Hukum Islam dan Ketatanegaraan - PDII – LIPI

pdii.lipi.go.id

Hukum Islam dan Ketatanegaraan - PDII – LIPI

~f!

i'

DR. MUNIR SUBARMAN

Penerbit:

Badan Litbang & DIklat Kementerian Agama RI

Editor: cholrul Fuad

Desain & Layout: irwan S.

Cetakan Pertama, November 2012

-:;.;:;.' ..,::':.,

11

Hukul11 Islam dan l(etatanegiJra('ln


KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG LEKTUR DAN

KHAZANAH KEAGAMAAN

.

etf)olitik, terrnasuk di dalamnya sistem pemerintahan dan

a ..... segenap ketatanegaraan yang mengitarinya adalah

perbincangan yang seolah tidak ada habis-habisnya. Di Indonesia,

per-bincangan seputar sistem politik dan ketatanegaraan telah

dimulai sejak menyusun format negara menyongsong kemerdekaan

hingga kini, yang oleh sebagian kalangan dianggap masih belum

tuntas. Setelah era reformasi, saat konstelasi politik memanas

seiring terbukanya kembali secara luas perbincangan ihwal sistem

kenegaraan, maka wacana dan gagasan-gagasan tentang sistem

kenegaraan muncul kembali. Di satupihak,terdapatpandanganbahwa

sistem ketata~negaraan yang sudah ada dianggap telah memadai dan

tidak perlu menambahkan unsur lain. Namun di pihak lain, yang

diwakili oleh mereka yang merasa tidak puas dengan sistem yang

ada, sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia dinilai tidak dapat

menjembatani kehendak rakyat mencapai tujuan negara. Mereka

berkeyakinan bahwa negara hanya bisa mencapai tujuannya dengan

sistem yang dibuat oleh Tuhan, dalam hal ini khilafah. Sementara

pihak yang berada diantara keduanya ingin mempertahankan

demokrasi dengan memasukkan keterlibatan agama di dalamnya,

namun tetap berada dalam bingkai NKRI.

Perbincangan tidak habisnya tentang dualisme hukum Islam dan

hukum nasional, ternyata, telah menjadi perhatian banyak kalangan.

. . . . .

Kata Pengantar ..~i'l"!;:s':','

~


-,

Banyak pemikir yang telah melibatkan diri dalam membahas seputar

system politik dan ketatanegaraan. Termasuk didalamnya mereka

yang tidak dijadikan rUjukan dalam buku ini, seperti Ismail Suny

dengan bukunya Hukum Islam Ketatanegaraan Indonesia, Masykuri

Hadi dengan bukunya Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam Terhadap

Sistem Ketatanegaraan Islam. Buku yang disebut terakhir ini bahkan

mengupas pandangan beberapa orang tokoh seperti Al-Mawardi,

Al-Gazali, Ibnu Khaldun. Namun kupasan penulis buku ini dapat

dikatakan lebih focus pada pemikiran kedua tokoh pemikir muslim,

Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, dalam perbandingannya dengan

syistem ketatanegaraan Indonesia.

Buku yang berjudul Hukum Islam dan Ketatanegaraan karya Munir

Subarman ini tentu tidak kalah pentingnya untuk dibaca. Buku

ini dapat dikatakan sebagai salah satu kerja ilmiah yang berguna

meminimalisir ketegangan atau perang urat syaraf antara kelompok

yang menghendaki penerapan sistem politik Islam di satu pihak. Dan

kelompok yang ingin mem"per-tahankan demokrasi Pancasila dalam

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di pihak lain. Selain itu,

buku ini juga dinilai penting untuk memberi sumbangan pemikiran

tentang hukum pemerintahan dan sistempolitikterhadap pemerintah

beserta segenap pemegang amanah politik ketatanegaraan di negeri

ini. Meskipun buku ini lebih merupakan perbandingan antara

pemikiran ketatanegaraan AI-Mawardi dan Ibnu Khaldun dengan

sistem ketatanegaraan RI ketimbang sebagai kajian hukum Islam

dan ketatanegaraan. Namun buku ini, dapat mengarahkan pembaca

kepada suatu sintesa atas pemikran AI-Mawardi dan Ibnu Khaldun

tentang sistem pemerintahan yang ditulis untuk kebutuhan zaman

klasik Islam dengan kebutuhan Indonesia masa kini.

Tidak banyak ilmuan yang berani membuat perbandingan sistem

ketatanegaraan dalam Islam dengan sistem ketatanegaraan Indonesia

sebagaimana yang dilakukan penulis buku ini. Perbandingan ini

nampaknya penting untuk mempermudah pemahaman pembaca.

Namun terkadang kelihatan penulis membuat perbandingan yang

c~~~.

(v. .. ')

~, X ~ Hukur:n Islam dan Ketatanegaraan

\?-~-iFc"


terlalu dipaksakan, sehingga malah lebih menimbulkan tanda Tanya

ketimbang jawaban. Hal ini antara lain dapat dilihat pada bagan

9 (Sembilan) Perbandingan Pengangkatan Kepala Negara dalam

Kepemimpinan Islam dan Indonesia. Di sini penulis memasukkan

Iran sebagai wakil dari sistem Islam, sementara Arab Saudi atau

negara-negara kesultanan penganut $unni lainnya tidak. Pada

pembahasan mengenai impeachment, penulis hanya membahas kasus

Indonesia, dan sama sekali tidak membahas konsep Al-Mawardi dan

Ibnu Khaldun atau konsep Islam lainnya tentang masalah tersebut.

Kami tentunya juga rnasih menunggu analisis penulis tentang

relevansi konsep pengangkatan kepala Negara yang diformulasikan

oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun dengan perundang-undangan RI,

sebagaimana ditulis pada halaman 325 buku ini.

Betapa pun plus-minus yang tersaji dalam buku ini, karya ini kami

pandang penting dan bermanfaat. Kehadiran buku ini kami harapkan

dapat menambah wawasan pembaca, terutama bagi mereka yang

senantiasa menyibukkan diri dalam perbincangan ikhwal sistem

ketata-negaraan Indonesia.

Jakarta, Nopember 2012

Kew1a Puslitbang Lektur dan

'alanah Kea!!amaan

. s. H. Choirul FuYtd Yusuf, M.phil., MA.

NIP. 19571213 198503 1 002

(~

Kata Pengantar :~""

K~,.kc~

!A"Iil.,~ '., "

c ""


DAFTAR lSI

"

SEKAPUR SIRIH PENULIS

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN L1TBANG DAN

D1KLAT KEMENTERIAN AGAMA

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG LEKTUR DAN

KHAZANAH KEAGAMAAN

DAFTAR lSI

BABI

PENDAHULUAN:

MASALAH HUBUNGAN ISLAM DAN POLlTlK PENGANGKATAN/

PEMILIHAN KEPALA NEGARA RELEVANSINYA D1INDONESIA

A. Beberapa Catatan Tentang Teoritisasi Politik Islam 1

B. Pendekatan Studi 13

C. Konstruk Teorl 15

D. Studi Awal......................................................................................... 46

E. Metode 54

r. Organisasi Buku................................................................................ 61

BABII

TEORI UMUM TENTANG KETATANEGARAAN

A. Pengertian. Asal-Usul dan Kriteria Negara................................. 63

B. Tujuan dan rungsi Negara 91

iii

vii

ix

xiii

C. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan 104

..:.

Daftar lsi

l

,;:.~_._) •••

.

. . .,.

, ~


D. Pemerintah dan Sistem Pemerintahan 116

E. Sumber-Sumber Kekuasaan 121

BAB III

PERBANDINGAN KONSEP KETATANEGARAAN AL-MAWARDI

IBN HALDUN DAN KETATANEGARAAN RI

A. Konsep Ketatanegaraan AI-Mawardi 131

B. Ibn Haldun dan Konsep Ketatanegaraan................................... 154

C. Konsep Ketatanegaraan Republik Indonesia 190

BABIV

KONSEP DAN MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

MENURUT AL-MAWARDI DAN IBN HALDUN SERTA

PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Model Pengangkatan Kepala Negara Pada Masa Awal Islam.... 233

B. Konsep Pengangkatan Kepala Negara PerspektifAl-Mawardi...... 248

C. Konsep dan Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara

Perspektif Ibn Khaldun

D. Konsep dan Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara

253

Menurut Peraturan Perundang-Undangan RI............................. 257

BABV

ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KONSEP PENGANGKATAN KEPALA

NEGARA MENURUT AL-MAWARDI DAN IBN KHALDUN, DENGAN

SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Relevansi Terhadap Kriteria 314

B. Analisis Terhadap Mekanisme Pengangkatan Kepa!a Negara...... 324

C. Relevansi Terhadap Pemberhentian Kepala Negara (Impeachment) 368

BABVI

PENUTUP

A. Kesimpulan " " " 411

B. Rekomendasi.. " , "" " " " 415

DAFTAR PUSTAKA " " ".." " " " 417

DAFTAR RIWAYAT HIDUP " 439

t""''!'''')

i\__/~~~_:.j

~

Hukum Islam dan Ketatanegaraan

More magazines by this user
Similar magazines