PUTUSAN No. 185 K/TUN/2002 DEMI KEADILAN BERDASARKAN ...

P U T U S A N
No. 185 K/TUN/2002
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Drs. Anwar Baso Mapparessa, dkk, semuanya
Pegawai P4P, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.
51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 08 Pebruari 2001;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
m e l a w a n :
PT. PADI ELEKTRONIK, dalam hal ini diwakili oleh Ir.
Mochtar Niode M. Eng. Mgt, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. PADI ELEKTRONIK
berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati No. 22 FG, Cipete,
Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :
Bahwa berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P) No. 817/919/105-3/IX/PHK/6-2000 tanggal 12 Juni
2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Padi Elektronik
dengan Sdr. M. Idrus Adnan (Bukti P-1) selanjutnya disebut obyek gugatan/-
Keputusan Tergugat, Tergugat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
DKI Jakarta di Jakarta No. 083/P.04/03/IX/III-2000, tanggal 12 Juni 2000
(Bukti P-2) sehingga menjadi sebagai berikut :
Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

1. Memberi ijin kepada Pengusaha PT. Padi Elektronik, Jalan Rumah Sakit
Fatmawati No. 22 FG Cipete Jakarta Selatan untuk memutuskan
hubungan kerja Pekerja Sdr. M. Idrus Adnan dengan alamat Jati Bening
Estate D3 No. 4 Pondok Gede Bekasi terhitung sejak tanggal 29 Februari
2000;
2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Padi Elektronik tersebut pada amar I
di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. M. Idrus
Adnan sebagai berikut :
- Uang Pesangon : 3 x Rp. 4.873.275,- = Rp. 14.619.825,-
- Pengganti Pengobatan sebesar 5%
5% x Rp. 14.619.825,- = Rp. 730.991,-
- Sisa Cuti Tahunan sebanyak 4 hari
4/30 x Rp. 14.619.815,- = Rp. 649.770,-
- Upah Proses dari Bulan Oktober 1999 s/d
Februari 2000 selama 5 bulan
5 x Rp. 4.873.275,- = Rp. 24.336.375,-
J u m l a h = Rp. 40.336.961,-
Terbilang : empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan
ratus enam puluh satu rupiah;
3. Pelaksanaan putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan;
Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan Final;
Bahwa keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual
dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan
Hukum Perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata”
Penggugat telah melakukan upaya banding administratif;
Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. M. Idrus
Adnan, Penggugat telah melakukan upaya banding administratif melalui
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia
Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan oleh karenanya
telah memenuhi ketentuan dari Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986, berbunyi :
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan
telah digunakan”;
Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu;
Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat tersebut
pada tanggal 10 Juli 2000, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2000, dengan
demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung
keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;
Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara”:
Keputusan Tergugat merugikan Penggugat;
Bahwa keputusan Tergugat telah merugikan Penggugat karena
Tergugat dalam diktum menimbang menolak banding Penggugat yang menyatakan
kesalahan Pekerja merupakan kesalahan berat oleh Penggugat,
ditolak oleh Terggugat sehingga keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan
Penggugat baik secara moril maupun materiil dan menjadi preseden
yang buruk dalam pembentukan mental dan moral karyawan yang lainnya;
Bahwa karena keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan
Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 keputusan Tergugat dapat dituntut agar
dinyatakan tidak sah sebagaimana dikutip sebgai berikut :
“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi”;
Keputusan Tergugat Cacat Hukum;
Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

Bahwa keputusan Tergugat selain merugikan kepentingan Penggugat,
juga mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan, sebagaimana
ternyata dari :
“Dalam amar II Keputusan Tergugat lalai dan tidak hati-hati dalam
menentukan perhitungan upah sebulan Tergugat menuliskan
Rp. 4.873.275,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua
ratus tujuh puluh lima rupiah);
Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan
dan sekaligus melampaui Kewenangannya;
Bahwa dalam keputusan Tergugat tidak mempertimbangkan kronologis
pokok perselisihan;
- Hubungan kerja pekerja benar terhitung 1 Juli 1997 dengan Jabatan
Assisten Direktur Operasi dengan masa percobaan selama 3 bulan;
- Terhitung 1 Oktober 1999 Pekerja diangkat sebagai karyawan tetap;
- Pada awalnya Pekerja menunjukkan kinerja yang cukup baik;
- Bahwa ketika terjadi krisis moneter memang terjadi penurunan aktifitas
pekerjaan mangalami penurunan produksi;
- Bahwa untuk itu Pekerja mendirikan suatu perusahaan dengan memobilisasi
bawahannya untuk mendirikan perusahaan PT. Dwi Sarana
Utama (Bukti P-4);
- Bahwa selain mengajak bawahannya untuk bergabung di PT. Dwi Sarana
Utama juga sering melakukan rapat-rapat tertutup di lingkungan
Perusahaan dan dilakukan pada jam kerja dan sering juga Pekerja masuk
kerja setengah hari karena lokasi PT. Dwi Sarana Utama tidak jauh dari
perusahaan;
- Bahwa Pekerja juga membujuk teman sekerjanya untuk ikut bekerja di
tempat yang dijanjikan Pekerja;
- Bahwa pada tanggal pada bulan Mei 1999 Pekerja dipindahkan lokasi
kerja ke kantor pusat dengan Jabatan Administrasi Proyek;
- Bahwa pada tanggal 13 September 1999 dikeluarkan Surat Peringatan
Pertama dan terakhir No. Aro-Aro/9-SP/11-0059 atas unjuk kerja Pekerja;
- Bahwa kebohongan lainnya yang dilakukan Pekerja tidak mengindahkan
instruksi Direksi yang akan mengadakan rapat koordinasi yang akan
menentukan arah kebijakan dan kelangsungan hidup Perusahaan
dengan tidak bisa hadir dikarenakan akan melayat saudaranya yang
meninggal di Bandung tetapi ternyata bukti dan saksi mengatakan lain
bahwa Pekerja melihat agrobisnisnya (Bukti P-5);
Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

- Jadi jelas sekali Pekerja tidak mempunyai integritas yang seharusnya
dipunyai oleh Pekerja karena Jabatannya sebagai Asisten dari
Penggugat dan mewakili secara penuh kepentingan Tergugat;
Bahwa keputusan Tergugat dalam keputusannya tidak menggunakan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1957 tentang Peraturan Tata Tertib
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dimana pada Pasal 6 ayat 1
seharusnya Tergugat apabila dianggap perlu mendengar pihak buruh atau
majikan dapat memanggil mereka untuk memberikan keterangan;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan
Tergugat :
a. Telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku;
b. Membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
c. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB);
Dan karena sangat mendesak, sangatlah beralasan apabila Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan
Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat
No. 817/919/105-3/IX/PHK/6-2000 tanggal 12 Juni 2000;
Bahwa karena itu keputusan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986, sebagaimana dikutip sebagai berikut :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
Keputusan sebagaimana dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau
tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan
keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak
pengambilan keputusan tersebut;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan
putusan sebagai berikut :
Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :
1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan
oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Jakarta Selatan yang mendapat perintah dari Tergugat
berdasarkan Keputusan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Putusan
No. 817/919/105-3/IX/PHK/6-2000 tanggal 12 Juni 2000;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tergugat No. 817/919/105-
3/IX/PHK/6-2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja antara PT. Padi Elektronik dengan Sdr. M. Idrus Adnan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru yang isinya
memberikan ijin Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Padi Elektronik
terhadap Sdr. M. Idrus Adnan tanpa syarat, terhitung 30 September 1999;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 257/G/2000/
PT.TUN.JKT. tanggal 30 Agustus 2001 yang amarnya sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat tanggal 12 Juni 2000
No. 817/919/105-3/IX/PHK/6-2000;
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru
dengan amar :
“Menyatakan hubungan kerja PT. Padi Elektronik dengan Pekerja M.
Idrus Adnan putus terhitung sejak Februari 2000 dengan tanpa syarat”;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak
Rp. 182.750,- (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2001 kemudian terhadapnya
oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 8 Pebruari 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan
pada tanggal 12 September 2001 sebagaimana ternyata dari Akte
Permohonan Kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.2722.2001 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana
disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal
25 September 2001;
Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 September
2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2001;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal
dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta tidak cermat dan tidak obyektif dalam mengambil pertimbangan
hukumnya, telah bertindak tidak adil dan berat sebelah, sebab hanya
mempertimbangkan keterangan Pihak Penggugat serta bukti-bukti yang
diajukan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), tanpa mempertimbangkan
sama sekali keterangan-keterangan dan bukti-bukti Tergugat
(sekarang Pemohon Kasasi);
Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara No. 257/G/-
2000/PT.TUN.JKT tidak memperhatikan dan telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang
No. 22 Tahun 1957, Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 dan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis
Hakim dalam putusannya halaman 20 yang menyatakan dari hasil persidangan
dengan melihat Bukti P.5 dan keterangan-keterangan saksisaksi
Penggugat (Termohon Kasasi) memang kesalahan Pekerja cukup
jelas, apalagi dengan Jabatannya yang cukup tinggi pada saat diajak
rapat untuk menentukan arah Perusahaan, Pekerja memilih tidak hadir,
hanya karena ingin melihat Perusahaannya. Kesalahan ini memang
cukup fatal dan menunjukkan bahwa Pekerja tidak bekerja secara
profesional adalah tidak benar karena pada tanggal 2 Juni 1999 Pekerja
meminta izin tidak masuk bekerja karena Ibu Bibi Pekerja meninggal
dunia di Bandung dan pulangnya mampir untuk melihat lahan cabe
tersebut. Dengan demikian dalil Termohon Kasasi tidak dapat diterima
dan perlu ditolak;
Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis
Hakim dalam putusannya halaman 20 yang menyatakan sebagai Wakil
Direktur Operasi seharusnya Pekerja selalu ada di tempat dan tekun
pada pekerjaannya, Pekerja seharusnya dengan maksimal berusaha
meningkatkan usaha Perusahaan, namun yang dilakukan Pekerja adalah
mendirikan Perusahaan sendiri di bidang agrobisnis yang tentunya akan
banyak menyita waktu pekerjaannya di Perusahaan adalah tidak benar
karena berdasarkan akta dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Jimmy S, SH., tanggal 30 Desember 1998 yang antara lain menyatakan
anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam Akta tertanggal 25 Oktober
1994 No. 56, Pemohon Kasasi berpendapat PT. Dwi Sarana Utama
berdiri sebelum Pekerja bergabung dengan Perusahaan Termohon
Kasasi;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta yang menyatakan Pekerja sebagai seorang Pemimpin
Operasional telah melakukan suatu kesalahan yang cukup berat karena
dapat menghambat produksi adalah tidak benar karena dengan mengingat
Termohon Kasasi tidak langsung melakukan tindakan sesuai
ketentuan yang berlaku setelah mengetahui Pekerja melakukan
perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan, maka Pemohon Kasasi
berpendapat kesalahan yang dilakukan Pekerja belum merupakan
kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996. Dengan
demikian berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan
kesalahan Pekerja merupakan kesalahan berat. Oleh Pemohon Kasasi
tidak dapat diterima dan perlu ditolak;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berpedoman Pasal 18 ayat
(5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996 Pemohon
Kasasi berpendapat wajib bagi Termohon Kasasi membayar secara tunai
kepada Pekerja uang pesangon sebesar 1 ketentuan Pasal 21 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tidak cermat dalam memberikan keputusannya karena tidak memasukkan
upah proses dari bulan Oktober 1999 sampai dengan Februari 2000
selama 5 bulan dan sisa cuti tahunan sebanyak 4 hari, karena hal
tersebut merupakan hak normatif dari Pekerja dikarenakan Termohon
Kasasi tidak menjatuhkan skorsing sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat
Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

(3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996, Pemohon
Kasasi berpendapat Termohon Kasasi wajib membayar secara tunai
kepada Pekerja upah proses selama 6 bulan sebesar 100%. Berdasarkan
data yang ada upah terakhir yang diterima Pekerja adalah upah untuk
bulan September 1999. Dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
No. 21 Tahun 1954 Termohon Kasasi wajib membayar secara tunai
kepada Pekerja uang pengganti cuti tahunan sebanyakl 4 hari kerja
karena Pekerja masih mempunyai sisa cuti sebanyak 4 hari kerja dan
apabila sisa cuti tersebut telah diterima Pekerja. Maka Pemohon Kasasi
berpendapat Termohon Kasasi wajib untuk mengkompensasikannya;
6. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan dan tidak diperhatikannya sama
sekali bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan oleh Majelis Hakim di
dalam pertimbangan hukumnya, maka Pemohon Kasasi mohon kepada
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar berkenan untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang
Pemohon Kasasi ajukan tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1,2,6 :
Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah
menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang
No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5
Tahun 2004;
mengenai alasan-aalasan ke 3,4,5 :
Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya
merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi
dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak
ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang
Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 oleh TITI NURMALA
SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF.
DR. AHMAD SUKARDJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM
MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.
Ttd/PROF. DR. AHMAD SUKARDJA, SH.
Panitera Pengganti :
Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.
Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002

Biaya-biaya :
1. M e t e r a i ……………... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i …………….. Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi …….. Rp. 193.000,-
Jumlah ………………….. Rp. 200.000,-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH.
NIP. : 220000754
Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 185 K/TUN/2002