K ata Kunci

d. Melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh badan
legislatif.
e. Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan
bangsa lain.
f. Mewaspadai dan selalu siaga terhadap bahaya-bahaya yang mengancam.
Pranata politik sebagai bagian dari pranata sosial, yaitu sistem norma
yang berfungsi untuk mengatur hubungan kekuasaan warga masyarakat
sehingga keteraturan sosial tetap terpelihara dalam masyarakat. Pranata
politik beserta lembaga-lembaga dan aparat-aparatnya kemunculannya
menyertai dan mewarnai kehidupan warga masyarakat dalam melakukan
hubungan-hubungan sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Pranata politik ini muncul karena adanya kepentingan dan tujuan warga
masyarakat itu untuk mengatur, menertibkan, dan membangun warga
masyarakat itu sendiri.
Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya pembagian, pembatasan
kekuasaan pada warga masyarakatnya agar antarwarga masyarakat itu
tidak saling tindas, saling berkuasa, atau saling mengganggu, tetapi perlu
kerja sama, saling membantu, dan saling melengkapi dalam memajukan
kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam masyarakat/negara ada
pembagian kekuasaan, yang terdiri atas:
a. kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang),
b. kekuasaan legislatif (kekuasaan pembuat undang-undang), dan
c. kekuasaan yudikatif (kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang).
Ketiga sistem pembagian kekuasaan ini disebut trias politika, yang
dipelopori oleh seorang filsuf Yunani Kuno, Montesquieu.
3. Fungsi Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif menurut Soerjono Soekanto adalah kekuasaan yang
dimiliki oleh warga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma
hukum melalui wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan (dipimpin
oleh presiden dan menteri-menteri), baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kekuasaan eksekutif ini melalui aparat-aparatnya, seperti polisi, hakim,
jaksa, ABRI, pegawai negeri, dan lain-lain berperan sebagai penegak normanorma
hukum dalam usaha pengendalian sosial warga masyarakat yang
berperilaku menyimpang.
Peranan presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/
kepala desa, RW, RT, pimpinan suatu instansi, ketua organisasi, tokoh
masyarakat, kepala suku, pemangku adat, beserta aparat pemerintahan
lainnya sangat penting peranan dan kedudukannya dalam kehidupan
suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian jelaslah, bahwa
98
Sosiologi SMA Kelas XII