Hukum Islam dan Ketatanegaraan - PDII – LIPI

~f!
i'
DR. MUNIR SUBARMAN
Penerbit:
Badan Litbang & DIklat Kementerian Agama RI
Editor: cholrul Fuad
Desain & Layout: irwan S.
Cetakan Pertama, November 2012
-:;.;:;.' ..,::':.,
11
Hukul11 Islam dan l(etatanegiJra('ln

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSLITBANG LEKTUR DAN
KHAZANAH KEAGAMAAN
.
etf)olitik, terrnasuk di dalamnya sistem pemerintahan dan
a ..... segenap ketatanegaraan yang mengitarinya adalah
perbincangan yang seolah tidak ada habis-habisnya. Di Indonesia,
per-bincangan seputar sistem politik dan ketatanegaraan telah
dimulai sejak menyusun format negara menyongsong kemerdekaan
hingga kini, yang oleh sebagian kalangan dianggap masih belum
tuntas. Setelah era reformasi, saat konstelasi politik memanas
seiring terbukanya kembali secara luas perbincangan ihwal sistem
kenegaraan, maka wacana dan gagasan-gagasan tentang sistem
kenegaraan muncul kembali. Di satupihak,terdapatpandanganbahwa
sistem ketata~negaraan yang sudah ada dianggap telah memadai dan
tidak perlu menambahkan unsur lain. Namun di pihak lain, yang
diwakili oleh mereka yang merasa tidak puas dengan sistem yang
ada, sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia dinilai tidak dapat
menjembatani kehendak rakyat mencapai tujuan negara. Mereka
berkeyakinan bahwa negara hanya bisa mencapai tujuannya dengan
sistem yang dibuat oleh Tuhan, dalam hal ini khilafah. Sementara
pihak yang berada diantara keduanya ingin mempertahankan
demokrasi dengan memasukkan keterlibatan agama di dalamnya,
namun tetap berada dalam bingkai NKRI.
Perbincangan tidak habisnya tentang dualisme hukum Islam dan
hukum nasional, ternyata, telah menjadi perhatian banyak kalangan.
. . . . .
Kata Pengantar ..~i'l"!;:s':','
~

-,
Banyak pemikir yang telah melibatkan diri dalam membahas seputar
system politik dan ketatanegaraan. Termasuk didalamnya mereka
yang tidak dijadikan rUjukan dalam buku ini, seperti Ismail Suny
dengan bukunya Hukum Islam Ketatanegaraan Indonesia, Masykuri
Hadi dengan bukunya Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam Terhadap
Sistem Ketatanegaraan Islam. Buku yang disebut terakhir ini bahkan
mengupas pandangan beberapa orang tokoh seperti Al-Mawardi,
Al-Gazali, Ibnu Khaldun. Namun kupasan penulis buku ini dapat
dikatakan lebih focus pada pemikiran kedua tokoh pemikir muslim,
Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, dalam perbandingannya dengan
syistem ketatanegaraan Indonesia.
Buku yang berjudul Hukum Islam dan Ketatanegaraan karya Munir
Subarman ini tentu tidak kalah pentingnya untuk dibaca. Buku
ini dapat dikatakan sebagai salah satu kerja ilmiah yang berguna
meminimalisir ketegangan atau perang urat syaraf antara kelompok
yang menghendaki penerapan sistem politik Islam di satu pihak. Dan
kelompok yang ingin mem"per-tahankan demokrasi Pancasila dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di pihak lain. Selain itu,
buku ini juga dinilai penting untuk memberi sumbangan pemikiran
tentang hukum pemerintahan dan sistempolitikterhadap pemerintah
beserta segenap pemegang amanah politik ketatanegaraan di negeri
ini. Meskipun buku ini lebih merupakan perbandingan antara
pemikiran ketatanegaraan AI-Mawardi dan Ibnu Khaldun dengan
sistem ketatanegaraan RI ketimbang sebagai kajian hukum Islam
dan ketatanegaraan. Namun buku ini, dapat mengarahkan pembaca
kepada suatu sintesa atas pemikran AI-Mawardi dan Ibnu Khaldun
tentang sistem pemerintahan yang ditulis untuk kebutuhan zaman
klasik Islam dengan kebutuhan Indonesia masa kini.
Tidak banyak ilmuan yang berani membuat perbandingan sistem
ketatanegaraan dalam Islam dengan sistem ketatanegaraan Indonesia
sebagaimana yang dilakukan penulis buku ini. Perbandingan ini
nampaknya penting untuk mempermudah pemahaman pembaca.
Namun terkadang kelihatan penulis membuat perbandingan yang
c~~~.
(v. .. ')
~, X ~ Hukur:n Islam dan Ketatanegaraan
\?-~-iFc"

terlalu dipaksakan, sehingga malah lebih menimbulkan tanda Tanya
ketimbang jawaban. Hal ini antara lain dapat dilihat pada bagan
9 (Sembilan) Perbandingan Pengangkatan Kepala Negara dalam
Kepemimpinan Islam dan Indonesia. Di sini penulis memasukkan
Iran sebagai wakil dari sistem Islam, sementara Arab Saudi atau
negara-negara kesultanan penganut $unni lainnya tidak. Pada
pembahasan mengenai impeachment, penulis hanya membahas kasus
Indonesia, dan sama sekali tidak membahas konsep Al-Mawardi dan
Ibnu Khaldun atau konsep Islam lainnya tentang masalah tersebut.
Kami tentunya juga rnasih menunggu analisis penulis tentang
relevansi konsep pengangkatan kepala Negara yang diformulasikan
oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun dengan perundang-undangan RI,
sebagaimana ditulis pada halaman 325 buku ini.
Betapa pun plus-minus yang tersaji dalam buku ini, karya ini kami
pandang penting dan bermanfaat. Kehadiran buku ini kami harapkan
dapat menambah wawasan pembaca, terutama bagi mereka yang
senantiasa menyibukkan diri dalam perbincangan ikhwal sistem
ketata-negaraan Indonesia.
Jakarta, Nopember 2012
Kew1a Puslitbang Lektur dan
'alanah Kea!!amaan
. s. H. Choirul FuYtd Yusuf, M.phil., MA.
NIP. 19571213 198503 1 002
(~
Kata Pengantar :~""
K~,.kc~
!A"Iil.,~ '., "
c ""

DAFTAR lSI
"
SEKAPUR SIRIH PENULIS
KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN L1TBANG DAN
D1KLAT KEMENTERIAN AGAMA
KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG LEKTUR DAN
KHAZANAH KEAGAMAAN
DAFTAR lSI
BABI
PENDAHULUAN:
MASALAH HUBUNGAN ISLAM DAN POLlTlK PENGANGKATAN/
PEMILIHAN KEPALA NEGARA RELEVANSINYA D1INDONESIA
A. Beberapa Catatan Tentang Teoritisasi Politik Islam 1
B. Pendekatan Studi 13
C. Konstruk Teorl 15
D. Studi Awal......................................................................................... 46
E. Metode 54
r. Organisasi Buku................................................................................ 61
BABII
TEORI UMUM TENTANG KETATANEGARAAN
A. Pengertian. Asal-Usul dan Kriteria Negara................................. 63
B. Tujuan dan rungsi Negara 91
iii
vii
ix
xiii
C. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan 104
..:.
Daftar lsi
l
,;:.~_._) •••
.
. . .,.
, ~

D. Pemerintah dan Sistem Pemerintahan 116
E. Sumber-Sumber Kekuasaan 121
BAB III
PERBANDINGAN KONSEP KETATANEGARAAN AL-MAWARDI
IBN HALDUN DAN KETATANEGARAAN RI
A. Konsep Ketatanegaraan AI-Mawardi 131
B. Ibn Haldun dan Konsep Ketatanegaraan................................... 154
C. Konsep Ketatanegaraan Republik Indonesia 190
BABIV
KONSEP DAN MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA NEGARA
MENURUT AL-MAWARDI DAN IBN HALDUN SERTA
PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. Model Pengangkatan Kepala Negara Pada Masa Awal Islam.... 233
B. Konsep Pengangkatan Kepala Negara PerspektifAl-Mawardi...... 248
C. Konsep dan Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara
Perspektif Ibn Khaldun
D. Konsep dan Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara
253
Menurut Peraturan Perundang-Undangan RI............................. 257
BABV
ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KONSEP PENGANGKATAN KEPALA
NEGARA MENURUT AL-MAWARDI DAN IBN KHALDUN, DENGAN
SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
A. Relevansi Terhadap Kriteria 314
B. Analisis Terhadap Mekanisme Pengangkatan Kepa!a Negara...... 324
C. Relevansi Terhadap Pemberhentian Kepala Negara (Impeachment) 368
BABVI
PENUTUP
A. Kesimpulan " " " 411
B. Rekomendasi.. " , "" " " " 415
DAFTAR PUSTAKA " " ".." " " " 417
DAFTAR RIWAYAT HIDUP " 439
t""''!'''')
i\__/~~~_:.j
~
Hukum Islam dan Ketatanegaraan