Bahan Kuliah UU ke-6 - Blogs Unpad

More documents

Recommendations

Info

VIII. PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN a. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya; b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. c. Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan; d. Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya di Kabupaten/Kota setempat; e. Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya; f. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerahnya setiap satu tahun sekali kepada menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Propinsi setempat.
IX. PENUTUP Pedoman ini disusun dengan harapan dapat dipakai sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan usaha peternakan. Pedoman ini bersifat dinamis dengan demikian akan diubah/disempurnakan apabila diperlukan. Bagaimana dengan Perda terkait dengan peraturan perundangan di atas? (Contoh)
Page 1 and 2: Bahan Kuliah ke 6: UU dan Kebijakan
Page 3 and 4: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
Page 5 and 6: 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tah
Page 7 and 8: a. Latar Belakang Sebagai upaya unt
Page 9 and 10: c. Ruang lingkup Ruang lingkup pedo
Page 11 and 12: 9) Persetujuan Prinsip adalah perse
Page 13 and 14: 1. Persetujuan Prinsip a. Persetuju
Page 15 and 16: d. Dalam hal pemeriksaan sebagaiman
Page 17 and 18: III. IZIN PERLUASAN USAHA a. Perusa
Page 19 and 20: 2. Tatacara Pencabutan Izin Usaha P
Page 21: VII. KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN a.
Page 25 and 26: B. Ketentuan Umum • Kegiatan pete
Page 27 and 28: III. PENUNDAAN IZIN USAHA PETERNAKA
Page 29 and 30: V. Banding Atas Penolakan Selambat-
Page 31 and 32: D. Biaya Nol Rupiah E. Waktu Penyel
Page 33 and 34: Skala Pemilikan Wajib Izin a. Ayam
Page 35 and 36: Tugas: Tatacara Perizinan Usaha Pet

Bahan Kuliah UU ke-6 - Blogs Unpad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?