PESAN PIMPINAN - DPR-RI

pendidikan, yang dipatok 20 persen
adalah subsidi energi yang mencapai
15 persen, lebih dari total belanja
negara, bahkan di APBN-P mungkin
mendekati 20 persen.
Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis
mengatakan defisit anggaran yang
saat ini masih tercatat dalam APBN
2012 sebesar 1,5 persen, dan tidak
perlu diperlebar hingga 2,3 persen.
Menurut dia, pemerintah masih
memiliki upaya untuk menutup defisit
tersebut, salah satunya dengan
mengoptimalkan penyerapan ang-
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis
garan. “Sisa anggaran masih banyak,
penyerapan anggaran masih dibawah
90 persen, buat apa defisit,” ujarnya.
Emir mengatakan pemerintah tidak
perlu menambah sumber pembiayaan
melalui penerbitan surat
berharga negara. Namun, lanjut dia,
penerbitan surat berharga negara
boleh dilakukan sebagai upaya untuk
membiayai pembangunan sarana infrastruktur.
“Boleh, tapi jual obligasi
ritel, dari dulu saya bilang kalau jual
obligasi yang langsung ke proyek,”
ujarnya.
Terkait program kompensasi BBM,
lanjut Emir, pemberian kompensasi
bagi masyarakat tidak mampu yang
akan terdampak langsung akibat kenaikan
BBM, tidak berfungsi efektif.
“Bantuan tersebut lebih maksimal di-
gunakan untuk pembangunan di desa,
sehingga masyarakat dapat memanfaatkan
sarana tersebut untuk meningkatkan
kesejahterannya,”katanya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar)
Melchias Markus Mekeng mengatakan,
akhirnya Pemerintah dan
DPR telah menyepakati defisit anggaran
negara dalam APBN-P 2012 menjadi
Rp 190,1 triliun atau 2,23% PDB.
Melchias menjelaskan membengkaknya
defisit tersebut karena memperhitungkan
selisih antara target
penerimaan negara dan hibah Rp
1.358,2 triliun dan belanja negara Rp
1.548,3 triliun.
Untuk menutup defisit tersebut,
target utang pemerintah dinaikkan Rp
22,6 triliun menjadi Rp 156,16 triliun.
Adapun rinciannya adalah sebagai
berikut: Pinjaman luar negeri awalnya
turun Rp 2,53 triliun menjadi minus
Rp 4,42 triliun, Penerbitan surat berharga
negara (netto) naik Rp 25 triliun
menjadi Rp 159,59 triliun, Pinjaman
dalam negeri (neto) naik Rp 131 miliar
menjadi Rp 991,2 miliar.
Menanggapi defisit, jauh-jauh hari
Presiden SBY bahkan telah menginstruksikan
empat hal pokok untuk
menjaga defisit pada APBNP 2012 ini,
Presiden meminta untuk dilakukan
penghematan energi dilakukan secara
serius di seluruh Tanah Air sehingga
akan dijadikan sebuah gerakan nasional.
Kemudian langkah kedua, Presiden
meminta konversi BBM ke BBG
dipercepat implementasinya. Ketiga,
penerimaan negara harus ditingkatkan
seperti penerimaan pajak dan
usaha tambang. Dan yang keempat
adalah Presiden meminta penghematan
anggaran di kantor Kementerian
dan Lembaga Negara serta pemerintahan
daerah. “Ini semua untuk menjaga
agar defisit tetap terjaga dan tidak
melebihi yang ditetapkan UU.
Presiden juga menegaskan penerimaan
dan pengeluaran APBN harus
tetap dijaga keseimbangannya untuk
menghindari utang baru. “Kita perlu
menjaga rasio utang terhadap PDB
secara sehat di angka 25 persen. Kita
tidak ingin kondisi makro terganggu.
Ini usaha untuk menyelamatkan
ekonomi,”kata Presiden SBY kepada
pers.
***
| PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
Internet/ berita8.com