Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

wajib pula memelihara termasuk untuk menambah kesuburan tanahnya dan
mencegah kerusakan tanah tersebut.
Untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum hak atas tanah, maka
setiap orang yang memperoleh dan memiliki hak hendaknya mengusahakannya
agar dapat memiliki sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian si
pemiliksertifikat hak atas tanah tersebut, akan lebih merasa aman dan tenang
untuk mempergunakan haknya.
Membicarakan hak-hak tanah ini maka kita harus meninjaunya dari
berbagai sudut hukum yang hidup di Indonesia, baik itu hukum adat, Perdata
dan Agraria.
1. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
Hak-hak atas tanah menurut hukum adat ini di Indonesia dapat kita lihat
seperti : Hak pertuanan dari persekutuan desa.
Hak pertuanan ini, yang dinamakan hak ulayat tidak melekat pada
perseorangan (individu), melainkan pada suatu persekutuan seperti desa di
Jawa. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut beschikkingsrecht. 6
Hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar maksudnya
warga luar masih ada kemungkinan untuk dapat mengenyam/menggarap tanah
ulayat tersebut dengan izin persekutuan serta telah membayar uang pemasukan
(mesi) dalam bahasa Jawa. Memang pada prinsipnya warga luar tidak boleh
mengenyam/menggarap tanah ulayat itu, kecuali dengan cara yang baru disebut
6 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, PT. Internasa,
Jakarta, 2000, hal. 26.
Universitas Sumatera Utara