Chapter I.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konvensi
Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Ketentuan dalam pasal ini
hanya menegaskan mengenai kewenangan dan tanggung jawab negara Republik
Indonesia untuk mengatur penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari
wilayah dirgantara Indonesia, sedangkan mengenai kedaulatan atas wilayah
Republik Indonesia secara menyeluruh tetap berlaku ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
Kemudian pada Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, Pemerintah
melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk
kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, dan ekonomi
nasional. Wilayah udara yang berupa ruang udara di atas wilayah daratan dan
perairan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional sehingga harus
dimanfaatkan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
6. UNCLOS III 1982
Territorial sea and Continous Zone , Section 1. General Provision, Article 2
Legal Status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of
its bed and subsoil.
1. The souvereignity of coastal state extends, beyond its territory and internal
waters and, in the case of an archipelagic state, its archipelagic waters, to an
adjaeent belt of sea, described as the territorial sea.
Universitas Sumatera Utara