You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SALINAN<br />
Paket Pekerjaan Tanggul Pengaman Termasuk Jalan Inspeksi (TPJIP)<br />
Teluk Tahuna Segmen Muara Towo’e Pelabuhan Lama Kabupaten<br />
Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 sebagaimana diuraikan pada<br />
butir 1.2 dan butir 1.4 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan<br />
tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha<br />
tidak sehat;-----------------------------------------------------------------------<br />
3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat<br />
terpenuhi; ----------------------------------------------------------------------- -----<br />
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan halhal<br />
sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------<br />
4.1. Bahwa PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT<br />
Sangihetama Daya Karya, PT Citranusa Binakarya, PT Manuwo Sangir Jaya<br />
dan Panitia Tender telah bertindak kooperatif; -------------------------------------<br />
4.2. Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan bukti Fiskal Pajak Pratama selama<br />
1 (satu) tahun terkahir dan Surat Keterangan Kinerja yang baik dan tidak<br />
masuk daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi PEMDA/Propinsi/Pusat<br />
merupakan persyaratan yang tidak lazim, memberatkan serta berpontensi<br />
membatasi persaingan dalam proses tender sebagaimana telah diuraikan pada<br />
butir 3.2.4 Bagian Tentang Hukum. Oleh karena itu, Majelis Komisi perlu<br />
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung Panitia Tender<br />
dan/atau pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi administratif<br />
terhadap Panitia Tender; ---------------------------------------------------------------<br />
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau<br />
perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50<br />
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----------------------------------------------------<br />
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka<br />
mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis<br />
Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------<br />
34