PESAN PIMPINAN - DPR-RI

More documents

Recommendations

Info

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) saat ini dipandang tidak sejalan lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, karena tidak mampu menampung aspirasi yang berkembang dan tidak mampu lagi mengatur berbagai masalah organisasi masyarakat. UU Ormas dinilai tidak tegas, karena tidak menimbulkan efek jera bagi ormas yang menimbulkan ekses negatif serta meresahkan masyarakat. Namun di sisi lain masyarakat masih menginginkan dan mempertahankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakat sebagai regulasi yang mengatur berdirinya sebuah organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, DPR berinisiatif merevisi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. DPR menilai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 sebagai pengatur, belum kuat sebagai payung hukum. Rapat Paripurna DPR RI 20 September 2011 telah memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas Revisi UU Ormas tersebut. Pansus RUU Ormas diharapkan dapat merumuskan regulasi bagi organisasi kemasyarakatan yang lebih partisipasif dalam pembangunan serta lebih profesional. Sehingga kebebasan berorganisasi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang anti demokrasi dan anti persatuan nasional untuk memprovokasi terjadi konflik antar suku, ras, agama, maupun antar golongan. Saat ini Pansus RUU Ormas telah masuk pada pembahasan bersama pemerintah. Pansus RUU Ormas juga telah melakukan penjaringan melalui Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mencari masukan positif dan konstruktif secara langsung bagi RUU Ormas dengan berbagai kalangan, baik instansi pemerintah, para pakar, ormas maupun LSM atau NGO. Hal ini dilakukan agar RUU Ormas nantinya benarbenar dapat mengakomodir berbagai kepentingan ormas di Indonesia. Bahkan Pansus RUU Ormas sudah mensosialisasikan RUU tersebut ke beberapa daerah untuk menampung usulan yang bisa diadopsi didalamnya dari berbagai kalangan, seperti pemerintah daerah, pelaku ormas di daerah maupun perguruan-perguruan tinggi. Mengingat banyaknya ormas yang ada di daerah baik yang merupakan cabang ormas pusat maupun ormas yang memang berkembang di daerah. Abdul Malik Haramain Ketua Pansus RUU Ormas menyatakan bahwa revisi UU Ormas bertujuan memberdayakaan Ormas agar lebih produktif, kontributif, dan tidak kontradiktif dalam melakukan pergerakan di masyarakat. Haramain memastikan UU tentang Ormas bebas dari pasal karet. “Kita memastikan hal itu tak terjadi seperti masa Orde Baru,” katanya. Ia mengatakan, dalam UU Ormas yang baru, pasal-pasal untuk memberikan sanksi jelas parameternya. Ia juga mengungkapkan, pembekuan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain ataupun pembubaran suatu Ormas juga akan melalui pengadilan, sehingga pemerintah tak semena-mena membubarkan. “Kita tetap menginginkan pengadilan sebagai yang mengadili dalam perkara tersebut, sehingga pemerintah tidak semena-mena,” jelasnya. Ia mengatakan, RUU Ormas yang saat ini masih dibahas, isinya 60 persen berbeda dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. “Ini bisa dikatakan baru karena lebih dari 60 persen berbeda,” katanya. “Kita tidak terburu-buru ingin segera disahkan, karena jangan sampai nanti justru memunculkan masalah baru,” terang Anggota Komisi II DPR RI ini. RUU Ormas yang terdiri dari 57 pasal dan 19 bab selain mengatur larangan dan kewajiban, juga secara khusus mengatur sanksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran. “RUU Ormas mengatur khusus soal sanksi. Sanksi akan diputuskan melalui mekanisme pengadilan,” ujarnya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif, pembekuan sementara, hingga pembubaran. Hanya saja itu ti- | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
Internet LEGISLASI dak langsung diputuskan pemerintah, namun melalui proses di pengadilan. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, perlunya mekanisme sanksi ini diambil melalui keputusan pengadilan, agar pemerintah tidak represif dalam melakukan pembekuan atau pembubaran ormas. “Ini diatur seperti itu, untuk membatasi kesewenangan pemerintah. Kita harapkan nantinya pengadilan menjadi filter,” katanya. Tentang proses pengusulan atau pelaporan hingga putusan dari pengadilan, Haramain mengatakan, jangka waktunya hanya berlangsung 30 hari. Sementara tentang pengadilan apa nantinya yang ditunjuk untuk mengurus sengketa ormas ini, masih menjadi perdebatan. Apakah nanti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, ini masih diperdebatkan. Ia menambahkan, hal lain yang perlu ditegaskan pada pembahasan RUU Ormas adalah pembubaran Ormas melalui mekanisme pengadilan. Melalui mekanisme pengadilan, kata dia, Ormas yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum diberi kesempatan membela diri sehingga ada penegakkan hukum secara adil. “Pembubaran Ormas dicegah agar tidak menjadi kewenangan Kemenda- 0 | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | gri,” katanya. Menurut Haramain, dengan mekanisme pengadilan kepentingan pemerintah untuk membubarkan Ormas karena alasan di luar hukum bisa dicegah. Pembubaran Ormas melalui mekanisme pengadilan juga merupakan semangat demokrasi yang memandang semua pihak sama di mata hukum. Haramain menambahkan, muculnya kembali desakan pembubaran Ormas yang bertindak anarkistis terjadi karena pemerintah belum mampu mengelola Ormas tersebut. “Penegakan hukum belum tegas sehingga masih ada Ormas yang berani bertindak anarkis dan meresahkan masyarakat,” katanya. Sedangkan Wakil Ketua Pansus RUU Ormas Deding Ishak menyatakan, sejatinya UU Ormas sebagai wadah partisipasif aktif masyarakat yang berbanding lurus dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pelaksanaannya tentu dalam konteks bagaimana memberdayakan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi usaha-usaha pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan. Sementara dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum tentunya pengaturan sebuah keberadaan dan peran organisasi diharapkan akan membantu bagaimana peran ormas nantinya. “Hanya undang-undanglah yang bisa mengaturnya,” ujar Deding. Dijelaskan Deding, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paradigma berserikat dan berkumpul dibedakan dalam dua wadah, yaitu Partai Politik dan Organisasi non Partai Politik (Organisasi Masyarakat). Dengan demikian, menurut Deding dapat dipahami bahwa ormas mencakup keseluruhan organisasi sosial yang ada, baik organisasi keagamaan, OKP, LSM/NGO’s, organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi maupun organisasi sosial lainnya? Bagaimana kelemahan, hambatan dan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakat. “Itu juga menjadi salah satu dasar pengaturan dalam Undang-Undang tentang Ormas yang menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut. Melalui pengaturan dalam undangundang itulah maka pelembagaan partisipasi masyarakat diharapkan dapat terlaksana dan memperoleh perhatian pemerintah, ujar Deding se-
Page 1 and 2: PESAN PIMPINAN SUSUNAN REDAKSI PARL
Page 3 and 4: PESAN PIMPINAN Masyarakat Religius
Page 5 and 6: PESAN PIMPINAN dun, bahwa yang meru
Page 7 and 8: LAPORAN PROLOG UTAMA tentang MD3 me
Page 9 and 10: LAPORAN UTAMA Wakil Ketua DPR Priyo
Page 11 and 12: LAPORAN UTAMA Wakil Ketua MPR RI Lu
Page 13 and 14: LAPORAN UTAMA Berharap Posisi DPD D
Page 15 and 16: LAPORAN UTAMA DPD, terutama pembaha
Page 17 and 18: LAPORAN UTAMA Suasana Workshop dan
Page 19 and 20: LAPORAN UTAMA ngan persetujuan bers
Page 21 and 22: LAPORAN SUMBANG UTAMA SARAN Prof. D
Page 23 and 24: SUMBANG SARAN talnorm (norma fundam
Page 25 and 26: SUMBANG SARAN mencerminkan kebhinne
Page 27 and 28: SUMBANG PENGAWASAN SARAN Masalah BB
Page 29 and 30: PENGAWASAN kontrol terhadap fungsi
Page 31 and 32: Internet/ gambaronline.com PENGAWAS
Page 33 and 34: PENGAWASAN Seminar membangun penyel
Page 35 and 36: ANGGARAN APBN Harus Miliki Ideologi
Page 37: ANGGARAN LEGISLASI Revisi UU Ormas
Page 41 and 42: LEGISLASI | PARLEMENTARIA | Edisi 9
Page 43 and 44: LEGISLASI Wakil Ketua Pansus RUU Pe
Page 45 and 46: PROFIL PROFIL M. Prakosa Berjuang B
Page 47 and 48: PROFIL M. Prakosa saat di lantik me
Page 49 and 50: KUNJUNGAN KERJA pada stakeholder. M
Page 51 and 52: KUNJUNGAN KERJA kuantitas, biaya pr
Page 53 and 54: KUNJUNGAN KERJA tim yang ada di Pus
Page 55 and 56: KUNJUNGAN KERJA biro mengatakan, me
Page 57 and 58: SOROTAN Kemudian, beberapa waktu la
Page 59 and 60: LIPUTAN KHUSUS Fit And Proper Test
Page 61 and 62: LIPUTAN KHUSUS Pimpinan DPR RI Marz
Page 63 and 64: SELEBRITIS Tiya Diran bersama rekan
Page 65 and 66: PERNIK Taman DPR Kawasan Hijau Seka
Page 67 and 68: POJOK PARLE bunga seperti soka, bou
Page 69 and 70: POJOK PARLE “Hidup Penderitaan Ra
Page 71: POJOK PARLE | PARLEMENTARIA | Edisi

PESAN PIMPINAN - DPR-RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?