PESAN PIMPINAN - DPR-RI

More documents

Recommendations

Info

d. e. Bahwa konstitusi itu harus mampu mambawa masyarakatnya kepada kesejahteraan yang didasarkan kepada negara hukum dan demokrasi. Setiap kali ada upaya penataan lembaga-lembaga negara yang termuat dalam konstitusi perlu terlebih dahulu ditetapkan landasan filosofis yang menjadi fundamen bagi pendirian lembagalembaga negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia, fundamen filosofis bangunan lembaga-lembaga negara yang hendak didirikan tersebut yaitu Pancasila. Dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, dalam sila keempat dari Pancasila menegaskan, bahwa adanya landasan bagaimana negara dijalankan dan bagaimana hubungan antar pemegang kekuasaan dalam negara di bangun. Sila keempat itu selengkapnya berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Apabila rumusan sila keempat itu dijadikan titik tolak dalam membangun sistem demokrasi, maka dalam sila keempat terdapat muatan demokrasi dalam arti materi dan sekaligus juga bermuatan sistem demokrasi dalam arti formil. Perlu dijelaskan, sistem demokrasi dalam arti materiil, bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Maknanya, negara RI menganut ajaran kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dalam penyelenggaraannya dipandu oleh suatu hikmah kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan hikmah kebijaksanaan adalah demokrasi itu harus berpegang teguh kepada nilainilai Ketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan Indonesia, dan ditujukan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun demokrasi dalam arti formil, dalam sila keempat mengandung makna yakni dalam penye- Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH Kepala Program Doktor dan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung lenggaraan demokrasi berlandaskan pada Permusyawaratan/Perwakilan. Maknanya, permusyawatan adalah tempat/wadah, fungsi, prosedur, proses, dan mekanisme untuk bermusyawarah dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara yang Bhinneka Tunggal Ika, maka bermusyawarah akan mendekatkan pada kehendak bersama. Artinya, tidak ada kesewenang-wenangan dari mayoritas dan tidak ada tindakan tirani dari minoritas, namun mengutamakan toleransi, saling memberi dan menerima, dan kebersamaan menjadi hikmat menyelenggarakan negara demi kepentingan rakyat. Karena permusyawaratan itu bermakna sebagai wadah, fungsi, dan proses bermusyawarah, maka pemaknaan berikutnya digandeng dengan perwakilan. Perwakilan adalah wujud dari representative democracy. Artinya, ada lembaga yang mewakili rakyat dalam menyelenggarakan negara. Lembaga yang mewakili rakyat itu disebut parlemen. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia memang memerlukan penamaan dari sistem demokrasi Indonesia maka dapat disebut sebagai sistem demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan. Sistem Permusyawaratan/ Perwakilan Dalam kajian akademik seringkali diperdebatkan apakah Negara Indonesia dalam keparlemenan itu menganut sistem unicameral (satu kamar), bicameral (dua kamar), tricameral (tiga kamar). Oleh para Pendiri Negara Indonesia sudah diciptakan sistem demokrasi yang benar-benar khas Indonesia adalah demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan. Basis utama dari sistem demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan adalah Persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Permusyawaratan sebagai wadah diciptakan lembaga negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kehadiran lembaga MPR supaya seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam akan mempunyai wakil dalam Majelis. Intinya, MPR merupakan wadah yang berfungsi mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam menyelenggarakan negara, dengan mengutamakan prinsip perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Untuk itu hemat saya, MPR itu merupakan lembaga perwakilan rakyat tertinggi. Karena MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat tertinggi maka harus diisi oleh orangorang atas pilihan rakyat, yang dapat | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
SUMBANG SARAN mencerminkan kebhinnekaan yang ada pada rakyat Indonesia. Supaya MPR benar-benar mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, unsur-unsur yang ada di MPR harus mencerminkan kebhinnekaan dengan ada unsur dari partai politik (Parpol), Daerah, utusan Golongan, juga Perseorangan. Perlu dijelaskan yang dimaksud dengan unsur partai politik adalah orang yang duduk di MPR itu benarbenar mewakili partai politik. Pengisiannya melalui pemilihan umum (pemilu) khusus untuk MPR. Dalam Pemilu tersebut ada orang-orang Parpol yang hanya duduk di DPR. Dengan demikian, anggota DPR tidak merangkap sebagai anggota MPR, meski pengisiannya bersamaan dalam Pemilu. Unsur dari Daerah adalah orangorang yang duduk di MPR yang benar-benar mewakili Pemerintah Daerah. Cara pengisiannya dipilih oleh DPRD Propinsi atas usulan gubernur. Jumlah orang dari unsur Daerah untuk masing-masing propinsi adalah 3 orang. Berbeda dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih secara langsung melalui Pemilu untuk mewakili Daerah. Unsur utusan Golongan adalah tokoh-tokoh yang mewakili organisasi masyarakat yang terkemuka, dan tokoh-tokoh nasional yang benarbenar sudah diakui reputasinya. Utusan Golongan ini dipilih oleh DPR dan DPD atas usulan dari Presiden. Unsur Perseorangan adalah orangorang yang independen, bukan anggota parpol. Pengisian orang-orang dari unsur perseorangan tersebut dilakukan melalui pemilu, dan tata caranya sama seperti ketika pemilihan anggota DPD sekarang ini. Jumlah anggota MPR dari unsur perseorangan adalah 5 orang dipilih dari masing-masing propinsi. Sedangkan Pemilu itu adalah untuk memilih anggota MPR dari unsur parpol dan unsur perseorangan, DPR dari parpol, DPRD juga dari parpol, dan DPD dari perseorangan. De- | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | ngan demikian keanggotaan MPR itu benar-benar mencerminkan kebhinnekaan, mewakili parpol, mewakili daerah, utusan daerah, golongan, dan orang perseorangan. Anggota DPR dan anggota DPD tidak merangkap menjadi anggota MPR. Dengan komposisi MPR demikian, tugas dan wewenang selain yang telah diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, juga ditambah wewenangnya antara lain, menetapkan GBHN dan melakukan pengawasan terhadap Presiden, DPR, dan DPD. MPR perlu diberikan menetapkan GBHN karena untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Dalam UUD 1945 yang berlaku sekarang ini, DPR/DPD tidak ada yang mengawasi. Namun ke depan perlu MPR diberikan wewenang mengawasi selain terhadap Presiden dalam melaksanakan UUD 1945 dan GBHN, juga DPR dan DPD dalam melaksanakan UUD 1945 dan GBHN. Berkaitan dengan keberadaan DPD ada dua kemungkinan. Pertama, diperkuat kedudukan, fungsi, dan wewenangnya kurang lebih setara dengan DPR, atau kemungkinan kedua dibubarkan atau dihapuskan. Apabila diperkuat, DPD akan banyak berperan secara signifikan dalam memperjuangkan aspirasi daerah dalam pembentukan UU dan APBN. Namun, apabila tidak diperkuat dalam pengertian sama seperti keadaan DPD sekarang ini sebaiknya dihapus saja keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dan, sebagai pengganti yang mewakili aspirasi Daerah adalah utusan Daerah yang berada di MPR berasal dari unsur Daerah. Perubahan UU No. 27/2009 tentang MD3 Dari pengaturan kelembagaan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, menurut hemat saya, akan melahirkan tiga undang-undang, yaitu UU tentang DPR dan DPD, UU tentang DPRD yang bersatu dengan UU tentang Pemerintah Daerah. UU tentang MPR harus tersendiri (sui generis) tidak digabung dengan DPR, DPD, dan apalagi dengan DPRD, karena MPR diposisikan sebagai lembaga negara yang “tertinggi”, yang berwenang membentuk/mengubah UUD, mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, serta tambahan kewenangan baru antara lain menetapkan GBHN, mengawasi lembaga-lembaga negara yang ada “dibawahnya”, dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. UU tentang MPR mengatur secara lengkap tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, cara pengisian dan pemberhentian keanggotaan, hubungan dengan lembaga-lembaga negara lain, dan hal-hal lain yang lazim mengatur kelembagaan. UU tentang MPR tidak digabung dengan lembaga DPR, DPD, DPRD karena lembaga MPR benar-benar merupakan cerminan dari sistem demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan, Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Indonesia. MPR bersidang paling kurang setahun sekali. Watak dan ciri sidangsidang MPR, senantiasa begitu luas dan terbuka melibatkan semua komponen bangsa, tokoh-tokoh yang berwibawa, dan perdebatan serta argumentasi yang begitu berkualitas, semuanya diabdikan demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Karena itu, MPR jangan dikerdilkan atau bahkan seolah menjadi lembaga “pelengkap penderita”, antara ada dan tiada. Sungguh disayangkan sekarang ini, MPR menjadi jauh dari pelibatan rakyat melalui tokoh-tokohnya, dan jauh dari nilai-nilai Permusyawaratan/ Perwakilan. Hal itu tentunya telah menafikan dan menegasikan sejarah perjuangan bangsa, pemikiran yang genius dari founding fathers Indonesia, sikap yang menjauh dari prinsip dasar sistem demokrasi Permusyawaratan/ Perwakilan. Diciptakannya MPR oleh founding fathers Indonesia , dalam kaca mata perkembangan demokrasi di dunia,
Page 1 and 2: PESAN PIMPINAN SUSUNAN REDAKSI PARL
Page 3 and 4: PESAN PIMPINAN Masyarakat Religius
Page 5 and 6: PESAN PIMPINAN dun, bahwa yang meru
Page 7 and 8: LAPORAN PROLOG UTAMA tentang MD3 me
Page 9 and 10: LAPORAN UTAMA Wakil Ketua DPR Priyo
Page 11 and 12: LAPORAN UTAMA Wakil Ketua MPR RI Lu
Page 13 and 14: LAPORAN UTAMA Berharap Posisi DPD D
Page 15 and 16: LAPORAN UTAMA DPD, terutama pembaha
Page 17 and 18: LAPORAN UTAMA Suasana Workshop dan
Page 19 and 20: LAPORAN UTAMA ngan persetujuan bers
Page 21 and 22: LAPORAN SUMBANG UTAMA SARAN Prof. D
Page 23: SUMBANG SARAN talnorm (norma fundam
Page 27 and 28: SUMBANG PENGAWASAN SARAN Masalah BB
Page 29 and 30: PENGAWASAN kontrol terhadap fungsi
Page 31 and 32: Internet/ gambaronline.com PENGAWAS
Page 33 and 34: PENGAWASAN Seminar membangun penyel
Page 35 and 36: ANGGARAN APBN Harus Miliki Ideologi
Page 37 and 38: ANGGARAN LEGISLASI Revisi UU Ormas
Page 39 and 40: Internet LEGISLASI dak langsung dip
Page 41 and 42: LEGISLASI | PARLEMENTARIA | Edisi 9
Page 43 and 44: LEGISLASI Wakil Ketua Pansus RUU Pe
Page 45 and 46: PROFIL PROFIL M. Prakosa Berjuang B
Page 47 and 48: PROFIL M. Prakosa saat di lantik me
Page 49 and 50: KUNJUNGAN KERJA pada stakeholder. M
Page 51 and 52: KUNJUNGAN KERJA kuantitas, biaya pr
Page 53 and 54: KUNJUNGAN KERJA tim yang ada di Pus
Page 55 and 56: KUNJUNGAN KERJA biro mengatakan, me
Page 57 and 58: SOROTAN Kemudian, beberapa waktu la
Page 59 and 60: LIPUTAN KHUSUS Fit And Proper Test
Page 61 and 62: LIPUTAN KHUSUS Pimpinan DPR RI Marz
Page 63 and 64: SELEBRITIS Tiya Diran bersama rekan
Page 65 and 66: PERNIK Taman DPR Kawasan Hijau Seka
Page 67 and 68: POJOK PARLE bunga seperti soka, bou
Page 69 and 70: POJOK PARLE “Hidup Penderitaan Ra
Page 71: POJOK PARLE | PARLEMENTARIA | Edisi

PESAN PIMPINAN - DPR-RI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?