Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Ilirehorat hscaBanen dan kmbinaan Usaha
Tahun 2013
Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian

DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar …………………………………………...... i
Daftar Isi …………………………………………...... ii
I. Pendahuluan …………………………………………...... 1
1.1. Latar Belakang ...........................................…………....... 1
1.2. Tujuan ………………………………………........... 2
II. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………......... 3
2.1. Tugas dan Fungsi ………………………………………......... 3
2.2. Nilai-Nilai ………………………………………......... 3
2.3. Srtuktur Organisasi ………………………………………......... 4
III. Visi dan Misi ………………………………………........... 6
3.1. Visi …………………………………………....... 6
3.2. Misi …………………………………………....... 6
IV. Tujuan dan Sasaran …………………………………………...... 7
4.1. Tujuan …………………………………………....... 7
4.2. Sasaran …………………………………………........ 8
V. Permasalahan yang dihadapi ………………………………………...... 9
5.1. Penerapan Penanganan Pascapanen …………………………….. 10
5.2. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan ……………………………………… 10
5.3. Penilaian Usaha Perkebunan …………………………………….. 11
5.4. Penanganan Kasus Gangguan
Usaha dan Konflik Perkebunan …..……………………………… 12
VI. Kebijakan dan Strategi
6.1. Kebijakan ………………………………………............. 12
6.2. Strategi ………………………………………............. 13
VII.Program dan Kegiatan ..…………………………………….............. 15
7.1. Program …………………………………………......... 15
7.2. Kegiatan ………………………………………….......... 15
7.3. Keluaran (Output) ………………………………………….......... 16
ii

VIII.Rencana Kerja Tahun 2013 …………………………………………......... 18
8.1. Pascapanen …………………………………………....... 18
8.2. Bimbingan Usaha dan
Perkebunan Berkelanjutan ………………………………………… 18
8.3. Gangguan Usaha dan
Konflik Perkebunan ………………………………………… 19
Lampiran Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .......................................... 20
iii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara
ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam
pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2004
tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara;
menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya
saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pembangunan perkebunan kedepan dihadapkan kepada berbagai
tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan
yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan
era globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi,
terjadinya perubahan iklim secara global, semakin terbatasnya Sumber Daya Alam
(SDA), kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani/pekebun, teratasnya
akses petani/pekebun terhadap permodalan, terbatasnya sistem perbenihan
nasional, masih lemahnya kelembagaan petani/pekebun dan petugas penyuluh
dilapangan, serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait
pembangunan perkebunan. Tantangan-tantangan dimaksud juga memicu berbagai
gangguan usaha dan konflik perkebunan dilapangan yang memiliki karakter yang
multi dimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial, lingkungan dan juga
internasional dan penyelesaian kedepan menjadi sangat strategis dalam rangka
pemulihan kondisi sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini
Mengacu kepada rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2010 –
2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam mendukung visi
Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ” Profesional dalam memfasiltasi
peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan ” perlu menjabarkan program dan atau kegiatan prioritas terhadap
dukungan pascapanen dan pembinaan usaha dengan sasaran dan Indikator Kinerja
1

Utama yang diformulasikan dalam bentuk rencana kinerja setiap tahunnya.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascpanen dan Pembinaan Usaha merupakan
penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang memuat target kinerja yang
hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya.
1.2. Tujuan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha setiap tahunnya perlu di tetapkan
sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan yang menjadi fokus dalam mencapai
sasaran yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor
: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010 Tanggal 15 Maret 2010
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian
Pertanian Tahun 2010 – 2014.
Rencana Kinerja Tahunan bertujuan sebagai acuan bagia pelaksanaan
kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai tolok ukur
yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelengaraan
pemerintah untuk suatu periode tertentu.
2

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha adalah : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian
bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapenan dan pembinaan usaha
perkebunan.
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim,
rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan
berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah,
penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta
gangguan usaha dan penangganan konflik;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen
tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan
perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;
d. Pemberiaan bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen
tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan
perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
2.1. Nilai-Nilai
Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
adalah :
a. Profesional (Profesionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat
melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
b. Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas;
3

c. Keterbukaan (Transfancy), dalam artian dapat dilaksanakan sesuai dengan
Standard Operational Procedure (SPO);
d. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan
yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
2.1. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen
Tanaman Rempah Penyegar dan Semusim, (2) Sub Direktorat Pascapanen
Tanaman Tahunan, (3) Sub Direktorat Bimbingan Usaha dan perkebunan
berkelanjutan dan (4) Sub Direktorat Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.
Struktur organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sesuai dengan
Gambar 1.
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
DIREKTORAT
PASCAPANEN DAN
PEMBINAAN USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSONAL
SUBDIT
PASCAPANEN
TANAMAN
SEMUSI,
REMPAH DAN
PENYEGAR
SUBDIT
PASCAPANEN
TANAMAN
TAHUNAN
SUBDIT
BIMBINGAN
USAHA DAN
PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN
SUBDIT
GANGGUAN
USAHA DAN
PENANGANAN
KONFLIK
SEKSI
TEKNOLOGI
SEKSI
PENERAPAN
SEKSI
TEKNOLOGI
SEKSI
PENERAPAN
SEKSI
BIMBINGAN
USAHA
SEKSI
PERKEBUNAN
BERKELAN-
JUTAN
SEKSI
GANGGUAN
USAHA
SEKSI
PENANGANAN
KONFLIK
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktort
Pascapanen dan Pembinaan Usaha berdasarkan pencermatan lingkungan strategis
dengan analisi SWOT mempunyai kekuatan berupa :
4

(a) Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen yaitu UU No 12
Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, UU No 18 Tahun 2004
Tentang Perkebunan, Kepres No 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan
Penanganan Pascapanen, Permentan No 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penanganan Pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik, Permentan
No 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
(b) Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi, yaitu jumlah SDM pada tahun 2011
sejumlah 70 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2
: sebanyak 16 orang, S1 : sebanyak 22 orang, Sarjana Muda/Diploma :
sebanyak 2 orang), SLTA : sebanyak 27 orang, dan SD : sebanyak 2 orang.
(c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu
tersedianya perangkat teknologi komputer dan perlengkapannya, tersedianya
furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks), tersedianya jaringan
komunikasi (telp dan internet) di setiap ruang esselon III, tersedianya data dan
informasi perkebunan (statistik, leaflet, booklet), tersedianya fasilitasi
penanganan pascapanen di daerah.
(d) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman
teknis dan kebijakan, yaitu tersedianya Renstra Direktorat Jenderal
Perkebunan, Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Operasional
Kegiatan (POK), Pedoman Penanganan Pascapanen, Renstra Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
(e) Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan
Perkebunan, yaitu tersedianya Roadmap 14 Komoditi Perkebunan, Renstra
Pembangunan Perkebunan.
Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha tersebut wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun.
Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Pascapanen
dan Pembinaan Usaha tahun 2012 ini merencanakan kegiatan tahun 2012 sesuai
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
yang disesuaikan dengan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana DIPA tahun
2012.
5

BAB III
VISI DAN MISI
3.1. Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebagai bagian integral
dari Direktorat Jenderal Perkebunan harus selaras dengan visi Direktorat Jenderal
Perkebunan yaitu ”Profesional dalam memfasiltasi peningkatan produksi,
produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan” maka visi
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah sebagai berikut :
1. Memfasilitasi peningkatan peyediaan teknologi dan penerapan pascapanen
tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;
2. Memfasilitasi peningktan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan
berkelanjutan;
3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik
perkebunan;
4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengolahan perkebunan berkelajutan;
5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan;
6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan.
2.2. Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Mangacu pada pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu
”Mengupayakan penanganan Pascapanen dan Pembinaan usaha”, maka misi
Direktorat Pascapanen dan pembinaan Usaha ditetapkan sebagai berikut :
1. Memfasilitasi peningkatan penyedian teknologi dan penerapan pascapanen
budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;
2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan
berkelanjutan;
3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik
perkebunan;
4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan;
6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan
(Rekomtek).
6

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan
pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan
sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing
perkebunan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
3. Meningkatakan penerimaan dan devisa negara dan sub sektor perkebunan;
4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku
industri perkebunan.
6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor
perkebunan sebagai penyedian bahan bakar nabati;
7. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan;
8. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
9. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha perlu melakukan hal – hal sebagai berikut:
1. Memfasilitasi peningkatan ketersedian dan penerapan teknologi pascapanen
budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;
2. Memfasilitasi peningkatan, mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;
3. Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
4. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta
mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan;
5. Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan
kerja;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesinaliisme pelaku
usaha perkebunan;
7. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi
antar pelaku usaha perkebunan;
7

8. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan perkebunan telah ditetapkan kinerja utama berdasarkan Keputusan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1185/Kpts/OT.140/3/2010 tanggal 15
Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan
Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha melalui Program/Kegiatan Prioritas yaitu “Dukungan Pascapanen dan
Pembinaan Usaha Perkebunan”. ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha ditetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Indikator Kinerja Utama
1 Peningkatan Mutu
Produk Perkebunan
dan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan
1. Jumlah Kelompok Tani
yang menerapkan
penaganan pasacapanen
sesuai GHP (Kelompok
Tani)
2. Jumlah Perusahaan
Perkebunan Kelapa Sawit
yang layak Mengajukan
permohonan Sertifikat
ISPO (Perusahaan )
3. Jumlah perusahaan
perkebunan yang ditangani
kasus gangguan usahanya
(Perusahaan)
Tahun
2011 2012 2013 2014
100 110 120 130
75 150 250 350
38 40 42 44
8

BAB V
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
5.1. Penerapan Penanganan Pascapanen
a. Permasalahan penerapan penaganan pascapanen sesuai Good Handling
Practise (GHP) antara lain disebabkan : 1) Masih tingginya tingkat kehilangan
hasil panen, 2) Mutu hasil yang masih rendah, 3) Tingkat efisiensi dan
efektivitas yang masih rendah, 4) Nilai jual yang kurang kompetitif, 5) Belum
adanya jaminan pasar terhadap produk yang memiliki mutu yang baik, 6)
Lemahnya petani dalam mengakses informasi pasar sehingga kurang memiliki
posisi tawar yang baik, 7) Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam mengadopsi teknologi pascapanen, 8) Masih lemahnya fungsi
kelembagaan petani/kelompok tani.
b. Kegiatan Fermentasi biji kakao belum berjalan seperti yang diharapkan karena
terkendala dengan perbedaan harga biji kakao fermentasi dan non fermentasi
tidak signifikan. Dengan demikian diperlukan monitoring dan evaluasi untuk
kegiatan fermentasi biji kakao pada tahun berikutnya.
c. Penaganan pascapanen pala masih dilakukan secara tradisionil dengan hasil
biji pala dan fulli kurang baik sehingga mudah tercemar hama seperti alfatoxin
sebagai penyebab ditolaknya pala Indonesia masuk dipasar eropah. Dengan
demikian penaganan pascapanen pla memerlukan alat dan pelatihan teknis dan
kelembagaan.
5.2. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Serifikasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang lebih dikenal
dengan Indonesian Susitanable Palm Oil (ISPO) sesuai Peraturan Menteri
Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) masih terkendala karena belum semua
perusahaan kelapa sawit dilakukan penilaian uasaha perkebunanannya sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang
Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan yang menjadi syarat dalam pengajuan
sertifikasi ISPO.
9

5.3. Penilaian Usaha Perkebunan
Pelaksanaan penilaian usaha perkebunan Sesuai Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha
Perkebunan belum seluruhnya dapat dilakukan pada tahun 2012, karena : 1) Masih
terdpat kabupaten yang belum melaksanakaannya karena belum tersedianya
pendanaan, 2) Masih terdapat kabupaten yang belum memiliki petugas penilai
bersertifikat sehingga tidak proporsional dengan jumlah perusahaan/kebun yang
harus dinilai, dan 3) Pelaksanaan penilaian usaha belum dilakukan serempak
secara nasional sehingga kesulitan penghimpunan data informasi yang akurat.
5.4. Penanganan kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
Eskalasi kasus sengketa lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat
disekitar perkebunan cenderung terus meningkat, baik akibat adanya saling kalim
kepemilikan lahan, maupun karena perambahan dan penyerobotan lahan oleh
perusahaan. Sementara dalam upaya penyelesaiannya sering terjadi konflik yang
berkepanjangan, dan tidak jarang diikuti aksi unjuk rasa yang diikuti dengan
pendudukan dan pengerusakan lahan dan asset perusahaan, serta tindakan anarkis
lainnya.
Dari tahun ke tahun jenis kasus sengketa penyebab gangguan usaha dan konflik
perkebunan yang terjadi banyak terjadi dapat dibagai dalam 2 (dua) kelompokkan
yaitu : 1) Lahan dan 2) Non lahan.
1. Lahan :
a. Penggunaan tanah adat/ulayat tanpa persetujuan pemuka adat/
masyarakat.
b. Belum selesainya penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di
Provinsi/Kabupaten.
c. Okupasi / penyerobotan lahan oleh Masyarakat.
d. Tumpang tindih lahan antara perkebunan dengan kawasan hutan.
e. Tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan.
f. Terjadinya tumpang tindih lahan karena izin baru.
g. Proses penerbitan HGU tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
h. Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU
10

i. Belum dilakukannya ganti rugi lahan dan atau ganti rugi tanam tumbuh
tetapi perusahaan sudah operasional.
j. Tanah masyarakat yang diambil alih perusahaan.
k. Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani
tanpa sepengetahuan perusahaan/bank.
l. Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak
dipenuhi perusahaan.
m. Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi
perusahaan.
n. Izin Lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaharuan/
perpanjangan.
o. Terhadap HGU yang diperpanjang, masyarakat menuntut pengembalian
kembali lahannya.
p. Masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki/dikuasai.
q. Luas lahan plasma tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon petani
peserta oleh Bupati.
r. Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma minimal 20 % dari
areal yang diusahakan oleh perusahaan (Permentan No. 26 Th.2007).
s. Lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan.
t. Pembangunan kebun melebihi areal yang diizinkan.
2. Non Lahan :
a. Petani tidak mampu dan atau tidak ada keinginan membayar / melunasi
kredit
b. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit tidak sesuai keinginan petani
c. Masyarakat menolak pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit karena
dipengaruhi oleh LSM dan pihak ketiga lainnya (oknum)
d. Pengerusakan tanaman dan aset perkebunan
e. Penjarahan dan pencurian produksi
f. Petani Ingin ikut serta sebagai peserta plasma
g. Keterlambatan konversi kebun petani plasma
h. Banyak LSM dan pihak ketiga Lainnya (oknum) yang memanfaatkan kasus
gangguan usaha dan konflik perkebunan
11

BAB VI
KEBIJJAKAN DAN STRATEGI
6.1. Kebijakan
Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi
kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2011-2014.
Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah : “ mensinergikan seluruh
sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha
perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui
partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern
yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung
dengan tata kelola pemerintahan yang baik ”.
Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan
penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu : “ meningkatkan
produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui
pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan kemitraan usaha,
investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi
manajemen perkebunan ”.
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi berdasarkan 2 (dua)
ruang lingkup kegiatan yang berbeda yaitu kegiatan pascapanen dan kegiatan
pembinaan usaha, maka kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan usaha
terdir dari : (1) Kebijakan penanganan pascapanen dan (2) Kebijakan
pembinaan usaha.
a. Arah Kebijakan Penanganan Pascapanen
Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan sistem
penanganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan fasilitasi
alat pascapanen di pedesaan
b. Arah Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan
Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan pengembangan
kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang berkelanjutan
12

melalui Rekomendasi Teknis (Rekomtek), penilaian usaha perkebunan,
sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan,
pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanganan gangguan usaha
dan konflik perkebunan.
6.2. Strategi
Strategi umum pembangunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha tahun 2011-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan
perkebunan yang meliputi :
(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan;
(2) Pengembangan komoditas;
(3) Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan;
(4) Investasi usaha perkebunan;
(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
(6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
Dari delapan strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan, strategi yang
sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha adalah :
(1). Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan,
(2). Investasi usaha perkebunan,
(3). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan
(4). Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan
pembinaan usaha berbeda maka penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Strategi penanganan pascapanen dan (2)
Strategi pembinaan usaha.
Selain mengacu kepada Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan,
penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha juga
13

mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi
kinerja organisasi lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Untuk
menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik
internal maupun eksternal. Pencermatan lingkungan strategis dilaksanakan dengan
analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theart).
Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 (dua), yaitu :
1) Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan untuk mendapatkan informasi
mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi
internal, sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan
peluang dan menghadapi ancaman.Kelemahan adalah kondisi internal
organisasi yang dapat mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan
menghadapi ancaman, dan
2) Pencermatan Lingkungan Ekternal (PLE) adalah untuk memperoleh informasi
mengenai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan
yang dimiliki. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat
mempersulit tercapainya tujuan strategis organisasi.
Karena kondisi dan situasi penanganan pasaca panen dan pembinaan
usaha berbeda terutama pengaruh faktor eksternal maka pencermatan faktor
lingkungan dibagi dua yaitu : (1) pencermatan factor lingkungan pasca panen dan
(2) pencermatan faktor lingkungan pembinaan usaha.
14

BAB VII
PROGRAM DAN KEGIATAN
7.1. Program
Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama
Menteri Keuangan Nomor SE-18448/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni
2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang
mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya
mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan
demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II
adalah output. Berdasarkan restrukturisasi resebut ditetapkan bahwa program
pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.
7.2. Kegiatan
Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah
“Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha” yang
dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi dibidang pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan
pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan,
bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan
penangaanan konflik.
a. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha Tahun 2011-2012
Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahanpermasalahan
yang ada secara komprehensif, maka Direktorat Jenderal
Perkebunan menetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan
sebagai berikut :
(1) Revitalisasi perkebunan
15

(2) Swasembada gula nasional
(3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi)
(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional
(5) Pengembangan komoditas ekspor
(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri
(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan
Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan
Usaha yaitu pada nomor (3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati
(bio-energi) dan nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan
berkelanjutan.
Fokus kegiatan Penyediaan bahan tanaman sumber bakar nabati adalah
mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pascpanen tanaman
sumber bakar nabati (bio-energi/biofuel).
Fokus kegiatan dukungan pengembangan tanaman perkebunan
berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan penanganan
pascapanen dan pembinaan usaha, penanganan gangguan usaha dan konflik
perkebunan (GUKP).
7.3. Keluaran (Output)
Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indicator kinerja yang
harus dipertanggungjawabkan unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan
komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan
pascapanen dan pembinaan usaha adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan, komponen
dari Output ini terdiri dari :
a. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman semusim,
b. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar,
c. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman tahunan, dan
d. Pembinaan dan pengawalan biofuel.
16

2. Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan, Komponen
dari output ini terdiri dari :
a. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian
usaha perkebunan,
b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dan bimbingan teknis dan
penilaian PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA,
c. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan untuk
kelapa sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO),
d. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan untuk
Kakao (Indonesian Sustainable Cacao /ISCacao), dan
e. Terlaksananya pemberian rekomendasi teknis perkebunan.
3. Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan,
komponen dari output ini terdiri dari :
a. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penangan
gangguan usaha dan konflik perkebunan,
b. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIR-
TRANS/KKPA.
17

BAB VIII
RENCANA KERJA TAHUN 2013
8.1. Pascapanen
Anggaran kegiatan penanganan pascapanen komoditas perkebunan untuk
tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 16.130.829.000 yang yang dibagi menjadi 3
kegiatan, yaitu :
No
1
Kegiatan Utama
Penanganan Pascapanen
Tanaman Semusim
Provinsi/
Kabupaten
Anggaran
(Rp.)
6 Provinsi/
10 Kabupaten 1.734.040.000
2
3
Penanganan Pascapanen
Tanaman Rempah dan Penyegar
Penanganan Pascapanen
Tanaman Tahunan
12 Prov/
16 Kabupaten 6.277.586.000
9 Provinsi/
22 Kabupaten 8.119.203.000
TOTAL 16.130.829.000
8.2. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
Anggaran kegiatan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan untuk
tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.555.842.000 yang yang dibagi menjadi 4
kegiatan, yaitu :
No Kegiatan Utama Provinsi
Anggaran
(Rp.)
1 Pembinaan Usaha Perkebunan 31 Provinsi 3.033.444.000
2 Penilaian Usaha Perkebunan 17 Provinsi
3
Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia
(ISPO)
21 Provinsi
808.450.000
2.883.473.000
4
Sosialisasi Pedoman ISPO pada
Perkebunan Kelapa Sawit Pola
Plasma dan Swadaya
21 Provinsi 830.475.000
TOTAL 7.555.842.000
18

8.3. Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
Anggaran kegiatan gangguan Usaha dan konflik perkebunan untuk tahun
anggaran 2013 sebesar Rp. 4.622.963.000 yang yang dibagi menjadi 5
kegiatan,yaitu :
No Kegiatan Utama Provinsi
1
Fasilitasi, Inventarisasi, dan
Identifikasi serta Penanganan Kasus
Gangguan Usaha Perkebunan
24 Provinsi
Anggaran
(Rp.)
1.152.300.000
2
Fasilitasi, Inventarisasi, dan
Identifikasi serta Penanganan Kasus
Konflik Usaha Perkebunan
22 Provinsi
1.083.000.000
3
Pertemuan Koordinasi Penanganan
Gangguan Usaha dan Konflik
Perkebunan
22 Provinsi
998.213.000
4
5
Pemantauan, Pengawasan, dan
Fasilitasi Penyelesaian masalah PIR-
TRANS/KKPA
Pemantauan, Pengawasan, dan
Fasilitasi Penyelesaian masalah PIR-
BUN
15 Provinsi 641.300.000
19 Provinsi 748.150.000
TOTAL 4.622.963.000
19

Matrik Rencana Kinerja Tahunan
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Tahun 2013
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. Peningkatan produksi, produktivitas
dan mutu tanaman perkebunan
yang berkelanjutan melalui
dukungan pascapanen dan
pembinaan usaha perkebunan
Terlaksananya Penanganan Pascapanen Komoditas
Perkebunan
- Jumlah kelompok tani menerapkan penanganan
pascapanen sesuai GHP tanaman tanaman semusim
- Jumlah kelompok tani menerapkan penanganan
pascapanen sesuai GHP tanaman rempah dan penyegar
- Jumlah kelompok tani menerapkan penanganan
pascapanen sesuai GHP tanaman tahunan
Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan
Berkelanjutan
- Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak
mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan
Usaha Perkebunan
- Jumlah perusahaan perkebunan yang ditangani kasus
gangguan usahanya.
120 Kelompok
19 Kelompok
45 Kelompok
56 Kelompok
250 Perusahaan
42 Perusahaan
20