Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

i. Belum dilakukannya ganti rugi lahan dan atau ganti rugi tanam tumbuh
tetapi perusahaan sudah operasional.
j. Tanah masyarakat yang diambil alih perusahaan.
k. Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani
tanpa sepengetahuan perusahaan/bank.
l. Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak
dipenuhi perusahaan.
m. Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi
perusahaan.
n. Izin Lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaharuan/
perpanjangan.
o. Terhadap HGU yang diperpanjang, masyarakat menuntut pengembalian
kembali lahannya.
p. Masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki/dikuasai.
q. Luas lahan plasma tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon petani
peserta oleh Bupati.
r. Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma minimal 20 % dari
areal yang diusahakan oleh perusahaan (Permentan No. 26 Th.2007).
s. Lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan.
t. Pembangunan kebun melebihi areal yang diizinkan.
2. Non Lahan :
a. Petani tidak mampu dan atau tidak ada keinginan membayar / melunasi
kredit
b. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit tidak sesuai keinginan petani
c. Masyarakat menolak pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit karena
dipengaruhi oleh LSM dan pihak ketiga lainnya (oknum)
d. Pengerusakan tanaman dan aset perkebunan
e. Penjarahan dan pencurian produksi
f. Petani Ingin ikut serta sebagai peserta plasma
g. Keterlambatan konversi kebun petani plasma
h. Banyak LSM dan pihak ketiga Lainnya (oknum) yang memanfaatkan kasus
gangguan usaha dan konflik perkebunan
11