Perbup Camat Kabupaten Sragen FINAL (SALINAN)

SALINAN
BUPATI SRAGEN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 85 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SRAGEN KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN SRAGEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif
dan efisien perlu memperhatikan kebutuhan
masyarakat.
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan dan melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen
kepada Camat di Kabupaten Sragen;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan
Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI SRAGEN KEPADA CAMAT DI
KABUPATEN SRAGEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sragen dan
Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Sragen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten
Sragen yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
Pemerintahan Kabupaten Sragen dalam menunjang
kemakmuran rakyat.
8. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten
Sragen dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai
kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
10. Retribusi adalah pungutan Kabupaten Sragen
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau
peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang
atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat
BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA
CAMAT
Pasal 2
Sebagian wewenang yang dilimpahkan meliputi:
a. Pelayanan Perizinan; dan
b. Pelayanan Non Perizinan.
BAB III
PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 3
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a meliputi:
1. Rekomendasi Izin Perhelatan.
2. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
3. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.

4. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
5. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala
kecil.
6. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
7. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen
Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi
Permanen);
8. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Skala Kecil ( Galian C ).
9 Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala
kecil.
10. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
11. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
12. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
skala kecil.
Pasal 4
Dasar hukum, persyaratan, mekanisme/prosedur/
tatacara,biaya/pajak/retribusi dan standar waktu
penyelesaian di kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB IV
PELAYANAN NON PERIZINAN
Pasal 5
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, meliputi:
1. Mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Mencetak Kartu Keluarga (KK).
3. Melaksanakan pemantauan proyek-proyek
pembangunan yang ada diwilayah kecamatan.
4. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
5. Membuat rekomendasi DP3 para Kepala UPTD,
Kepala UPTB yang ada di kecamatan.
6. Membuat rekomendasi DP3 PNS yang ditempatkan
di desa.
7. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian
tugas-tugas operasinal 3 (tiga) PNS Desa.
8. Membuat DP3 3 (tiga) PNS yang ditempatkan di
desa.

9. Meresmikan anggota BPD.
10. Mengevaluasi Peraturan Desa.
11. Mengevaluasi RPJMDesa.
12. Mengevaluasi APBDesa.
13. Mengevaluasi LPPDesa.
14. Koordinator dan pemantauan tenaga kesehatan
15. Koordinator dan pemantauan pendidikan TK,SD,
SMP dan SMA/SMK (Negeri dan Swasta)
16. Koordinator dan pemantauan kemiskinan
17. Koordinator dan pemantauan aset Pemda dan aset
desa
18. Mencetak Kartu Kuning (AK-1).
19. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
20. Memberi Rekomendasi Status Kepada Anak/Orang
Terlantar
21. Koordinator dan Pemantauan PMKS (Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial)
22. Koordinasi dan Pemantauan Desa Siaga.
BAB V
PELAPORAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 6
Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan
pelimpahan sebagian wewenang Bupati yang
dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal
10 setiap bulannya.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 7
Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan
pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

BAB VI
TIM MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8
(1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi
Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada
Camat.
(2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian
Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, mempunyai tugas:
a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada
Camat.
b. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelimpahan sebagian wewenang Bupati
kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4) Keanggotaan tim terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai wakil
ketua;
c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan
sebagai sekretaris;
d. Inspektur Inspektorat sebagai anggota;
e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah sebagai anggota;
f. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
g. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
sebagai anggota; dan
h. Unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan
sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9
Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya
peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat berlakunya peraturan ini segala peraturan
yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam berita
daerah Kabupaten Sragen.
Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 30 November 2011
BUPATI SRAGEN,
TTD
AGUS FATCHUR RAHMAN
Diundangkan di Sragen
Pada Tanggal 30 November 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
TTD
ENDANG HANDAYANI
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR 85.
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SUHARTO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19601002 198603 1 016