya. 

Selain itu, stabilitas negara pun 

menjadi amat terancam, antara lain 

berimplikasi pada benturan ideologi 

yang amat hebat, sehingga terjadi 

perpecahan di antara anak bangsa. 

Serta yang terpenting, kesejahteraan 

(prosperity) tidak menjadi bagian 

dalam pendekatan penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan. 

Kedua, apakah negara hukum (rechtstaat/rule 

of law) telah menjadi 

landasan dalam penyelenggaraan 

negara. Indikasinya, hukum sudah 

tidak berjalan efektif untuk mengatasi 

berbagai bentuk kejahatan dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh 

pejabat/instansi publik maupun masyarakat. 

Hambatan konstitusionalnya kekuasaan 

kehakiman tidak diberikan 

kedudukan yang merdeka. Dengan 

kata lain, tidak adanya jaminan konstitusional 

untuk mewujudkan independent 

of judiciary. 

Ketiga, bagaimanakah kedaulatan 

rakyat (volksoevereiniteit/democracy) 

para anggota parlemen saat mengikuti Sidang Bersama DPR-DPD 16 Agustus 2011 

menjadi tulang punggung atau pilar 

dalam membangun negara. Indikasinya, 

jalannya pemerintahan yang berbahaya 

(adventurous governments) 

yang mengancam atau mengganggu 

kebebasan warga negara (individual 

liberties) dan hak-hak asasi warga 

negara lainnya. 

Singkatnya, latar belakang suatu 

negara untuk melakukan reformasi 

(perubahan) konstitusinya didasarkan 

pada penilaian (assessment) 

apakah ada hambatan secara konstitusional 

untuk mewujudkan negara 

kesejahteraan. Kemudian pilar-pilar 

negara hukum sudah terancam untuk 

ambruk, di mana kekuasaan kehakiman 

dan atau institusi penegak hukum 

berada pada posisi sun ordinasi 

terhadap lembaga negara lainnya. 

Serta apakah kedaulatan rakyat atau 

demokrasi sudah mandeg, sehingga 

lembaga perwakilan rakyat sangat 

sulit untuk mendayagunakan fungsi 

dan tanggung jawabnya, dan hak-hak 

rakyat tidak mendapat perlindungan 

semestinya. 

Ada beberapa pokok pikiran yang 

mendasar dapat menjadi inspirasi 

dalam melakukan amandemen atau 

perubahan terhadap UUD 1945 dari 

paparan di atas, yaitu : 

a. Pembentukan konstitusi itu merupakan 

kesepakatan rakyat yang 

dijalankan oleh wakil-wakilnya 

yang benar-benar amanah. 

b. Pembentukan konstitusi merupakan 

proses yuridis (hukum 

ketatanegaraan), selain proses 

politik, sehingga dalam proses 

pembahasan penyusunan konstitusi 

harus berpikir dan bersikap 

sebagai seorang negarawan yang 

berpengetahuan, berpengala- 

c. 

man, dan berpengaruh. 

Dalam membentuk konstitusi harus 

didasarkan kepada nilai-nilai 

filosofis dari negara yang bersangkutan, 

bukan semata-mata 

meniru atau mengadopsi dari 

negara lain secara begitu saja, 

yang tentunya dapat berbeda 

atau bahkan bertentangan dengan 

nilai-nilai ideologisnya.

d. 

e. 

Bahwa konstitusi itu harus mampu 

mambawa masyarakatnya kepada 

kesejahteraan yang didasarkan 

kepada negara hukum dan 

demokrasi. 

Setiap kali ada upaya penataan 

lembaga-lembaga negara yang 

termuat dalam konstitusi perlu 

terlebih dahulu ditetapkan landasan 

filosofis yang menjadi fundamen 

bagi pendirian lembagalembaga 

negara tersebut. 

Bagi bangsa Indonesia, fundamen 

filosofis bangunan lembaga-lembaga 

negara yang hendak didirikan tersebut 

yaitu Pancasila. Dalam konteks 

kehidupan ketatanegaraan, dalam sila 

keempat dari Pancasila menegaskan, 

bahwa adanya landasan bagaimana 

negara dijalankan dan bagaimana 

hubungan antar pemegang kekuasaan 

dalam negara di bangun. 

Sila keempat itu selengkapnya 

berbunyi “kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan”. Apabila 

rumusan sila keempat itu dijadikan 

titik tolak dalam membangun 

sistem demokrasi, maka dalam sila 

keempat terdapat muatan demokrasi 

dalam arti materi dan sekaligus juga 

bermuatan sistem demokrasi dalam 

arti formil. 

Perlu dijelaskan, sistem demokrasi 

dalam arti materiil, bahwa demokrasi 

Indonesia berlandaskan kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. 

Maknanya, negara RI menganut 

ajaran kedaulatan rakyat atau 

demokrasi yang dalam penyelenggaraannya 

dipandu oleh suatu hikmah 

kebijaksanaan. 

Yang dimaksud dengan hikmah 

kebijaksanaan adalah demokrasi itu 

harus berpegang teguh kepada nilainilai 

Ketuhanan, berperikemanusiaan 

yang adil dan beradab, menjunjung 

persatuan Indonesia, dan ditujukan 

bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

Adapun demokrasi dalam arti 

formil, dalam sila keempat mengandung 

makna yakni dalam penye- 


Kepala Program Doktor dan 

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana 

Universitas Padjadjaran Bandung 

lenggaraan demokrasi berlandaskan 

pada Permusyawaratan/Perwakilan. 

Maknanya, permusyawatan adalah 

tempat/wadah, fungsi, prosedur, 

proses, dan mekanisme untuk bermusyawarah 

dalam menjalankan kedaulatan 

rakyat. 

Dalam konteks negara yang Bhinneka 

Tunggal Ika, maka bermusyawarah 

akan mendekatkan pada 

kehendak bersama. Artinya, tidak ada 

kesewenang-wenangan dari mayoritas 

dan tidak ada tindakan tirani dari 

minoritas, namun mengutamakan toleransi, 

saling memberi dan menerima, 

dan kebersamaan menjadi hikmat 

menyelenggarakan negara demi kepentingan 

rakyat. 

Karena permusyawaratan itu bermakna 

sebagai wadah, fungsi, dan 

proses bermusyawarah, maka pemaknaan 

berikutnya digandeng dengan 

perwakilan. Perwakilan adalah wujud 

dari representative democracy. Artinya, 

ada lembaga yang mewakili rakyat 

dalam menyelenggarakan negara. 

Lembaga yang mewakili rakyat itu 

disebut parlemen. Dengan demikian, 

apabila bangsa Indonesia memang 

memerlukan penamaan dari sistem 

demokrasi Indonesia maka dapat 

disebut sebagai sistem demokrasi 

Permusyawaratan/Perwakilan. 

Sistem Permusyawaratan/ 

Perwakilan 

Dalam kajian akademik seringkali 

diperdebatkan apakah Negara Indonesia 

dalam keparlemenan itu menganut 

sistem unicameral (satu kamar), 

bicameral (dua kamar), tricameral 

(tiga kamar). Oleh para Pendiri Negara 

Indonesia sudah diciptakan 

sistem demokrasi yang benar-benar 

khas Indonesia adalah demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan. 

Basis utama dari sistem demokrasi 

Permusyawaratan/Perwakilan adalah 

Persatuan Indonesia dan Bhinneka 

Tunggal Ika. Permusyawaratan sebagai 

wadah diciptakan lembaga negara 

yang bernama Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Kehadiran 

lembaga MPR supaya seluruh rakyat 

Indonesia yang beraneka ragam akan 

mempunyai wakil dalam Majelis. Intinya, 

MPR merupakan wadah yang berfungsi 

mewujudkan Bhinneka Tunggal 

Ika dalam menyelenggarakan negara, 

dengan mengutamakan prinsip perbedaan 

dalam kesatuan dan kesatuan 

dalam perbedaan. 

Untuk itu hemat saya, MPR itu 

merupakan lembaga perwakilan 

rakyat tertinggi. Karena MPR merupakan 

lembaga perwakilan rakyat 

tertinggi maka harus diisi oleh orangorang 

atas pilihan rakyat, yang dapat 


SUMBANG SARAN 

mencerminkan kebhinnekaan yang 

ada pada rakyat Indonesia. 

Supaya MPR benar-benar mencerminkan 

Bhinneka Tunggal Ika, unsur-unsur 

yang ada di MPR harus 

mencerminkan kebhinnekaan dengan 

ada unsur dari partai politik (Parpol), 

Daerah, utusan Golongan, juga 

Perseorangan. 

Perlu dijelaskan yang dimaksud 

dengan unsur partai politik adalah 

orang yang duduk di MPR itu benarbenar 

mewakili partai politik. Pengisiannya 

melalui pemilihan umum 

(pemilu) khusus untuk MPR. Dalam 

Pemilu tersebut ada orang-orang 

Parpol yang hanya duduk di DPR. Dengan 

demikian, anggota DPR tidak 

merangkap sebagai anggota MPR, 

meski pengisiannya bersamaan dalam 

Pemilu. 

Unsur dari Daerah adalah orangorang 

yang duduk di MPR yang 

benar-benar mewakili Pemerintah 

Daerah. Cara pengisiannya dipilih oleh 

DPRD Propinsi atas usulan gubernur. 

Jumlah orang dari unsur Daerah untuk 

masing-masing propinsi adalah 3 

orang. Berbeda dengan DPD (Dewan 

Perwakilan Daerah) yang dipilih secara 

langsung melalui Pemilu untuk 

mewakili Daerah. 

Unsur utusan Golongan adalah 

tokoh-tokoh yang mewakili organisasi 

masyarakat yang terkemuka, dan 

tokoh-tokoh nasional yang benarbenar 

sudah diakui reputasinya. Utusan 

Golongan ini dipilih oleh DPR dan 

DPD atas usulan dari Presiden. 

Unsur Perseorangan adalah orangorang 

yang independen, bukan anggota 

parpol. Pengisian orang-orang 

dari unsur perseorangan tersebut 

dilakukan melalui pemilu, dan tata 

caranya sama seperti ketika pemilihan 

anggota DPD sekarang ini. Jumlah 

anggota MPR dari unsur perseorangan 

adalah 5 orang dipilih dari masing-masing 

propinsi. 

Sedangkan Pemilu itu adalah untuk 

memilih anggota MPR dari unsur 

parpol dan unsur perseorangan, DPR 

dari parpol, DPRD juga dari parpol, 

dan DPD dari perseorangan. De- 


ngan demikian keanggotaan MPR itu 

benar-benar mencerminkan kebhinnekaan, 

mewakili parpol, mewakili 

daerah, utusan daerah, golongan, dan 

orang perseorangan. Anggota DPR 

dan anggota DPD tidak merangkap 

menjadi anggota MPR. 

Dengan komposisi MPR demikian, 

tugas dan wewenang selain yang telah 

diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, 

juga ditambah wewenangnya 

antara lain, menetapkan GBHN dan 

melakukan pengawasan terhadap 

Presiden, DPR, dan DPD. MPR perlu 

diberikan menetapkan GBHN karena 

untuk menjaga kesinambungan pembangunan. 

Dalam UUD 1945 yang berlaku 

sekarang ini, DPR/DPD tidak ada yang 

mengawasi. Namun ke depan perlu 

MPR diberikan wewenang mengawasi 

selain terhadap Presiden dalam 

melaksanakan UUD 1945 dan GBHN, 

juga DPR dan DPD dalam melaksanakan 

UUD 1945 dan GBHN. 

Berkaitan dengan keberadaan 

DPD ada dua kemungkinan. Pertama, 

diperkuat kedudukan, fungsi, dan wewenangnya 

kurang lebih setara dengan 

DPR, atau kemungkinan kedua 

dibubarkan atau dihapuskan. 

Apabila diperkuat, DPD akan banyak 

berperan secara signifikan dalam 

memperjuangkan aspirasi daerah 

dalam pembentukan UU dan APBN. 

Namun, apabila tidak diperkuat dalam 

pengertian sama seperti keadaan DPD 

sekarang ini sebaiknya dihapus saja 

keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan 

Indonesia. Dan, sebagai 

pengganti yang mewakili aspirasi 

Daerah adalah utusan Daerah yang 

berada di MPR berasal dari unsur 

Daerah. 

Perubahan UU No. 27/2009 

tentang MD3 

Dari pengaturan kelembagaan ketatanegaraan 

berdasarkan UUD 1945, 

menurut hemat saya, akan melahirkan 

tiga undang-undang, yaitu UU tentang 

DPR dan DPD, UU tentang DPRD 

yang bersatu dengan UU tentang 

Pemerintah Daerah. UU tentang MPR 

harus tersendiri (sui generis) tidak 

digabung dengan DPR, DPD, dan apalagi 

dengan DPRD, karena MPR diposisikan 

sebagai lembaga negara yang 

“tertinggi”, yang berwenang membentuk/mengubah 

UUD, mengangkat 

dan memberhentikan Presiden dan 

Wakil Presiden, serta tambahan kewenangan 

baru antara lain menetapkan 

GBHN, mengawasi lembaga-lembaga 

negara yang ada “dibawahnya”, 

dan menyelesaikan sengketa antar 

lembaga negara. 

UU tentang MPR mengatur secara 

lengkap tentang kedudukan, tugas, 

fungsi, wewenang, cara pengisian dan 

pemberhentian keanggotaan, hubungan 

dengan lembaga-lembaga negara 

lain, dan hal-hal lain yang lazim 

mengatur kelembagaan. 

UU tentang MPR tidak digabung 

dengan lembaga DPR, DPD, DPRD 

karena lembaga MPR benar-benar 

merupakan cerminan dari sistem 

demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan, 

Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan 

Indonesia. 

MPR bersidang paling kurang setahun 

sekali. Watak dan ciri sidangsidang 

MPR, senantiasa begitu luas 

dan terbuka melibatkan semua komponen 

bangsa, tokoh-tokoh yang 

berwibawa, dan perdebatan serta argumentasi 

yang begitu berkualitas, 

semuanya diabdikan demi kemaslahatan 

dan kemajuan bangsa. 

Karena itu, MPR jangan dikerdilkan 

atau bahkan seolah menjadi lembaga 

“pelengkap penderita”, antara ada dan 

tiada. Sungguh disayangkan sekarang 

ini, MPR menjadi jauh dari pelibatan 

rakyat melalui tokoh-tokohnya, dan 

jauh dari nilai-nilai Permusyawaratan/ 

Perwakilan. 

Hal itu tentunya telah menafikan 

dan menegasikan sejarah perjuangan 

bangsa, pemikiran yang genius 

dari founding fathers Indonesia, sikap 

yang menjauh dari prinsip dasar 

sistem demokrasi Permusyawaratan/ 

Perwakilan. 

Diciptakannya MPR oleh founding 

fathers Indonesia , dalam kaca mata 

perkembangan demokrasi di dunia,

menurut hemat saya, merupakan 

temuan yang sangat luar biasa, meskipun 

dalam perjalanannya pernah disalahgunakan 

oleh penguasa Orde 

Lama maupun Orde Baru. Karena itu, 

Negara wajib menempatkan kembali 

harkat, derajat, dan martabat MPR sebagai 

lembaga negara yang memang 

berjiwa Indonesia. 

Dengan menempatkan MPR sebagai 

lembaga “penjelmaan rakyat”, 

dalam arti wadah, jiwa, pikiran dan 

karsa rakyat, kekisruhan, friksi, dan 

kegaduhan di antara lembaga-lembaga 

negara dapat “diselesaikan” melalui 

forum MPR, tempat bermusyawarah, 

mendekatkan hal yang berbeda, dan 

mencari solusi dan jalan keluar yang 

terbaik bagi kepentingan bangsa dan 

Negara. Hal ini juga merupakan suatu 

ajang pembuktian bagi para negarawan 

yang senantiasa berorientasi 

bagi kemaslahatan rakyat. 

Sekarang ini, ketika terjadi “konflik” 

antar lembaga negara seolah 

penyelesaiannya diambil alih oleh 

elit-elit politik dengan menggunakan 

forum-forum nonformal dan di media 

massa. Hasilnya, masyarakat dibuat 

bingung, terjadi pro kontra yang tidak 

rasional dan tidak produktif. Bahkan, 

kemudian masalahnya menjadi 

berkembang ke penghujatan pribadi 

atau kelompok, dan terkadang terkesan 

tidak serius (lebih sekedar hiburan 

politik), sangat tidak mencerahkan 

dan tidak mencerdaskan. 

Karena itu, MPR perlu didukung 

oleh supporting system (sekretariat 

dan keahlian) yang memadai dan 

handal. MPR bukan merupakan joint 

session antara DPR dan DPD lagi. 

Sidang-sidang MPR adalah sidangsidang 

yang memberikan kejelasan 

dan kepastian arah dan langkah yang 

akan membawa Indonesia ke keadaan 

yang mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan kesejahteraan umum, 

melindungi bangsa dan tumpah darah 

Indonesia, dan ikut serta dalam 

perdamaian dunia. 

Dengan demikian, semua lembaga-lembaga 

negara “di bawah” MPR 

yang melaksanakan misi tersebut 

senantiasa diawasi oleh MPR agar tidak 

keluar dari jalurnya, atau terjadi 

pembiaran, pengabaian atau melalaikannya. 

MPR akan dengan sigap dan 

responsif secara proporsional untuk 

mengingatkannya. 

UU yang mengatur DPR dan DPD 

dibuat tersendiri karena kedua lembaga 

tersebut ditempatkan sebagai 

“parlemen harian” yang tugas dan kewajiban 

utamanya membuat UU dan 

menetapkan APBN. 

Sedangkan pengaturan mengenai 

DPRD harus diselaraskan dengan pengaturan 

Pemerintah Daerah. Karena 

keberadaan DPRD merupakan bagian 

dari Pemerintahan Daerah seperti dinyatakan 

dalam Bab VI Pemerintahan 

Daerah UUD 1945. 

Meskipun keberadaan DPRD diatur 

dalam UU tentang Pemerintahan 

Daerah, namun kedudukan, fungsi, 

dan kewenangan DPRD harus benarbenar 

diposisikan sebagai lembaga 

parlemen daerah, yang memiliki kewenangan 

dan fungsi signifikan dalam 

pembentukan Perda, APBD, dan pengawasan. 

Pengaturan DPRD harus 

diatur lengkap dengan UU tentang 

Pemerintahan Daerah, dan sedikit kemungkinan 

(hal-hal yang sangat teknis 

saja) porsi yang diatur dalam PP 

dan Permendagri. Pemerintah melalui 

PP dan Permendagri tidak boleh mengatur 

lembaga DPRD yang berakibat 

“pelemahan” kedudukan dan fungsi 

DPRD. 

Hal mengenai materi muatan 

UU yang mengatur MPR, DPR, DPD, 

DPRD tidak terlalu rigid dan mengatur 

hal-hal teknis. Hal-hal teknis keparlemenan 

dapat diatur dalam tata tertib 

dari masing-masing lembaga negara. 

Hal yang diatur terlampau teknis 

akan menyulitkan dalam membangun 

dinamika dan sikap responsiveness 

dari lembaga tersebut sebagai wakil 

rakyat. 

Khusus mengenai DPD apabila 

benar-benar akan diperkuat kedudukan, 

fungsi, dan wewenangnya maka 

dalam UU tentang DPR dan DPD 

perlu dilakukan sharing of power dengan 

DPR. Meskipun UUD 1945 tidak 

mengeksplisitkan peran yang signifikan 

DPD dalam pembentukan UU, 

APBN, dan pengawasan, namun apabila 

DPR “rela” berbagi dengan DPD 

merupakan hal yang sangat positif 

bagi penyelenggaraan Negara. 

Menurut hemat saya, meskipun 

DPR rela berbagi kekuasan dengan 

DPD, sesungguhnya tidak akan 

mengurangi kekuasaan DPR. Justru 

manfaatnya, DPR memiliki mitra yang 

tangguh untuk membentuk UU dan 

APBN. 

Namun apabila ternyata DPR enggan 

untuk berbagi kekuasaan dengan 

DPD, dan kekuasaan DPD sama seperti 

sekarang ini, sebaiknya keberadaan 

DPD dihapuskan saja dalam struktur 

organisasi ketatanegaraan Indonesia. 

Karena apabila DPD tidak diberikan 

kewenangan yang signifikan dalam 

membentuk UU, APBN, dan pengawasan 

akan terjadi kemubadziran 

saja.*** 

Pertemuan para Pimpinan Lembaga Tingggi Negara di Gedung Nusantara V DPR RI 


SUMBANG PENGAWASAN SARAN 

Masalah BBM : 

Pemerintah Harus Hati-hati 

Mengambil Keputusan 

Yang Sensitif 

Beberapa waktu lalu, masyarakat 

kita dicemaskan dengan 

rencana pemerintah menaikkan 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 

bersubsidi. Pasalnya masyarakat khawatir 

kenaikan harga BBM biasanya 

berdampak pada kenaikan harga 

kebutuhan pokok dan transportasi. 

Pemerintah dinilai tidak peduli pada 

kesulitan sebagian masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. 

Sementara pemerintah berpendapat 

dengan menaikkan harga 

BBM merupakan suatu kebijakan yang 

harus dilaksanakan, mengingat harga 

minyak dunia sudah sangat tinggi, 


sehingga bila tidak dinaikkan, maka 

subsidi BBM akan memberatkan 

APBN dan dapat mengancam perekonomian 

nasional. 

Berbagai aksi penolakan kenaikan 

BBM pun bermunculan di sejumlah 

kota besar di Indonesia, mulai dari 

mahasiswa, buruh, sampai beberapa 

Kepala Daerah pun turun ke jalan menolak 

kebijakan pemerintah tersebut. 

Mereka menolak pemerintah menaikkan 

harga BBM dari Rp 4.500,-/liter 

menjadi Rp 6.000,-/liter. 

Rencana pemerintah menaikkan 

harga BBM bersubsidi mendapat dukungan 

dari lima partai koalasi di DPR 

Internet/ yendi-bengkulu.blogspot.com 

antara lain Demokrat, Golkar, PAN, 

PPP dan PKB. Sementara saat itu sikap 

PKS masih belum jelas. Dibarisan yang 

menolak kebijakan pemerintah ada 

PDIP, Gerindra dan Hanura. 

Rapat-rapat Komisi DPR dengan 

pemerintah telah melakukan pembahasan 

secara intens mengenai masalah 

BBM bersubsidi, dan DPR telah 

memberikan rekomendasi terhadap 

langkah-langkah yang perlu diambil 

pemerintah. 

Pemerintah juga diminta mempersiapkan 

Program Kerja Tim Koordinasi 

Penanggulangan, Penyalahgunaan, 

Penyediaan dan Pendistribusian BBM

(TKP4BBM) dalam rangka mengawal 

penggunaan BBM agar tepat sasaran. 

Rapat Badan Anggaran DPR yang 

membahas APBN Perubahan 2012 

termasuk didalamnya pembahasan 

kenaikan BBM berjalan sangat alot 

dan sempat diwarnai aksi walkout 

dari Fraksi Gerindra dan Hanura. 

Badan Anggaran DPR gagal mencapai 

kesepakatan dan memutuskan membawa 

soal kenaikan harga BBM ke 

dalam Rapat Paripurna DPR. 

Rapat Paripurna DPR RI (30/3) 

yang berlangsung hingga dini hari 

menempuh jalan pemungutan suara 

(voting) secara terbuka untuk pengambilan 

keputusan. 

Dalam mekanisme ini, anggota 

fraksi DPR dihadapkan pada dua opsi 

pilihan. Opsi pertama, Pasal 7 ayat 6 

RUU tentang Perubahan UU Nomor 

22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 

Anggaran 2012 tetap, tidak berubah. 

Artinya tak ada kenaikan BBM. 

Opsi kedua, menambahkan ayat 

6 butir a yang memberi kesempatan 

kepada pemerintah untuk menaikkan 

harga BBM, namun dengan persyaratan. 

Bilamana harga minyak 

mentah rata-rata Indonesia dalam kurun 

waktu berjalan yaitu enam bulan 

mengalami kenaikan atau penurunan 

lebih dari 15 persen, maka pemerintah 

diberikan kewenangan untuk melakukan 

penyesuaian harga BBM bersubsidi 

dan kebijakan pendukungnya. 

Hasilnya, mayoritas anggota fraksi 

DPR RI menyetujui opsi kedua dengan 

jumlah 356 suara. Sementara hanya 

82 anggota yang menyetujui opsi 

pertama. Jumlah dukungan terhadap 

opsi pertama cukup kecil karena hanya 

terdiri dari Fraksi PKS dan Gerindra. 

Dua fraksi yang konsisten sejak 

awal menolak memutuskan untuk 

walk-out, yaitu PDIP dan Hanura. 

Sebagai hasil akhir, Rapat Paripurna 

DPR RI memutuskan bahwa kenaikan 

harga BBM yang rencananya berlaku 

1 April 2012, gagal dilaksanakan 

dan DPR memutuskan tambahan 

Pasal 7 ayat 6a pada UU Nomor 22 

Tahun 2011 tentang APBN 2012. Intinya, 

pemerintah baru boleh mengubah 

harga BBM jika harga rata-rata 

minyak mentah Indonesia (Indonesia 

Crude Price/ICP) mengalami perubahan 

sebesar 15 persen selama enam 

bulan. 

Keputusan tersebut menjadi sebuah 

antiklimaks baik bagi pemerintah 

yang sudah bersiap-siap menaikkan 

harga BBM, maupun bagi 

partai oposisi dan para demonstran 

yang menolak pilihan kenaikan BBM. 

Meskipun harga BBM tidak jadi naik, 

namun tetap terbuka kemungkinan 

sewaktu-waktu harga BBM dinaikkan. 

Pada dasarnya semua sepakat 

bahwa pemerintah berkewajiban 

menjamin kesejahteraan rakyat dan 

menetapkan kebijakan-kebijakan 

yang menjamin terciptanya kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Namun kita pun setuju bahwa 

subsidi yang diberikan pemerintah 

harus tepat sasaran kepada sektor 

dan pihak yang benar-benar membutuhkan. 

Subsidi yang tidak tepat 

hanya akan mengakibatkan pemborosan 

dan menghambat pembangunan 

nasional. 

Saat ini yang dibutuhkan adalah 

kearifan semua pihak. Bagi pihak 

yang menentang kebijakan kenaikan 

harga BBM, diharapkan dapat memahami 

tujuan kenaikan harga tersebut 

adalah untuk mengurangi subsidi 

yang tidak tepat sasaran menjadi subsidi 

yang ditujukan kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

Bagi pemerintah sendiri, hendaknya 

dipahami bahwa kritik atas rencana 

kenaikan harga BBM tersebut 

bukan dimaksudkan untuk membenci 

pemerintah, tetapi sebagai suatu alat 

| PARLEMENTARIA | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. | Edisi XLII, 91 2012 TH. XLII, | 2012 | 

Internet/ batursajalur.blogspot.com

PENGAWASAN 

kontrol terhadap fungsi pemerintahan 

yang sebenarnya, yaitu melindungi 

rakyat seluruhnya. 

Kita semua yakin, seluruh rakyat 

akan mendukung kenaikan harga 

BBM bila pengurangan subsidi tersebut 

dapat direalisasikan kepada sektor-sektor 

yang benar-benar bermanfaat 

bagi kehidupan masyarakat 

luas, misalnya mewujudkan sekolah 

dan fasilitas kesehatan gratis untuk 

rakyat miskin, pembangunan infrastruktur 

di daerah-daerah yang tertinggal, 

daerah perbatasan, sehingga 

dapat mewujudkan pemerataan kesempatan 

dalam perekonomian dan 

penghidupan yang layak bagi seluruh 

warga negara. 

Pengalihan subsidi BBM hendaknya 

tidak diberikan dalam bentuk 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), 

karena hanya bersifat sementara dan 

tidak mendidik, bahkan cenderung 

mendidik masyarakat memiliki mental 

pengemis. 

Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo 

Mardiyanto menyatakan se- 

Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto 


belum dilakukan revisi terhadap UU 

APBN Tahun Anggaran 2012, UU yang 

berlaku adalah UU APBN yang sudah 

disetujui pada Oktober 2011 dimana 

pada pasal 7 ayat 6 dinyatakan bahwa 

harga BBM tidak akan dinaikkan. 

“Jika dinaikkan, maka pemerintah 

melanggar UU dan kami (DPR) berkepentingan 

untuk mengingatkan. Kami 

akan berusaha mencegah pemerintah,” 

ujar Daryatmo. 

Daryatmo menyatakan bahwa 

masalah BBM menyangkut hajat 

hidup orang banyak, oleh karenanya 

pemerintah diminta untuk berhatihati 

dalam mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan masalah 

tersebut. “Masalah BBM harus menjadi 

perhatian kita sehingga sensitifitas 

yang sangat tinggi terhadap policy 

dalam budget yang kurang baik harus 

menjadi perhatian pemerintah agar 

berhati-hati melakukan keputusankeputusan 

yang sensitif,” terang politisi 

dari Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan tersebut. 

Karena setiap kenaikan BBM ham- 

pir dipastikan berimbas kepada kenaikan-kenaikan 

harga lainnya. Dan 

indikasi hal tersebut memang menunjukkan 

bahwa sebelum kenaikan harga 

BBM sudah terjadi kenaikan harga 

bahan baku dan sembako lainnya. “Ini 

menunjukkan bahwa kenaikan harga 

BBM menjadi elemen sentral bagi terjadinya 

kegiatan ekonomi di tingkat 

masyarakat yang saling terkait dan 

berantai, atau disebut dengan efek 

domino,” papar Daryatmo. 

Daryatmo tidak sependapat jika 

dalam menentukan harga minyak 

dalam negeri berdasarkan pada 

pendekatan pasar atau diserahkan 

kepada mekanisme pasar. 

Berkaitan dengan rencana pemerintah 

untuk melakukan pembatasan 

BBM, Daryatmo mempertanyakan, 

“Apakah kita yakin hal itu tidak akan 

berpengaruh terhadap roda perekonomian 

nasional dan masyarakat?,” 

tegasnya. 

Daryatmo menjelaskan kata pembatasan 

mengkonotasikan seolaholah 

BBM itu hanya satu-satunya 

dalam kehidupan kita, karena masih 

ada bahan bakar lain seperti gas 

atau energi terbarukan misalnya panas 

bumi atau bio ethanol dan bio 

gas. Saat ini memang 80% didominasi 

oleh minyak. 

Namun menurut Daryatmo jika 

pembatasan dalam pengertian penghematan, 

maka akan membatasi kegiatan 

mesin penggerak yang akan 

menimbulkan gejolak di sisi lain. “Dan 

suply and demand menjadi hukum 

ekonomi, volume dibatasi sementara 

kebutuhan masih sama maka akan 

terjadi kenaikan harga,” paparnya. 

Jika subsidi dianggap tidak tepat 

sasaran, Daryatmo tidak sependapat. 

Menurut survey yang dilakukan fraksinya 

(Fraksi PDIP) selama satu bulan 

pada Januari 2011 di Jabodetabek tidak 

menunjukkan demikian. 

“Sebagian besar subsidi BBM dinikmati 

masyarakat kelompok bawah. 

Survey yang kami lakukan saat membahas 

pembatasan BBM yang diusulkan 

oleh Pemerintah, hasilnya total 

premium yang dikonsumsi oleh rumah

tangga, 64% dikonsumsi oleh sepeda 

motor sedangkan untuk kendaraan 

mobil hanya 36%,” jelas Daryatmo. 

Mengingat sebagian besar pemilik 

sepeda motor adalah masyarakat 

menengah ke bawah, maka selama 

ini sebagian besar subsidi premium 

(64%) dikonsumsi oleh kelompok masyarakat 

menengah ke bawah dan bukan 

oleh kelompok masyarakat atas. 

Kemudian konsumsi premium 

bagi kendaraan mobil 36%, namun 

dalam gambaran pola kepemilikan 

atau pembelian kendaraan di Jabodetabek 

51% adalah dengan sistem 

kredit, 48% pembelian tunai dan 1% 

merupakan hibah. 

Dari prosentase tersebut, 51% 

yang membeli mobil dengan sistem 

kredit tidak bisa dikategorikan kelompok 

atas karena tidak bisa melakukan 

saving (menabung). “Cara mengkredit 

kendaraan mobil tersebut sebagai 

cara mereka saving (menabung). 

Ini menggambarkan bahwa subsidi 

dinikmati oleh kelompok masyarakat 

bawah,” ujar anggota DPR dari Daerah 

Pemilihan Jawa Tengah II. 

“Sedangkan dari data Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 

menunjukkan, ternyata 65% bensin 

dikonsumsi oleh kelompok ma- 

syarakat menengah dan bawah yang 

pendapatan per kapitanya kurang dari 

4 dollar, termasuk masyarakat miskin 

yang pendapatan per kapitanya 

kurang dari 2 dollar. Maka hasil survei 

membantah anggapan bahwa subsidi 

tidak tepat sasaran,” tambahnya. 

Saat ini yang terpenting menurut 

Daryatmo fungsi negara adalah 

Demo menolak kenaikan BBM di depan Gedung DPR RI 

melindungi seluruh tumpah darah 

dan segenap bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu, maka subsidi harus tetap 

diteruskan karena merupakan pemberian 

perlindungan kepada kelompok 

masyarakat untuk bisa membantu 

dirinya sendiri sebelum dilepas untuk 

bisa berkompetisi secara penuh dengan 

yang lainnya. (sc) 

Antrian pengisian bensin disalahsatu SPBU di Jakarta menjelang kenaikan BBM 

Internet/ kaltengpos.web.id Internet/ flickr.com 


Internet/ gambaronline.com 

PENGAWASAN 

Mencari Format Terbaik 

Pelaksanaan Haji 

Perbaikan penyelenggaraan rukun 

Islam kelima senantiasa 

menjadi harapan besar rakyat 

Indonesia. Betapa tidak! Meski memiliki 

calon haji terbesar di dunia dan 

mengirimkan sekitar 200 ribu orang 

lebih jemaah per tahun, selalu saja 

ada persoalan krusial dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan haji. 

Maka wajar apabila belum lama ini, 

DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) mengintensifkan pengawasan 

operasionalisasi haji. Terakhir, 

kepada parlemen, KPK membeberkan 

fakta bahwa telah terjadi pemborosan 

biaya penyelenggaraan ibadah haji 

atau BPIH (dulu ONH atau ongkos 

naik haji) sebesar 253,6 juta dolar AS 

atau Rp 2,3 triliun (kurs Rp 9.200/do- 


lar AS). 

Inefisiensi tersebut terjadi pada 

tahun 2007-2009. Salah satu penyebab 

pemborosan adalah penggunaan 

model sewa carter pesawat (bukan 

pembelian tiket) dan mekanisme 

penunjukan langsung (bukan tender) 

yang tak sesuai Keputusan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2003. KPK juga 

menemukan penggunaan biaya tak 

langsung (indirect cost) yang tidak 

menunjang pelayanan terhadap jemaah. 

Bahkan KPK secara tegas mengusulkan 

moratorium pendaftaran haji. 

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas 

menyatakan, manajemen pengelolaan 

keuangan haji saat ini berpotensi korupsi. 

Hingga Februari 2012 saja jum- 

lah pendaftar calon haji sudah mencapai 

1,4 juta orang dengan jumlah 

setoran awal mencapai Rp 38 triliun. 

Dalam kondisi ini, Ketua Fraksi 

Partai Golkar (FPG) Setya Novanto 

berpandangan perlu dilakukan pemisahan 

antara regulator dan operator, 

untuk menjamin transparansi penyelenggaraan 

haji juga diperlukan 

Kantor Akuntan Publik independen 

guna mengaudit keuangan pelaksanaan 

perjalanan ibadah umat Muslim 

tersebut. 

Menurut Novanto, dalam penyelenggaraan 

ibadah haji, Kementerian 

Agama seharusnya bertindak sebagai 

regulator yang berfungsi sebagai 

penenentu kebijakan. Sedangkan sebagai 

pelaksana atau operator adalah

institusi yang terpisah yang diisi oleh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga 

profesional. 

“Dalam hal ini institusi penyelenggaraan 

haji bisa berbentuk badan 

yang langsung di bawah Presiden,” 

ujarnya pada seminar Membangun 

Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji 

yang Baik, Profesional dan Amanah 

yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai 

Golkar di Gedung DPR/MPR beberapa 

waktu lalu. 

Novanto mengemukakan dengan 

dilakukannya pemisahan itu maka 

berbagai kendala haji selama ini bisa 

dikurangi. Setya menyebutkan salah 

satu persoalan yang dihadapi oleh 

jemaah calon haji termasuk masalah 

pemondokan. 

Ia menambahkan pemondokan jamaah 

masih jauh dari Masjidil Haram 

dan tidak mungkin ditempuh dengan 

jalan kaki sehingga banyak jamaah 

yang menggunakan mobil bak terbuka. 

Untuk mengatasi masalah pemondokan, 

Novanto mengatakan perlu 

dibangun sebuah pemondokan yang 

permanen agar jemaah bisa tenang 

beribadah. 

Dia menceritakan pengalamannya 

ketika mendapati sebagai jemaah 

calon haji tidak bisa ditampung karena 

kurangnya tempat pemondokan. 

Padahal, kata dia dana haji yang terkumpul 

hingga saat ini telah mencapai 

kurang lebih sekitar Rp35,3 triliun. 

“Besar dana haji yang ada saat ini 

belum menyentuh perbaikan pelayanan 

haji. Padahal jika dana tersebut 

digunakan secara maksimal tentunya 

dapat mengurangi beban biaya penyelenggaraan 

ibadah haji,” ujarnya. 

Terkait usulan moratorium pendaftaran 

calon haji, DPR secara tegas 

menolak usulan KPK tersebut. Wakil 

Ketua Komisi VIII DPR, Radityo Gondo 

Gambiro mengatakan pendaftaran 

haji dan pengelolaan keuangan merupakan 

kegiatan terpisah. Karenanya 

usulan moratorium yang dikaitkan 

dengan pengelolaan keuangan, dinilai 

tidak tepat. 

Radityo menjelaskan dalam kunjungan 

kerja Komisi VIII ke sejum- 

lah daerah, anggota dewan kerap 

mendapat pertanyaan mengenai 

wacana moraorium pendaftaran haji. 

Namun para ulama termasuk yang 

tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) di daerah, melontarkan 

reaksi keras. “Mereka tak setuju kalau 

pendaftaran itu harus dihentikan karena 

haji kan urusan syariat,” kata Radityo 

kepada wartawan di 

Jakarta, Minggu (26/2). 

Namun, Radityo 

mendesak dilakukannya 

perbaikan sistem pe 

ngelolaan keuangan dari 

setoran awal calon jemaah 

haji. Menurutnya, 

Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) perlu melakukan 

audit investigatif. 

“Ini bukan untuk mencari-cari 

kesalahan, tapi 

bagaimana membangun 

sistem yang lebih sehat,” 

cetusnya. 

Dia pun mengingatkan 

perlunya transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan 

setoran awal calon 

jemaah haji itu. Dicontohkannya, 

pemerintah 

telah menaikkan dana 

setoran awal dari Rp 20 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Radityo Gondo Gambiro 

juta menjadi Rp 25 juta. “Ini apakah 

demi mengurangi jumlah pendaftar, 

atau ada maksud lain?” ucapnya. 

Radityo menambahkan, kenaikan 

jumlah setoran awal pendaftaran 

dapat dilakukan asalkan dibarengi 

dengan pengelolaan yang transparans 

dan ada akuntabilitas penggunaannya. 

“Jadi audit investigasi tetap 

Setya Novanto Ketua Fraksi Partai Golkar 


PENGAWASAN 

Seminar membangun penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di 

Gedung Nusantara IV beberapa waktu yang lalu. 

dilakukan, tapi BPK juga membangun 

sistem manajemen keuangan haji 

yang lebih baik. Ini tak kalah penting 

karena ini tidak hanya dipakai untuk 

sekali musim haji,” imbuh dia. 

Saat ini Komisi VIII DPR juga tengah 

mendorong pembentukan 

badan khusus sebagai penyelenggara 

ibadah haji. Badan itu akan melengkapi 

Komisi Pengawas Ibadah Haji 

(KPIH) yang dibentuk sesuai amanat 

UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). 

“Selama ini kan yang jadi persoalan 

pemerintah menjadi regulator, 

pelaksana, sekaligus pengawas. Nanti 

lewat revisi UU PIH, kita bentuk badan 

khusus penyelenggara haji. Badan 

khusus itu bukan berarti swastanisasi, 

karena langsung di bawah presiden.,” 

pungkasnya. 

Hal senada juga diungkapkan 

Wakil Ketua Komisi VIII Chairunnisa 

yang menolak permintaan KPK untuk 

membekukan atau melakukan moratorium 

pendaftaran haji. Pihaknya 

beralasan, tidak ada yang bisa menolak 

masyarakat yang ingin mendaftarkan 

diri menjadi calon jamaah haji. 

Meski begitu, DPR mendukung adanya 

pembekuan sementara setoran 

awal haji, yang dibebankan kepada 

setiap calon jamaah. 

Menurut politisi dari Partai Golkar 

itu, setoran awal penyelenggaraan 


haji itu bisa dibayarkan setelah calon 

jamaah mengetahui jadwal keberangkatannya. 

“Untuk setoran, nanti dulu. 

Tunggu daftar antrian selesai atau 

menunggu Kementerian Agama 

memberangkatkan calon jamaah yang 

telah menyetor dengan jumlah keseluruhan 

mencapai Rp 32 

triliun itu,” jelas Chairunnisa, 

di Gedung DPR/MPR, 

Jakarta, Selasa (6/3). 

Oleh karena itu, Komisi 

VIII DPR kata dia menargetkan 

agar segera menyelesaikan 

revisi undangundang 

tentang haji, yaitu 

UU Nomor 13 Tahun 2008. 

Dengan adanya revisi 

mengenai setoran awal 

ini, diharapkan aturan 

mengenai haji dapat lebih 

ditegakkan dan tidak 

merugikan masyarakat. 

“Kami harapkan akhir 

tahun ini bisa selesai. Dan 

kami juga tetap mengawasi 

supaya hal ini tidak 

menjadi persoalan terusmenerus 

dan merugikan 

masyarakat,” imbuh Chairunnisa. 

Selain itu, Chairunnisa 

menambahkan, selama 

ini memang belum ada 

aturan yang mengawasi 

bunga dana setoran awal ibadah haji 

yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar 

itu. Karena itu, pihaknya juga akan 

memasukkan pengelolaan mengenai 

bunga setoran awal penyelenggaraan 

ibadah haji kedalam revisi undangundang 

ibadah haji. “Pengelolaan 

mengenai bunga juga harus diawasi 

dan dibuatkan aturan pengelolaannya,” 

sebutnya. 

Sama halnya dengan Setya Novanto, 

anggota Komisi VIII Zulkarnaen 

Djabar juga berpandangan agar seluruh 

keuangan haji dan penggunaan 

dana haji yang saat ini dikelola Kementerian 

Agama diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik independen. Menurutnya, 

audit independen itu diperlukan 

guna menciptakan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara. 

“Saya kira, untuk menciptakan 

pemerintahan yang bersih dan tidak 

menimbulkan praduga tak bersalah, 

ada baiknya dana haji yang ada sekarang 

ini diaudit oleh Akuntan Publik 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa

Independen dan selanjutnya hasil audit 

tersebut diumumkan kepada publik,” 

ujar Zulkaranen. 

Dia menjelaskan, pelaksanaan UU 

No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (PIH) terdapat 

banyak kelemahan dan berpotensi 

menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan 

itu antara lain soal pembentukan 

Panitia Penyelenggaraan 

Haji (PPIH), Biaya Penyelenggara Ibadah 

Haji, dan Komisi Pengawas Haji 

Indonesia. 

“Secara prinsip, perlu dihindari 

kebijakan ibadah haji yang mengarah 

pada in-efisiensi dan monopoli. 

Pemerintah harus mengembangkan 

semangat untuk perbaikan mutu 

pelayanan dan biaya penyelenggaraan 

ibadah haji yang murah,” katanya. 

Sedangkan untuk menghindari 

daftar tunggu (waiting list), menurut 

Zulkarnaen sudah saatnya pemerintah 

menerapkan moratorium setoran 

awal dana haji. Moratorium yang dimaksudkan, 

ujarnya, adalah bahwa 

jemaah tetap diperbolehkan mendaftar 

tapi tanpa menyetor dana setoran 

awal haji. 

Meski begitu, Menteri Agama 

Suryadharma Ali dibeberapa media 

menyatakan akan menguji usul 

KPK untuk menghentikan sementara 

pendaftaran haji (moratorium). Sebab, 

ada kemungkinan ongkos naik haji 

akan meningkat jika biaya itu baru 

dibayar sebelum jemaah haji berangkat 

ke Tanah Suci. 

“Akan diuji dulu, termasuk barangkali 

untuk menghindari jangan sampai 

ada penyelewengan uang satu rupiah 

pun di Kementerian. Bisa jadi ada pikiran 

seperti itu. Jadi, orang pada saat 

mau berangkat saja setornya. Bisa saja 

kayak begitu,” kata Suryadharma. 

Menurut dia, usul setoran satu 

kali saat akan berangkat haji bisa 

menimbulkan konsekuensi negatif. 

“Konsekuensinya, biaya haji bisa lebih 

mahal dan pengaturannya bisa lebih 

ruwet. Sekarang, kalau orang setor di 

bank, dia tahu kapan harus berangkat,” 

dia menjelaskan. 

Suryadharma menilai pembayaran 

biaya penyelenggaraan ibadah haji 

(BPIH) sejak jauh hari, seperti selama 

ini dilakukan, dapat menghemat di 

sejumlah pos biaya. Sebab, sejumlah 

biaya dapat dibayar dari bunga hasil 

pengendapan pembayaran biaya itu 

di bank. Menurut dia, besaran biaya 

haji masih dapat dihitung bersama 

DPR dan diaudit Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). “Kemudian pelaksanaannya 

dikontrol DPR, DPD, Inspektur 

Jenderal, dan badan-badan 

terkait,”katanya. 

Menanggapi usul anggota Komisi 

VIII DPR agar penyelenggaraan haji 

dikelola badan khusus di luar Kementerian, 

Menteri Agama menilainya 

belum tentu lebih baik. Namun usul 

tersebut akan dilaksanakan jika Undang-Undang 

Penyelenggaraan Haji 

diubah. “Pelaksanaan tergantung 

undang-undang. Kalau menyatakan 

lepas, ya, akan dilepas,” katanya. 

Dalam makalahnya, saat menjadi 

pembicara dalam seminar yang diselenggarakan 

Fraksi Partai Golkar, 5 

Maret lalu, Profesor Azyumardi Azra 

menjelaskan sepanjang sejarah Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (PIH) sejak 

masa kolonial Belanda sampai sekarang 

ini, hampir selalu terjadi penyelewengan 

pengelolaan dan pendanaan 

oleh pihak-pihak swasta. 

Sebab itu, penanggungjawab dan 

PIH semestinya tetap berada pada 

otoritas dan tangan pemerintah, namun 

demikian, masyarakat melalui 

mekanisme tertentu dapat mengawasi 

PIH oleh pemerintah. 

Disini Azyumardi mengingatkan, 

perlunya mempertimbangkan tentang 

urgensi Komisi Pengawas Haji Indonesia 

(KPIH) mengingat telah begitu 

banyaknya ‘Komisi’ negara yang tidak 

efektif; atau cukup dengan semacam 

dewan pengawas saja. 

Secara ideal menurut Azyumardi, 

PIH dapat berupa sebuah badan khusus/lembaga 

negara yang bisa disebut 

sebagai Badan Otoritas Ibadah 

Haji (BOIH—untuk tidak menggunakan 

istilah BPIH, yang akan bisa rancu 

dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji). BOIH atau nama lain yang 

Profesor Azyumardi Azra 

dipandang lebih pas, yang di bentuk 

pemerintah bersama DPR RI memiliki 

hubungan kordinatif, evaluative 

dan supervise dengan Kementerian 

Agama. 

Dalam pidato penutupan Masa 

Sidang III, Ketua DPR Marzuki Alie 

mengatakan terkaitnya adanya sorotan 

terhadap tidak transparannya pengelolaan 

dana setoran calon jamaah 

haji yang dikelola oleh Kementerian 

Agama. 

Dalam hal ini, jelas Marzuki, kita 

tentu setuju apabila dilakukan audit secara 

menyeluruh terhadap dana-dana 

yang disetorkan oleh calon jamaah 

haji. “Dewan juga perlu mempertimbangkan 

adanya revisi UU No.13 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah haji dalam rangka cetak biru 

mengenai tata kelola penyelenggaraan 

ibadah haji yang sehat,”katanya. 

Terkait dengan usulan KPK untuk 

penghentian sementara pendaftaran 

calon jamaah haji yang berpotensi 

penyelewengan, Marzuki menjelaskan, 

butuh pemikiran dan kajian yang 

mendalam agar tidak memunculkan 

persoalan baru yang terkesan menghalangi 

calon jamaah haji dalam 

melakukan ibadahnya. 

“Peningkatan kualitas pelayanan 

dan manajeman penyelenggaraan haji 

dan transparansi pengelolaan dana 

tentunya menjadi persoalan utama 

yang harus segera diselesaikan,”tega 

snya.(nt) 

*** 


ANGGARAN 

APBN Harus Miliki 

Ideologi Kerakyatan 

Baru pertama kali dalam sejarah 

DPR RI melakukan voting terkait 

pembahasan anggaran di 

APBNP 2012 khususnya mengenai 

subsidi BBM. Memang, kita akui BBM 

merupakan salah satu variabel yang 

benar-benar menyentuh rakyat kecil. 

Kenaikan BBM secara langsung maupun 

tidak langsung dapat meningkatkan 

berbagai macam kebutuhan 

bahan pokok. 

“Kemampuan DPR itu mengubah 

dan paling menolak APBN seperti voting 

BBM paripurna lalu,itu baru pertama 

kali DPR melakukan voting terkait 

Anggaran Pemerintah,”Ujar Wakil 

Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis 

kepada parlementaria melalui telepon 

baru-baru ini. 

Menurut Harry, indikator di dalam 

APBN khususnya mengenai subsidi 

bagi orang miskin belum menyentuh 

langsung penduduk miskin tersebut. 

“seharusnya pemerintah menerapkan 


atau melakukan pendataan pernama 

atau peralamat dan apa saja yang 

diberikan,”katanya. 

Pemerintah, lanjutnya, harus memahami 

bahwa kekayaan alam dan 

sumber daya yang ada diperuntukkan 

bagi kepentingan rakyat. “saat 

ini pemerintah tidak memiliki standar 

yang jelas bahkan selama ini 

DPR belum pernah mendapatkan 

laporan triwulan terkait APBN dan 

sebagainya,”paparnya. Bahkan, pengawasan 

di DPR itu cenderung sporadis 

dan tidak terfokus kepada hasil 

dari outcomes APBN tersebut. 

Dia menambahkan, angka kemiskinan 

tersebut tidak berpengaruh 

secara langsung dengan APBN. Angka 

kemiskinan naik dan turun dengan 

sendirinya. “kita tidak pernah sedikitpun 

menelusuri belanja pemerintah 

dari APBN secara detail,”ujarnya. 

Pemerintah, tambahnya, tidak 

memiliki ideologi pembelanjaan ru- 

piah dimana sebenarnya anggaran 

tersebut seharusnya diperuntukkan 

untuk kesejahteraan rakyat. “Kedepan 

harus disesuaikan ideologi untuk 

rakyat Indonesia, dan tetap fokus 

terhadap pengentasan kemiskinan di 

Indonesia,”katanya. 

Menurutnya, persoalan APBN masih 

berkutat di daya serap yang masih 

rendah bahkan seringkali pekerjaan 

banyak dikebut pada akhir tahun. Ini 

semua menandakan birokrasi yang 

ada masih rendah kinerjanya. “Ini 

masih jelak birokrasinya hasilnya, 

artinya meskipun sudah remunerasi 

diberikan ternyata tidak menunjukkan 

produktivitas dari para birokrat 

tersebut,”terangnya. 

Defisit APBN 

Persoalan defisit memang menjadi 

masalah yang pelik dihadapi 

oleh Indonesia, karena konon paling 

besar porsinya setelah anggaran

pendidikan, yang dipatok 20 persen 

adalah subsidi energi yang mencapai 

15 persen, lebih dari total belanja 

negara, bahkan di APBN-P mungkin 

mendekati 20 persen. 

Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis 

mengatakan defisit anggaran yang 

saat ini masih tercatat dalam APBN 

2012 sebesar 1,5 persen, dan tidak 

perlu diperlebar hingga 2,3 persen. 

Menurut dia, pemerintah masih 

memiliki upaya untuk menutup defisit 

tersebut, salah satunya dengan 

mengoptimalkan penyerapan ang- 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis 

garan. “Sisa anggaran masih banyak, 

penyerapan anggaran masih dibawah 

90 persen, buat apa defisit,” ujarnya. 

Emir mengatakan pemerintah tidak 

perlu menambah sumber pembiayaan 

melalui penerbitan surat 

berharga negara. Namun, lanjut dia, 

penerbitan surat berharga negara 

boleh dilakukan sebagai upaya untuk 

membiayai pembangunan sarana infrastruktur. 

“Boleh, tapi jual obligasi 

ritel, dari dulu saya bilang kalau jual 

obligasi yang langsung ke proyek,” 

ujarnya. 

Terkait program kompensasi BBM, 

lanjut Emir, pemberian kompensasi 

bagi masyarakat tidak mampu yang 

akan terdampak langsung akibat kenaikan 

BBM, tidak berfungsi efektif. 

“Bantuan tersebut lebih maksimal di- 

gunakan untuk pembangunan di desa, 

sehingga masyarakat dapat memanfaatkan 

sarana tersebut untuk meningkatkan 

kesejahterannya,”katanya. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) 

Melchias Markus Mekeng mengatakan, 

akhirnya Pemerintah dan 

DPR telah menyepakati defisit anggaran 

negara dalam APBN-P 2012 menjadi 

Rp 190,1 triliun atau 2,23% PDB. 

Melchias menjelaskan membengkaknya 

defisit tersebut karena memperhitungkan 

selisih antara target 

penerimaan negara dan hibah Rp 

1.358,2 triliun dan belanja negara Rp 

1.548,3 triliun. 

Untuk menutup defisit tersebut, 

target utang pemerintah dinaikkan Rp 

22,6 triliun menjadi Rp 156,16 triliun. 

Adapun rinciannya adalah sebagai 

berikut: Pinjaman luar negeri awalnya 

turun Rp 2,53 triliun menjadi minus 

Rp 4,42 triliun, Penerbitan surat berharga 

negara (netto) naik Rp 25 triliun 

menjadi Rp 159,59 triliun, Pinjaman 

dalam negeri (neto) naik Rp 131 miliar 

menjadi Rp 991,2 miliar. 

Menanggapi defisit, jauh-jauh hari 

Presiden SBY bahkan telah menginstruksikan 

empat hal pokok untuk 

menjaga defisit pada APBNP 2012 ini, 

Presiden meminta untuk dilakukan 

penghematan energi dilakukan secara 

serius di seluruh Tanah Air sehingga 

akan dijadikan sebuah gerakan nasional. 

Kemudian langkah kedua, Presiden 

meminta konversi BBM ke BBG 

dipercepat implementasinya. Ketiga, 

penerimaan negara harus ditingkatkan 

seperti penerimaan pajak dan 

usaha tambang. Dan yang keempat 

adalah Presiden meminta penghematan 

anggaran di kantor Kementerian 

dan Lembaga Negara serta pemerintahan 

daerah. “Ini semua untuk menjaga 

agar defisit tetap terjaga dan tidak 

melebihi yang ditetapkan UU. 

Presiden juga menegaskan penerimaan 

dan pengeluaran APBN harus 

tetap dijaga keseimbangannya untuk 

menghindari utang baru. “Kita perlu 

menjaga rasio utang terhadap PDB 

secara sehat di angka 25 persen. Kita 

tidak ingin kondisi makro terganggu. 

Ini usaha untuk menyelamatkan 

ekonomi,”kata Presiden SBY kepada 

pers. 

*** 


Internet/ berita8.com

ANGGARAN LEGISLASI 

Revisi UU Ormas : 

Berdayakan Ormas 

lebih produktif, 

kontributif, dan tidak 

kontradiktif 


Internet/ tegoeh.multiply.com

Keberadaan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (UU 

Ormas) saat ini dipandang tidak sejalan 

lagi dengan perkembangan dan 

kondisi saat ini, karena tidak mampu 

menampung aspirasi yang berkembang 

dan tidak mampu lagi mengatur 

berbagai masalah organisasi masyarakat. 

UU Ormas dinilai tidak tegas, 

karena tidak menimbulkan efek jera 

bagi ormas yang menimbulkan ekses 

negatif serta meresahkan masyarakat. 

Namun di sisi lain masyarakat masih 

menginginkan dan mempertahankan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1985 tentang Organisasi Kemasyarakat 

sebagai regulasi yang mengatur 

berdirinya sebuah organisasi kemasyarakatan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, 

DPR berinisiatif merevisi Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. DPR menilai 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1985 sebagai pengatur, belum kuat 

sebagai payung hukum. 

Rapat Paripurna DPR RI 20 September 

2011 telah memutuskan membentuk 

Panitia Khusus (Pansus) yang 

bertugas membahas Revisi UU Ormas 

tersebut. 

Pansus RUU Ormas diharapkan 

dapat merumuskan regulasi bagi organisasi 

kemasyarakatan yang lebih 

partisipasif dalam pembangunan serta 

lebih profesional. Sehingga kebebasan 

berorganisasi tidak dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang anti demokrasi dan 

anti persatuan nasional untuk memprovokasi 

terjadi konflik antar suku, 

ras, agama, maupun antar golongan. 

Saat ini Pansus RUU Ormas telah 

masuk pada pembahasan bersama 

pemerintah. Pansus RUU Ormas juga 

telah melakukan penjaringan melalui 

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar 

Pendapat Umum untuk mencari 

masukan positif dan konstruktif secara 

langsung bagi RUU Ormas dengan 

berbagai kalangan, baik instansi 

pemerintah, para pakar, ormas maupun 

LSM atau NGO. Hal ini dilakukan 

agar RUU Ormas nantinya benarbenar 

dapat mengakomodir berbagai 

kepentingan ormas di Indonesia. 

Bahkan Pansus RUU Ormas sudah 

mensosialisasikan RUU tersebut ke 

beberapa daerah untuk menampung 

usulan yang bisa diadopsi didalamnya 

dari berbagai kalangan, seperti 

pemerintah daerah, pelaku ormas di 

daerah maupun perguruan-perguruan 

tinggi. Mengingat banyaknya ormas 

yang ada di daerah baik yang merupakan 

cabang ormas pusat maupun 

ormas yang memang berkembang di 

daerah. 

Abdul Malik Haramain Ketua Pansus 

RUU Ormas menyatakan bahwa 

revisi UU Ormas bertujuan memberdayakaan 

Ormas agar lebih produktif, 

kontributif, dan tidak kontradiktif 

dalam melakukan pergerakan di masyarakat. 

Haramain memastikan UU tentang 

Ormas bebas dari pasal karet. “Kita 

memastikan hal itu tak terjadi seperti 

masa Orde Baru,” katanya. 

Ia mengatakan, dalam UU Ormas 

yang baru, pasal-pasal untuk memberikan 

sanksi jelas parameternya. Ia 

juga mengungkapkan, pembekuan 

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain 

ataupun pembubaran suatu Ormas 

juga akan melalui pengadilan, sehingga 

pemerintah tak semena-mena 

membubarkan. 

“Kita tetap menginginkan pengadilan 

sebagai yang mengadili dalam 

perkara tersebut, sehingga pemerintah 

tidak semena-mena,” jelasnya. 

Ia mengatakan, RUU Ormas yang 

saat ini masih dibahas, isinya 60 

persen berbeda dengan UU Nomor 8 

Tahun 1985 tentang Ormas. “Ini bisa 

dikatakan baru karena lebih dari 60 

persen berbeda,” katanya. 

“Kita tidak terburu-buru ingin 

segera disahkan, karena jangan sampai 

nanti justru memunculkan masalah 

baru,” terang Anggota Komisi II 

DPR RI ini. 

RUU Ormas yang terdiri dari 57 

pasal dan 19 bab selain mengatur 

larangan dan kewajiban, juga secara 

khusus mengatur sanksi terhadap ormas 

yang melakukan pelanggaran. 

“RUU Ormas mengatur khusus soal 

sanksi. Sanksi akan diputuskan melalui 

mekanisme pengadilan,” ujarnya. 

Sanksi tersebut bisa berupa sanksi 

administratif, pembekuan sementara, 

hingga pembubaran. Hanya saja itu ti- 


Internet 

LEGISLASI 

dak langsung diputuskan pemerintah, 

namun melalui proses di pengadilan. 

Menurut politisi Partai Kebangkitan 

Bangsa ini, perlunya mekanisme sanksi 

ini diambil melalui keputusan pengadilan, 

agar pemerintah tidak represif 

dalam melakukan pembekuan atau 

pembubaran ormas. “Ini diatur seperti 

itu, untuk membatasi kesewenangan 

pemerintah. Kita harapkan nantinya 

pengadilan menjadi filter,” katanya. 

Tentang proses pengusulan atau 

pelaporan hingga putusan dari pengadilan, 

Haramain mengatakan, jangka 

waktunya hanya berlangsung 30 hari. 

Sementara tentang pengadilan apa 

nantinya yang ditunjuk untuk mengurus 

sengketa ormas ini, masih menjadi 

perdebatan. 

Apakah nanti Mahkamah Konstitusi, 

Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Tata Usaha Negara, ini masih diperdebatkan. 

Ia menambahkan, hal lain yang 

perlu ditegaskan pada pembahasan 

RUU Ormas adalah pembubaran Ormas 

melalui mekanisme pengadilan. 

Melalui mekanisme pengadilan, 

kata dia, Ormas yang bersangkutan 

dengan pelanggaran hukum diberi 

kesempatan membela diri sehingga 

ada penegakkan hukum secara adil. 

“Pembubaran Ormas dicegah agar 

tidak menjadi kewenangan Kemenda- 


gri,” katanya. 

Menurut Haramain, dengan mekanisme 

pengadilan kepentingan 

pemerintah untuk membubarkan Ormas 

karena alasan di luar hukum bisa 

dicegah. Pembubaran Ormas melalui 

mekanisme pengadilan juga merupakan 

semangat demokrasi yang memandang 

semua pihak sama di mata 

hukum. 

Haramain menambahkan, muculnya 

kembali desakan pembubaran 

Ormas yang bertindak anarkistis terjadi 

karena pemerintah belum mampu 

mengelola Ormas tersebut. “Penegakan 

hukum belum tegas sehingga 

masih ada Ormas yang berani bertindak 

anarkis dan meresahkan masyarakat,” 

katanya. 

Sedangkan Wakil Ketua Pansus 

RUU Ormas Deding Ishak menyatakan, 

sejatinya UU Ormas sebagai wadah 

partisipasif aktif masyarakat yang berbanding 

lurus dengan tujuan kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang 

pelaksanaannya tentu dalam konteks 

bagaimana memberdayakan masyarakat 

dan memberikan kontribusi 

bagi usaha-usaha pencapaian tujuan 

pelaksanaan pembangunan. 

Sementara dalam konteks Indonesia 

sebagai negara hukum tentunya 

pengaturan sebuah keberadaan 

dan peran organisasi diharapkan akan 

membantu bagaimana peran ormas 

nantinya. “Hanya undang-undanglah 

yang bisa mengaturnya,” ujar Deding. 

Dijelaskan Deding, bahwa berdasarkan 

Pasal 28 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, paradigma berserikat dan 

berkumpul dibedakan dalam dua wadah, 

yaitu Partai Politik dan Organisasi 

non Partai Politik (Organisasi Masyarakat). 

Dengan demikian, menurut Deding 

dapat dipahami bahwa ormas 

mencakup keseluruhan organisasi 

sosial yang ada, baik organisasi keagamaan, 

OKP, LSM/NGO’s, organisasi 

sosial (Orsos), organisasi profesi 

maupun organisasi sosial lainnya? 

Bagaimana kelemahan, hambatan 

dan tantangan dalam penerapan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1985 

tentang Organisasi Kemasyarakat. 

“Itu juga menjadi salah satu dasar 

pengaturan dalam Undang-Undang 

tentang Ormas yang menempatkan 

organisasi kemasyarakatan sebagai 

wadah partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan,” jelas politisi Partai 

Golkar tersebut. 

Melalui pengaturan dalam undangundang 

itulah maka pelembagaan 

partisipasi masyarakat diharapkan 

dapat terlaksana dan memperoleh 

perhatian pemerintah, ujar Deding se-

Wakil Ketua Pansus RUU Ormas Deding Ishak 

raya menambahkan karena berkaitan 

dengan aspirasi sejumlah orang dengan 

argumentasi yang kuat. 

Selain mengatur ormas-ormas 

lokal, RUU Ormas juga mengatur 

keberadaan ormas-ormas asing. 

Menurut Michael Watimena (F-PD), 

hal tersebut dimaksudkan agar keberadaan 

ormas asing di Indonesia 

diatur secara tegas dan kegiatannya 

dapat diawasi dan dikontrol. 

“Dalam RUU Ormas akan dibuat 

aturan tegas bagi ormas asing, dengan 

mewajibkan mereka memberikan 

laporan berkala, baik dalam pendanaan 

maupun program kegiatan. 

Misalnya, tiga bulan, enam bulan atau 

setiap tahun,” kata Michael. 

Pengaturan terhadap ormas asing 

kata Michael, berguna untuk mengetahui 

berapa besar dana yang didapatkan 

dari penyandang dana mereka di 

luar negeri dan dana itu digunakan 

untuk kegiatan apa saja.”Karena, 

seringkali kita tidak tahu berapa dana 

yang mereka dapatkan dari funding 

luar dan untuk apa kebutuhannya. Seharusnya 

dijelaskan keberadaan eksistensi 

dan sumber keuangan mereka,” 

ujarnya. 

Meski begitu pihaknya sampai saat 

ini belum dapat memastikan berapa 

jumlah ormas asing yang beroperasi 

di Indonesia. Selama ini keberadaan 

mereka belum dapat dikontrol 

sepenuhnya oleh pemerintah. 

“Mereka dalam melakukan kegiatan 

di Indonesia di luar pengontrolan 

dari pemerintah. Padahal, mereka 

disinyalir sering membocorkan informasi 

rahasia ke luar negeri,” katanya. 

Ia mensyinyalir keberadaan ormas 

asing berada di Indonesia karena dibiayai 

penyandang dana untuk maksud 

tertentu. “Sehingga keberadaannya 

perlu diatur dalam RUU Ormas secara 

lebih tegas,” ujarnya. 

Untuk itu lanjut dia, ormas asing 

yang belum terdaftar diimbau untuk 

segera mendaftarkan diri ke pemerintah. 

“Sekarang mereka seperti jamur 

di musim hujan, tetapi nanti mereka 

suka tidak suka harus mendaftar untuk 

inventarisasi, baik ke Kementerian 

Hukum dan HAM, maupun Kementerian 

Dalam Negeri,” katanya. 

Politisi dari Partai Demokrat itu 

melihat adanya suatu kebutuhan yang 

sangat kuat untuk melakukan perubahan 

secara menyeluruh terhadap UU 

Nomor 5 1985 tentang ormas yang 

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 

dan dinamika saat ini dan ke depan. 

(sc) 

Wakil Ketua Pansus RUU Ormas Michael Wattimena 


LEGISLASI 


DPR RI dan Pemerintah merevisi 

Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 

Pasalnya, pemerintah dinilai 

masih kurang memperhatikan Koperasi, 

karena itu perlu semacam program 

khusus Koperasi yang Sistematik. 

Pembahasan RUU yang merupakan 

usul inisiatif Pemerintah dilakukan secara 

maraton dengan Panitia Khusus 

(Pansus) DPR RI. Lebih dari 1000 Daftar 

Inventaris Masalah (DIM) menandakan 

perbedaan pendapat antara 

Pemerintah dengan DPR RI siknifikan 

baik besaran maupun kedalaman. 

UU Koperasi harus direvisi karena 

pada kenyataannya koperasi tidak 

berkembang seperti yang diinginkan, 

misalnya sebagai tidak berkembangnya 

koperasi sebagai pelaku usaha, 

tidak seperti pelaku usaha lainnya 

seperti BUMN dan swasta. apa permasalahan 

yang memberatkan koperasi 

sehingga kopersi tidak bisa berada 

pada level of playing field yang sama 

dengan swasta dan BUMN. 

Harus ada upaya untuk mengurangi 

beban-beban yang memberatkan 

koperasi, sehingga koperasi menjadi 

indentitas, dan dapat menjadi level of 

playing field yang sama. Tetapi tanpa 

harus mengorbankan prinsip dan nilai 

koperasi. 

Wakil Ketua Pansus RUU Perkoperasian 

Erik Satrya Wardhana dari Fraksi 

Partai Hati Nurani Rakyat (F-P.Hanura) 

mengatakan perdebatan terjadi dimulai 

dari pembahasan judul. Masih ada- 

nya perbedaan pendapat mengenai 

judul yaitu RUU Koperasi atau RUU 

Perkoperasian. “Perbedaannya antara 

lain mengenai judul, yang diusulkan 

Pemerintah adalah RUU Koperasi, 

tetapi beberapa fraksi di DPR meminta 

diubah menjadi RUU Perkoperasian,” 

kata politisi asal pemilihan Jawa Barat 

III itu. 

Salah satu kegiatan Koperasi 


LEGISLASI 

Wakil Ketua Pansus RUU Perkoperasian Erik Satrya Wardhana 


Terkait pemberian nama atau judul 

memang sepertinya tidak prinsip, namun 

menurut Erik Satrya ini berimplikasi 

pada konsistensi penekanan. 

Karena kalau dilihat dalam struktur 

sistematika RUU ini ada bab tentang 

pemberdayaan koperasi, yang mengisyaratkan 

mengenai adanya peran 

Pemerintah dan gerakan koperasi. 

“Peran Pemerintah dan gerakan koperasi 

berada diluar kelembagaan 

koperasi itu sendiri. Jadi RUU ini lebih 

baik diberi Judul RUU Perkoperasian,” 

paparnya. 

Pemerintah dinilai terlalu menyederhanakan 

penafsiran atau implementasi 

dari amanat UUD 1945 Pasal 

33, beberapa fraksi menginginkan ada 

ketegasan itu. Bukan hanya di pendahuluan 

tetapi juga pada beberapa 

pasal. 

Pasal 33 Ayat (1) mengamanatkan 

Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Dan Ayat (4) Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional. 

Erik Satrya mengutarakan, bahwa 

DPR RI menginginkan adanya kejelasan 

mengenai penjewantahan usaha 

bersama dan asas kekeluargaan 

dalam RUU ini. Dia mengingatkan 

UUD 1945 sebelum amandemen pada 

penjelasannya menegaskan bahwa 

badan usaha yang sesuai dengan itu 

adalah Koperasi. Artinya memang 

RUU Perkoperasian ini harus menterjemahkan 

prinsip dan nilai yang ada di 

dalam UUD 1945. 

RUU ini nantinya tidak hanya mengatur 

koperasi sebagi suatu entitas, 

tatapi juga menyangkut peran-peran 

lain di luar koperasi, misalnya peran 

Pemerintah. Pemerintah harus terus 

mendampingi perkembangan koperasi. 

Karena didalamnya ada semangat 

sebagaimana di amanatkan Pasal 33 

sebagai suatu usaha bersama berdasarkan 

asas kekeluargaan, Erik Satrya 

mengungkapkan kalau koperasi 

tidak difasilitasi Pemerintah, maka 

dikhawatirkan koperasi akan tetap 

sulit berkembang, karena lingkungan 

eksternal tidak berubah yang mengarah 

pada lingkungan usaha yang lebih 

individualistik. 

Ada dua jiwa yang berbeda, antara 

koperasi dengan lingkungan. Lingkungan 

yang Erik maksud adalah baik 

konsumen maupun pelaku usaha lainnya, 

seperti BUMN dan swasta yang 

berprinsip ekonomi relative materialistik 

dan individualistik. “Koperasi 

berasas kekeluargaan, tetapi koperasi 

harus tetap eksis,”katanya. 

Berkembangnya koperasi juga tidak 

terlepas dari pengelolaan yang 

profesionalisme, Erik Satrya mencoba 

mengusulkan dalam perubahan UU 

ini, misalnya struktur organisasi koperasi 

dibuat sama dengan struktur 

korporasi. 

Dia menjelaskan Struktur koperasi 

saat ini ada badan pengawas, 

pengurus, setelah itu managemen. 

Kemudian permasalahannya timbul 

adalah pengurus merangkap sebagai 

mana-gemen, sedangkan badan pengawas 

yang terjadi adalah antara ada 

Wakil Ketua Pansus RUU Perkoperasian Erik Satrya Wardhana saat di wawancara oleh tim parle 

dan tiada, secara formal ada tetapi 

dalam prakteknya jarang sekali badan 

pengawas yang berperan. “Saya usulkan 

untuk dirubah, badan pengawas 

diganti namanya dengan pengurus 

tetapi fungsi mirip dengan badan 

komisaris di korporasi, sedangkan 

pengurus diubah namanya menjadi 

direksi atau managemen yang pada 

korperasi adalah dewan direksi,” papar 

Erik Satrya. 

Menurutnya, hal itu dimungkinkan 

sepanjang pengurus yang berfungsi 

seperti dewan direksi di korporasi itu 

diangkat oleh rapat anggota. Konsep 

Koperasi Unit Desa dikembangkan 

tidak hanya di desa tapi juga di 

kota. Yang terhimpun dalam koperasi 

sekunder. Sehingga akan menjadi 

kekuatan ekonomi. Setelah itu, lanjutnya, 

perlu dikembangkan koperasi 

produksi, Pemerintah relative kurang 

memperhatikan UKM, sehingga koperasi 

relatif kurang tersentuh. 

Pemerintah sangat diharapkan 

memberikan perhatian khusus terhadap 

upaya peningkatan aktivitas 

koperasi. Dengan majunya perkoperasian 

menjadikan anggota koperasi 

merasakan manfaat nyata yang dirasakan 

dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dengan fasilitas dan kemudahan 

yang didapatkan dari menjadi 

anggota koperasi tersebut. “Koperasi 

di Indonesia harus bermanfaat dan 

dibutuhkan oleh rakyat Indonesia,” 

tegasnya. (as) 

*** 

Salah satu kegiatan Koperasi 


PROFIL PROFIL 

M. Prakosa 

Berjuang Bangkitkan 

Citra DPR 

| PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA | Edisi 91 90 TH. XLII, 2012 |

Meskipun hanya menjabat 

satu tahun pada era kabinet 

Abdurahman Wahid, Prakosa 

lebih dikenal akrab sebagai mantan 

Pertanian, begitu juga pada kabinet 

Gotong Royong di era pergantian 

kepemimpinan saat Megawati Soekarnoputri 

menjadi Presiden, Prakosa 

juga masih dipercaya menduduki kursi 

kabinet. Ketika itu, Prakosa diberi 

mandat sebagai Menteri Kehutanan 

hingga akhir periode kepemimpinan 

Megawati. (2001-2004). 

Ketertarikan Prakosa pada bidang 

pertanian dan kehutanan memang 

sudah dimulai sejak dirinya masih Kuliah. 

Bahkan dia mengambil Fakultas 

Kehutanan di Universitas ternama. 

Pria kelahiran Yogyakarta yang memiliki 

karakter kalem dan cenderung 

sabar ini menggantikan posisi Ketua 

BK dari PDIP yang lalu yaitu Gayus 

Lumbuun. Sebelumnya pimpinan BK 

dikenal orang yang berkarakter kuat 

dengan nada bicara keras. Memang 

dari sisi background bertolak 180 derajat 

dengan dirinya, yang berasal dari 

Fakultas Kehutanan. 

Keinginan kuat untuk belajar 

membuat Prakosa cepat beradaptasi 

dengan pekerjaan barunya sebagai 

Ketua BK. Pria kelahiran Yogyakarta 

4 Maret 1960 belum menunjukkan 

emosi selama masa kepemimpinannya. 

”Bagi saya yang penting menjalankan 

tugas sebaik-baiknya berdasarkan 

amanat partai,”katanya. 

Belum lama ini, BK memang 

disibukkan oleh berbagai urusan 

baik pelanggaran etika dari anggota 

Dewan maupun pengumpulan data 

terkait renovasi ruang Banggar DPR. 

Khusus masalah renovasi Banggar, 

BK telah mengumpulkan bukti secara 

marathon dengan memanggil 

berbagai pihak diantaranya pimpinan 

BURT, Pimpinan Banggar, Setjen DPR, 

maupun pihak kontraktor bahkan 

konsultan pengawas renovasi ruang 

Banggar tersebut. 

Baru saja usai Prakosa mengadakan 

rapat tertutup mengenai renovasi 

banggar, dengan wajah terlihat letih, 

Prakosa masih bersemangat menang- 

gapi wartawan yang berusaha mengklarifikasi 

hasil rapat BK tersebut. 

Dengan sabar dirinya menjelaskan 

satu-persatu kepada wartawan televisi 

maupun cetak yang mengerubuninya. 

Dengan kalimat yang teratur, 

dan lugas dia menjelaskan bahwa 

memang terdapat lima pelanggaran 

yang berhubungan dengan renovasi 

banggar, oleh karena itu BK telah meminta 

kepada KPK untuk menindaklanjuti 

laporan yang telah dilakukan 

oleh Ketua DPR pada bulan Januari 

2012. “BK menduga adanya mark 

up dan permasalahan hukum yang 

berkaitan dengan proyek pengadaan 

di lingkungan DPR,” tegasnya saat itu 

kepada wartawan 

Badan Kehormatan, lanjut Prakosa, 

sedang menindaklanjuti yang 

dilakukan oleh BURT terkait dugaan 

adanya indikasi pembiaran proyek. 

“Tidak ada yang boleh lepas tanggungjawab 

atau lepas tangan. Kalau 

M. Prakosa saat konferensi pers di Gedung DPR RI 

indikasi pembiaran itu benar terbukti 

maka itu jelas pelanggaran,”tegasnya. 

Jika dilihat secara fungsi, paparnya, 

tidak ada masalah dengan 

anggota dewan dalam menjalankan 

fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. 

Sorotan publik muncul karena 

hal yang diluar dari sifat kedewanan, 

seperti keberadaan BURT 

Menurut Prakosa, seharusnya 

tidak dibebankan kepada anggota. 

“Masa anggota mengurusi rumah 

tangga, secara fungsi itu salah. Kita 

itu hanya mengawasi, mengatur 

anggaran dan membuat undangundang,”ungkapnya. 

Pernyataan Prakosa kepada Media 

massa tersebut mencerminkan 

sosok pemimpin yang tegas dan berwibawa 

serta mampu memberikan 

solusi bagi masalah-masalah kebangsaan 

saat ini. Bahkan meski masih 

baru sudah terdapat keputusan yang 

dibuat oleh BK. Di kepemimpinannya, 

BK DPR RI telah menetapkan tiga 


PROFIL 

M. Prakosa saat di lantik menjadi Ketua BK DPR RI 

vonis kode etik bagi anggota dewan 

yang berstatus terdakwa. 

Diawal-awal masa kepemimpinan 

memang banyak orang yang merasa 

ragu mengenai kapasitas dan kapabilitas 

seorang Muhammad Prakosa, 

pasalnya dia memiliki background 

yang bukan berasal dari hukum. 

”Semuanya tidak masalah, di BK tetap 

saja tugas kedewanan,” katanya. 

Menurutnya, sebagai seorang 

Ketua BK harus berpegangan kepada 

aturan tata tertib dan kode etik beracara 

BK yang disahkan 2011 lalu. ”Di 

Undang Undang MD3 UU 27 tahun 

2009, Ada di pasal 213 hingga 219. 

tinggal dihayati,” ujarnya. 

Dia menambahkan, Kode etik itukan 

ilmu yang common sense, karena 

itu semua orang menyadari ada dan 

diperlukan kode etik. “Jadi saya santai 

saja bertugas di sini,” ujarnya. 

Prakosa mengakui tugasnya 

sebagai Ketua BK tentu lebih berat 

dibandingkan dengan anggota DPR 

biasa, seorang pimpinan harus menjadi 

contoh bagi anggota lainnya, 

misalnya kedisiplinan. Dengan tugasnya 

yang dobel baik di Komisi, pansus 

maupun di BK, dia mengaku waktunya 

memang banyak tersita di rumah 


rakyat. Namun ada hal yang tidak 

boleh ditinggalkannya yaitu olahraga 

rutin setiap pagi. ”Setiap pagi saya 

wajib olahraga. Paling tidak jogging, 

di rumah” jelasnya. 

Disiplin diri sendiri 

Ketua BK Muhammad Prakosa 

menyadari beban berat sebagai 

seorang pimpinan BK yaitu berusaha 

menegakkan etika namun disatu sisi 

pencitraan dewan semakin terpuruk 

karena perilaku anggotanya. 

“Untuk bisa menegakkan aturan, 

kita harus mematuhi peraturan itu 

sendiri. Itu salah satu cara meningkatkan 

citra DPR yang saat ini sering 

menjadi bulan-bulanan di masyarakat,” 

ujar Prakosa beberapa waktu 

lalu. 

Dia mengakui seringkali beberapa 

diantara 560 anggota dewan 

melanggar kode etik atau melakukan 

ketidakpatutan yang seharusnya tidak 

dilakukan sebagai seorang representasi 

rakyat. 

Menyinggung kunjungan luar 

negeri yang dipandang menghamburkan 

uang negara dan paripurna 

yang jadi tolak ukur malas tidaknya 

seorang anggota, Menurut Prakosa, 

hal-hal semacam itu perlu di kaji ulang 

dan dievaluasi, karena menyangkut citra 

dan persepsi rakyat terhadap anggota 

dewan yang bisa meruntuhkan 

segalanya. 

“BK berkomitmen, baik pimpinan 

maupun anggota akan terus 

melakukan perbaikan untuk membangun 

persepsi yang positif dari 

DPR, dan itu harus dimulai sekarang. 

Ini konsepnya penegakan citra secara 

menyeluruh,”jelas Prakosa. 

Tidak hanya perbaikan secara 

lembaga saja yang menjadi fokus utama 

dari BK namun secara personal BK 

merekomendasikan untuk bisa menjaga 

tingkah laku dan kode etik seorang 

dewan, termasuk terbuka menerima 

berbagai pengaduan masyarakat jika 

ada pelanggaran yang dilakukan anggota 

dewan secara personal. Demi 

perbaikan itu BK telah memberikan 

kerangka perbaikan citra PR secara 

menyeluruh kepada pimpinan DPR. 

“Kita sudah berikan usulan kepada 

kepada pimpinan, termasuk mengkaji 

ulang UU MD3 untuk mempertegas 

fungsi anggota dewan dalam 

menjalankannya, sehingga tidak tumpang 

tindih dengan fungsi lain diluar 

kedewanan,” ujarnya.***

KUNJUNGAN KERJA 

Menuju Bandar Udara 

Kelas Dunia 

Komisi VI DPR RI mendukung pengembangan 

bandar udara di Provinsi Bali. 

Pasalnya, kapasitas serta fasilitasnya sudah tidak 

memadai lagi untuk menampung aktivitas penumpang 

dan arus barang (cargo) yang semakin meningkat. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua 

Komisi VI DPR Aria Bima 

(F-PDI Perjuangan) saat pertemuan 

dengan jajaran Direksi Angkasa 

Pura I (Persero) Provinsi Bali, Jum’at 

(16/3) dalam rangka kunjungan spesifik 

Pengelolaan dan Pengembangan 

Bandar Udara oleh BUMN PT. Angkasa 

Pura I (Persero) di Provinsi Bali. 

“Pengembangan Bandara Internasional 

Ngurah Rai, Bali, diharapkan dapat 

memberikan peningkatan pelayanan 

agar sesuai dengan standar bandara 

kelas dunia,” ujar Bima. 

Pemerintah telah mencanangkan 

program Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI), dimana salah satu 

strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan 

dengan mengembangkan potensi 

ekonomi di koridor ekonomi Bali- 

Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai 

pintu gerbang pariwisata dan pendukung 

pangan nasional. “Jadi Bali 

merupakan pintu gerbang kegiatan 

ekonomi utama pariwisata di Indonesia, 

pada tahun 2011 tercatat 40 

persen masuk dari sini” jelasnya. 

Pada kesempatan itu, ujar Bima, 

Komisi VI DPR berharap agar pengembangan 

Bandara Internasional Ngurah 

Rai, Bali memberikan kontribusi yang 

nyata bagi perkembangan perekonomian 

nasional umumnya, dan pereko- 

nomian di Provinsi Bali, serta dapat 

turut serta mensukseskan program 

MP3EI yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah. 

Menurutnya, semakin berkembangnya 

perekonomian suatu daerah/ 

wilayah, maka kebutuhan pengembangan 

prasarana bandar udara sangat 

mendesak dan penting. Begitu 

juga permintaan akan angkutan udara 

semakin meningkat, dan jumlah 

penumpang setiap tahun akan meningkat 

pula. “Oleh karenanya, agar 

mampu mengimbangi pertumbuhan 

tersebut, beberapa bandara Indonesia 

perlu diperluas secara signifikan,” 

jelasnya. 

DPR juga berharap agar PT. Angkasa 

Pura I sebagai salah satu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang pelayanan jasa 

navigasi penerbangan dan pengelolaan 

bandar udara dapat mencapai 

visinya menjadi perusahaan pengelola 

bandar udara kelas dunia yang memberikan 

manfaat dan nilai tambah ke- 

Komisi VI DPR RI saat meninjau Bandara Internasional Ngurah Rai Bali 



pada stakeholder. 

Menurutnya, peningkatan fasilitas 

dan pelayanan kebandarudaraan 

akan berpengaruh signifikan terhadap 

program peningkatan daya saing nasional. 

Oleh karena itu, BUMN kebandarudaraan 

dalam menyelenggarakan 

usaha jasanya diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan sehingga 

dapat meningkatkan nilai investasi 

dan kenyamanan, tuturnya. 

Sementara itu Direktur PT. Angkasa 

Pura I (Persero) Bali, Tommy 

Soetomo menjelaskan, pembangunan 

terminal internaional dari 65.000 

m2 menjadi 139.000 m2 untuk target 

penumpang 16 juta penumpang per 

tahun. Sedangkan pengembangan 

terminal domestik yang semula seluas 

13.000 m2 akan didemolish menjadi 

apron, dan kegiatan terminal domestik 

akan menempati eks terminal internasional 

seluas 65.000 m2 dengan 

target penumpang 9,4 juta penumpang 

per tahun. 

Untuk mempertahankan kualitas 

pelayanan atas lonjakan calon penumpang 

dan keluhan penumpang 

sehubungan dengan bandara yang 

sedang dilakukan saat ini PT. Angkasa 

Pura I melakukan antisipasi, antara 

lain salah satuhnya merenovasi terminal 

domestik dengan memperluas 

area ruang tunggu penumpang dan 

pengoperasian “buggy car” untuk 

penumpang lanjut usia, anak-anak, 

cacat dan orang sakit, paparnya. 

Rapat Gabungan untuk 

Tuntaskan Masalah 

Kualanamu 

Pembangunan Bandar Udara 

Kualanamu, Sumatera Utara pengganti 

Bandara Polonia yang sudah 

tidak memadai dinilai berlarut-larut. 

Target penyelesaian akhir tahun 2012 

yang disesuaikan untuk kesekian kalinya, 

dikhawatirkan tidak dapat dipenuhi 

memperhatikan ragam persoalan 

proyek kerja sama pusat dan 

daerah yang sudah dimulai sejak tahun 

2007 lalu. 

“Masyarakat sudah kenyang 

dengan janji, tahun 2007 Gubernur 


Rudolf Pardede berjanji selesai 2 tahun. 

Tahun 2009 Wapres JK datang 

menguatkan akan selesai tahun itu 

disambut tepuk tangan, ternyata 

meleset. Tahun selanjutnya Presiden 

SBY datang berjanji lagi akhir tahun 

2010 kita resmikan. Kemudian 2011, 

Menko Perekonomian menyebut selesai 

tahun itu, ternyata tidak. Janji 

selanjutnya akhir tahun ini mulai digunakan,” 

kata anggota Komisi VI 

dari FPAN Nasril Bahar saat melakukan 

pertemuan dengan Pimpinan PT. 

Angkasa Pura II di Medan, Sumut, Kamis 

(15/3/12). 

Ia meminta dalam pertemuan 

yang merupakan rangkaian kunjungan 

spesifik meninjau pelaksanaan 

pembangunan Bandara Kualanamu 

ini diharapkan pihak Angkasa Pura 

II terbuka menyampaikan hambatan 

dalam pelaksanaan proyek. Baginya 

persoalan pembangunan dengan 

anggaran Rp.2,9 triliun tidak bisa ditimpakan 

sepenuhnya kepada Angkasa 

Pura II, karena melibatkan banyak 

pihak seperti Pemerintah Pusat, PU, 

investor, Pemprov dan Pemkab. 

Anggota Komisi VI dari FPDIP Sukur 

Nababan mempertanyakan belum 

beresnya pembebasan lahan untuk 

jalan menuju bandara. Baginya bandara 

sebagus apapun tetap tidak akan 

berfungsi apabila infrastruktur eksternal 

tidak selesai. Ia menyebut kasus 

gedung kargo yang tuntas dibangun 

tahun 2007 lalu karena belum digunakan 

akhirnya biaya maintenance 

menjadi beban PT. Angkasa Pura II. 

Hal senada disampaikan Chairuman 

Harahap dari FPG yang juga 

meragukan Kualanamu bisa beroperasi 

akhir tahun ini. “Kami minta report 

bukan angin sorganya. Masyarakat sudah 

tahu, 2012 akan diresmikan. Kita 

khawatir ini tidak akan terjadi, sepertinya 

akan diundur 2013,” tandas wakil 

rakyat dari dapil Sumut II ini. 

Ketua Tim Kunjungan Spesifik 

Komisi VI, Agus Hermanto mendukung 

agar seluruh permasalahan 

pembangunan Bandara Kualanamu 

dapat dipetakan dan dipilah-pilah. 

“Apabila dipandang perlu, saya men- 

dukung pelaksanaan rapat gabungan 

Komisi VI dengan Komisi V, sekaligus 

menghadirkan Menteri Perhubungan 

dan kementrian lainya,” tegas politisi 

FPD ini. Percepatan pelaksanaan 

proyek merupakan tanggung jawab 

seluruh instansi terkait sehingga diharapkan 

target penyelesaian tahun 

2012 ini dapat dipenuhi. 

Direktur Operasi Tehnik PT. 

Angkasa Pura II, Salahuddin Rafie 

menekankan penuntasan pembangunan 

Bandara Kualanamu sudah semakin 

mendesak karena Bandara Polonia 

yang memiliki kapasitas 900 ribu 

penumpang/tahun saat ini traffic-nya 

sudah mencapai 7 juta penumpang/ 

tahun. 

Ia meminta dukungan agar kendala 

pembebasan lahan yang masih 

membayangi pembangunan jalan 

akses menuju bandara dapat diatasi. 

“Kebutuhan jalan 150 miliar rupiah 

tapi pemerintah provinsi baru menyiapkan 

19 miliar. Jalan tol perlu 900 

hari untuk konstruksi, pembebasan 

lahan baru 25 persen. Mohon dukungan 

terutama bagi akses masuk 

menuju bandara ini,” imbuhnya. 

Beberapa bagian fasilitas bandara 

yang sepenuhnya dirancang dan 

dibangun oleh putra terbaik bangsa 

sudah berhasil dituntaskan seperti, 

terminal kargo, bangunan security, 

gedung otoritas bandara, bangunan 

taxiway, dan area parkir. 

Terminal yang dapat menampung 

8.1 juta penumpang/tahun memasuki 

tahap penyelesaian interior. Gedung 

ditata modern dengan mengadopsi 

kearifan lokal menerapkan package 

sending system 100 persen otomatis 

pertama kali di Indonesia. Sistem ini 

dapat menangani 5000 bagasi perjam, 

dengan conveyor otomatis, barcode, 

pengaturan jurusan, penanganan 

lebih cepat dan aman karena tidak ditangani 

orang perorang. 

“Kami berharap semua konstruksi 

dapat diselesaikan pada akhir 2012 

sehingga bandara baru yang menjadi 

kebanggaan warga Sumut ini dapat 

beroperasi penuh awal 2013,” demikian 

Salahuddin Rafie. (Iw/iky)

Komisi VI DPR RI Dukung 

Revitalisasi Pabrik Gula 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus Hermanto 

Pada kesempatan itu, Komisi VI 

DPR meminta agar Program 

Pemerintah swasembada gula, 

disamping menghasilkan kecukupan 

kebutuhan dalam negeri, juga menumbuhkan 

struktur industri yang 

kuat serta bermuara pada kesejahteraan 

petani tebu. 

Hal tersebut mengemuka saat 

Komisi VI DPR mengadakan Kunjungan 

Kerja Spesifik ke Pabrik Gula PT 

Perkebunan Nusantara (PTPN) IX di 

Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu 

lalu. Kunjungan tersebut bertujuan 

meninjau pabrik gula setempat dalam 

rangka revitalisasi pabrik yang ada. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus 

Hermanto mengatakan, pengembangan 

industri tebu dikaitkan dengan 

dengan program swasembada gula 

nasional harus diletakkan dalam konteks 

pembangunan industri yang lebih 

DPR RI mendukung Revitalisasi pabrik gula untuk 

pencapaian target swasembada gula benar-benar 

tercapai pada tahun 2014. 

komprehensif dan terintegritas, yaitu 

industri nasional yang berbasis tebu. 

Dahulu, lanjutnya, Indonesia pernah 

mengalami kejayaan gula, dan 

menjadi salah satu Negara pengekpor 

gula terbesar di dunia. “Agro 

ekosistem, dimana jumlah lahan dan 

tenaga kerja yang tersedia sangat potensial 

untuk menjadikan Indonesia sebagai 

produsen gula dunia,”ujarnya. 

Saat ini, kebutuhan konsumsi 

gula rumah tangga dan gula untuk 

industri dalam negeri saat ini diperkirakan 

lebih dari 4,8 juta ton. Namun 

pertumbuhan kebutuhan konsumsi 

Gudang Gula Bulog 

dalam negeri tersebut tidak diikuti 

dengan peningkatan produksi industri 

gula yang sepadan, sementara pabrikpabrik 

gula (PG) milik BUMN yang 

ada sudah tua sehingga industri gula 

dalam negeri tidak mampu mencukupi 

kebutuhan gula untuk kebutuhan 

konsumsi maupun untuk industri. ‘hal 

itu mengakibatkan Indonesia menjadi 

pengimpor gula Kristal putih dalam 

kurung waktu yang panjang,”ujarnya. 

Komisi VI DPR, lanjutnya, menginginkan 

tercapainya sasaran industri 

gula BUMN dan swasta yang berkualitas, 

dilihat dari sisi kualitas produk, 

Internet/seputarsulawesi.com 



kuantitas, biaya produksi yang kompetitif, 

meningkatkan minat petani 

menanam tebu, mendukung pembentukan 

dan pertumbuhan industri 

hilir berbasis tebu dan bermuara pada 

swasembada gula pada 2014. 

Menurut perhitungan proyeksi 

swasembada gula dari Pemerintah, 

dengan asumsi kebutuhan gula konsumsi 

rumah tangga meningkat 1,83% 

pertahun dan gula industri 5% pertahun. 

Maka pada tahun 2014 dibutuhkan 

2,956 juta ton gula konsumsi 

rumah tangga (GKP) dan 2,744 juta 

ton gula kebutuhan industri, sehingga 

total kebutuhan adalah 5,7 juta ton. 

Untuk target GKP swasembada 

2014 sebesar 2,956 juta ton tersebut, 

tingkat produksi GKP dari BUMN 

masih dapat dikembangkan hingga 

mencapai 2,275 juta ton, sedangkan 

dari produsen swasta dapat mencapai 

1,2 juta ton, sehingga total adalah 

3,494 juta ton. Dengan demikian diperhitungkan 

pada tahun 2014 akan 

diperoleh surplus sebesar sekitar 538 

ribu ton GKP atausekitar 18% diatas 

tatal kebutuhan. 

Gima mencapai target kumulatif 

produksi sebesar 2,275 juta ton yang 

berasal dari BUMN gula diperlukan 

peningkatan produktivitas agregat. 

Langkah yang dilakukan seperti sinergi 

kebijakan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, Pembangunan 

dan pembenahan infrastruktur 

agroindustri terutama di 

daerah pengembangan baru, Tata 

Wilayah perkebunan tebu yang sesuai 

dengan master plan pembangunan 

ekonomi nasional dari Pemerintah, 

Peningkatan peran lebaga Ristek 

dan Pengembangan terutama dalam 

mengantisipasi masalah perubahan 

iklim dan variasi kondisi pertanahan 

di wilayah RI, Peningkatan Iptek dan 

SDM yang mendukung pengembangan 

industri nasional berbasis tebu, 

Peningkatan penyuluhan pendampingan 

dan fasilitas bagi petani tebu, 

Pengembangan tata niaga yang menarik 

baik bagi petani maupun pabrikan, 

Organisasi dan koordinasi yang 

kuat dalam mengelola pelaksanaaan 


program swasembada gula nasional. 

Menurut Agus, Pemerintah harus 

memberikan solusi masalah terkait on 

farm yang dapat menjadi penghambat 

produksi dan produktivitas budidaya 

tebu, diantaranya yaitu sulitnya 

untuk mendapatkan lahan baru atau 

bahkan mempertahankan lahan yang 

sudah ada. 

“Lahan baru yang dibutuhkan 

bagi pencapaian swasembada gula 

2014 seluas 360 ribu ha. Selain itu, Penataan 

varietas tebu yang masih terhambat 

baik dari segi pengembangan 

maupun segi budi daya,”ujarnya. 

Selanjutnya, Pemerintah juga 

harus segera mencarikan solusi masalah 

pada sisi off farm, yaitu pada sisi 

produksi gula pleh PG-PG terutama 

PG milik BUMN, antara lain tingkat 

efisiensi pabrik dibawah standar dimana 

peralatan pabrik di masing-masing 

proses produksi tingkat efiensinya 

rendah. 

Selain itu, teknologi alat-alat 

produksi yang tergolong tertinggal 

jauh dari proses produksi autonation 

sehingga kinerjanya rendah, belum 

berkembangnya diversifikasi produk 

dari PG termasuk produk yang dapat 

menjadi sumber energy sehingga 

dapat meningkatkan daya saing industri 

gula. “Kedala lainnya yaitu tidak 

adanya sinergi diantara bidang engineering 

PG milik BUMN sehingga tidak 

terjadi perpindahan pengetahuan 

mengenai permasalahan di masingmasing 

pabrik, Lokasi masing-masing 

PG berjauhan sehinga span of control 

dari managemen menjadi terlalu luas 

yang mengakibatkan kurangnya perhatian 

pada pengelolaan pabrik gula 

BUMN,”ujarnya. 

Industri gula Kristal putih (GKP) 

saat ini didominasi oleh BUMN (PTPN 

II, VII, IX, X, XI, XIV dan PT RNI) yang 

menguasai 51 PG yang menghasilkan 

55% dari produk gula nasional. Tercatat 

10 perusahaan swasta produsn 

GKR yang terdiri dari 6 PMA dan 4 

PMDN, namun masih ada 2 PMDN 

yang belum merealisasikan pembangunan 

pabriknya. 

Kunjungan Spesifik DPR RI pada 

masa persidangan III tahun sidang 

2011-2012 ke Jawa Tengah dalam 

rangka Revitalisasi Pabrik Gula PTPN 

IX tersebut dipimpin Wakil Ketua 

Komisi VI Agus Hermanto (F-PD), dan 

beranggotakan Hari Kartana (F-PD), 

Lili Asdjudireja, Marzuki Daud (F-PG), 

Hendrawan Supratikno (F-PDIP), Fahri 

Hamzah (F-PKS), dan Abdul Wachid 

(F-Gerindra). 

Dalam Kunjungan di PTPN 

IX tersebut Lili Asdjudireja (F-PG) 

mengkritisi masih rendahnya tingkat 

efisiensi pabrik, dan mempertanyakan 

kendala produksi yang dihadapi, serta 

efektifitas manfaat 9 unit Low Grade 

yang dimiliki Pabrik Gula PTPN IX. 

Hari Kartana mempertanyakan 

ketersediaan tenaga listrik dan menyarankan 

agar pabrik gula perlu 

memperbarui kemasan dimaksudkan 

agar hasil produksi kemasan dapat 

bersaing dengan produk impor. 

Sementara Hendrawan Supratikno 

(F-PDIP) mengatakan pabrik 

gula rending harus bekerja lebih keras 

untuk meningkatkan produktifikasnya 

dan dapat bersaing dengan pabrik 

gula milik swasta. Sedangkan Fahri 

Hamzahmengingatkan bahwa Indonesia 

adalah pasar yang sangat potensial 

bagi produk gula, jika pabrik 

gula BUMN tidak dapat meningkatkan 

produktivitasnya, dia mengkhawatirkan 

akan kalah bersaing dengan 

Pabrik milik swasta dan produk gula 

impor akan terus membanjiri pasar 

dalam negeri. 

Menjawab beberapa pertanyaan 

Anggota Dewan tersebut, Direktur 

Utama PTPN IX S. Haryanto mengatakan 

sasaran kinerja yang telah 

disusun sudah mempertimbangkan 

saran saat Rapat Dengar Pendapat 

Komisi VI DPR RI, untuk tidak terlalu 

terpaku dengan roadmap tetapi tetap 

harus realistis. 

Sedangkan untuk fungsi low 

grade, haryono menjelaskan bahwa 

pengoperasian mesin loe grade 

adalah untuk mengantisipasi jika mesin-mesin 

lama mengalami gangguan 

dan kerusakan. (parle) 

***

Sulbar Berpotensi Bangun 

Pabrik Pupuk Pertama di Kawasan Timur 

Komisi VII DPR menyoroti aset gas yang ada di blok Sebuku di wilayah 

Pulau Laria-Lariang. Potensi gas di blok Sebuku tersebut diharapkan dapat 

mendorong pembangunan pabrik Pupuk di sekitar Sulbar. 

“Sulbar sebagai provinsi harus 

ada industri, harus ada keadilan. 

Sulbar juga merupakan koridor 

ekonomi, yang memiliki daerah pertanian 

dan perkebunan yang banyak 

terdapat wilayah Sulbar, sehingga sudah 

sepantasnya pabrik pupuk juga di 

bangun di provinsi ini,”ujar anggota 

Komisi VII DPR Nazzaruddin Kiemas 

dari PDIP saat Kunker Sulbar barubaru 

ini. apabila hal ini terjadi, lanjutnya, 

maka pabrik ini akan menjadi 

pabrik pertama yang ada di Indonesia 

bagian timur. 

Dia mengungkapkan bahwa 

pabrik tambahan pupuk kaltim itu 

sendiri belum di bangun. “Jadi kalo 

belum dibangun toh haknya tetap 

sama untuk PKT tapi di bangunnya di 

Sulbar. Jadi hak gasnya tetap sama. 

PKTnya pun ada keuntungan pipanya 

lebih pendengan maka biayanya lebih 

murah,” paparnya. 

Wakil Ketua Komisi VII Zainuddin Amali saat melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulbar 

Memang ada masalah teknis Mendagri bahwa memang benar 

masalah palung namun menurut posisi block Sebuku di Sulbar, se- 

masukan para ahli hal itu dapat diahingga potensi sumber daya yang 

tasi dengan menggunakan teknologi ada menjadi milik Sulbar. “Sulbar juga 

canggih. “Untuk pemerintah cost re- merupakan wilayah NKRI, sehingga 

covery hanya sepertiganya. Jadi saling tidak semata-mata untuk masyarakat 

menguntungan dan untuk Sulbar be- Sulbar. Tetapi prioritas diperuntulum 

ada industrinya,”ujarnya. 

kan bagaimana mempersejahterakan 

mawsyarakat Sulbar dimana blok Se- 

Blok Sebuku Bagian Sulbar buku itu berada,”katanya. 

Pada kesempatan itu, DPR RI Kemudian kedepannya, lanjutnya, 

memberikan dukungan secara politis harus diformalkan didalam keputusan 

terhadap Block Sebuku yang ada di politik di DPR, bahwa sebagai laporan 

pulau Laria-Lariang, menjadi bagian komisi VII memberikan dukungan se- 

dari provinsi Sulawesi Barat. “block cara politik bahwa blok sebuku yang 

Sebuku yang berada di wilayah pulau berada di pulau Laria-Lariang menjadi 

Laria-Lariang yang harus menjadi milik bagian dari provinsi Sulbar, kemudian 

Sulbar dilihat secara historis adminis- olahan dan lain-lainnya harus terputrative,” 

Tegas Wakil Ketua Komisi VII sat di Sulbar. 

Zainudin Amali. 

Dia menambahkan, pihaknya 

Menurut Zainudin, berdasar- akan berkoordinasi dengan komisi VI 

kan penjelasan Gubernur Sulbar de- DPR yang membidangi industri dan 

ngan dikuatkan bukti adanya Surat BUMN, supaya bagian dari pupuk kal- 



tim yang ada di Pusri dapat membuka 

industri di Sulbar. “Sementara mengenai 

keterlambatan dapat diteloransi 

sampai dua tahun, namun efeknya 

masyarakat merasakan secara langsung 

apa yang terkandung di dalam 

perut bumi mereka,”ujarnya. 

Menurutnya, rakyat setempat tidak 

memberikan dukungan penuh, 

karena mereka tidak merasakan langsung 

dari dampak investasi tersebut. 

“Tempatnya dieploitasi SDA, tapi tidak 

merasakan manfaatnya,”katanya. 

Dia melanjutkan, bahwa kita semua 

harus merubah paradigma tersebut, 

karena merupakan kewajiban kita untuk 

mensejahterakan rakyat sekitar 

lokasi setempat. 

Angka Kemiskinan Tinggi 

Pada tempat yang berbeda, tim 

Komisi VII DPR juga melakukan kunjungan 

ke Papua Barat, pada kesempatan 

itu, Anggota Komisi VII DPR 

Satya Widya Yudha (F-PG) menyoroti 

tingginya angka kemiskinan di Teluk 

Bintuni, Papua Barat mencapai 46 

persen. “Ini sangat ironi sekali, padahal 

masyarakat setempat bersebelahan 

dengan LNG Tangguh yang 

kita anggap sebagai LNG center ketiga 

di Indonesia setelah LNG Arun- 

Aceh dan LNG Bontang-Kalimantan 

Timur,” ungkap Satya saat ditemui tim 

Parle usai meninjau LNG Tangguh, 

Papua Barat dalam rangka kunjungan 

kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Papua 

Tim Kunker Komisi VII saat meninjau langsung LNG Tangguh 


Barat, Selasa (17/4). 

Menurut Satya, LNG Tangguh 

adalah mega-proyek yang membangun 

kilang LNG di Teluk Bintuni- 

Papua Barat untuk menampung gas 

alam yang berasal dari beberapa blok 

disekitar teluk Bintuni. Seperti Blok 

Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi. 

LNG Tangguh ini melengkapi pengilangan 

gas yang sudah ada di Indonesia, 

yaitu LNG Arun-Aceh dan LNG 

Bontang-Kalimantan Timur, jelasnya. 

Ia meminta kepada pemerintah 

agar masalah ini dapat ditindaklanjuti 

dan ditangani secara serius dalam 

menangani pengalokasian gas domestik 

untuk daerah-daerah dimana LNG 

itu berada. Karena tidak ada alokasi 

gas Tangguh untuk domestik khususnya 

untuk daerah setempat sehingga 

dalam jangka pendek yang bisa dilakukan 

listriknya dapat digunakan 

untuk kepentingan sendiri. Pasalnya, 

Tangguh memiliki kelebihan pasokan, 

yang dapat diberikan kepada rakyat 

setempat sebesar 5 MW. 

“Tapi kedepan tidak cukup dengan 

itu, kedepan kita minta supaya 

ada gas yang dedikasi kepada daerah 

setempat untuk mengembangkan 

tidak hanya cuma listrik tapi juga 

city gas (gas kota), dan itu harus bisa 

mengalir ke daerah Kabupaten Bintuni 

dimana LNG Tangguh itu berada,” 

pinta Satya. 

Menurut Satya, pemerintah seharusnya 

sudah bisa merubah para- 

digma saat ini, dengan tidak lagi 

mengandalkan penerimaan negara 

saja tapi juga pada pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga 

dalam pengembangan Tangguh 

kedepan tidak lagi bertumpuh hanya 

menjual gas ke luar negeri untuk 

pemasukan devisa negara yang besar 

tetapi harus melihat yang ada disekeli 

lingnya. Bagaimana caranya Tangguh 

itu berperan didalam mengembangkan 

atau memberikan pertumbuhan 

ekonomi di Papua Barat khususnya,” 

katanya. 

Untuk itu, lanjutnya, Komisi VII 

menitikberatkan kepada listrik karena 

kekurangan supply listrik dilokasi dimana 

disitu merupakan sumber gas 

itu membeikan kecemburuan bagi 

masyarakat setempat. Karena masyarakat 

setempat tidak diberikan 

listrik dengan baik yang sementara 

berdekatan dengan sumber gas besar. 

“Ini jadi program yang harus 

segera direalisasikan oleh Pemerintah,” 

tegasnya. 

Satya menambahkan, Komisi VII 

DPR akan memanggil Kementerian 

ESDM bahkan kalau bisa dalam waktu 

dekat akan minta adanya kunjungan 

spesifik dengan mengundang kehadiran 

Menteri ESDM atau Wamen ESDM 

untuk meninjau LNG Tangguh Papua 

Barat. “Disitu nanti Menteri ESDM atau 

Wamen ESDM dapat melihat langsung 

dan mendapatkan informasi yang detail 

dari daerah setempat, baik Kabupaten 

Bintuni maupun Pemerintah 

Provinsi Papua Barat,” katanya. 

Menurut Satya ini sangat penting, 

karena permintaan Bupati Kabupaten 

Teluk Bintuni Papua Barat ini 

harus kita difollow-upi seperti adanya 

city gas (gas kota), listrik yang ada 

disekitar daerah itu harus betul-betul 

kita prioritaskan. 

Untuk itu, lanjutnya, Komisi VII 

akan merencanakan meminta kepada 

Kementerian ESDM agar menangani 

ini secara serius dan melakukan kunjungan 

spesifik bersama ke LNG Tangguh. 

“Itu menjadi program prioritas 

kita kedepan ini,” tuturnya.***

Anggota DPR dari Fraksi Partai 

Demokrat Milton Pakpahan 

mengatakan, sektor energi, Indonesia 

masih menghadapi tantangan 

utama yaitu peningkatan kebutuhan 

dan konsumsi yang tidak diimbangi 

secara proporsional oleh peningkatan 

pasokan dan ketersediaan. “Peningkatan 

produksi minyak dan gas bumi 

serta pertambangan mineral dan batubara 

belum dapat dilaksanakan 

dengan optimal,” ujarnya. 

Saat ini, lanjutnya, Komisi VII 

sedang melaksanakan proses perubahan 

Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi, kata Milton seraya menambahkan 

perubahan dimaksud untuk 

memperbaiki tatakelola minyak dan 

gas bumi kita. “Hal tersebut sangat 

berkaitan erat dan perlu mendapatkan 

perhatian, mengingat Provinsi 

Papua Barat merupakan salah satu 

daerah penghasil migas yang cukup 

besar,” jelasnya. 

Terkait de-ngan sektor ketenagalistrikan, 

Milton menjelaskan, kita 

masih dihadapkan pada persoalan 

keterbatasan pasokan yang belum 

mampu memenuhi seluruh kebutuhan. 

Terlebih lagi di Provinsi Papua 

Barat yang juga masih terdapat ma- 

salah besar dalam pemenuhan 

kebutuhan pasokan listrik. 

“Sampai saat ini hanya 

sebagian kecil masyarakat 

di Papua Barat yang dapat 

menikmati listrik, sedangkan 

sebagian besar yang lain 

masih dalam kondisi gelap 

gulita dan belum menikmati 

terangnya listrik,” jelasnya. 

Menurutnya, yang utama 

yaitu bagaimana upaya 

untuk mempercepat pembangunan 

sektor ketenagalistrikan 

dan pengembangan 

ener-gi di Provinsi Papua 

Barat, karena Provinsi Papua Barat 

memiliki sumber energi yang cukup 

besar dan memiliki banyak sumber 

energi alternatif yang dapat dikembangkan. 

“Begitu juga dengan bidang lingkungan 

hidup serta riset dan teknologi 

(ristek) perlu mendapatkan perhatian 

yang serius, khususnya terkait dengan 

kerusakan dan upaya konservasi lingkungan 

hidup,” paparnya. 

Dia menambahkan, perlindungan 

dan pelestarian masyarakat dan tanah 

adat di bumi Papua Barat juga harus 

diprioritaskan sedangkan pengem- 

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Milton Pakpahan (kanan) 

bangan riset dan teknologi dilakukan 

dalam upaya untuk meningkatkan nilai 

tambah dalam pemanfaatan sumber 

daya alam yang kita miliki, serta 

peningkatan daya saing dan produktivitas 

perekonomian juga perlu terus 

kita kembangkan guna melakukan akselerasi 

pembangunan. 

Milton berharap, kunjungan kerja 

ini dapat mencapai tujuan dan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat serta 

memberikan dukungan terhadap program-program 

yang telah dicanangkan 

oleh Pemerintah Provinsi Papua 

Barat. (as/iw). 

Prioritaskan Program PKH 

dan KUBE Gorontalo 

Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta kepada Tim Kunjungan Kerja 

Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gorontalo. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur 

Gorontalo Ruslie Habibie 

saat pertemuan dengan 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke 

Provinsi Gorontalo yang dipimpin 

Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo 

Gambiro di Gedung Wanita 

Balelimbui, Gorontalo, Senin malam 

(16/4). “Kami harapkan saat pembahasan 

anggaran di pusat, Gorontalo 

mendapatkan prioritas untuk pro- 

gram tersebut,”kata Ruslie. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi 

Gorontalo Baihaki Natsir yang turut 

hadir pada pertemuan tersebut, 

menjelaskan masih ada satu kabupaten 

yang belum mendapatkan program 

PKH yaitu Pohuwato. 

Untuk Program KUBE, dijelaskan 

bahwa masih banyak masyarakat 

Gorontalo yang tinggal di bukit-bukit, 

jika tidak di relokasi dikhawatirkan 

banyak terjadi penggundulan hutan 

akibat ladang berpindah sehingga 

dapat mengakibatkan longsor. “Kami 

juga telah mengusulkan 1000 rumah 

layak huni, karena faktanya masyarakat 

Gorontalo mayoritas memiliki 

rumah kurang layak, sementara setiap 

program telah kami usulkan dengan 

melampirkan proposal by name, by 

photo,”tambahnya. 

Ketua Tim Gondo Radityo Gam- 



biro mengatakan, meskipun APBNP 

2012 sudah diketok, namun Komisi 

VIII berjanji akan memperjuangkan 

hal tersebut saat Rapat Kerja dengan 

Kementerian Sosial. 

Anggota DPR dari PKS Jajuli Juwaeni 

menjelaskan bahwa dalam 

pembahasan APBNP tidak ada anggaran 

tambahan baik untuk PKH 

ataupun KUBE. Fokusnya kemarin 

untuk mengantisipasi jika BBM naik. 

Sedangkan untuk PKH ada tambahan, 

tapi hanya untuk menambah indeks. 

Namun demikian menurutnya berbagai 

masukan yang disampaikan akan 

menjadi prioritas Komisi VIII. 

Saat kunjungan ke Ponpes Bubohu, 

tim Kunjungan Kerja Komisi VIII 

DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua 

Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro 

merasa Kagum pada Pondok 

Pesantren (Ponpes) bernuansa alam di 

Bubohu, Kabupaten Gorontalo.”Kami 

kagum dan bangga pada konsep 

alam dan religius yang diterapkan 

pada pondok pesantren Bubohu,” ujar 

Gondo saat berkunjung ke ponpes 

alam Bubohu pimpinan Yosef Ma’ruf 

, Selasa (17/4). 

Pada kesempatan tersebut Gondo 

juga meresmikan Kartu Pos Desa 

Wisata Bubohu yang diterbitkan 

Ponpes alam tersebut. Kartu pos yang 

Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro 

| PARLEMENTARIA | Edisi 91 90 TH. XLII, 2012 | 

merupakan photo-photo ponpes 

alam dan lingkungan alam sekitar dijadikan 

sebagai brosure atau promosi 

bagi ponpes alam. 

Serahkan Bantuan 

Pada kesempatan berbeda, Tim 

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI 

menyerahkan bantuan Pembangunan 

Ruang Kelas Baru bagi Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Molowahu 

Gorontalo.Bantuan sebesar Rp 197 

juta dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam direktorat pendidikan 

madrasah Kementerian Agama diserahkan 

langsung Ketua Tim Gondo 

Radityo Gambiro saat meninjau 

Madrasah Aliyah Muhamadiyah di 

Molowahu Gorontalo, Senin (16/4). 

Madrasah Aliyah Molowahu 

Gorontalo ditetapkan sebagai penerima 

bantuan karena merupakan 

Madrasah yang didirkan atas dana 

masyarakat pada 2007 dan bangunan 

sekolahnya dibangun dari bantuan 

PNPM Mandiri pada 2010. 

Selain Madrasah, Tim kunjungan 

Komisi VIII DPR juga memberikan 

bantuan kepada Panti Sosial Tresna 

Werdha Ilomata Gorontalo. Panti 

sosial tersebut mendapatkan Bantuan 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 

2012 dari Kementerian Sosial. Bantuan 

sebesar Rp 38.325.000 bagi 35 

orang penghuni panti werdha ilomata 

diserahkan langsung Wakil Ketua 

Komisi VIII Chairunnisa saat meninjau 

panti tersebut, Selasa (17/4). 

Chairunnisa meminta kepada 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 

dan pengurus panti untuk benarbenar 

memperhatikan Panti dan jika 

memang ada kekurangan dana harap 

diinfokan kepada pemerintah daerah 

setempat. “Jika kita informasikan kepada 

Pemerintah daerah, saya yakin 

pemda akan memberikan perhatiannya, 

pemerintah melalui APBN hanya 

dapat membantu pada pemenuhan 

kebutuhan dasar,” kata Chairunnisa. 

Dia menambahkan, dibutuhkan 

keikhlasan dan waktu untuk mengurus 

panti, mengasuh manula merupakan 

amal ibadah yang akan mendapat- 

kan pahala. “Kita anggap saja seperti 

mengurus ortu sendiri,”terangnya. 

Jadi Embarkasi Haji Penuh 

Gubernur Provinsi Gorontalo 

Ruslie Habibie mengharapkan kepastiannya 

agar Bandara Jalaluddin 

Gorontalo untuk ditingkatkan dari 

Embarkasi Haji Antara (EHA) menjadi 

Embarkasi penuh. Permintaan 

tersebut disampaikan oleh Ruslie 

saat Komisi VIII melakukan Kunjungan 

Kerja yang dipimpin Wakil Ketua 

Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro di 

Gedung Wanita Balelimbui,Gorontalo, 

Senin Malam (16/4). 

Ketua DPRD Gorontalo Marthen 

A Taha yang turut hadir dalam pertemuan 

tersebut menerangkan bahwa 

sejak 2008 Bandara Jalaluddin sudah 

menjadi EHA. Seluruh pengurusan haji 

dan asramanya di urus di Gorontalo. 

“Dengan adanya EHA waktu perjalanan 

menjadi sedikit. Hanya menginap 

semalam di asrama Gorontalo, 

keesokannya langsung berangkat ke 

Makasar. Di Makasar hanya pindah 

pesawat” papar Marthen. 

Menurutnya, berbagai persyaratan 

dari kementerian agama dan 

perhubungan belum bisa dipenuhi. 

“Bandara Jalaluddin belum bisa didarati 

pesawat berbadan besar, demikian 

pula dengan terminalnya masih 

sangat terbatas. Namun dari sisi pengurusan 

haji dan asrama Pemerintah 

Daerah telah berusaha memenuhi 

persyaratannya dengan membangun 

kamar sampai mencapai jumlah yang 

ditentukan dari anggaran APBD. 

Yang menjadi masalah saat ini 

adalah bandara ex bandara hasanuddin 

yang digunakan untuk jemaah haji 

sudah tidak bisa digunakan untuk haji, 

sedangkan bandara hasanudin baru 

tidak bisa digunakan untuk haji. 

Ketua Tim Komisi VIII Gondo 

Radityo Gambiro menjawab bahwa 

permintaan tersebut juga diminta 

oleh Bandara di Nusa Tenggara Barat. 

“Kami akan berusaha mempertanyakan 

hal tersebut, namun tidak hanya 

masalah bandara tapi juga dengan 

peningkatannya,” kata Gondo. (sc)

SOROTAN 

Pemiskinan Pengemplang Pajak, 

Timbulkan Efek Jera 

Belum Lama ini kita kembali terhentak, dan dikagetkan muncul kembali kasus 

pajak seperti kasus Gayus II, yang kali ini menimpa pegawai pajak berinisial DW 

yang diduga memiliki Rp. 60 Miliar. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah 

menetapkan DW sebagai tersangka pada 16 Februari 2012, setelah ditetapkan 

sebagai tersangka, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad 

juga mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 

(Jampidsus) telah mengajukan permohonan cekal terhadap DW. 

Anggota Fraksi Partai Golkar 

Satya Widya Yudha 

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 91 TH. XLII, 2012 |

SOROTAN 

Kemudian, beberapa waktu lalu, 

penyidik juga telah melakukan 

penggeledahan, penyitaan, 

serta pemblokiran terhadap aset DW. 

Dari hasil penggeledahan, penyidik 

menemukan dokumen, sertifikat, 

uang dalam pecahan rupiah dan dollar, 

serta logam mulia berupa emas 

yang saat ini sudah disita penyidik. 

Menanggapi persoalan itu, Satya 

W. Yudha dari Partai Golkar mengatakan, 

kasus pengemplangan 

pajak merupakan bentuk sinyalemen 

APBN yang tidak efisien. Karena banyaknya 

kebocoran didalam APBN selama 

kurun waktu 10 tahun terakhir, 

bahkan diprediksi kebocoran bisa 

sampai 20 persen. 

“Faktor kebocoran itu macammacam 

dari sisi pajak karena bermacam 

tipe pajak ada pajak di perusahaan-perusahaan 

royalti serta wajib 

pajak, kemudian kedua kebocoran 

di penerimaan yang lain sehingga 

menurut hemat saya penyelesaian 

pajak yang menjadi sokogurunya 

kita dimana pendapatan kita APBN 

25 persen migas sisanya pajak itu sangat 

mengganggu kesehatan APBN 

kalau diteruskan menambah defisit 

anggaran,”ujarnya. 

Menurutnya, tindakan pemerintah 

menambah belanja hingga defisit 3 

persen itu sangat ironis sekali, dimana 


Anggota dari F-Golkar Satya W. Yudha 

banyaknya kebocoran pajak negara. 

“Kita meminta ada pemeriksaan yang 

melekat baik dimiliki kementerian 

keuangan dan inspektorat-inspektorat 

di departemen hingga pendapatan 

negara tidak diselewengkan,”katanya. 

Kejadian ini, lanjut Satya, seperti 

api dan sekam permasalahan pajak 

tidak transparan, bahkan kita tidak 

pernah tahu berapa total wajib pajak 

yang betul-betul terdaftar dan taksiran 

pajak yang benar. Artinya bisa saja 

sebuah perusahaan menggelapkan 

taxasi tidak seperti asli atau realnya. 

Dia mendesak Kementerian atau 

lembaga, BPK, BPKP ikut turut serta 

audit pajak agar taxasi pajak betulbetul 

akurat sehingga kita mengetahui 

pendapatan utuh dari sektor pajak. 

“Saat ini kita memang sering dikejutkan 

terbongkarnya kasus pajak karena 

membayar lebih ternyata kurang. Ini 

sudah mengejala bahkan banyak pihak 

yang mengatakan APBN kita bisa 

menanggung subsidi BBM, jika pajak 

tidak diselewengkan,”ujarnya. 

Pendekatan pajak sekarang ini 

ada dua, pertama wajib pajak melapor 

karena dia menganggap ketika 

mendapatkan kartu identitas pajak, 

pihaknya mendapatkan kemudahan 

seperti tidak perlu membayar fiskal 

ketika keluar negeri dan sebagainya. 

Apapun juga dikaitkan dengan kartu 

wajib pajaknya yang paling penting 

kejujurannya. 

Menurutnya, pemerintah bisa 

melakukan sistem satu pintu, misal-

nya saja dengan sistem standarisasi 

dimana para wajib pajak dapat mengisi 

online dan mendapatkan total 

pajak yang dibayar. “Itu dapat menjadi 

langkah yang bagus dengan memangkas 

birokrasi yang ada,”katanya. 

Namun terdapat kendala jika bicara 

barang maka perlu bukti-bukti 

otentik dengan cara menggiatkan 

inspeksi pajaknya. “ini kombinasi dua 

sistem, orang dipermudah sehingga 

orang mudah mengkalkulasinya, kemudian 

inspeksi pajak juga tetap 

bekerja dia mengetahui persis yang 

dilaporkan sesuai yang dimiliki sebenarnya. 

Karena itu DPR meminta 

instansi pajak atau karyawan pajak 

tidak main-main dalam hal ini karena 

mempengaruhi sumber pendapatan 

nasional,”tegasnya. 

Saya mengusulkan, perlu ada 

sanksi hukum yang tegas terhadap 

penyeleweng pajak. Jadi tidak hanya 

dimutasi, dipindahkan bahkan dikeluarkan 

dalam hal ini sanksi administrasi 

semata tetapi harus dengan 

cara pemiskinan bagi para tersangka 

tersebut. “Wacana pemiskinan itu 

menjadi penting karena menimbulkan 

efek jera., misal seperti kasus Dhana 

harus disita betul dan dimiskinkan 

dan dikembalikan kepada posisi awal. 

Ini harus dicermati apabila hanya 

sanksi biasa mereka masih lenggang 

kangkung,”katanya. 

Kedua sistem sindikat biasanya 

berjenjang pada sistem birokrasi dan 

biasanya menggunakan karyawan 

dibawah sebagai penerima dana yang 

tentunya akan menyetor keatasannya. 

“Jadi tidak hanya stop kepada orang 

tersebut tetapi sumbernya yang 

memperoleh kue yang besar. Harus 

disikat habis karena ini sudah menjadi 

wabah dan tidak mudah menjadikan 

pengemplang pajak dan penghitung 

pajak bila menyeleweng jadikan musuh 

bersama membuat APBN kita kedodoran. 

Sementara Ketua panitia kerja 

(Panja) Mafia Pajak DPR Tjatur Sapto 

Edy mendesak Kepolisian dan Kejaksaan 

memprioritaskan pengusutan 

skandal mafia pajak ‘kakap’. DPR 

menyindir kinerja Kepolisian dan Kejaksaan 

yang hanya berkutat di kasus 

pajak dengan kerugian keuangan 

negara miliarian rupiah. 

“Ada beberapa kasus yang besar 

yang kita minta Dirjen Pajak untuk 

menindaklanjuti kasus-kasus itu di internal. 

Kemudian diproses oleh penegak 

hukum, tapi kan sampai sekarang 

mereka jarang memproses pelanggar 

pajak yang besar. Kalau hanya fokus 

di kasus DW (Dhana Widyatmika), itu 

kecil,” kata Tjatur 

Menurutnya upaya pemberantasan 

korupsi di sektor pajak harus 

ditunjukkan dengan komitmen penegakan 

hukum. “Kasus DW dan Gayus 

itu masih level anak buah, sementara 

proses hukum untuk atasan mereka 

mandek termasuk perusahaan besar 

wajib pajak yang menunggak dengan 

cara kongkalikong di Ditjen Pajak. Ini 

harus segera diselesaikan,” terangnya. 

(si/iw) 

| PARLEMENTARIA | Edisi 90 91 TH. XLII, 2012 |


Fit And Proper Test BPK 

INTEGRITAS DAN 

KEJUJURAN, 

Modal Pimpin BPK RI 

0 0 | | PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA | | Edisi Edisi 91 91 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 | 

|

Integritas, kejujuran maupun track 

record seorang calon anggota 

BPK menjadi point penting bagi 

seseorang yang ingin mendaftar 

menjadi anggota BPK. Sebelumnya 

uji kelayakan dan kepatutan diikuti 

oleh 35 calon untuk mencari pengganti 

Wakil BPK Herman Widyananda 

yang wafat tahun lalu, dan anggota 

BPK Sapto Amal Damandari. Dari 35 

calon ternyata mengundurkan diri 

dua orang yaitu mantan Kepala BPH 

Migas Tubagus Haryono mundur, dan 

Nursanita Nasution juga menyatakan 

mundur jadi calon Anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini sisa 

calon anggota tinggal 33 orang. 

“Tadinya memang ada 35 orang, 

Pengunduran dirinya tersebut karena 

belum dua tahun sebagai kuasa badan 

anggaran, terkait masa jabatannya sebagai 

kepala BPH migas,” jelas Wakil 

ketua Harry Azhar Azis kepada parle. 

Menurut Harry, Kriteria yang diharapkan 

dari dua anggota BPK 

nantinya, berdasarkan kriteria-kriteria 

undang-undang secara khusus yakni 

harus lulus secara track record. Kemudian 

harus lulus tentang kompetensi 

secara proporsional, serta integritas 

diri yang menjadi bahan pertimbangan 

komisi XI untuk memilih dua 

anggota BPK. 

“Ketika calon yang terpilih ternyata 

dari golongan partai maka mereka harus 

meninggalkan partainya, sebelum 

terpilih mereka masih boleh mengikuti 

partainya,” pungkas Harry. 

Ke-33 orang tersebut mendapat 

cecaran pertanyaan dari Komisi XI 

DPR, mulai pertanyaan kemampuan 

menganalisa, integritas, kejujuran 

bahkan kapasitas dari calon diteliti 

sedemikian rupa oleh anggota Komisi 

XI DPR. Guna mendapatkan dua nama 

anggota BPK yang mumpuni, DPR 

melakukan rapat secara marathon 

sehingga diharapkan mendapatkan 

calon yang sesuai harapan masyarakat 

Indonesia. 

Rapat fit and proper test calon anggota 

BPK, dimulai dari tanggal 22-29 

Februari 2012, masing-masing calon 

berusaha memaparkan programnya 

kepada seluruh anggota Komisi XI 

DPR. Ada beberapa calon yang memiliki 

program menarik misalnya saja, 

auditor Utama KN II BPK Syafri Adnan 

Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis saat memimpin fit and proper test calon Anggota BPK RI 

Badaruddin yang berjanji akan mengaudit 

semua anggaran pada kinerja 

berjalan jika terpilih sebagai anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

“Saya akan bekerja semaksimal 

mungkin jika menjadi anggota BPK, 

salah satunya mengaudit semua 

anggaran pada kinerja yang berjalan 

nantinya,” ujarnya saat mengikuti 

pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan 

anggota BPK di Gedung DPR. 

Menurutnya, dari sekitar 4.000- 

5.000 auditor yang dimiliki Indonesia 

saat ini, yang mempunyai kualifikasi 

untuk audit kinerja hanya sekitar 350 

auditor. “Jadi nantinya kita tingkatkan 

terus sampai tahun 2015 sekitar 1.700 

auditor,”paparnya. Namun meskipun 

dianggap memiliki pengalaman kerja 

yang mumpuni ternyata Syafri masih 

belum cukup menarik perhatian 

anggota Komisi XI DPR untuk dipilih, 

akhirnya berdasarkan rapat internal 

Komisi XI DPR dipilihlah dua orang 

anggota yaitu Sapto Amal Damandari 

dan Agung Firman Sampurna sebagai 

anggota BPK RI Periode 2012-2017. 

Persetujuan Paripurna 

Pada Rapat Paripurna, kedua nama 

tersebut akhirnya dibacakan oleh 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achsanul 

Qosasih terkait materi Paripurna 

pembahasan pencalonan dan pemilihan 

Anggota BPK periode 2012-2017 

untuk dimintakan persetujuan Paripurna 

DPR RI. 

Achsanul mengatakan, berdasarkan 

keputusan rapat Badan Musyawarah 

DPR RI, Komisi XI DPR diberikan 

tugas untuk membahas 

pencalonan anggota BPK RI dalam 

rangka menindaklanjuti Surat Ketua 

BPK No.174/S/I/09/2011 tertanggal 

15 September 2011 perihal Penggantian 

Antar Waktu dan pemberitahuan 

berakhirnya masa jabatan anggota 

BPK. 

Komisi XI DPR juga telah melakukan 

uji kelayakan kepada 33 calon 

anggota BPK. Selanjutnya dalam rapat 

internal Komisi XI pada 7 Maret 2012, 

dilakukan pengambilan keputusan 

melalui pemungutan suara (voting). 



Pimpinan DPR RI Marzuki Alie dan Pramono Anung bersama dua anggota BPK RI Sapto Amal Damandari (paling kanan) dan Agung Firman Sampurna 

Dalam voting tersebut, lanjut 

Achsanul ada enam kandidat yang 

berhasil mendapat dukungan suara 

yaitu Sapto Amal Damandari dengan 

34 suara, Agung Firman Sampurna 

mendapat 28 suara, Syafri A. Baharuddin 

memperoleh 24 suara, Parwito 

memperoleh 24 suara, Dharma Bakti 

mendapat 1 suara, dan Agus Purwanto 

mendapat 1 suara. Berdasarkan 

hasil tersebut, Komisi XI menyepakati 

bahwa kandidat dengan perolehan 

suara terbanyak pertama dan kedua 

yang terpilih menjadi Anggota BPK 

periode 2012-2017. 

Seperti diketahui, dua anggota 

BPK yang baru tersebut akan menempati 

dua posisi kosong di BPK 

pada Mei 2012 mendatang. Pertama, 

posisi sebagai Anggota III BPK yang 

membidangi mengenai Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara Bidang Lembaga 

Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan 

Negara, Aparatur Negara, 

Riset dan Teknologi yang saat ini masih 

dirangkap oleh Wakil Ketua BPK, 

Hasan Bisri. 


Kedua, posisi sebagai Anggota V 

BPK yang membidangi Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan pada Wilayah I 

(Sumatera dan Jawa). Posisi ini sebelumnya 

diisi oleh Sapto Amal Damandari 

yang akan berakhir masa tugasnya 

pada Mei mendatang. (si) 

*** 

suasana fit and proper test calon Anggota BPK RI


Tiya Diran 

Sampai Sekarang Belum Tergoda 

Setiap acara kenegaraan yang 

dihadiri Presiden atau tamu 

mancanegara hampir selalu dipastikan 

disitu ada Tiya Diran sebagai 

master of ceremony. Master sebuah 

acara pastinya tokoh kunci, itulah sebabnya 

penyiar TVRI berkulit hitam 

manis ini selalu tampil total, mulai 

dari memeriksa kesiapan sound system, 

membangun komunikasi dengan 

tim pendukung acara dan tentu gladi 

bersih yang benar-benar bersih. 

“Keberhasilan sebuah acara tergantung 

bagaimana persiapan termasuk 

komunikasi yang terbangun diantara 

seluruh tim pendukung,” kata Tiya 

disela-sela gladi bersih pembukaan 

Konferensi Parlemen Anggota OKI 

(PUIC) di Palembang, Sumsel, beberapa 

waktu lalu. Beberapa kali ia terlihat 

bicara dengan sound engineer agar 

output dari pengeras suaranya bisa 

lebih baik. Senyum selalu mengambang 

dari bibirnya ketika memberikan 

aba-aba kepada petugas gladi bersih. 

Beberapa kali ia harus mengulang komando 

dengan intonasi yang tetap 

terjaga, tidak ada kesan kesal dari 

nada suaranya. 

MC pada Konferensi Internasional 

PUIC yang dihadiri Presiden SBY, 

Sekjen OKI, Ketua DPR dan anggota 

parlemen dari 45 negara Islam adalah 

salah satu acara resmi kenegaraan 

yang berhasil dipandunya dengan 

baik. Daftar lainnya tentu masih panjang 

diantaranya acara Presidential 

Lectures di Istana Negara dengan 

pembicara antara lain, Sekjen PBB 

Koffi Annan (2010), Prince of Wales 

(2008), Asean – Uni Eropa Business 

Summit, World Geothermal Energy 

Congress. 

Penggemar jagoan banyak akal 

Indiana Jones ini ternyata tidak hanya 

piawai menjadi MC tetapi juga menjadi 

penerjemah berkesinambungan 

– simultaneous interpreter. Kebisaan 

ini telah mengantarnya keliling dunia 

pada acara-acara besar seperti G 20 

Summit di Korea, KTT APEC di Jepang, 

Google’s SAVE di Irlandia atau Million 

Dollar Round Table di Atlanta, Georgia, 

USA. 

Menjadi seorang MC baginya 

Tiya Diran 

adalah seni mengendalikan diri. Salah 

satu pengalaman paling berkesan dan 

menegangkan yang pernah dialaminya 

adalah pada saat menjadi MC 

kenegaraan acara penganugerahan 

Democracy Award di Grand Hyatt, 

Bali. Acara yang dihadiri Presiden SBY 

dan tamu-tamu penting lain yang 

sudah berjalan beberapa waktu sontak 

terhenti. Apa pasal..., mati lampu. 

| | PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA | | Edisi Edisi 91 91 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 | 

|


Tiya Diran bersama rekan penyiar TVRI 

Ballroom yang terletak di basement 

itu gelap gulita selama lebih kurang 

2 menit. 

Panitia penyelenggara panik, ge- 

Tiya Diran bersama Presiden Timor Leste 


nerator yang seharusnya bisa cepat 

berfungsi ternyata mogok. Ditengah 

remang cahaya lampu darurat ketua 

panitia dengan terbata-bata meminta 

maaf 

dan mencoba 

menjelaskan 

kepada Presiden 

SBY dan 

hadirin bahwa 

upaya perbaikan 

saat ini 

tengah berlangsung. 

K e t i k a 

akhirnya lampu 

menyala 

kembali Tiya 

segera memutar 

otak 

mencari kata 

pembuka untukmencairkan 

suasana 

yang terlanjur 

beku. “Saya 

bilang, Pak 

Presiden mati 

lampu tadi 

d i s e n g a j a , 

seperti buku 

Tiya Diran bersama Ibu Any Yudhoyono 

ibu Kartini habis gelap terbitlah terang. 

Demikian pula acara penghargaan Democracy 

Award ini seakan memperlihatkan 

perjalanan demokrasi Indonesia 

yang harus melewati lorong gelap 

terlebih dahulu dan kemudian sampai 

pada satu titik munculnya sinar, itulah 

saat penghargaan bagi demokrasi 

kita.” Hadirin bertepuk tangan, kebekuan 

cair kembali. 

Alumni Lester B. Pearson College, 

Canada ini memang serba bisa, ibarat 

kata santai bisa resmi juga boleh. Baginya 

humor penting dalam melewati 

tantangan demi tantangan kehidupan, 

ini berhasil dibawakannya dengan renyah 

di panggung MC dalam porsi 

wajar sehingga tidak merusak hakekat 

utama sebuah acara. Pilihan kata, intonasi, 

kostum yang tepat membuat 

acara resmi yang dipandunya mengalir, 

jauh dari bosan atau kaku. 

Tampil di banyak acara kenegaraan 

pastinya banyak menarik perhatian 

pejabat baik di pusat maupun di daerah 

sehingga menambah jam terbang 

Tiya sebagai MC lintas provinsi. Seperti 

minggu lalu ia diundang khusus 

seorang bupati untuk membawakan 

satu acara didaerahnya. Honornya 

pasti tinggi dong?. Ia tergelak sambil

mengelak. “Pastinya ada tarif, alhamdulillah 

kalau yang ngundang mau 

mengikuti itu.” 

Wanita kelahiran 23 November 

ini kembali terbahak ketika ditanya 

berapa tarif ngemsi kalau yang mengundang 

anggota DPR. “Wakil kita 

di DPR pasti ada yang kaya juga kan.. 

tapi saya juga punya banyak teman, 

kalau teman cincailah haha..,” imbuh 

pembawa acara upacara pembukaan 

Sea Games XXVI Palembang bersama 

Tantowi Yahya yang juga anggota 

Komisi I DPR RI. “Uang penting tapi 

bekerja tidak selalu untuk uang-kan, 

saya juga sering mendukung acaraacara 

sosial.” 

TVRI dan UU Penyiaran 

Menjadi MC papan atas tidak 

membuat Tiya Diran melupakan 

akarnya TVRI, stasiun televisi plat 

merah yang sudah digelutinya sejak 

tahun 1985. “Aku harus mengakui 

TVRI-lah yang pertama kali membesarkan 

aku, dimulai dengan jadi penyiar 

tahun 1985, sekarang tetap di 

TVRI walaupun godaan banyak untuk 

pergi. Bagi aku TVRI tetap dihati dan 

tidak pernah tergoda pindah kelain 

hati.” jelasnya sambil kembali tersenyum, 

deretan gigi putih mempertegas 

pesona seorang Tiya. 

Cerita kemudian mengalir tentang 

kondisi televisi tertua di republik 

yang diibaratkan bagai kapal besar, 

penuh penumpang yang semakin 

sulit bergerak. Dinamika bangsa inilah 

yang membuat TVRI merana. Era 

orde baru ketika mereka masih muda 

bergairah, kreativitas adalah tabu. 

Mereka bekerja tapi dengan tangan 

diikat. Mendadak sontak orde baru 

tumbang, muncullah era reformasi. 

Tangan terikat dilepas tapi mereka 

kemudian langsung disuruh lomba 

lari sprint dengan stasiun televisi baru 

ditingkat nasional maupun lokal. 

“Kita jelas terseok, TV swasta muncul 

dengan modal besar, SDM fresh 

graduate dengan tenaga penuh. Sementara 

TVRI yang seakan baru lepas 

kungkungan mana mungkin bisa berlari 

dengan tenaga dan dana yang 

dibatasi,” keluhnya. UU Penyiaran 

memberi TVRI peran baru menjadi 

Lembaga Penyiaran Publik. Ini menjadi 

nafas baru, namun ternyata belum 

cukup karena tidak didukung peningkatan 

anggaran untuk memproduksi 

program siaran berkualitas. 

Tiya Diran berharap revisi UU Penyiaran 

yang sedang digarap Komisi I 

DPR RI dapat kembali mendorong kebangkitan 

stasiun televisi milik bangsa 

ini. Peran TV Publik menurutnya 

patut dipertahankan, karena masyarakat 

saat ini sangat memerlukan stasiun 

televisi penyeimbang ditengah 

pesatnya perkembangan TV Swasta 

yang notabene dimiliki segelintir pengusaha 

yang membawa misi kelompok 

atau partai politik tertentu. 

“Posisi publik sudah pas, kita menjadi 

televisi penyeimbang memberi 

pilihan pada masyarakat. Swasta kebanyakan 

dimiliki individu dengan 

kepentingan tertentu, seperti partai 

politik dan sebagainya. TVRI berada 

ditengah, indenpen, bukan kepanjangan 

pemerintah, bukan pula kelompok 

tertentu seperti parpol,” urainya. 

Kedekatan dengan tokoh parpol 

membuat Tiya juga tidak luput dari 

godaan untuk terjun berpolitik praktis. 

Namun sejauh ini ia masih mampu 

bertahan dengan profesi yang sudah 

terlanjur dicintainya. “Saya lebih suka 

freelance, bebas tidak terikat. Banyak 

yang udah dorong-dorong tapi tetep 

gak mau, tak tergoda. Saya ngemsi 

aja, penterjemah, sampai kapan?... 

sampai gak laku lagi kali ya,” katanya, 

kali ini kembali diiringi derai tawa ceria. 

(iky) 

*** 


PERNIK 

Taman DPR 

Kawasan Hijau Sekaligus 

Area Penyerapan Air 

Gedung DPR yang mempunyai nilai arsistik yang cukup tinggiini merupakan salah satu 

gedung yang bersejarah di Indonesia. 

Salah satu taman di sekitar kawasan Gedung DPR RI 

Gedung ini dirancang dan dibangun 

antara lain oleh Ir. Soejoedi 

dan Ir. Soetami serta ratusan armada 

semut, armada muda dan mahasiswa 

dari berbagai perguruan tinggi 

teknik yang ada di Indonesia, yang 

bergotong-royong dengan puluhan 

tenaga senior dari berbagai macam 

departemen, instansi pemerintah dan 

perusahaan-perusahaan swasta. 

Kepala Sub Bagian Halaman Akhmad 

mengatakan, bahwa kawasan 

komplek tersebut sekarang sudah 

menjadi salah satu obyek wisata 

penting dan juga mendapat perhatian 

yang cukup tinggi di Jakarta. Luas 

lahan yang mencapai 38 Ha menjadi- 

| | PARLEMENTARIA PARLEMENTARIA | | Edisi Edisi 91 91 TH. TH. XLII, XLII, 2012 2012 | 

| 

kan kawasan komplek perkantoran 

para wakil rakyat ini juga dijadikan 

sebagai kawasan yang memiliki fungsi 

penyerapan air yang cukup tinggi 

bagi lingkungan perkantoran di sekitar 

Senayan. 

Akhmad mengemukakan, pohonpohon 

yang ada disekitar kawasan 

komplek ini cukup tinggi dan besarbesar 

dan cukup rindang yang hampir 

merata keseluruh lahan kosong di kawasan 

komplek senayan ini menjadikan 

kawasan ini sebagai tempat yang 

nyaman dan membawa ketenangan 

untuk beraktifitas. 

Sebagai tempat yang cukup representasi 

dari pengayoman mereka 

yang akan menyampaikan aspirasi 

masyarakatnya, kawasan komplek gedung 

ini selalu terbuka untuk semua 

kalangan masyarakat, baik yang ingin 

menyampaikan aspirasi, wisata, study 

tour, penelitian bahkan juga sangat 

terbuka bagi masyarakat. 

Akhmad juga menambahkan, taman 

yang ada dilokasi komplek perkantoran 

ini selain dijadikan fungsi 

daerah penyerapan air, juga merupakan 

kawasan yang dapat membuat 

suatu keindahan dan membawa kesejukan 

tersendiri bagi para karyawan 

dan karyawati Setjen MPR/DPR dan 

DPD serta para pengemudi maupun 

para anggota Dewan, juga para pen-

gunjung yang sengaja datang ke gedung 

Dewan ini. 

Menurut petugas pertamanan 

Setjen DPR staf Abd Haris mengengemukankan, 

bahwa taman yang ada di 

lokasi ini di bagi dua zona, zona pertama 

di depan gedungMPR/DPR/DPD, 

sedangkan zona ke dua yang ada dibelakang 

gedung, sementara luas taman 

yang ada di gedung Dewan ini 

adalah 20 persen dari sisa bangunan 

yang luas lahannya mencapai kurang 

lebih 38 hektare. 

Abd Haris selaku koordinator 

petugas taman dan halaman yang 

kesehariannya mengurus taman dan 

halam tersebut menambahkan, bahwa 

petugas yang setiap hari merawat 

taman dikelola oleh pihak ke tiga 

yaitu dikelola oleh dua perusahaan 

Perseroan Terbatas (PT) dengan jumlah 

petugas kurang lebih 100 orang 

pertugas yang setiap harinya. 

Petugas taman yang berasal dari 

asli Betawi ini juga menjelasakan 

bahwa dari 100 orang 

karyawan yang mengelola 

taman ini juga ada 

daftar piketnya yang dilakukan 

setiap hari libur 

biasa maupun libur besar 

seperti hari raya idul 

adha maupun hari raya 

idul fitri, setiap kali piket 

sebanyak dua orang setiap 

bertugas piket. 

Selain taman out 

door juga ada taman in 

door, taman in door biasa-nya 

tanaman yang 

ditanam didalam sebuah 

pot, dan tanaman ini 

ditempatkan di ruangan-ruangan 

pimpinan 

Dewan, Pimpinan Komisi 

dan juga diruangan Pimpinan Fraksi 

atau ditempatkan dilorong-lorong 

diseluruh gedung ini. 

Abd. Haris lelaki yang setiap 

hari menggeluti taman ini juga me- 

Kepala Sub Bagian Halaman Akhmad 

ngatakan, bahwa tanaman yang 

ada dilokasi sekitar gedung ini bermacam-macam 

jenis dari tanaman 

perdu sampai tanaman pohon besa,r 

disana ada beberapa jenisnyang ber- 


POJOK PARLE 

bunga seperti soka, bougenvil, evorbia, 

merak, melati, mawar, jasmin, 

melati rombusta, rosanda, rowelia, 

asalea, hujan mas, pisang lady, aliris, 

bromolia, oliander lambago dan masih 

banyak lagi yang tidak disebutkan 

jenisnya. 

Ada juga beberapa jenis pohon 

atau tanaman yang berfungsi sebagai 

pohon pelindung seperti palm 

anggur, palm ponix, palm raja, palm 

kuning, palm jepang, palm tupai, dan 

juga palm putri, ada juga jenis tanaman 

yang ditanam sebagai pelindung 

sekaligus sebagai penghias, seperti 

pandan bali, pandan afrika, pandan 

sugi braziliz, aliria dan juga agave 

parigata, meranti, ekor kuda, dan 

sanse veira. 

Sementara pohon besar sebagai 

pohon pelindung yang dinama di taman 

gedung Dewan ini juga banyak 

jenisnya seperti, mahoni, jati, akasia, 

kelapa sawit, salam, kupu-kupu, ketapang 

tingkat, ketapang col, tanjung, 


angsana, satu tangan, bungur, kayu 

putih, glondongan tiang, samania saman, 

mundu, kabu buya, petai, damar 

lautkayu manis, sepatu dea, perdamaian, 

dadap merah, cemara lilin, 

juga masih banyak lagi yang tidak 

disebutkan disini. 

Aris mengatakan ada jenis pohon 

kelapa yang berada didepan gedung 

Utama DPR yang berjumlah 7 pohon 

tersebut, apabila pohon kelapa tersebut 

ada yang mati, itu segera dicarikan 

penggantinya, itu yang selalu 

mendapat perhatian secara khusus 

entah kenapa pohon kelapa tersebut 

mendapat perhatian dan perawatan 

khusus dari pada tanaman yang lainnya. 

Rumput-rumput yang ditanam 

ditaman ini juga beragam jenisnya 

seperti rumput gajah, rumpaut jepang, 

rumput manila, rumput gapes 

mini sementara rumput-rumput liar 

juga tumbuh dikawan ini dan semua 

ditata dengan apik dan cukup indah 

dipandang mata. 

Mesin atau alat potong rumput 

yang digunakan oleh para petugas 

yang merawat rumput dan tanaman 

hias yang ada di komplek perkantoran 

ini, mereka menggunakan mesin jenis 

Beaver dan Rover dorong juga ada 

mesing gendong yang dipergunakan 

oleh para petugas potong rumput. 

Jenis pohon yang berbuah juga 

ditanam seperti mangga, nangka, 

rambutan, jamblang, matoa, buni, jeruk 

bali, sawo jawa, sawo duren, sawo 

kecik, jambu biji, jambu air, sirsak, 

asem jawa, belimbing, kelapa, bisbol, 

rukem, kurma, teen, juga masih 

banyah pohon buah lagi yang belum 

disebutkan. 

Aris juga mengeluhkan tentang 

kendala yang selama ini dihadapai 

apabila sudah memasuki musim kemarau, 

air sangat susah didapat untuk 

menyiram tanaman yang ada, 

sementara air pam yang ada dilokasi 

gedung tidak terpenuhi untuk diper-

gunakan menyiram tanaman, sedangkan 

tanaman harus disiram setiap hari 

tiga kali. 

Air yang dipergunakan untuk menyiram 

adalah air tanah yang diambil 

dari sumur yang dibuat, namun hingga 

saat ini air sumur juga belum memadai, 

dia mengatakan semestinya 

sumur yang ada dilokasi taman ini 

kuranag lebih 20 pompa air tanah, namun 

pompa air tanah yang ada hingga 

saat ini cuma ada 5 pompa, maka 

dia meminta agar segera dibuatkan 

sumur tambahan agar nanti di musim 

kemarau tanaman dapat tersiran dengan 

merata, imbuhnya. 

Dia juga mengeluhkan dengan 

adanya piaraan rusa yang ada dilokasi 

taman yang semua hanya berjumlah 

25 ekor, namun dengan populasi 

yang cepat berkembang biaknya dan 

sekarang rusa-rusa tersebut sudah 

mencapai kurang lebih 70 ekor, itu 

juga memerlukan tanaman rumput 

yang segar dan memadai, mengingat 

rumput-rumput yang ada dilokasi 

rusa sudah ludes habis disikat 

oleh kawanan rusa. 

Sementara rusa-rusa yang ada 

dilokasi tersebut sementara diberi 

makan selain rumput juga diberi 

makan, sayur-saturan, seperti ubi 

jalar, wortel, serta dicampuri dedek 

dengan garam, juga masih diberitambahan 

obat-obatan berupa vitamin, 

rusa-rusa tersebut diberi makan 

sehati tiga kali pagi siang siang dan 

sori hariserta air minum yang cukup, 

kata Aris. (Spy). 


POJOK PARLE 

“Hidup Penderitaan Rakyat” 

DPR RI sudah sering kali menggelar Rapat Paripurna. 

Namun berbeda dengan Rapat Paripurna yang 

diselenggarakan pada hari Jum’at, 30 Maret lalu, 

Rapat kali ini menjadi hari yang penuh dinantikan 

segenap bangsa Indonesia. 

Betapa tidak, rapat kali ini salah 

satu agendanya akan mengesahkan 

APBN-Perubahan 2012 

yang memulai pembahasannya sejak 

sebulan lalu akibat adanya peningkatan 

harga minyak dunia. 

Jadi rapat kali ini juga memutuskan 

: jadi tidaknya BBM bersubsidi dinaikkan 

per 1 April 2012. 

Suasana pagi itu di gedung Parlemen 

tampak berbeda dari hari-hari 

biasanya. Mobil-mobil van dari stasiun-stasiun 

TV swasta sudah mulai 

memasang peralatannya sehari sebelum 

acara dimulai. 

Kesibukan itu tidak hanya terlihat 

bagi insan Pers, tapi segenap regu 

pengamanan baik dari jajaran TNI 

maupun Polri tampak sudah siaga 

mengamankan jalannya rapat pari- 

Suasana Rapat Paripurna bahas kenaikan BBM, 30 Maret 2012 


purna. 

Selain mengesahkan APBN-P 

2012, sidang juga mengagendakan 

dua acara lainnya diantaranya Penetapan 

Tata Cara Penyusunan Prolegnas. 

Dua agenda rapat ini berjalan mulus 

tidak menghabiskan waktu yang begitu 

lama. 

Dan agenda pengesahan APBN-P 

2012 baru dimulai pada pukul 14.30. 

Pimpinan Rapat mempersilahkan masing-masing 

Fraksi menyampaikan 

pendapatnya terkait dengan kenaikan 

BBM. Selama berlangsungnya rapat, 

hujan interupsi mewarnai jalannya sidang 

paripurna. 

Fraksi PPP mengusulkan kenaikan 

harga BBM dilakukan apabila harga 

minyak internasional sebesar 10 

persen diatas asumsi harga minyak 

dalam APBN-P 2012. “PPP meyakini 

kemampuan masyarakat yang masih 

kesulitan, untuk itu Fraksi PPP menghimbau 

agar ditunda sampai kondisi 

riil masyarakat siap,” ujar anggota 

DPR dari Fraksi PPP Romihurmuzy 

Menurut Romi, PPP yakin pemerintah 

mampu menganalisis harga minyak 

dunia sesuai konteks mikro dan 

makro ekonomi karena itu kita menyerahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah 

terkait kenaikan harga BBM. 

Setelah F-PKB dan F-PAN, giliran 

F-PKS menyampaikan pendapat fraksinya 

yang disampaikan Abdul Hakim. 

Abdul Hakim membuka dengan 

kata : Assalamualikum dilanjutkan 

dengan salam yang sering dikumandangkan 

F-PDI Perjuangan “merdeka”. 

Ternyata salam itu tidak berhenti 

sampai di situ, Abdul Hakim dengan 

suara lantang melanjutkan lagi dengan 

“Hidup Penderitaan Rakyat”. 

Mendengar salam yang diucapkan 

Abdul Hakim, mendadak pecahlah 

tawa seisi ruang rapat paripurna. Seiisi

gedung yang penuh sesak mendadak 

bergumuruh suara dan tawa yang 

mengikuti sidang. 

Terdengar celetukan-celetukan 

kecil dari anggota yang lain :” Pak Hakim……… 

rakyat itu sudah sengsara, 

jangan lagi Hidup penderitaan rakyat,” 

kata anggota yang mengomentari. 

Anggota lainnya ada yang menimpali 

:” rakyat sudah menderita Pak 

Hakim ……… gimana mau hidup,” 

tambah anggota yang mengomentari 

berikutnya. 

Ternyata yang mengomentari tidak 

hanya dari anggota, wartawan yang 

memadati balkon pun berceletuk :” 

Bapak………. Jangan kelewat semangat 

dong jangan-jangan yang dimaksud 

Hidup Rakyat ! 

Demo BBM di depan Gedung DPR RI 

Tidak salah juga jika F-PKS terlalu 

bersemangat, karena selaian F-PDI 

Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi 

Hanura, F-PKS juga menolak kenaikan 

BBM . 

Fraksi PKS mengatakan. agar harga 

BBM subsidi dinaikkan pemerintah 

apabila harga minyak internasional 

naik 20% di atas asumsi harga minyak 

dalam APBN-P 2012. 

Rapat sempat mengalami skors 

pada pukul 16.30 untuk memberikan 

kesempatan kepada fraksi untuk 

melakukan lobi. Skors kemudian dicabut 

pada pukul 22.30, namun sempat 

mengalami penundaan selama 

Abdul Hakim Anggota dari F-PKS 

10 menit menunggu kehadiran fraksi 

PDI-Perjuangan yang belum hadir di 

ruang rapat. Rapat kemudian dibuka 

lagi pada pukul 22.45. 

Rapat yang berakhir pada pukul 

01.00 dini hari mengambil keputusan 

untuk menunda kenaikan harga 

BBM bersubsidi serta memungkinkan 

adanya penyesuaian apabila harga 

rata-rata minyak mentah mengalami 

deviasi lebih 15 persen dalam enam 

bulan terakhir. 

Hasil final Rapat Paripurna ini sejenak 

melegakan seluruh masyarakat 

Indonesia, setelah dari pagi hingga 

malam hari aksi demo mewarnai 

jalannya sidang paripurna. (tt) 

Suasana Rapat Paripurna bahas kenaikan BBM 


POJOK PARLE

PESAN PIMPINAN - DPR-RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?