22.09.2013 Views

Pemecahan permasalahan hukum lingkungan peradilan ... - MS Aceh

Pemecahan permasalahan hukum lingkungan peradilan ... - MS Aceh

Pemecahan permasalahan hukum lingkungan peradilan ... - MS Aceh

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dalam suatu putusan tentang harta bersama yang telah berkekuatan <strong>hukum</strong> tetap,<br />

dimana salah satu pihaknya telah memohon eksekusi dan pada saat batas<br />

aanmanning telah lewat (8 hari), pihak pemohon eksekusi tidak pernah datang lagi<br />

menghadap ke Pengadilan, Pemohon dan termohon eksekusi kemudian membagi<br />

sendiri harta bersamanya secara sukarela / damai.<br />

Beberapa lama setelah itu, salah satu pihak mengajukan eksekusi kembali ke<br />

Pengadilan, sementara pihak lain sudah meninggal, apakah Pengadilan dapat<br />

menyatakan non eksekutabel terhadap permohonan eksekusi yang baru tersebut ?<br />

Usul <strong>Pemecahan</strong><br />

Putusan yang telah dieksekusi oleh pengadilan atau dilaksanakan secara sukarela /<br />

damai oleh para pihak di luar pengadilan, tidak dapat dieksekusi lagi oleh<br />

pengadilan.<br />

<strong>Pemecahan</strong> Masalah<br />

Usul pemecahan sudah tepat. (didrof).<br />

14. Permasalahan<br />

Apakah kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak yang berperkara (Penggugat<br />

/ Pemohon dengan Tergugat/Termohon di depan Mediator dapat dicabut/ditarik<br />

kembali oleh salah satu pihak di depan persidangan, khususnya dalam pembebanan<br />

nafkah (nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak)?<br />

<strong>Pemecahan</strong> Masalah<br />

Dapat dicabut kembali di depan persidangan<br />

15. Permasalahan<br />

Seorang anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun yang sudah hamil diluar<br />

nikah akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, namun ayah<br />

kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah (adhal). Apakah perkara dispensasi<br />

kawin dapat dikumulasi dengan perkara wali adhal?<br />

<strong>Pemecahan</strong> Masalah<br />

Izin kawin, dispensasi kawin dan wali adlal dapat dikumulasikan (Pedomani Buku II<br />

Edisi Revisi 2010, hal.76-77).<br />

Makalah Rakernas 2011 | 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!