PESAN PIMPINAN - DPR-RI

More documents

Recommendations

Info

institusi yang terpisah yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga profesional. “Dalam hal ini institusi penyelenggaraan haji bisa berbentuk badan yang langsung di bawah Presiden,” ujarnya pada seminar Membangun Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Baik, Profesional dan Amanah yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu. Novanto mengemukakan dengan dilakukannya pemisahan itu maka berbagai kendala haji selama ini bisa dikurangi. Setya menyebutkan salah satu persoalan yang dihadapi oleh jemaah calon haji termasuk masalah pemondokan. Ia menambahkan pemondokan jamaah masih jauh dari Masjidil Haram dan tidak mungkin ditempuh dengan jalan kaki sehingga banyak jamaah yang menggunakan mobil bak terbuka. Untuk mengatasi masalah pemondokan, Novanto mengatakan perlu dibangun sebuah pemondokan yang permanen agar jemaah bisa tenang beribadah. Dia menceritakan pengalamannya ketika mendapati sebagai jemaah calon haji tidak bisa ditampung karena kurangnya tempat pemondokan. Padahal, kata dia dana haji yang terkumpul hingga saat ini telah mencapai kurang lebih sekitar Rp35,3 triliun. “Besar dana haji yang ada saat ini belum menyentuh perbaikan pelayanan haji. Padahal jika dana tersebut digunakan secara maksimal tentunya dapat mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya. Terkait usulan moratorium pendaftaran calon haji, DPR secara tegas menolak usulan KPK tersebut. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Radityo Gondo Gambiro mengatakan pendaftaran haji dan pengelolaan keuangan merupakan kegiatan terpisah. Karenanya usulan moratorium yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, dinilai tidak tepat. Radityo menjelaskan dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke sejum- lah daerah, anggota dewan kerap mendapat pertanyaan mengenai wacana moraorium pendaftaran haji. Namun para ulama termasuk yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah, melontarkan reaksi keras. “Mereka tak setuju kalau pendaftaran itu harus dihentikan karena haji kan urusan syariat,” kata Radityo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/2). Namun, Radityo mendesak dilakukannya perbaikan sistem pe ngelolaan keuangan dari setoran awal calon jemaah haji. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit investigatif. “Ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi bagaimana membangun sistem yang lebih sehat,” cetusnya. Dia pun mengingatkan perlunya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan setoran awal calon jemaah haji itu. Dicontohkannya, pemerintah telah menaikkan dana setoran awal dari Rp 20 Wakil Ketua Komisi VIII DPR Radityo Gondo Gambiro juta menjadi Rp 25 juta. “Ini apakah demi mengurangi jumlah pendaftar, atau ada maksud lain?” ucapnya. Radityo menambahkan, kenaikan jumlah setoran awal pendaftaran dapat dilakukan asalkan dibarengi dengan pengelolaan yang transparans dan ada akuntabilitas penggunaannya. “Jadi audit investigasi tetap Setya Novanto Ketua Fraksi Partai Golkar | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 |
PENGAWASAN Seminar membangun penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara IV beberapa waktu yang lalu. dilakukan, tapi BPK juga membangun sistem manajemen keuangan haji yang lebih baik. Ini tak kalah penting karena ini tidak hanya dipakai untuk sekali musim haji,” imbuh dia. Saat ini Komisi VIII DPR juga tengah mendorong pembentukan badan khusus sebagai penyelenggara ibadah haji. Badan itu akan melengkapi Komisi Pengawas Ibadah Haji (KPIH) yang dibentuk sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). “Selama ini kan yang jadi persoalan pemerintah menjadi regulator, pelaksana, sekaligus pengawas. Nanti lewat revisi UU PIH, kita bentuk badan khusus penyelenggara haji. Badan khusus itu bukan berarti swastanisasi, karena langsung di bawah presiden.,” pungkasnya. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII Chairunnisa yang menolak permintaan KPK untuk membekukan atau melakukan moratorium pendaftaran haji. Pihaknya beralasan, tidak ada yang bisa menolak masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji. Meski begitu, DPR mendukung adanya pembekuan sementara setoran awal haji, yang dibebankan kepada setiap calon jamaah. Menurut politisi dari Partai Golkar itu, setoran awal penyelenggaraan | PARLEMENTARIA | Edisi 91 TH. XLII, 2012 | haji itu bisa dibayarkan setelah calon jamaah mengetahui jadwal keberangkatannya. “Untuk setoran, nanti dulu. Tunggu daftar antrian selesai atau menunggu Kementerian Agama memberangkatkan calon jamaah yang telah menyetor dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp 32 triliun itu,” jelas Chairunnisa, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (6/3). Oleh karena itu, Komisi VIII DPR kata dia menargetkan agar segera menyelesaikan revisi undangundang tentang haji, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008. Dengan adanya revisi mengenai setoran awal ini, diharapkan aturan mengenai haji dapat lebih ditegakkan dan tidak merugikan masyarakat. “Kami harapkan akhir tahun ini bisa selesai. Dan kami juga tetap mengawasi supaya hal ini tidak menjadi persoalan terusmenerus dan merugikan masyarakat,” imbuh Chairunnisa. Selain itu, Chairunnisa menambahkan, selama ini memang belum ada aturan yang mengawasi bunga dana setoran awal ibadah haji yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar itu. Karena itu, pihaknya juga akan memasukkan pengelolaan mengenai bunga setoran awal penyelenggaraan ibadah haji kedalam revisi undangundang ibadah haji. “Pengelolaan mengenai bunga juga harus diawasi dan dibuatkan aturan pengelolaannya,” sebutnya. Sama halnya dengan Setya Novanto, anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar juga berpandangan agar seluruh keuangan haji dan penggunaan dana haji yang saat ini dikelola Kementerian Agama diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen. Menurutnya, audit independen itu diperlukan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Saya kira, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak menimbulkan praduga tak bersalah, ada baiknya dana haji yang ada sekarang ini diaudit oleh Akuntan Publik Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa
Page 1 and 2: PESAN PIMPINAN SUSUNAN REDAKSI PARL
Page 3 and 4: PESAN PIMPINAN Masyarakat Religius
Page 5 and 6: PESAN PIMPINAN dun, bahwa yang meru
Page 7 and 8: LAPORAN PROLOG UTAMA tentang MD3 me
Page 9 and 10: LAPORAN UTAMA Wakil Ketua DPR Priyo
Page 11 and 12: LAPORAN UTAMA Wakil Ketua MPR RI Lu
Page 13 and 14: LAPORAN UTAMA Berharap Posisi DPD D
Page 15 and 16: LAPORAN UTAMA DPD, terutama pembaha
Page 17 and 18: LAPORAN UTAMA Suasana Workshop dan
Page 19 and 20: LAPORAN UTAMA ngan persetujuan bers
Page 21 and 22: LAPORAN SUMBANG UTAMA SARAN Prof. D
Page 23 and 24: SUMBANG SARAN talnorm (norma fundam
Page 25 and 26: SUMBANG SARAN mencerminkan kebhinne
Page 27 and 28: SUMBANG PENGAWASAN SARAN Masalah BB
Page 29 and 30: PENGAWASAN kontrol terhadap fungsi
Page 31: Internet/ gambaronline.com PENGAWAS
Page 35 and 36: ANGGARAN APBN Harus Miliki Ideologi
Page 37 and 38: ANGGARAN LEGISLASI Revisi UU Ormas
Page 39 and 40: Internet LEGISLASI dak langsung dip
Page 41 and 42: LEGISLASI | PARLEMENTARIA | Edisi 9
Page 43 and 44: LEGISLASI Wakil Ketua Pansus RUU Pe
Page 45 and 46: PROFIL PROFIL M. Prakosa Berjuang B
Page 47 and 48: PROFIL M. Prakosa saat di lantik me
Page 49 and 50: KUNJUNGAN KERJA pada stakeholder. M
Page 51 and 52: KUNJUNGAN KERJA kuantitas, biaya pr
Page 53 and 54: KUNJUNGAN KERJA tim yang ada di Pus
Page 55 and 56: KUNJUNGAN KERJA biro mengatakan, me
Page 57 and 58: SOROTAN Kemudian, beberapa waktu la
Page 59 and 60: LIPUTAN KHUSUS Fit And Proper Test
Page 61 and 62: LIPUTAN KHUSUS Pimpinan DPR RI Marz
Page 63 and 64: SELEBRITIS Tiya Diran bersama rekan
Page 65 and 66: PERNIK Taman DPR Kawasan Hijau Seka
Page 67 and 68: POJOK PARLE bunga seperti soka, bou
Page 69 and 70: POJOK PARLE “Hidup Penderitaan Ra
Page 71: POJOK PARLE | PARLEMENTARIA | Edisi

PESAN PIMPINAN - DPR-RI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?