Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

BAB V
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
5.1. Penerapan Penanganan Pascapanen
a. Permasalahan penerapan penaganan pascapanen sesuai Good Handling
Practise (GHP) antara lain disebabkan : 1) Masih tingginya tingkat kehilangan
hasil panen, 2) Mutu hasil yang masih rendah, 3) Tingkat efisiensi dan
efektivitas yang masih rendah, 4) Nilai jual yang kurang kompetitif, 5) Belum
adanya jaminan pasar terhadap produk yang memiliki mutu yang baik, 6)
Lemahnya petani dalam mengakses informasi pasar sehingga kurang memiliki
posisi tawar yang baik, 7) Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam mengadopsi teknologi pascapanen, 8) Masih lemahnya fungsi
kelembagaan petani/kelompok tani.
b. Kegiatan Fermentasi biji kakao belum berjalan seperti yang diharapkan karena
terkendala dengan perbedaan harga biji kakao fermentasi dan non fermentasi
tidak signifikan. Dengan demikian diperlukan monitoring dan evaluasi untuk
kegiatan fermentasi biji kakao pada tahun berikutnya.
c. Penaganan pascapanen pala masih dilakukan secara tradisionil dengan hasil
biji pala dan fulli kurang baik sehingga mudah tercemar hama seperti alfatoxin
sebagai penyebab ditolaknya pala Indonesia masuk dipasar eropah. Dengan
demikian penaganan pascapanen pla memerlukan alat dan pelatihan teknis dan
kelembagaan.
5.2. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Serifikasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang lebih dikenal
dengan Indonesian Susitanable Palm Oil (ISPO) sesuai Peraturan Menteri
Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) masih terkendala karena belum semua
perusahaan kelapa sawit dilakukan penilaian uasaha perkebunanannya sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang
Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan yang menjadi syarat dalam pengajuan
sertifikasi ISPO.
9