Bahan Kuliah UU ke-6 - Blogs Unpad

More documents

Recommendations

Info

g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf ”f” Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan; h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”g” tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-II. i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”h”, maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1. j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”h” dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf ”j” oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
III. IZIN PERLUASAN USAHA a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha. b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan secara mutates mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan. c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf ”a” tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan. d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf ”b” disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.2.
Page 1 and 2: Bahan Kuliah ke 6: UU dan Kebijakan
Page 3 and 4: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
Page 5 and 6: 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tah
Page 7 and 8: a. Latar Belakang Sebagai upaya unt
Page 9 and 10: c. Ruang lingkup Ruang lingkup pedo
Page 11 and 12: 9) Persetujuan Prinsip adalah perse
Page 13 and 14: 1. Persetujuan Prinsip a. Persetuju
Page 15: d. Dalam hal pemeriksaan sebagaiman
Page 19 and 20: 2. Tatacara Pencabutan Izin Usaha P
Page 21 and 22: VII. KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN a.
Page 23 and 24: IX. PENUTUP Pedoman ini disusun den
Page 25 and 26: B. Ketentuan Umum • Kegiatan pete
Page 27 and 28: III. PENUNDAAN IZIN USAHA PETERNAKA
Page 29 and 30: V. Banding Atas Penolakan Selambat-
Page 31 and 32: D. Biaya Nol Rupiah E. Waktu Penyel
Page 33 and 34: Skala Pemilikan Wajib Izin a. Ayam
Page 35 and 36: Tugas: Tatacara Perizinan Usaha Pet

Bahan Kuliah UU ke-6 - Blogs Unpad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?